Umum

Detail

Ditayangkan: 01 Jun 2012

Dilihat: 11841

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menemukan pelanggaran dalam Program Siaran “Hitam Putih” yang ditayangkan Trans7 pada 8 April 2012 pukul 18.28 WIB. Atas pelanggaran tersebut Trans7 diberikan sanksi administratif teguran tertulis oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

 Pelanggaran yang dilakukannya adalah adegan host yang menanyakan sebuah pertanyaan kepada seorang anak di luar kemampuan si anak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Host menanyakan, “Lebih suka ketemu ayah (ayah kandung si anak yang orang tuanya telah bercerai) atau Daddy? (teman dekat sang ibu saat ini)”. Si anak terdiam sejenak dan akhirnya menjawab “Daddy”, lalu menangis.

 Adegan tersebut disertai dengan adanya teks “Nasywa lebih suka bertemu dengan “Daddy” Irwan daripada ayahnya sendiri?”. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan kepada anak.

 Dalam surat teguran tertulis No. 326/K/KPI/05/12 pada 31 Mei 2012 disebutkan bahwa adegan yang tidak layak ditayangkan tersebut dapat berdampak pada perkembangan psikologis si anak dan melanggar P3 Pasal 14 ayat (2) dan Pasal huruf a dan b serta SPS Pasal 15 ayat (1). Red/ST

Detail

Ditayangkan: 01 Jun 2012

Dilihat: 19311

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pada 31 Mei 2012 mengeluarkan surat imbauan No. 334/K/KPI/05/12 mengenai siaran iklan “P-KING TCM” yang dinilai tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan dan etika yang berlaku.



Iklan yang disiarkan sejumlah stasiun televisi tersebut menayangkan adegan testimonial pasien dan pemberian diskon bila pasien melakukan pengobatan di klinik tersebut yang tidak diperbolehkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1787 Tahun 2010 tentang Iklan yang berkaitan dengan Publikasi Pelayanan Kesehatan.



KPI Pusat juga telah menerima surat No. 635/BPP-PPI/III/2012 tertanggal 12 Maret 2012 dari Badan Pengawas Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (BPP P3I) yang isinya permintaan agar KPI Pusat melakukan tindakan sesuai kewenangannya dalam melihat maraknya fenomena iklan pelayanan kesehatan di lembaga penyiaran.



Surat imbauan yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto menegaskan bahwa penayangan iklan yang berkaitan dengan promosi klinik, poliklinik, dan/atau rumah sakit wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.



Dalam suratnya, KPI Pusat juga mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran yang masih dan/atau akan menayangkan iklan tersebut untuk segera melakukan perbaikan dengan cara mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, meminta agar lembaga penyiaran berhati-hati dengan penyangan iklan yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Red/ST

Detail

Ditayangkan: 01 Jun 2012

Dilihat: 7645

Jakarta  - Tayangan program siaran “Metro Inside” pada 3 Mei 2012 pukul 23.02 WIB secara umum memang telah berusaha melakukan editing dan tidak menampilkan wawancara secara langsung dengan anak-anak dan remaja yang berada dalam tahanan anak. Namun, pada beberapa adegan yang lain ditayangkan wajah anak-anak dan remaja yang berada dalam tahanan secara close up.

Tayangan pada Metro TV ini diberikan administratif teguran tertulis No. 330/K/KPI/05/12 pada 31 Mei 2012 oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat karena adegan tersebut melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran tahun 2012 Pasal 14 ayat (2) dan Standar Program Siaran tahun 2012 Pasal 15 ayat (3). Jenis pelanggarannya dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan terhadap anak dan remaja yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Selain itu, KPI Pusat telah meminta masukkan dan menerima surat No. 203/DP/K/V/2012 pada 25 Mei 2012 perihal penilaian Dewan Pers yang isinya berpendapat bahwa tayangan tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik. Red/ST

Detail

Ditayangkan: 01 Jun 2012

Dilihat: 13404

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), pada 31 Mei 2012 Pusat memberikan surat imbauan untuk siaran iklan “Klinik Tong Fang” yang ditayangkan oleh sejumlah televisi . Adegan yang yang menayangkan testimonial pasien dan pemberian diskon bila pasien melakukan pengobatan di klinik tersebut tidak diperbolehkan dalam Peraturan Menteri kesehatan No. 1787 Tahun 2012 mengenai Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan.



Iklan tersebut dinilai KPI Pusat tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan dan etika yang berlaku. KPI Pusat menegaskan bahwa iklan yang berkaitan dengan promosi klinik, poliklinik, dan/atau rumah sakit wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.



Di samping itu, KPI Pusat juga menerima surat dari Badan Pengawas Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (BPP P3I) No. 635/BPP-PPI/III/2012 pada 12 Maret 2012 yang berisikan permintaan agar KPI Pusat melakukan tindakan sesuai kewenangannya dalam melihat maraknya fenomena iklan pelayanan kesehatan di lembaga penyiaran.



Surat imbauan No. 336/K/KPI/05/12 yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran yang masih dan/atau akan menayangkan iklan tersebut untuk segera melakukan perbaikan dengan cara mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu meminta agar lembaga penyiaran berhati-hati dengan penayangan iklan yang berkaitan dengan masalah kesehatan.



Terakhir, dalam suratnya KPI Pusat juga meminta kepada seluruh stasiun televisi agar menjadikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam menayangkan sebuah program siaran. Red/ST