Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 27 November 2023

Dilihat: 140

Jakarta -- Kemajuan teknologi berupa kecerdasan buatan, atau yang sering disebut Artificial Intelligence (AI), mulai merambah ke berbagai bidang. Salah satunya, dalam beberapa waktu ke depan, AI juga direncanakan bakal debut di bidang penyiaran radio.

Salah satu AI dalam bidang penyiaran radio itu diberi nama Aimee. Nama tersebut merupakan kependekan dari Artificial Intelligence Mustang Announcer For Everyone. Intip informasi selengkapnya di bawah ini.

Aimee bakal segera hadir sebagai penyiar AI di radio Mustang 88 FM. Adrian Syarkawie selaku President Director MARI diproyeksikan untuk masyarakat Indonesia, khususnya para Generasi Z.

“Kami menciptakan Aimee bukan hanya sebagai sosok penyiar AI, tetapi Aimee juga harus mewakili lifestyle gen z," kata Adrian Syarkawie selaku President Director MARI di FX Sudirman, Jakarta Selatan, pada Kamis, 16 November 2023.

Rencananya, Aimee memulai debutnya pada Desember 2023 nanti. "Generasi yang energetic, senang belajar hal baru, suka hangout, dan tentunya suka mendengarkan musik dan menonton film," tambahnya.

Mengetahui kabar perihal Aimee, pembawa acara sekaligus penyiar radio, Sahil Mulachela memberikan tanggapan. Sebagai seseorang yang sudah lama berkecimpung di dunia penyiaran radio, Sahil menyambut baik adanya Aimee.

Sahil pun tidak merasa profesinya terancam dengan kehadiran Aimee. Sebab, baginya, ada perbedaan antara penyiar AI dan manusia asli.

Alih-alih demikian, Sahil merasa kehadiran Aimee bakal memberikan warna yang baru di dunia penyiaran radio. Ia penasaran bagaimana nanti aksi Aimee ke depan.

"Kalau masalah terancam atau nggak, ya sejauh ini nggak ya, kita emang butuh sesuatu yang baru," terang Sahil Mulachela.

"Namanya manusia dibanding mesin pasti kita ada emosi beda sama mesin, ya kita belum tahu perkembangannya," imbuhnya.

Sahil menyebut, dirinya dan penyiar lain yang berada di bawah naungan Mahaka Radio Integra (MARI) pun tidak merasa perlu ada persaingan sedemikian rupa. Sebab, mereka akan hidup berdampingan.

"Sejauh ini kita bisa hidup berdampingan, jadi ya buat apa kita merasa tersaingi ya," jelas Sahil. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 16 November 2023

Dilihat: 140

Jakarta – Pekan lalu, India memperkenalkan rancangan undang-undang penyiaran baru. Payung UU penyiaran baru tersebut juga menjangkau raksasa streaming seperti Netflix, Disney, dan Amazon. Bahkan, undang-undang ini meminta pembentukan komite evaluasi konten individual.

Netflix dan Amazon telah menjadi sangat populer di India, yang diproyeksikan akan menjadi pasar senilai 7 miliar dolar AS (Rp109,8 triliun) untuk sektor ini pada tahun 2027, menurut Media Partners Asia. Bintang-bintang Bollywood terkemuka tampil dalam acara online, beberapa di antaranya mendapat kritik dari legislator dan masyarakat karena adegan yang dianggap vulgar atau menyinggung perasaan keagamaan.

Menteri Informasi dan Penyiaran, Anurag Thakur, mengatakan pembentukan Komite Evaluasi Konten (CEC) oleh setiap penyiar adalah salah satu "inovasi kunci" dalam undang-undang baru ini dan akan membantu dalam "regulasi diri yang kuat".

"Setiap penyiar atau operator jaringan penyiaran harus membentuk Komite Evaluasi Konten (CEC) dengan anggota dari berbagai kelompok sosial," menyatakan dokumen rancangan undang-undang, yang terbuka untuk konsultasi publik selama 30 hari.

Namun, proposal ini muncul pada saat peningkatan pengawasan terhadap perusahaan streaming di India terkait isu konten.

Pada Juli, Reuters melaporkan bahwa kementerian telah secara pribadi memberi tahu Netflix dan layanan streaming lainnya bahwa kontennya harus diperiksa secara independen untuk kecabulan dan kekerasan sebelum ditayangkan secara online.

Meskipun semua film di bioskop India direview dan disertifikasi oleh dewan yang ditunjuk oleh pemerintah, konten yang di-streaming tidak.

Dalam rancangan undang-undang yang diusulkan, pemerintah federal "dapat menentukan ukuran, kuorum, dan detail operasional" dari CEC, dan hanya acara yang "telah disertifikasi" oleh komite tersebut yang akan disiarkan, demikian bunyi rancangan undang-undang tersebut.

"Apa yang terjadi sekarang adalah kesempatan bersejarah untuk liberalisasi yang terbuang, dan mekanisme paternalistik sensor dan kontrol pemerintah telah diusulkan," kata Apar Gupta, seorang ahli kebijakan teknologi berbasis di New Delhi, tentang proposal peninjauan konten tersebut.

Undang-undang ini juga akan memberikan kekuatan kepada pemerintah untuk mengatur setiap pencipta online atau platform berita media, tambah Gupta. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 17 November 2023

Dilihat: 157

Jakarta -- Presiden dan CEO Korean Broadcasting System (KBS) yang baru saja dilantik, Park Min, meminta maaf kepada publik pada hari Selasa (14/11/2023) atas pemberitaan yang bias oleh lembaga penyiaran yang kehilangan kepercayaan mereka karena merongrong keadilan.

Dalam konferensi pers sehari setelah pelantikannya, Park mengonfrontasi jurnalisme palsu yang dilakukan KBS di masa lalu, mengacu pada permintaan maaf yang dikeluarkan oleh program berita primetime "News 9" pada tahun 2020 setelah salah melaporkan dugaan kolusi antara jaksa penuntut saat itu, Han Dong-hoon, dan seorang wartawan saluran kabel.

Park juga membahas denda sebesar 30 juta won yang dijatuhkan kepada KBS oleh Komisi Standar Komunikasi Korea setelah sebuah laporan yang mengutip sebuah berita dari Newstapa menjelang pemilihan presiden tahun lalu yang dicurigai sebagai upaya untuk mempengaruhi pemilu saat itu.

Presiden KBS yang baru juga menegaskan bahwa beberapa pembawa acara di program televisi dan radio penyiaran tersebut tampaknya mengambil posisi yang bias politik, sementara panel yang muncul di acara tersebut juga bias.

Dalam kasus pemberitaan yang salah kedepannya, kepala penyiar berjanji untuk mengeluarkan permintaan maaf dan menyiarkan kembali pemberitaan koreksi di bagian atas jam berita dan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggung jawab.

Setelah kesulitan keuangan KBS yang disebabkan oleh manajemen yang tidak kompeten dan lemah, Park berjanji bahwa dia dan para eksekutif akan secara sukarela memotong gaji mereka sebesar 30% dan memperluas masa pensiun sukarela. Red dari KBS world

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 15 November 2023

Dilihat: 138

Jakarta -- Regulator media Turki, Jumat (10/11/2023) lalu, memerintahkan Deutsche Welle atau DW untuk mendapatkan izin siaran untuk situs web mereka yang berbahasa Turki.

Dewan Tertinggi Radio dan Televisi (RTUK) memutuskan langkah itu dengan suara mayoritas. Dikatakan bahwa lembaga penyiaran publik Jerman itu harus mematuhi peraturan perizinan Turki yang diberlakukan pada 2019.

RTUK sebelumnya telah memblokir konten DW dalam 32 bahasa di bawah domain dw.com, bersama VOA Turki. Kedua lembaga penyiaran internasional tersebut menolak perintah untuk mendapatkan izin dengan mengatakan bahwa mereka tidak dapat mematuhi peraturan tersebut karena masalah sensor.

Sejak larangan awal pada 2022, DW Layanan Turki telah menggunakan dwturkce.com dan inspireminds.de untuk menyampaikan berita kepada khalayak di Turki.

Tuncay Keser, anggota RTUK yang ditunjuk menjadi dewan oleh oposisi Partai Rakyat Republik, mengumumkan bahwa regulator akan memberi waktu tiga hari kepada DW untuk mengajukan izin siaran. Bila tidak dipatuhi, RTUK akan meminta pengadilan untuk memblokir akses di dalam negeri terhadap nama domain DW, kata Keser. RTUK mengumumkan pemberitahuan tiga hari untuk DW di situs webnya pada Jumat.

Erkan Arikan, Kepala Layanan Bahasa Turki DW, mengatakan lembaga penyiarannya akan terus menyampaikan berita kepada khalayak di Turki. “Dengan sumber daya yang kami miliki, kami akan terus menyampaikan perkembangan di dunia, Eropa, Jerman dan Turki dari berbagai perspektif dan dengan informasi latar belakang kepada pembaca dan pemirsa kami di berbagai platform, seperti biasa,” kata Arikan yang dikutip DW Turki.

Stasiun penyiaran itu memiliki kasus yang tertunda di Mahkamah Konstitusi Turki yang menyatakan bahwa larangan yang diberlakukan pada 2022 “melanggar hak atas kebebasan berpendapat, pers, peradilan yang adil, dan penyelesaian yang efektif.” Red dari berbagai sumber