Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 25 Maret 2026

Dilihat: 71

Jakarta -- Ribuan reporter dan staf di lembaga penyiaran nasional Australia (ABC), melakukan mogok kerja menuntut upah yang lebih baik. Aksi mogok 24 jam dimulai pukul 11:00 pagi pada tanggal 25 Maret (waktu setempat). Alasan utama di balik gelombang protes yang kuat ini berakar pada keluhan yang sudah lama ada mengenai pendapatan dan stabilitas pekerjaan.

Serikat pekerja yang mewakili karyawan stasiun telah menyerukan penolakan terhadap rancangan perjanjian yang akan memberikan kenaikan gaji total sebesar 10% selama tiga tahun, termasuk 3,5% untuk tahun pertama dan 3,25% untuk setiap tahun berikutnya.

Program-program berita utama, termasuk program berita pagi hari Kamis di televisi, buletin berita pukul 19.30 hari Rabu, dan semua program berita radio dari pagi hingga malam, akan digantikan oleh program dari BBC.

Erin Madeley, CEO dari Media, Entertainment and Arts Alliance (MEAA), menyatakan: “Karyawan ABC mengambil langkah ini karena mereka menginginkan upah yang adil yang sejalan dengan biaya hidup, jaminan pekerjaan yang nyata, dan kondisi kerja yang memungkinkan mereka untuk terus melayani masyarakat Australia dengan integritas.”

Di tengah gelombang pemogokan, CEO ABC Hugh Marks yakin kenaikan gaji tersebut cukup menyeimbangkan kebutuhan karyawan dan pemirsa, sambil memperingatkan bahwa tawaran yang lebih tinggi dapat membahayakan konten dan layanan ABC.

Mogok kerja tersebut berdampak langsung dan luas pada jadwal siaran stasiun televisi nasional, yang menjangkau 65% populasi Australia. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 10 Maret 2026

Dilihat: 109

Jakarta -- Beberapa waktu lalu, Ofcom dan Internet Watch Foundation (IWF) membuat kesepakatan baru untuk memperkuat komitmen memberantas gambar pelecehan seksual anak secara daring.

Kedua organisasi tersebut menandatangani nota kesepahaman baru pada bulan November, yang dibangun di atas hubungan kuat yang sudah ada dan meletakkan dasar bagaimana Internet Watch Foundation (IWF) dapat membantu Ofcom dalam tugasnya.

Sebagai regulator keamanan daring Inggris, tugas Ofcom adalah memastikan bahwa situs dan aplikasi mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi masyarakat di Inggris dari konten dan aktivitas ilegal. Penyebaran materi pelecehan seksual anak (CSAM) secara daring menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi para korban dan pemberantasannya tetap menjadi salah satu prioritas utama Ofcom.

IWF adalah layanan hotline terbesar di Eropa yang didedikasikan untuk menemukan dan menghapus materi pelecehan seksual anak dari internet. Ini adalah satu-satunya organisasi non-penegak hukum yang memiliki akses ke Database Gambar Pelecehan Anak (CAID) milik Pemerintah, dan sejauh ini telah menilai dan memberi peringkat lebih dari dua juta gambar darinya – memastikan gambar-gambar tersebut dapat diblokir dan dicegah agar tidak dibagikan di masa mendatang.

Posisi unik IWF menjadikannya mitra penting dalam memerangi kejahatan mengerikan ini. Data dan wawasannya akan terus mendukung pengembangan kebijakan Ofcom dan memberikan informasi serta saran tentang lanskap ancaman yang terus berkembang terkait CSAM (Child Sexual Abuse Material). Kedua organisasi akan bekerja sama untuk mendorong kepatuhan terhadap Undang-Undang Keamanan Online.

IWF siap bekerja sama dengan perusahaan untuk membantu mereka membuat platform seaman mungkin dan memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Undang-Undang tersebut dan seterusnya.

Oliver Griffiths, Direktur Grup Keamanan Online Ofcom, mengatakan: “Pekerjaan yang dilakukan IWF sangat berharga – membantu menghapus jutaan gambar pelecehan seksual anak yang menjijikkan, dan membantu lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.

“Namun, laporan IWF juga menggarisbawahi skala masalah yang perlu ditangani oleh platform online. Perubahan sedang terjadi, tetapi kita perlu melihat lebih banyak lagi dari perusahaan teknologi tahun ini dan kita akan menggunakan kekuatan penuh kita jika mereka gagal memenuhinya.”

“Kemitraan kuat yang telah kami bangun dengan organisasi seperti IWF memainkan peran kunci dalam upaya kami untuk menciptakan kehidupan yang lebih aman secara daring dan meminta pertanggungjawaban platform.”

Kerry Smith, Kepala Eksekutif IWF, mengatakan: “Skala gambar pelecehan seksual anak secara daring merupakan kenyataan yang mengkhawatirkan, yang membutuhkan respons yang jelas dan tegas, dengan kerja sama dan kohesi yang kuat sebagai kunci untuk membalikkan keadaan.

“Saya sangat senang dengan adanya nota kesepahaman ini dengan Ofcom. IWF memiliki peran yang sangat penting, dan keahlian, pengetahuan, dan data kami akan menjadi pusat dalam memastikan Undang-Undang Keamanan Daring dapat ditegakkan sepenuhnya untuk menjaga anak-anak tetap aman secara daring.

“Ini adalah langkah besar untuk memastikan fondasi perjuangan Inggris melawan gambar pelecehan seksual anak secara daring tetap kuat.”

Ketika kewajiban baru pada platform mulai berlaku tahun lalu berdasarkan Undang-Undang Keamanan Daring, Ofcom segera meluncurkan tindakan penegakan hukum untuk menilai langkah-langkah keamanan yang diambil oleh layanan berbagi file, yang sangat rentan dieksploitasi oleh pelaku untuk mendistribusikan CSAM dalam skala besar.

Sebagai bagian dari kegiatan ini, Ofcom telah bekerja sama erat dengan lembaga penegak hukum dan organisasi lain – termasuk IWF – untuk mengidentifikasi layanan daring yang berisiko tinggi menampung CSAM (Children's Social and Materials/Konten yang Merusak Kemanusiaan).

Sebagai tanggapan terhadap tindakan penegakan hukum Ofcom, beberapa layanan kini telah menerapkan teknologi pencocokan hash perseptual – alat otomatis yang ampuh yang dapat mendeteksi dan dengan cepat menghapus CSAM sebelum menyebar lebih luas, yang merupakan salah satu langkah keamanan inti yang ditetapkan dalam kode praktik bahaya ilegal Ofcom.

Penyedia lain telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah orang-orang di Inggris mengakses situs mereka. Hal ini secara signifikan mengurangi kemungkinan orang-orang di Inggris terpapar konten ilegal di layanan-layanan ini. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 16 Maret 2026

Dilihat: 80

Washington DC -- Pemerintahan Presiden Donald Trump memperingatkan media penyiaran di Amerika Serikat bahwa izin siaran mereka dapat dicabut jika terus menayangkan liputan yang dinilai terlalu kritis terhadap perang melawan Iran. 

Peringatan itu disampaikan setelah pemerintah menuduh sejumlah media melakukan “distorsi berita” terkait konflik tersebut. 

Pernyataan tersebut memicu kritik tajam dari politisi dan pegiat kebebasan berekspresi. Mereka menilai ancaman itu berpotensi menjadi bentuk sensor terhadap pemberitaan perang.

Kontroversi ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan publik di AS mengenai konflik yang dilancarkan Washington bersama Israel terhadap Iran.

FCC peringatkan media soal izin siaran 

Ketua Federal Communications Commission (FCC) Brendan Carr menyampaikan peringatannya melalui media sosial pada Sabtu (14/3/2026). Ia menegaskan bahwa lembaga penyiaran harus “memenuhi kewajiban melayani kepentingan publik” jika ingin mempertahankan lisensinya.

“Penyiar harus beroperasi demi kepentingan publik, atau mereka bisa kehilangan lisensinya,” tulis Carr. “Penyiar yang menjalankan hoaks dan distorsi berita — yang juga dikenal sebagai berita palsu — sekarang punya kesempatan untuk memperbaiki arah sebelum lisensi mereka diperbarui,” kata Carr. 

Pernyataan itu disebut sebagai ancaman terbaru dari Carr, yang sebelumnya beberapa kali menuai sorotan karena komentar yang dianggap menekan media agar sejalan dengan prioritas Trump. 

Pernah tekan program Jimmy Kimmel 

Tahun lalu, Carr juga sempat mendesak jaringan televisi ABC dan distributor programnya untuk mengambil tindakan terhadap komedian Jimmy Kimmel, yang kerap mengkritik Trump dalam narawicara malam hari. “Kita bisa melakukan ini dengan cara mudah atau cara sulit,” kata Carr saat itu dalam sebuah podcast. Setelah komentar tersebut, acara Kimmel sempat dihentikan sementara oleh ABC. 

Tuai kecaman 

Pernyataan Carr terbaru segera memicu kecaman dari sejumlah politisi dan kelompok advokasi kebebasan berpendapat. Senator dari Hawaii, Brian Schatz, menilai peringatan itu sebagai tekanan agar media memberitakan perang secara positif. 

“Ini adalah arahan yang jelas untuk memberikan liputan perang yang positif, atau lisensi mereka mungkin tidak diperpanjang,” tulis Schatz. 

Ia menilai situasi ini jauh lebih serius dibanding kontroversi sebelumnya terkait program komedi. “Ini jauh lebih buruk daripada urusan komedian itu. Taruhannya jauh lebih tinggi. Dia tidak berbicara tentang acara larut malam, dia berbicara tentang bagaimana perang diliput,” ujarnya. 

Sementara itu, Aaron Terr dari organisasi Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) juga mengecam upaya pemerintah membungkam liputan kritis. “Amandemen Pertama tidak mengizinkan pemerintah menyensor informasi tentang perang yang sedang dilakukannya,” kata Terr. 

Trump serang media 

Komentar Carr muncul setelah Trump menuduh media “berita palsu” melaporkan bahwa pesawat pengisian bahan bakar militer AS terkena serangan Iran di Arab Saudi. Trump membantah laporan tersebut dalam unggahan di platform Truth Social.

“Pangkalan itu memang terkena serangan beberapa hari lalu, tetapi pesawatnya tidak ‘terkena’ atau ‘hancur’,” kata Trump. 

“Empat dari lima pesawat hampir tidak mengalami kerusakan, dan sudah kembali beroperasi,” lanjutnya. Ia juga menuduh media sengaja menyesatkan publik. “Media dan ‘koran’ rendahan sebenarnya ingin kita kalah dalam perang ini,” tulis Trump. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 09 Maret 2026

Dilihat: 127

Jakarta -- Kampanye untuk menurunkan biaya wajib yang mendanai lembaga penyiaran publik gagal dalam pemungutan suara referendum. Para pendukung menyerukan privatisasi yang lebih besar, sementara para penentang yang menang mengatakan media publik menopang demokrasi.

Para pemilih Swiss dengan tegas menolak usulan perubahan biaya yang harus dibayar rumah tangga di negara itu untuk membiayai sistem penyiaran publik.

Usulan tersebut ditolak dalam referendum dengan hasil 38% berbanding 62% pada hari Minggu.

Diusulkan sebagian besar oleh Partai Rakyat Swiss (SVP) sayap kanan dan sayap pemuda dari Partai Demokrat Bebas (FDP) sayap kanan tengah, usulan tersebut akan memangkas biaya penggunaan tahunan wajib rumah tangga untuk radio, televisi, dan internet dari 335 menjadi 200 franc Swiss (€370, $430).

Biaya tersebut merupakan yang tertinggi di dunia dan pemerintah Swiss telah berupaya memperluas pengecualian pembayaran dan mengurangi biaya tersebut menjadi SF300 pada tahun 2029.

Para pendukungnya berpendapat untuk privatisasi sebagian, lebih banyak olahraga dan hiburan.

Usulan hari Minggu bertujuan untuk memaksa Perusahaan Penyiaran Swiss (SRG), yang dibiayai oleh biaya lisensi wajib dan memiliki mandat informasi berdasarkan undang-undang, untuk memangkas programnya sendiri guna menghemat uang.

Selain itu, mereka juga meminta SRG untuk menjual waktu siaran kepada perusahaan swasta yang dapat menyediakan konten olahraga dan hiburan.

Sebelum pemungutan suara, SRG dan lebih dari 1.000 profesor universitas berpendapat bahwa layanan penyiaran publik yang kuat sangat penting dalam memupuk demokrasi dan kohesi sosial.

Lembaga penyiaran publik sebagai pertahanan terhadap penyebaran disinformasi

SRG terdiri dari 17 saluran televisi dan radio yang menyiarkan dalam empat bahasa nasional negara tersebut; Jerman, Prancis, Italia, dan Romansh.

Sebelum referendum, CEO SRG Susanne Wille mengumumkan langkah-langkah pengurangan biaya yang diperkirakan akan menghemat sekitar 17% dari anggaran tahunan lembaga penyiaran sebesar 270 juta franc pada tahun 2029.

Sekitar 900 posisi penuh waktu akan dipangkas sebagai bagian dari rezim penghematan biaya.

Para pendukung referendum lebih lanjut berpendapat bahwa stasiun-stasiun SRG memiliki bias condong ke kiri, sedangkan pendukung media publik mengatakan bahwa pemotongan tersebut akan membuka pintu bagi penyebaran disinformasi yang ganas.

"Pembongkaran besar-besaran infrastruktur media Swiss telah dicegah," kata Laura Zimmermann, yang memimpin kampanye menentang pemotongan tersebut. "Akses kita terhadap informasi yang dapat diandalkan tetap terlindungi." Red dari berbagai sumber