Umum

Detail

Ditayangkan: 13 Jun 2012

Dilihat: 13409

Jakarta - Pemerintah Indonesia akan menegur Malaysia jika terbukti ada pelanggaran frekuensi radio di wilayah Bengkalis, Provinsi Riau. Namun, sebelum teguran ini dilaksanakan, pemerintah akan melakukan verifikasi terhadap temuan ini.

“Kami akan sampaikan notice kepada Malaysia,” kata juru bicara Kementerian Informatika dan Komunikasi, Gatot Dewa Broto kepada Tempo, Rabu, 13 Juni 2012.

Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia menemukan adanya 30 frekuensi siaran radio di Bengkalis, Riau. Namun, dari semua frekuensi tersebut hanya ada dua frekuensi yang berasal dari Indonesia, sisanya berasal dari Malaysia.

Gatot menuturkan, banyaknya frekuensi siaran radio terutama di wilayah perbatasan karena tingginya permintaan. Sedangkan minat dari pengusaha lokal untuk menyediakan siaran juga terbatas.

“Permintaan banyak tetapi frekuensi terbatas,” kata dia. Hal ini menimbulkan potensi masuknya frekuensi siaran radio dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Indonesia, Malaysia dan Singapura sebenarnya secara rutin melakukan pertemuan untuk membahas mengenai penyiaran dan masalah seluler. Pertemuan ini dilakukan setiap enam bulan sekali karena tingginya potensi lalu lintas siaran diantara ketiga negara.

Masuknya frekuensi siaran ke negara lain, kata Gatot, merupakan hal yang dilarang. “Kami akan tanyakan ke Malaysia jika ini benar terjadi.”

Menurut dia, kerugian yang dirasakan Indonesia adalah berkurangnya jatah frekuensi karena dipakai oleh Malaysia. Tetapi, kerugian yang paling tinggi dirasakan oleh Indonesia adalah kerugian politis. Masuknya radio Malaysia menyebabkan siaran akan dipenuhi didominasi dari Malaysia.

Gatot menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan masing-masing negara, terutama di perbatasan sangat tinggi. Pelanggaran ini tidak hanya dilakukan oleh Malaysia dan Singapura, tetapi juga oleh masyarakat Indonesia. ”Ini akan menjadi koreksi diri,” ujarnya. Red dari Tempo

Detail

Ditayangkan: 13 Jun 2012

Dilihat: 10660

Jakarta - Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) tahun 2012 pada program siaran “Protect The Boss” di Indosiar dikenakan sanksi administratif teguran tertulis oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

Program yang tayang pada 30 Mei 2012 mulai pukul 13.30 WIB menayangkan adegan yang mengesankan ciuman dan juga menayangkan adegan ciuman bibir di akhir episode program. Jenis pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan anak dan remaja, pelarangan adegan seksual serta norma kesopanan dan kesusilaan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Surat No. 354/K/KPI/06/12 pada 12 Juni 2012 yang ditandatangani Mochamad Riyanto, memutuskan bahwa tindakan penayangan adegan tersebut telah melanggar P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 21 ayat (1) serta SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 huruf g dan k, dan 37 ayat (4) huruf a.

Dalam suratnya, KPI Pusat meminta Indosiar agar segera melakukan evaluasi internal program dengan cara melakukan editing pada adegan seksual yang dapat berdampak pada perkembangan psikologis anak-anak dan remaja. Red/ST

Detail

Ditayangkan: 13 Jun 2012

Dilihat: 7374

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pada 12 Juni 2012 mengeluarkan surat sanksi administratif teguran tertulis terhadap program siaran “Naughty Kiss” yang ditayangkan di Indosiar pada 30 Mei 2012 pukul 12.29 WIB.

Program tersebut ditemukan telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) tahun 2012. Pelanggaran yang terjadi adalah menayangkan adegan yang mengesankan ciuman bibir yang dilakukan oleh 2 (dua) pelajar di awal episode program. Pelanggaran yang sama juga ditemukan pada awal penayangan program pada setiap episode.

Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan anak dan remaja, pelarangan adegan seksual serta norma kesopanan dan kesusilaan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Dalam surat sanksi administratif No. 355/K/KPI/06/12 yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto diputuskan bahwa tindakan penayangan adegan tersebut telah melanggar P3 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1) serta SPS Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 huruf k, dan Pasal 37 ayat (4).

Terakhir, KPI Pusat juga meminta Indosiar agar menjadikan P3 dan SPS tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program berita. Red/ST

Detail

Ditayangkan: 12 Jun 2012

Dilihat: 10781

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang benar dari layak sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Hal itu disampaikan Anggota KPI Pusat, Dadang Rahmat Hidayat, ketika menerima kunjungan 85 orang mahasiswa Fakultas Ilmi Sosial dan Politik (Fisip), Universitas Sultan Agung Tirtayasa (Untirta), Banten, di Kantor KPI Pusat, Selasa, 12 Juni 2012.

Menurut Dadang, informasi yang disampaikan ke masyarakat itu tidak hanya sekedar informasi tetapi juga baik, bermanfaat dan layak sesuai. “Ini menjadi salah satu tugas dan kewajiban KPI yang diamanahkan UU Penyiaran No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran,” tegasnya.

Selain itu, masih banyak tugas dan kewajiban KPI yang harus dijalankan, salah satunya adalah ikut membantu iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. “Anda tahu bahwa penyerapan iklan di media itu mencapai 50 trilyun. 60 persen dari 80 persen jumlah tersebut masuk ke televisi Jakarta. Sisanya dibagi-bagi untuk televisi lokal yang jumlahnya ratusan, radio yang jumlahnya ribuan dan media lainnya,”kata Dadang.

Meskipun penyerapan iklan untuk televisi lokal tidak banyak, perkembangan televisi lokal baru masih saja ada. Menurut Dadang, UU Penyiaran yang sekarang memang mendorong adanya beragam kepemilikan atau diversity of ownership. “Ini kesempatan bagi kalian mahasiswa untuk masuk ke dalam dan ikut bersaing,” katanya.

Terkait masalah rendahnya kualitas program acara di televisi, Dadang mengusulkan penguatan media cerdas atau literasi media dikalangan mahasiswa dan kelompok masyarakat lain. Literasi media mampu memberikan penyadaran untuk memilih mana tayangan yang pantas dan tidak pantas ditonton. “Jika masyarakat sudah cerdas dengan literasi media, nantinya ini bisa mengubah televisi untuk membuat tayangan yang lebih baik. Jika tayangan televisi tidak bisa berubah, masyarakatnya yang harus cerdas,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, sejumlah mahasiswa bertanya mengenai mandeknya sistem siaran jaringan. Menurut mereka, pelaksanaan sistem siaran tersebut mestinya sudah berjalan sejak 2006 lalu, tapi sayangnya sampai sekarang belum banyak diimplementasikan. Selain itu, mereka juga memandang perlu lembaga rating lain selain AGB Nilsen. Red