Umum

Detail

Ditayangkan: 19 Oktober 2012

Dilihat: 11218

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melayangkan surat teguran pada RCTI dan Trans 7 terkait tayangan iklan “French Fries 2000”. Iklan tersebut dinilai melanggar aturan P3 dan SPS KPI tahun 2012. Demikian tertulis dalam surat teguran KPI Pusat yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, tertuju Dirut RCTI dan Trans 7, Jumat, 19 Oktober 2012.

Siaran Iklan “French Fries 2000” yang kedapatan melanggar tersebut tayang pada 13 Oktober 2012 pukul 17.38 WIB di RCTI dan tanggal juga ditanggal yang sama pada pukul 20.54 WIB di Trans 7.

Pelanggaran yang dimaksud adalah penayangan adegan salah satu wanita (berbaju merah) menggunakan pakaian yang cukup terbuka di bagian dada, sehingga belahan dadanya terlihat jelas. Kamera menyorot secara medium shot tubuh bagian dada wanita tersebut. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan anak-anak dan remaja, pelarangan adegan seksual, serta ketentuan siaran iklan.

KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan menayangkan adegan dalam iklan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 43 serta Standar Program Siaran Pasal 9 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 huruf h, dan Pasal 58 ayat (4) huruf d.

Berdasarkan data KPI Pusat, RCTI dan Trans 7 telah mendapat surat peringatan tertulis No. 448/K/KPI/07/12 tertanggal 24 Juli 2012. Dalam surat tersebut, KPI Pusat meminta kedua stasiun televisi melakukan perbaikan internal atas penayangan adegan iklan tersebut.

Selain tayangan di atas, KPI Pusat juga menemukan pelanggaran sejenis pada iklan yang ditayangkan tanggal 13 Oktober 2012 pukul 18.22 WIB dan pukul 18.58 WIB serta tanggal 14 Oktober pukul 17.18 WIB, pukul 17.39 WIB, pukul 18.05 WIB, pukul 20.33 WIB, dan pukul 20.54 WIB di RCTI. Sedangkan Trans 7, pelanggaran sejenis ditemukan pada 13 Oktober 2012 pukul 21.51 WIB.

Diakhir surat, KPI Pusat meminta RCTI dan Trans 7 agar menjadikan P3 dan SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah siaran iklan. Red

Detail

Ditayangkan: 19 Oktober 2012

Dilihat: 10445

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengusulkan pada Pemerintah agar menyediakan dua kanal di wilayah Medan dan sekitarnya untuk dialokasikan ke radio yakni Radio Cordoba dan Radio Pelangi yang bersengketa memperebutkan kanal 99.5 Mhz. Jika kanal tersebut sudah siap dan kedua radio yang bersengketa menerima, keduanya diminta untuk keluar dari kanal yang disengketakan.

Usulan tersebut disampaikan Anggota KPI Pusat bidang Perizinan, Iswandi Syahputra, sebagai upaya menyelesaikan konflik kedua radio dan pelaksanaan putusan MA atas permohonan gugatan dari PT. Radio Pelangi Nusantara (PLN). Demikian kepada kpi.go.id di kantor KPI Pusat, Jumat, 19 Oktober 2012.

Menurut Iswandi yang paling penting adalah kedua radio tersebut mendapatkan kanal dan bisa bersiaran. Dia mengibaratkan seperti kendaraan roda empat yang paling penting itu mobilnya bisa jalan dan bagus ketimbang menyoal nomor mesin kendaraan. “Jika kedua belah pihak menerima usulan yang disampaikan pemerintah dan KPI, FRB untuk keduanya segera diproses,” katanya. Red

Jika keduanya tidak mau berdamai dan menolak usulan kanal yang disediakan pemerintah, Iswandi mengusulkan agar pemerintah mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) terkait putusan dari Mahkamah Agung (MA) tentang permohonan banding dari Radio Pelangi Nusantara. Red

Detail

Ditayangkan: 19 Oktober 2012

Dilihat: 18323

Jakarta – Anggota KPI Pusat bidang Perizinan, Iswandi Syahputra, mengusulkan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuat kategori zona dalam proses perizinan. Upaya ini untuk mempercepat pelayanan perizinan bagi lembaga penyiaran pemohon izin penyiaran.

“Kategorisasi perzona itu nantinya dibagi menjadi tiga yakni zona A, zona B dan Zona C. Masing-masing zona diisi oleh pemohon sesuai dengan pokok masalah dan tingkat kesulitannya,” jelas Iswandi kepada kpi.go.id di kantor KPI Pusat, Jumat, 19 Oktober 2012.

Misalnya untuk kategori zona A diisi pemohon-pemohon yang memiliki pokok masalah yang rumit dan trafiknya tinggi seperti kasus perizinan di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. “Zona ini merupakan zona merah yang harus mendapatkan perhatian besar dan khusus dalam prosesnya,” kata Iswandi.

Kemudian kategori zona B untuk perizinan penyiaran di daerah-daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. “Kita harapkan sekarang adalah bagaimana desa-desa atau daerah-daerah yang masuk kategori tersebut melakukan pengepungan informasi terhadap kota. Ini strategi dan harus mendapatkan perhatian,” jelasnya.

Adapun zona C merupakan zona yang paling aman dan cenderung tidak bermasalah. “Upaya mengkategorikan perzona ini untuk membantu penyelesaian menumpuknya proses perizinan dan mempercepat pelayanan. Nanti semuanya tergantung pemerintah, zona mana dulu yang akan dibahas,” tegas Iswandi. Red

Detail

Ditayangkan: 18 Oktober 2012

Dilihat: 14058

Banjarmasin: Kesadaran publik harus dibangkitkan, untuk mengantisipasi informasi yang membanjir di masyarakat, dan sulit dibendung. Untuk itu perlu dibentuk kelompok-kelompok masyarakat yang ikut berperan dalam mengawasi mutu isi siaran baik di televisi ataupun radio. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Kalimantan Selatan, Samsul Rani, dalam acara Seminar dan Lokakarya Kelompok Masyarakat Siaran di Banjarmasin (16/10).
Menurut Samsul, informasi yang membanjir di masyarakat melalui media penyiaran, belum tentu semuanya benar. Bahkan, tambah Samsul, beberapa media televisi menyiarkan berita hanya karena rating saja. Untuk itu masyarakat harus giat menyampaikan protes dan masukan atas isi siaran di ranah frekuensi ini, demi menjadikan televisi dan radio kita ini hanya dipenuhi dengan siaran yang santun dan mencerdaskan.  Bagaimanapun juga, tambah Samsul, isi siaran itu adalah wajah masyarakat. Kalau isi siaran bagus, maka bagus pula masyarakatnya!

Dalam catatan di KPID Kalimantan Selatan, hingga saat ini masih banyak program televisi yang tidak mendidik dan keluar dari norma masyarakat. Apalagi, 70% dari siaran televisi yang mengudara di Kalimantan Selatan hanya hiburan semata. “Dulu, kita hanya punya TVRI, tapi wajah siaran kita berubah tatkala ada televisi swasta yang mulai mengudara pada tahun 1989”, ujar Samsul.

Sementara dari Ketua Biro Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Haris Makie menyatakan, sudah saat masyarakat bangkit melawan siaran televisi yang berkualitas rendah! Salah satunya dengan melakukan “diet televisi”, ujarnya. Bahkan dia mengusulkan adanya forum dua bulan sekali bagi kelompok masyarakat yang dibentuk dalam Semiloka ini, guna melakukan sharing atas pemantauan yang dilakukan pada siaran televisi dan radio. Hal tersebut guna mengantisipasi dampak buruk di media penyiaran bagi masyarakat.

Usulan tersebut dipandang baik oleh Azimah Subagijo, Komisioner KPI Pusat yang turut hadir dalam Semiloka. Menurut Azimah, kalau masyarakat responsif atas tayangan berkualitas buruk, pasti media penyiaran akan melakukan pembenahan internal guna meningkatkan kualitas program tayangannya. Laporan yang masuk ke KPI Pusat hingga September 2012 mencapai 39 ribu aduan, yang terdiri atas pengaduan untuk progam jurnalistik, sinetron, talkshow, dan komedi. Dari aduan dan pemantauan langsung yang dilakukan, KPI juga telah memberikan sanksi pada seluruh lembaga penyiaran yang terbukti melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Ke depan, Azimah berharap, masyarakat tidak sungkan untuk terus menyampaikan protes dan juga apresiasi atas tayangan yang muncul di televisi dan radio. Dirinya percaya, masukan dari masyarakat atas isi siaran pasti menjadi bahan koreksi yang berharga bagi lembaga penyiaran guna meningkatkan manfaat kehadirannya di tengah masyarakat. Karenanya, sinergi masyarakat dan KPI memang dibutuhkan guna menghadirkan tayangan bermartabat di ranah penyiaran negeri ini.