- Detail
- Dilihat: 19652
Jakarta - Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto menegaskan, adalah tanggungjawab semua pihak menyediakan kebutuhan akan informasi dan edukasi (siaran Indonesia) bagi masyarakat di wilayah-wilayah tidak terjangkau siaran seperti di pulau-pulau terdepan, daerah terpencil dan perbatasan.
“Ada penduduk tapi mereka belum pernah sama sekali mendapatkan siaran dari lembaga penyiaran dari Indonesia. Ini membutuhkan kepedulian semua pihak termasuk pemerintah” katanya kepada kpi.go.id, Rabu malam, 24 Oktober 2012.
Menurutnya, kesenjangan informasi yang diterjadi di wilayah-wilayah berkategori terdepan, terpencil dan perbatasan juga disebabkan faktor ekonomi dan bisnis. “Tidak ada niat kalangan industri untuk mendirikan lembaga penyiaran di wilayah-wilayah tersebut. Padahal, hal itu bagian dari tanggungjawab atau CSR mereka kepada public. Mereka juga bertanggungjawab terhadap NKRI,” kata Riyanto.
Akibat tidak tersedianya informasi, hiburan dan edukasi dari siaran Indonesia, dampak buruknya adalah terkikisnya rasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pasalnya, ini akan berpengaruh terhadap pemahaman mereka mengenai NKRI.
“Hal ini harus menjadi perhatian. Kita akan meddorong supaya segera ada penindakan terhadap kondisi yang terjadi di daerah-daerah tersebut. Harus juga dibuat blue printnya, program-program tepat yang bukan sekedar memberi bantuan-bantuan. Harus ada regulasinya,” tegas Riyanto.
KPI bersama-sama dengan KPID akan berupaya mendorong berdirinya lembaga-lembaga penyiaran di wilayah tersebut. “Kita akan mempermudah proses perizinannya. Selain itu, kami juga akan buat kajian dan maping bagi wilayah-wilayah yang tidak terjangkau siaran,” kata Riyanto. Red
Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan memberikan teguran kedua untuk program acara “Kabar Kabari” RCTI. Acara ini kedapatan menayangkan adegan yang berbahaya dan berpotensi ditiru anak-anak. Adegan yang dimaksud ditayangkan pada “Kabar Kabari” tanggal 17 September 2012 pukul 14.30 WIB.
Jakarta – Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terdepan yang tidak masuk daerah perbatasan kenyataannya banyak yang belum tersentuh siaran lokal maupun nasional. Kondisi tanpa siaran ini harus menjadi perhatian dari semua pihak untuk juga menjadikannya sebagai daerah yang diprioritaskan mendapatkan bantuan siaran. Seperti yang terjadi di Pulau Palue di Kabupaten Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT). 
