Komisi Penyiaran Jamaika Serukan Soal Kepercayaan dan Keaslian di Era AI

Jakarta -- Direktur Eksekutif Komisi Penyiaran Jamaika (Broadcasting Commission of Jamaica), Cordel Green, mendesak lembaga penyiaran Karibia untuk menempatkan kepercayaan, autentisitas, dan verifikasi manusia sebagai inti dari respons mereka terhadap pengaruh kecerdasan buatan (AI) yang kian berkembang di lanskap media.

Green memaparkan pandangannya mengenai masa depan AI dalam media Karibia saat sesi Sidang Umum Tahunan (AGA) ke-57 Caribbean Broadcasting Union (CBU), yang diselenggarakan pada 19 Agustus lalu di Arthur Chung Conference Centre di Liliendaal, East Coast Demerara, Guyana.

Ia berpendapat bahwa meskipun era teknologi terus berkembang, kepercayaan tetap menjadi hal mendasar bagi keberhasilan adopsi dan penggunaan teknologi secara efektif.

Green mencatat bahwa ketergantungan tradisional pada apa yang dapat dilihat dan didengar oleh masyarakat menjadi semakin rentan di lingkungan di mana *deepfake* dan bentuk konten lain yang dihasilkan AI dapat mendistorsi realitas secara meyakinkan, sehingga menimbulkan tantangan besar bagi demokrasi dan pemahaman bersama mengenai kebenaran.

Berlatar belakang situasi tersebut, ia menyatakan bahwa regulasi harus mengatasi ketimpangan antara kemudahan pembuatan dan penyebaran konten palsu dengan besarnya upaya yang diperlukan untuk memverifikasi akurasinya.

Green merujuk pada Rekomendasi UNESCO tentang Etika Kecerdasan Buatan, yang menurutnya menempatkan manajemen risiko sebagai tanggung jawab global bersama, sembari mengakui bahwa persyaratan kepatuhan harus mempertimbangkan kapasitas yang ada.

"Konten yang telah diverifikasi dan diautentikasi—yang merupakan bidang keahlian Anda—harus mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan konten yang belum diverifikasi," tegas Green, seraya mendorong CBU untuk memperjuangkan insentif pengadaan dan periklanan yang memberikan penghargaan bagi autentisitas.

Ia juga mendesak lembaga penyiaran untuk tidak memandang AI semata-mata sebagai ancaman, melainkan sebagai alat strategis untuk memperkuat operasional ruang redaksi.

Direktur Eksekutif tersebut menyarankan agar lembaga penyiaran dapat mengerahkan berbagai agen AI untuk memantau saluran berita (*news wires*) dan aliran media sosial, mengidentifikasi perkembangan terkini, serta membantu dalam penyaringan (*triage*) konten, sementara jurnalis tetap memegang tanggung jawab untuk membina sumber berita, melakukan penilaian redaksional, dan memverifikasi informasi.

"Kesenjangan antara kecepatan mentah dan konten terverifikasi menjadi kekuatan utama lembaga penyiaran," ujarnya, seraya berpendapat bahwa pendekatan ini dapat memungkinkan organisasi berita mengimbangi kecepatan jaringan digital dan berbasis AI tanpa mengorbankan kredibilitas. 

Green lebih lanjut menyerukan peninjauan kembali jadwal penyiaran tradisional, dengan menyarankan agar redaksi membiarkan signifikansi peristiwa menentukan penyusunan program, alih-alih memaksakan cerita yang minim substansi atau sekadar mengisi durasi siaran demi mempertahankan format yang sudah ada.

Ia mengutip temuan dari Studi Persepsi Publik tahun 2025 yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran; studi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap penyiaran tradisional tetap stabil, sementara delapan dari sepuluh warga Jamaika mendukung penerapan regulasi yang berkisar dari tingkat moderat hingga ketat terhadap AI.

"Menurut saya, audiens telah memutuskan bahwa kepercayaan memiliki nilai yang setara—atau bahkan lebih tinggi—dibandingkan dengan skala jangkauan dan kecepatan informasi," ujar Green.

Sementara itu, Direktur Eksekutif memaparkan sejumlah inisiatif yang sedang dijalankan oleh Komisi untuk memperkuat ketahanan terhadap misinformasi dan disinformasi. Inisiatif tersebut mencakup pembaruan kode etik konten yang sedang diajukan untuk pertimbangan Kabinet, yang memuat ketentuan perlindungan terkait akurasi, desain persuasif, *deepfake*, dan kebebasan berekspresi.

Ia juga menyoroti kampanye nasional kesadaran mengenai *deepfake* yang diluncurkan pada Desember 2024; kerja sama dengan UNESCO dan Kanada pada tahun 2025 terkait platform verifikasi informasi TrueVR; serta pengembangan kerangka kerja literasi informasi dan media digital, baik bagi masyarakat umum maupun sektor penyiaran.

Green menyatakan bahwa pihaknya juga berencana melakukan uji coba kerangka kerja sektor penyiaran tersebut pada tahun 2026, serta melaksanakan inisiatif mobilisasi kewarganegaraan digital yang bertujuan memberdayakan kaum muda agar dapat berperan aktif dalam menjaga ekosistem digital.

Ia berpendapat bahwa respons kawasan ini terhadap AI harus didasarkan pada empat prinsip utama: verifikasi sistematis untuk menjaga kepercayaan, insentif kelembagaan guna mendorong autentisitas, dukungan struktural yang berkelanjutan bagi jurnalisme, serta penguatan kapasitas dan infrastruktur kawasan.

"Kita harus mengelola ruang digital kita sendiri dengan membangun kapasitas lokal, infrastruktur kawasan, dan regulasi yang relevan secara budaya," tegas Green, sembari mendorong lembaga penyiaran di kawasan Karibia untuk memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh AI tanpa mengabaikan pertimbangan manusiawi dan kredibilitas yang menjadi ciri khas jurnalisme profesional. Red dari berbagai sumber