Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 20 Mei 2023

Dilihat: 3086

Jakarta - Trans TV diminta memperbaiki kualitas program siaran lantaran sepanjang tahun 2022 total sanksi administratif teguran tertulis yang diterima Trans TV mencapai tiga sanksi. Pelanggaran yang dilakukan Trans TV dalam catatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meliputi aspek penggolongan program siaran, perlindungan kepada anak, pelarangan dan pembatasan seksualitas, penghormatan terhadap hak privasi dan penghormatan atas norma kesopanan dan kesusilaan. Kinerja PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV) sepanjang satu tahun ini disampaikan dalam Evaluasi Tahunan 2022 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Televisi Swasta Berjaringan yang digelar oleh kantor KPI Pusat, (15/5).

Dalam pertemuan yang dibuka oleh Wakil Ketua Ketua KPI Pusat Mohamad Reza, KPI juga menyampaikan kinerja program siaran lokal Trans TV sebagai implementasi dari sistem stasiun berjaringan (SSJ). Dalam kesempatan tersebut, M Hasrul Hasan selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) menyebut Trans TV harus memperbaiki dan meningkatkan apsek produksi siaran,bahasa daerah dan alokasi siaran lokal pada jam produktif. 

Selain memaparkan akumulasi sanksi dan kinerja program siaran lokal, Tulus Santoso selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran mengungkap, sepanjang 2022, Trans TV berhasil meraih dua penghargaan dalam Anugerah KPI 2022 dan Anugerah Penyiaran Ramah Anak. Trans TV juga mendapatkan empat nominasi dalam Anugerah KPI 2022. 

Tulus juga mengingatkan Trans TV untuk menjaga keberimbangan siaran menjelang Pemilu. Sekalipun saat ini kita belum masuk dalam tahapan kampanye, ujar Tulus, tapi kita sudah masuk dalam tahapan pemilu. Realitas ini juga harap disadari oleh Trans TV, untuk menjaga netralitas siaran baik dalam pemberitaan, siaran iklan, ataupun program siaran lainnya. 

Evaluasi tahunan ini merupakan momen tiap tahun bagi KPI untuk melakukan penilaian atas kinerja penyelenggaraan penyiaran televisi swasta. Dengan adanya momen evaluasi tiap tahun ini, KPI dapat memberi masukan dan  juga catatan untuk peningkatan kualitas siaran, tanpa menunggu momen  evaluasi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) yang  berlangsung tiap sepuluh tahun. 

Catatan khusus bagi Trans TV disampaikan pula oleh Amin Shabana selaku anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan yang menjadi penanggung jawab program Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV). Amin mengatakan, setidaknya ada tiga program siaran di Trans TV yang masih di bawah rata-rata angka berkualitas. Tiga program itu adalah infotainment, sinetron dan variety show, ujar Amin. Dari tiga program tersebut, yang paling menonjol pelanggarannya adalah Infotainment yang menyangkut penghormatan atas hal privat individu. 

Dalam catatan dari responden program IKPSTV, masih banyak program di infotainment yang mengangkat kehidupan pribadi dan kisruh rumah tangga selebritas. Padahal yang seperti itu sudah tidak pantas untuk muncul di televisi, tegas Amin. Selain itu, dirinya juga menyampaikan harapan responden yang ingin agar tayangan hiburan juga dapat ramah terhadap penyandang disabilitas.l 

Selain itu, Amin juga menyampaikan agar Trans TV lebih memberi perhatian terkait promosi LGBT yang dilakukan para pengisi acara ataupun host. Urusan preferensi seksual individu bukanlah urusan KPI, tapi jangan sampai muncul dari pengisi acara sikap yang menjadi promosi LGBT, tegas Amin.

Hadir dalam acara tersebut Latief Harnoko selaku Direktur Operasional Trans TV menerima masukan dari KPI. Latief mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk juga catatan KPI atas pelaksanaan SSJ. Latief berharap, KPI mempertimbangkan aturan lebih rinci terkait siaran lokal di jam tayang yang sama. Menurutnya, kalau ada keseragaman waktu siar untuk program lokal, dapat memberikan bentuk persaingan yang lebih sehat.  Sedangkan untuk siaran Pemilu, ujar Latief, Trans TV akan bekerja sama dengan CNN Indonesia termasuk dalam hal siaran quick count. Tentunya juga akan menyesuaikan dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pemilu. 

Sebagai penutup pertemuan evaluasi tahunan untuk Trans TV, Ketua KPI Pusat Ubaidillah mengungkap, pimpinan Trans Media Group Chairul Tanjung pernah datang ke KPI untuk menyampaikan komitmennya menghadirkan siaran lokal di waktu-waktu utama atau prime time. Komitmen tersebut, ujar Ubaidillah, disampaikan Chairul saat evaluasi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran di tahun 2016. Harapannya, Trans TV juga ingat akan komitmen yang disampaikan ini dan dapat terealisasi dalam kinerja program siaran lokal. (Foto: KPI Pusat/ Agung R)

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 17 Mei 2023

Dilihat: 1990

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingatkan kewajiban lembaga penyiaran untuk tunduk pada regulasi, baik itu undang-undang penyiaran atau pun pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS), dalam menghadirkan setiap konten siaran ke tengah publik. Jika menjadikan P3SPS sebagai panduan, maka lembaga penyiaran tidak ikut latah pada tren model konten yang muncul di media sosial demi meraih kepemirsaan yang lebih banyak. Hal ini disampaikan Tulus Santoso selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat dalam pertemuan dengan BTV di kantor KPI, 17/5. 

Tulus juga mengingatkan tentang penggolongan program siaran yang membatasi kehadiran konten dewasa di luar waktu yang telah ditetapkan. Sekalipun lembaga penyiaran punya data spesifik tentang variasi kepemirsaan untuk televisinya, hal tersebut tidak dapat menjadi pembenaran untuk menghadirkan konten dewasa pada waktu yang masih memungkinkan anak-anak menonton. “Harus dikembalikan pada norma yang berlaku pada P3SPS,” tegas Tulus. 

Senada dengan Tulus, anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan Amin Shabana juga mengingatkan pelanggaran atas prinsip perlindungan anak menempati urutan kedua terbanyak dalam akumulasi sanksi yang dijatuhkan KPI sepanjang tahun 2022. Dirinya juga melihat, masih banyak tayangan di televisi yang sangat berpotensi melanggar prinsip tersebut. Sebagai regulator penyiaran, KPI diberikan mandat untuk mengingatkan pengelola televisi. “Silakan mencari popularitas dan rating, tapi ingat ada P3SPS,”ujarnya. 

Dalam kesempatan tersebut pihak BTV yang diwakili oleh Ario, Bayu dan Joy Citra Dewi menyampaikan penjelasan tentang beberapa tayangan yang menjadi perhatian KPI. BTV juga mengutarakan pendapat tentang konten dewasa yang ditengarai muncul di luar waktu yang ditetapkan. Menurut Bayu, pihaknya sudah menjaga agar kualitas tayangan tetap bersesuaian dengan regulasi. Dalam beberapa hal, Bayu berharap ada aturan yang lebih tegas terkait konten dewasa, termasuk di dalamnya adegan persenggamaan. 

Dalam pertemuan  tersebut, Aliyah selaku anggota KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran mengatakan, aturan soal pornografi sangat jelas dalam undang-undang, termasuk juga soal definisi pornografi, larangan dan pembatasan konten pornografi. KPI berusaha mengarahkan lembaga penyiaran untuk tidak melanggar ketentuan yang ada apalagi menimbulkan protes masyarakat. “Kami memahami BTV yang sedang melakukan switching  dari televisi berita menjadi infotainment,” tambah Aliyah. Catatan ini disampaikan KPI kepada BTV agar ke depan penyelenggaraan penyiarannya dapat lebih sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Sebagai tambahan informasi, dalam P3SPS aturan tentang seksualitas memuat tentang pelarangan dan pembatasan. Pasal 18 SPS KPI menetapkan secara rinci dua belas macam larangan adegan seksual pada klasifikasi program apapun. Sedangkan pada pasal 38 SPS tentang klasifikasi program siaran dewasa mengatur muatan yang masih mungkin ditampilkan pada pukul 22.00 hingga 03.00 dan tidak disebut konten  pada pasal 18 SPS sebagai materi yang dapat ditayangkan. 

Pada kesempatan ini tim penjatuhan sanksi KPI Pusat juga mengingatkan BTV tentang potensi protes masyarakat jika tidak berhati-hati dalam menayangkan konten siaran. Hal ini disampaikan Irvan Priyanto selaku tim penjatuhan sanksi saat membahas beberapa cuplikan tayangan yang dimintakan pendapat KPI. Menurut Irvan, jika terkait dengan konten mistik yang dikaitkan dengan identitas kedaerahan, KPI sudah beberapa kali didatangi langsung oleh masyarakat daerah. Sebagai regulator penyiaran yang juga menjadi perwakilan publik, aduan dari masyarakat akan segera ditindaklanjuti KPI. 

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 19 Mei 2023

Dilihat: 4811

Serpong -- Menyambut tahun politik atau Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, masyarakat membutuhkan asupan informasi (berita) yang benar, terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Kebutuhan ini dipastikan masih dapat dipenuhi oleh media penyiaran (TV dan radio). 

Pendapat tersebut disampaikan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Aliyah, saat mengisi kegiatan Workshop Peliputan Pemilu 2024 yang diselenggarakan Dewan Pers di Bintaro, Rabu (17/5/2023).

Namun untuk memastikan kepercayaan tersebut, lanjut Aliyah, media penyiaran harus mematuhi regulasi yang berlaku, terutama terkait aturan tentang pemberitaan dan kampanye di media. Hal ini erat kaitan dengan aspek keberimbangan, proposional dan kerelevanan dalam siaran.  

“Proposionalitas dan keberimbangannya harus dalam seluruh program siaran. Tapi jangan lupakan prosedur check dan re-check untuk memastikan akurasi informasinya. Karena selain itu, media penyiaran juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan demokrasi substantif,” tambahnya.  

Aliyah meyakini apabila aspek tersebut dijalankan, tujuan meningkatkan kualitas demokrasi dan kuantitas partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 dapat tercapai. 

Dia juga menyampaikan berbagai tantangan yang akan memengaruhi netralitas dan independensi media. Pertama, faktor kepemilikan media media. Menurutnya, dalam pendekatan politik ekonomi, kekuatan pemilik modal yang menguasai media begitu besar pengaruhnya terhadap netralitas dan independensi televisi. 

Kemudian, faktor pemilik media yang berafiliasi dengan partai politik. Hal ini, dapat mempengaruhi kebijakan media televisi sampai kepada isi atau konten medianya. Intervensinya akan jauh hingga pada memasukkan agenda politik mereka dalam produk berita televisi. 

Faktor lain yang dikhawatirkan Aliyah yang akan memengaruhi netralitas dan keberimbangan media yakni keberadaan pengawasan. “Jika pengawasan lemah, hal ini dapat memberi ruang terhadap penyiaran yang tidak netral dan tidak berimbang,” tandasnya. ***

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 17 Mei 2023

Dilihat: 5903

Jakarta - Televisi dan radio yang menyiarkan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan harus memastikan adanya surat ijin iklan yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas produk tesebut. Mengingat dalam surat ijin iklan tersebut akan mengatur tentang batasan promosi yang dapat diberikan pada produk-produk itu. Hal ini terungkap dalam pertemuan penerusan aduan dari BPOM atas siaran iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan di tvOne, di kantor KPI Pusat, (17/5).

Dalam pertemuan yang dipimpin Tulus Santoso selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, KPI menyampaikan keberatan dari BPOM atas iklan obat tradisional yang ternyata belum memiliki ijin iklannya. Selain itu, ditemukan adanya klaim berlebihan pada iklan tersebut. Seharusnya, tambah Tulus, produk tersebut hanya dapat disebut untuk memelihara daya tahan tubuh, namun justru disebut dapat mengatasi dan mengobati keluhan beberapa penyakit. Hal ini yang dianggap oleh BPOM sebagai klaim berlebih, ujar Tulus. 

Dirinya menilai, untuk kepentingan publik, klaim yang berlebihan ini berpotensi membahayakan publik karena menyesatkan dan menyembunyikan informasi yang sesungguhnya. Tulus berharap, ada pembenahan di tvOne agar siaran iklan obat tradisional ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk aturan dari lembaga lain yang mengawasi soal obat tradisional. KPI sendiri sudah memperbaharui nota kesepahaman dengan BPOM dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2022. Dengan demikian, sinergi KPI dengan BPOM terkait pengawasan iklan dan siaran obat tradisional dan suplemen kesehatan akan semakin kuat.  

Turut hadir dalam pertemuan itu anggota KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran lainnya, Aliyah. Dirinya menilai, sebagai pelaku di industri penyiaran tentu informasi terkait obat-obatan pemahaman yang dimiliki tidak sefasih mereka yang bekerja di BPOM dan Kementerian Kesehatan. Masalah dalam iklan ini  bukan sekedar ijin iklannya, tapi juga konten yang dinilai memuat klaim berlebihan. “Siapa tahu mungkin memang produknya layak dikonsumsi, tapi memiliki ketentuan yang khusus,” ujarnya. Aliyah juga melihat, tvOne tidak sekali ini menayangkan iklan atas obat tradional. Dengan mengikuti ketentuan dari BPOM akan membantu mencegah publik mengonsumsi suplemen atau obat tradisional secara sembarangan. 

Pertemuan penerusan aduan ini juga menyampaikan catatan dari tim pengaduan isi siaran KPI Pusat, Asmayadi. Ada beberapa ketentuan yang harus diikuti terkait siaran promosi produk obat tradisional. Diantaranya pelibatan tenaga kesehatan yang menjadi penganjur dalam produk kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ujar Asmayadi, sudah menyampaikan keberatan atas pelibatan tenaga kesehatan, termasuk dokter, dalam hal promosi produk kesehatan. Selain produk kesehatan, Asmayadi juga mengatakan, ada aturan serupa terkait promosi alat kesehatan yang diklaim memiliki khasiat. Dirinya mengingatkan agar tvOne tetap menjaga kesesuaian siarannya baik dengan regulasi penyiaran dari KPI atau pun regulasi terkait yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. 

Perwakilan tvOne yang hadir dalam pertemuan penerusan aduan menyampaikan bahwa pihaknya sudah ditunjukkan adanya ijin edar produk dari pengiklan. Namun pihaknya berkomitmen untuk lebih tertib lagi ke depannya dengan melakukan konfirmasi atas ijin iklan. Selain itu, tvOne juga mengatakan bahwa pelibatan dokter dalam siaran kesehatan bukanlah suatu hal yang menempel dengan produk kesehatan. “Kami pegang betul aturan dari IDI tersebut,”ujarnya. Dokter yang dihadirkan hanya memberi informasi tehadap sebuah penyakit. Sedangkan untuk produknya sendiri dijelaskan oleh product specialist. Pelibatan dokter dalam program seperti itu sebagai usaha untuk mengedukasi masyarakat berpola hidup sehat, bukan mengarahkan penonton agar membeli produk kesehatan.