Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi lembaga penyiaran yang berinisiatif membuat program acara khusus untuk bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Program seperti ini akan membantu proses pemulihan dan pembangunan kembali wilayah Sulawesi Tengah yang mengalami kehancuran akibat gempa dan tsunami.
Salah satu program acara televisi yang diapresiasi KPI adalah “Sulteng Bangkit” yang dibuat Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI. Program ini tayang tiap hari pukul 11.00 WIB dan pukul 14.00 WIB.
“Kami apresiasi TVRI telah membuat program siaran khusus pemulihan bencana di Sulteng. Dampaknya sangat positif untuk membangun kembali kehidupan masyarakat di sana,” kata Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, di sela-sela Fokus Grup Diskusi (FGD) tentang Peran Lembaga Penyiaran dalam Sistem Peringatan Dini Tsunami di Kantor KPI Pusat, Kamis (4/10/2018).
Menurut KPI, apa yang dilakukan TVRI diharapkan dapat menjadi contoh bagi lembaga penyiaran lain untuk membuat program acara yang sama. Program ini tidak hanya menampilkan soal pemulihan dan pembangunan saja. Program ini juga menampilkan informasi orang-orang yang masih dicari keluarga. Hal-hal lain yang manusiawai dan menyentuh juga disajikan dalam acara ini.
Terkait informasi bencana, Yuliandre menyarankan media mendapatkan dari sumber yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Media arus utama menjadi pusat kebeneran di tengah beredarnya berita hoax. “Informasi terjadinya bencana harus di dapat dari instansi terpercaya seperti BMKG yang memang memiliki data konkrit,” katanya.
Andre juga mengingatkan lembaga penyiaran untuk tidak mengeksploitasi korban bencana. KPI sudah keluarkan edaran ke seluruh lembaga penyiaran terkait peliputan dan pemberitaan bencana. Edaran yang keluarkan sudah jelas isinya. Apa yang dilarang dan boleh. Lembaga penyiaran harus menjadikan informasinya sebagai pemulih dan penyemangat korban bencana,” katanya. ***
Mataram - Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sangat strategis. Sinergitasnya menjadi hal penting, terutama dalam melawan hoax.
“Sangat penting untuk jaga sinergitas, apalagi sekarang banyak berita hoax,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Rosiady Sayuti dalam acara Rapat Koordinasi KPID NTB di Mataram, Kamis (4/10/2018).
Menurut Rosiady, penting disusun simulasi strategi dalam mengantisipasi berita yang sumbernya tak jelas. Dalam hal ini bagaimana peran media dalam memberikan berita yang menangkal hoax tersebut.
Hal ini yang kemudian membuat KPID Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadakan rapat koordinasi dalam menyatukan langkah mewujudkan penyiaran sehat untuk NTB Gemilang.
Ketua KPID NTB, Yusron Hadi mengingatkan bagaimana peran lembaga penyiaran di Indonesia untuk menjalankan UU Penyiaran objektif dan memberikan informasi yang mencerahkan. Sehingga tak mudah termakan informasi tak jelas.
Dalam hal ini menjadikan "Penyiaran Sehat Lahir Batin". "Sehat manajemen serta sehat juga siarannya (bermanfaat)," ujar Yusron.
Ia menyebut bahwa jika sudah sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS), maka sudah diyakini keabsahan dari informasi yang diberikan tersebut. "Ini juga sebagai upaya menangkal berita hoax," ujarnya.
Karena disinilah letak perbedaan antara informasi sosial media dengan informasi lembaga penyiaran yang di bawa ke sosmed.
Sebagai informasi, di NTB saat ini terdapat 67 lembaga penyiaran. Dimana enam Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), 13 Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), serta dua Lembaga Penyiaran Publik (LPP).
Lalu 36 Lembaga Penyiaran Swasta atau radio. Juga enam Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dan 1 Lembaga penyiaran Berlangganan (LPB). Red dari Gatra.com
Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah menerima Komisioner KPID Sulsel di ruang kerja Kantor Gubernur, Rabu (3/10/2018).
Pembahasan pertemuan ini terkait peran, fungsi dan kelembagaan KPID Sulsel dalam mengawal penyiaran di Sulawesi Selatan memasuki masa Pemilu dan Pilpres 2019. Komisioner yang hadir antara lain, Ketua KPID Sulsel Mattewakkan, Koordinator Bidang Kelembagaan, Riswansah Muchsin, Kordinator Bidang Isi Siaran, Herwanita, Anggota Bidang Kelembagaan Arie Andika dan Anggota Bidang Fasilatasi Infrastrukstur Perizinan, Andi Muh Irawan.
Selain itu, pertemuan ini membahas posisi KPID. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 18 tahun 2016, Sekretariat KPID merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersendiri, sesuai Peraturan Mendagri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat KPID dan Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.
“Dulu KPID melekat di Pemprov dengan Undang-Undang Nomor 23 yang baru, lembaga ini telah mandiri, cuma persoalannya adalah APBN belum menganggarkan untuk biaya di sini, jadi kita harus membantu dalam bentuk hibah,” ungkap Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.
Sementara itu, Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sulsel, Riswansah Muchsin, menjelaskan selain silaturahmi juga untuk memperkenalkan posisi KPID Sulsel di Pemprov.
“Pak Gubernur mendukung tupoksi KPID dan berharap KPID bisa maksimal untuk bekerja. Karena tugasnya sangat penting untuk mengawal penyiaran. Terutama menjelang Pilpres karena ini pertama kalinya moment Pemilu ini bersamaan,” paparnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua KPID Sulsel, Mattewakkan bahwa
penekanan lain gubernur, ada pada iklan yang lebih mendidik. “Serta edukatif, tidak hanya bernilai jual tetapi juga, diharapkan bisa edukatif,” harapnya. Red dari Makassaartoday.com
Bandar Lampung -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung menandatangani MoU dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Lampung.
Penandatanganan kesepakatan kerja sama dilakukan usai kegiatan peningkatan sumberdaya manusia lembaga penyiaran di kantor KPID setempat, Jalan Bougenvile No. 8, Bandar Lampung, Rabu (3/10/2018).
Penandatanganan kerja sama dilakukan Ketua KPID Lampung Febriyanto Ponahan dan Ketua IJTI Lampung Aris Susanto disaksikan komisioner KPID, jajaran pengurur IJTI Lampung dan perwakilan lembaga penyiaran baik radio maupun televisi di Lampung.
Wakil Ketua KPID Lampung Agung Wibawa mengatakan kerja sama ini meliputi tiga bidang, yakni penyelenggaraan literasi media, sosialisasi P3 SPS, dan peningkatan SDM lembaga penyiaran.
“Kami menjalin kerja sama dengan IJTI karena mereka merupakan tombak lembaga penyiaran yang setiap saat berada di lapangan dan melakukan peliputan serta terlibat langsung dalam proses produksi program acara,” kata Agung.
Aris Susanto menyambut baik kerja sama ini dan siap mendukung program kerja KPID untuk mewujudkan SDM penyiaran yang berkualitas, yang pada akhirnya akan menghadirkan program acara dan tontonan yang berkualitas dan bermartabat di masyarakat.
“Kami berterimakasih kepada KPID Lampung yang memberi kepercayaan kepada IJTI, kami siap menyukseskan semua program kerja KPID terutama terkait dengan bidang yang termuat dalam kerja sama ini,” kata dia.
Pada waktu yang bersamaan juga diadakan kegiatan peningkatan SDM lembaga penyiaran. Kegiatan tersebut dibuka Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Ririrn Kuswantari dan diikuti 35 lembaga penyiaran baik radio maupun televisi yang berasal dari berbagai daerah di luar Bandar Lampung. Red dari Lampost.co
Acara fokus grup diskusi (FGD) yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertemakan Peran Lembaga Penyiaran dalam Sistem Peringatan Dini Tsunami di Kantor KPI Pusat, Djuanda, Kamis (4/10/2018), menyatakan fungsi lembaga penyiaran sangat strategis dalam mitigasi kebencanaan karena memiliki jangkauan, pengaruh dan efektif dalam menyebarkan informasi ke masyarakat.
Jakarta – Gempa dan tsunami yang melanda Kota Palu dan Donggala, Jumat (28/9/2018) pekan lalu, menyadarkan kita betapa pentingnya edukasi tentang kebencanaan. Edukasi ini untuk menanamkan kesadaran masyarakat supaya bertindak cepat, prosedural dan terarah ketika menyelamatkan diri dari gempa dan tsunami.
Tidak hanya masyarakat, media penyiaran sebagai corong informasi, harusnya punya pemahaman bagaimana merespon informasi jika terjadi gempa atau peringatan dini tsunami yang dikirimkan Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Tindakan cepat merespon hal ini sangat berkaitan dengan banyaknya nyawa yang terselamatkan.
Dalam acara fokus grup diskusi (FGD) yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertemakan Peran Lembaga Penyiaran dalam Sistem Peringatan Dini Tsunami di Kantor KPI Pusat, Djuanda, Kamis (4/10/2018), menyatakan fungsi lembaga penyiaran yang strategis karena memiliki jangkauan, pengaruh dan efektif dalam menyebarkan informasi ke masyarakat.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, mengakui pihaknya mengandalkan media penyiaran untuk meneruskan peringatan dini tsunami BMKG ke masyarakat karena faktor kecepatan dan jangkauannya yang luas.
“Akan sulit jika hanya mengandalkan instansi atau lembaga pemerintah. Melalui media penhyiaran informasi peringatan dini tsunami bisa sampai langsung ke masyarakat,” katanya saat menjadi narasumber acara FGD tersebut.
Pada saat Gempa dan Tsunami di Palu dan Donggala, gedung dan fasilitas milik BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) hancur sehingga sinyal peringatan tsunami tidak sampai ke masyarakat. Namun peringatan dini tersebut dapat sampai ke masyarakat melalui media penyiaran.
“Kami menyadari media penyiaran sangat efektif menyampaikan ini. Apalagi ada peraturan yang mewajibkan media penyiaran untuk meneruskan informasi peringatan dini tsunami dan gempa ke masyarakat,” kata Rahmat.
Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano menegaskan, lembaga penyiaran tidak ada alasan untuk tidak menyiarkan informasi gempa dan peringatan dini tsunami dari BMKG. Menurut dia, waktu beberapa menit untuk menyampaikan informasi darurat ini tak akan membuat kerugian apapun pada lembaga penyiaran, apalagi peringatan ini menyangkut kepentingan bersama dan keselamatan khalayak.
“Ini peran kita untuk menyampaikan informasi peringatan dini tsunami agar masyarakat dapat mengatisipasinya. Tidak masalah bentuk atau tampilan dalam menyampaikan informasi peringatan ini berbeda yang penting informasi tersebut disampaikan dengan cepat dan benar,” kata Hardly.
Menurutnya, harus ada komitmen semua pihak khususnya lembaga penyiaran dan konsistensi untuk menjalankan komitmen tersebut. Ketika ada kepentingan publik dalam informasi tersebut, semua pihak harus mendengarkannya.
“Kita harus duduk bersama untuk ini.Harus ada simulasi dan ceking akat yang sudah dibagi ke televisi. Ini untuk cek kesiapan dan jaringan. Selain juga ada workshop tanggap bencana,” papar Hardly.
Sementara, peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Harkunti P Rahayu, mengatakan masyarakat sangat cepat merespon apa yang disampaikan media. Meskipun kadang direspon berbeda. Sayangnya, kata dia. tidak semua media merespon hal ini.
“Hanya sedikit lembaga penyiaran yang merespon. Ini juga berkaitan dengan media setempat dan perlu bantuan KPI untuk mendorong distribusi informasi peringatan dini ini ke media lokal. Siaran peringatan dini bisa melalui program breaking news,” katanya.
Metro TV jadi contoh
Metro TV dinilai menjadi lembaga penyiaran yang merespon informasi dan peringatan dini tsunami BMKG dengan cepat. Saat peringatan tersebut diterima melalui sistem WRS, Metro TV langsung menginterupsi program regular dengan menayangkan infografis peringatan dini tsunami BMKG, apa adanya.
“Kami awalnya stoppress. Kemudian 10 menit berlalu dari peringatan itu, masuk breaking news. Pada menit ke 17 kami baru dapat telepon dari kontributor. Kami kesulitan mendapatkan sumber di tempat kejadian. Itupun dari Sulawesi barat. Kami kemudian dapat kontributor yang lain. Kami tidak melakukan modifikasi apapun dari apa yang kami terima dari BMKG,” kata Wayan Eka Putra, Engineering Head Metro TV.
Dia menceritakan, tsunami Aceh pada 2004 menjadi pelajaran besar untuk mereka memberi perhatian besar terhadap peristiwa seperti ini. Diakuinya, TV sangat efektif untuk menyebarkan informasi ini ke masyarakat. Melalui lembaga atau instansi akan lama.
“Jika ada peringatan dari BMKG, kami tidak akan mikir dampaknya apa tapi langsung kami ekseskusi dalam pelaksanaannya. Kami selalu komitmen untuk mendistribusikan informasi mengenai peringatan dini tsunami,” tegasnya.
Metro TV hanya merujuk apa yang disampaikan oleh BMKG. Sejak 2006, mereka sudah punya SOP untuk penanganan informasi peringatan dini tsunami dan gempa. Distribusi informasi peringatan ini sudah terintegrasi di level redaksi Metro TV.
“Perlu adanya SOP. Waktu menjadi hal yang sangat penting agar banyak nyawa terselamatkan. Kecepatan menjadi hal yang harus dilakukan uintuk menyampaikan informasi ini ke public,” tandasnya saat diskusi yang dipandu Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah dan dibuka Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis. FGD yang juga dihadiri Komisioner KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono dan Dewi Setyarini, mengundang seluruh lembaga penyiaran, radio dan televisi, yang memiliki jaringan siaran nasional. ***
Komedian bernama Komeng memasukkan makanan ke mulut komedian Bopak. Sedangkan waktu berbuka puasa belum tiba dan keduanya merupakan Muslim. Mohon tindakan tegasnya agar cara bercanda demikian tidak menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia yang sudah kehilangan teladan
