Hadapi Tantangan Kecerdasan Buatan, Kolaborasi Strategis Antarnegara ASEAN Mendesak Direalisasi

Details

Written by IRA

Published: 04 February 2026

Hits: 558

Jakarta - Kolaborasi antarnegara di ASEAN menjadi sebuah kemestian dalam menghadapi tantangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligent/ AI) dalam ekosistem informasi dan media, untuk memastikan kontennya aman, inklusif, inovatif dan bertanggungjawab. Hal tersebut disampaikan Amin Shabana, anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat saat menyampaikan hasil penelitian Implementasi AI dalam penyiaran di seluruh negara anggota ASEAN, dalam Regional Workshop: Broadcasting in The Age of AI Disruption by Southeast ASIA Broadcasting and Multimedia Regulatory Authorities, (4/2).

Penelitian ini menunjukkan realitas di negara-negara ASEAN tidak memiliki kesiapan merata dalam menghadapi transformasi AI pada ranah penyiaran dan ekosistem media secara umum. “Ketidaksiapan ini dinilai dari beberapa hal seperti tingkat infrakstruktur, regulasi hingga kapasitas,” ujar Amin. Dalam penelitian yang didukung penuh oleh Sekretariat ASEAN, teridentifikasi juga regulasi dan kesenjangan tata kelola pada implementasi AI dalam penyiaran di seluruh negara anggota ASEAN. Karenanya, tambah Amin, dinamika teknologi yang cepat ini harus direspon secara strategis dengan cakupan regional ASEAN dan terkoordinasi dengan baik. 

Perwakilan dari Kamboja, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Tailan hadir secara langsung dalam Workshop Regional tersebut dan mempresentasikan implementasi AI di negaranya masing-masing. Tailan menyampaikan tentang penggunaan AI sebagai pembawa berita (news anchor) di program berita. Serupa dengan Tailan, perwakilan dari Malaysia mengungkapkan penggunaan AI sebagai pembawa berita untuk berita berbahasa mandarin di televisi publik Malaysia, RTM. 

Principle Assistance Director (Engineering) News and Current Affair RTM, Ahmad Shafiq Mirza mengatakan, secara regional Malaysia mengikuti panduan dari ASEAN tentang Tata Kelola dan Etika AI. “Kami secara khusus berfokus pada pedoman untuk AI Generatif karena hal ini sangat penting untuk penyiaran lintas batas guna memastikan konten kami menghormati nuansa budaya negara-negara tetangga di Asia Tenggara,” ujarnya. 

Adapun untuk Kamboja, diakui bahwa belum ada regulasi khusus terkait implementasi AI dalam ranah penyiaran. Pemanfaatan AI, sejauh ini diatur berdasarkan hukum penyiaran, etika media dan  peraturan terkait teknologi informasi dan siber yang sudah ada. Sedangkan untuk Fillipina, pada tahun 2025 lalu telah meluncurkan program radio “AI Talks with The Voice Master” yang menandai sebagi acara radio berbasis AI pertama di dunia. 

Usai penyampaian laporan dari masing-masing negara, digelar pula diskusi Implementasi AI dengan Perspektif Regulator dan Audiens. Narasumber yang hadir pada diskusi tersebut, Direktur Pos, Penyiaran dan Informasi Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Gunawan Hutagalung, Akademisi Universitas Airlangga Surabaya Prof Kacung Maridjan, dan moderator dari Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Leila Mona Ganiem.  Acara yang dibuka oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah, dihadiri pula oleh Ketua KPI Pusat Ubaidillah dan jajaran komisioner lain seperti Tulus Santoso, Muhammad Hasrul Hasan, I Made Sunarsa, Evri Rizqi Monarshi, Mimah Susanti dan Aliyah. (Foto: KPI Pusat/ Agung R)

KPI Dorong Adaptasi Penyiaran di Era Disrupsi AI

Details

Written by RG

Published: 04 February 2026

Hits: 437

Jakarta -- Media penyiaran saat ini berada di tengah pusaran perubahan besar akibat transformasi teknologi dan melimpahnya arus informasi yang membingungkan publik. Kondisi tersebut menuntut regulator, industri, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menavigasi arah baru penyiaran sehingga berdampak positif bagi kehidupan sosial, politik, budaya, hukum, dan lingkungan.

Pandangan itu disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah, saat membuka Workshop Regional “Broadcasting in the Age of AI Disruption” yang diikuti otoritas regulasi penyiaran serta multimedia dari kawasan Asia Tenggara yang digelar di Jakarta, Rabu (4/2/2026).  

“Selama ini media menjadi pilar utama dalam profesi kita. Namun kini, kita seolah terombang-ambing di tengah lautan informasi yang membingungkan. Forum ini menjadi ruang bersama untuk menata kembali arah penyiaran ke depan,” ujar Ubaidillah.

Ia mengingatkan bahwa secara historis, televisi dan radio memiliki peran strategis sebagai katalis pembangunan nasional. Di Indonesia, media penyiaran terbukti menjadi sarana vital selama pandemi COVID-19, media utama penyampaian informasi kebencanaan, sekaligus wahana pelestarian dan penguatan budaya nasional.

Namun demikian, Ubaidillah mengakui perubahan teknologi telah mengguncang fondasi industri penyiaran. Model bisnis konvensional mengalami tekanan serius, ditandai dengan penurunan pendapatan dan berkurangnya eksposur yang selama ini menopang keberlanjutan industri televisi dan radio.

Meski menghadapi tantangan, Ubaidillah menegaskan jika teknologi bukanlah musuh. Menurutnya, kunci utama terletak pada kemampuan ekosistem penyiaran untuk beradaptasi secara adil dan terukur.  “Kita bisa belajar dari negara seperti Korea Selatan yang mampu menerapkan regulasi adil, melindungi konten lokal dan kreator, namun tetap terbuka terhadap perubahan teknologi. Dengan cara itu, akar budaya tetap terjaga, sementara inovasi bisnis dan produksi terus berjalan,” jelasnya.

Ubaidillah juga menautkan arah kebijakan penyiaran dengan visi nasional. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, sektor penyiaran diharapkan berkontribusi dalam pencapaian tujuan nasional, termasuk Asta Cita, dengan mengimplementasikan nilai-nilai universal kehidupan yang berkeadaban serta melindungi nilai-nilai kemanusiaan melalui informasi yang demokratis dan inklusif.

Ia menekankan bahwa tujuan utama lokakarya ini adalah mendorong dialog, memperkuat riset, serta mempertegas peran media dalam menjaga stabilitas domestik. Industri penyiaran diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang agar relevan dengan tuntutan era baru.  “Melalui lokakarya ini, mari kita diskusikan pembangunan ekosistem penyiaran yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan bagi seluruh negara di Asia Tenggara,” tandas Ubaidillah. *

Hadapi Tantangan Global AI, KPI dan Otoritas Media ASEAN Gelar Workshop

Details

Written by IRA

Published: 03 February 2026

Hits: 314

Jakarta - Beragam perubahan serba cepat yang hadir melalui teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) memberi dampak signifikan pada sektor penyiaran, baik dalam skala regional ataupun global. Integrasi teknologi AI dalam dunia penyiaran  dipastikan membawa perubahan besar terhadap kebijakan penyiaran, mekanisme pengawasan konten, dan proses produksi siaran. Untuk itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai perlu ada kerja sama strategis antar otoritas regulasi penyiaran dan multimedia di ASEAN, dalam menghadapi tantangan teknologi AI. Hal ini dimaksudkan, agar pemanfaatan AI di dunia penyiaran dilakukan secara bertanggung jawab, menjaga keamanan data dan melindungi publik, serta tetap memiliki daya saing dalam berinovasi. 

Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan Amin Shabana sekaligus insiator pembukan forum regulator penyiaran ASEAN mengatakan, KPI sebagai bagian dari komunitas ASEAN, berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan Regional Workshop: Broadcasting in the Age of AI Disruption by Southeast Asia-Broadcasting and Multimedia Regulatory Authorities yang melibatkan otoritas penyiaran dan multimedia dari negara-negara anggota ASEAN, di Jakarta 4-5 Februari 2026. Workshop yang merupakan kerja sama KPI dengan Sekretariat ASEAN dan Pusat Kerjasama Internasional Kementerian Komunikasi dan DIgital, akan menjadi wadah strategis bagi regulator untuk berdiskusi mengenai tantangan dan peluang integrasi AI dalam industri penyiaran, serta menyusun rekomendasi kebijakan bersama. Selain itu, terang Amin, pada Workshop juga dipaparkan hasil riset yang dilakukan KPI tentang: 

1. Praktik implementasi Artificial Intelligence (AI) pada sektor penyiaran dan multimedia di setiap negara anggota ASEAN.

2. Regulasi terkait AI pada sektor penyiaran dan multimedia di setiap negara anggota ASEAN.

3. Dampak AI terhadap sektor penyiaran dan multimedia dari perspektif regulasi, produksi konten, dan sistem pengawasan siaran.

Amin menjelaskan, dari tiga hal tersebut, akan merumuskan usulan kebijakan yang adaptif dan kemitraan terhadap integrasi AI pada sektor penyiaran serta multimedia lintas negara ASEAN. Riset ini sendiri sudah berlangsung pada Juli-September 2025 yang mengikutsertakan tim dari Universitas Malaya, Malaysia, dengan fokus riset pada Malaysia, Tailan, Myanmar, Vietnam dan Laos. Tim lain yang juga ikut serta dalam riset ini adalah dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia dengan fokus riset pada negara Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja dan Singapura. 

Selain Workshop, pertemuan otoritas penyiaran dan multimedia ASEAN ini juga diiringi dengan diskusi dengan pembicara Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta,  Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Dr Edwin Hidayat Abdullah, Akademisi Universitas Airlangga Prof Kacung Marijan, Ketua Dewan Pengawas TVRI Agus Sudibyo, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia Rachmat Akbari dan International Media Advisor dari Filipina Mr. Jaemark Tordecilla.