Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 10 Desember 2025

Dilihat: 1334

Jakarta -- Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menyampaikan dua renungan yang muncul atas pertanyaan seputar bencana yang terjadi di Sumatra, yang pemberitaannya disebutkan tidak seintens bencana gempa dan tsunami Aceh pada 2004 silam.

Berdasarkan penelusurannya bersama para pelaku penyiaran di daerah, jumlah jurnalis dan distributor informasi kini jauh berkurang. Bahkan, di beberapa wilayah hanya tersisa satu hingga dua orang saja.

“Kenyataan ini memunculkan dua renungan. Pertama, tentang skala bencana yang melanda Sumatra. Dan kedua, tentang “bencana ekonomi” yang dialami TV dan radio,” kata Ubaidillah di sela-sela sambutannya di acara Anugerah KPI 2025 di NT Tower, Rabu (10/12/2025).  

Ia menegaskan bahwa dalam kondisi apa pun, terutama saat terjadi bencana, informasi tetap merupakan kebutuhan fundamental untuk menyampaikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Namun ironisnya, beban itu kini dipikul oleh jumlah pekerja yang sangat minim.

“Tapi yang perlu dicatat, dalam kondisi apapun di tengah kondisi penyiaran yang penuh peluh perjuangan, TV dan radio berusaha berjuang menyajikan informasi kepada masyarakat, sesuai dengan penyiaran berdaulat yang kami maksudkan,” jelas Ubaidillah.

Meski demikian, ia memberikan apresiasi tinggi kepada lembaga penyiaran televisi dan radio yang tetap menunjukkan komitmen menghadirkan informasi valid dan bertanggung jawab bagi publik. Menurut Ubaid, semangat gotong royong, persatuan, dan kekompakan yang disuarakan melalui layar televisi dan saluran radio menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan tidak pernah pudar, bahkan di tengah derasnya viralitas dan tantangan ekonomi. 

Ia pun menyatakan keyakinannya bahwa penyiaran Indonesia akan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga kepentingan publik, keberagaman, serta berpihak pada kebenaran.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPI Pusat juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, DPRD, serta seluruh tim yang terlibat dalam proses pembentukan KPID. Ia menegaskan bahwa kehadiran KPID Kalimantan Utara akan melengkapi 34 KPID di seluruh Indonesia, sebuah langkah penting mengingat besarnya kebutuhan pengawasan penyiaran di daerah perbatasan. 

Di penghujung sambutan, Ubaidillah menyampaikan terima kasih kepada para mitra, nominee, serta seluruh lembaga penyiaran yang terus menjaga keragaman siaran melalui karya terbaik, kreativitas, dan inovasi. Sebelumnya, dia mengawali gelaran Anugerah KPI 2025 dengan doa bersama bagi masyarakat Sumatra yang terdampak bencana. */Anggita Rend/Foto: Agung R

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 09 Desember 2025

Dilihat: 1983

Jakarta -- Anggota Komisi I DPR, Amelia Anggraini mengatakan, perlindungan perempuan dan anak menjadi fokus utama dalam pembahasan revisi UU (Undang-undang) Penyiaran. Menurutnya, perlindungan ini untuk memberi rasa aman di ruang keluarga.

“Jika konten yang masuk ke ruang keluarga kita empatik dan beradab, maka kita sedang membangun masa depan yang lebih aman bagi perempuan, anak dan generasi kita mendatang,” kata Amelia dalam sambutan kuncinya di awal kegiatan Ngobrol Penuh Inspirasi (Ngopi) yang gelar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).

Amelia menegaskan prinsip perlindungan perempuan dan anak itu harus lebih progresif ke depan. Karena dampak konten itu tidak berhenti di layar, tapi juga akan membentuk cara berpikir dan berperilaku. 

Ia juga menyoroti bagaimana isi konten masih ada yang bias gender. Representasi bias ini ada beberapa bentuk yang dapat dilihat di tayangan. Pertama, streotip dalam tayangan sinetron. “Maaf, perempuan-perempuan selalu digambarkan sebagai korban tidak berdaya dan selalu dianggap penyebab konflik, kadang-kadang. Tidak tampil sebagai individu yang kuat dan berdaya,” ujar Amelia. 

Posisi perempuan dalam iklan masih dibatasi. Menurutnya, perempuan masih diposisikan sebagai peran domestik semata atau menampilkan sebagai obyek visual. “Lalu ketiga, eksploitasi dalam realty show. Perempuan korban kekerasan dijadikan materi dramatik. Jadi, identitasnya sering tidak ditutupi. Kisah pribadi diekspose tanpa pertimbangan dampak psikologis. Media harusnya menguatkan empati pada korban jangan memperpanjang lukanya. Ini lukanya yang diekspose,” tegasnya.  

Diperlukan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak diantaranya dengan memperbarui standar konten. Menurut Amelia, pembaruan ini agar lebih sensitif terhadap isu perempuan dan anak. Selain itu, meningatkan literasi produsen melalui pelatihan reguler.

“Mendorong literasi media keluarga terutama bagi orang tua. Kadang-kadang literasi ini masih terasa kurang. Lalu perlu pengawasan partisipatif dan audit etik berkala. Saya tambahkan kita perlu membuat kepatuhan ini sebagai budaya. Bukan patuh karena takut sanksi. Patuh ini harus jadi kultur kita,” ujar Amelia. 

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem ini mengusulkan agar perlindungan anak dan perempuan harus masuk dalam dimensi keamanan digital dan keaslian informasi. Pasalnya, kemajuan teknologi menimbulkan dampak negatif dan ancaman. 

“Ancaman dari teknologi kecerdasan buatan seperti virtual anchor, synthetic voice dan deep fake. Sudah ada kasus-kasus viral bagaimana teknologi memanipulasi wajah yang menyerang tokoh publik perempuan, termasuk jurnalis dan presenter. Jadi nanti anchor-anchor di stasiun TV udah digantikan dengan AI. Ini titik penting perlindungan anak dan perempuan memasuki dimensi keamanan digital dan keaslian informasi,” ujar Amelia.

Di tempat yang sama, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah mengatakan, aspek perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian penting pihaknya. Menurutnya, posisi perempuan memiliki posisi yang sama termasuk dalam isi siaran. “KPI melaksanakan perlindungan ini,” katanya sebelum membuka kegiatan “Ngopi”.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat sekaligus PIC kegiatan Ngopi, Evri Rizqi Monarshi, memandang ruang aman bagi perempuan dan anak harus diutamakan dalam isi siaran. Pasalnya, beberapa kasus terkait perempuan dan anak disebabkan dari siaran. 

“Bagaimana kemudian mereka yang menonton hedonisme di layar kaca tanpa berpikir panjang kemudian mau saja untuk misalnya melakukan apapun demi ingin hidup hedonisme. Belum lagi kasus yang terjadi di anak-anak. Maka penting kenapa kita membahas tema ini. Langkah kecil kita semoga bsia berdampak banyak. Ini penting untuk kita kawal bersama,” tutupnya. ***/Foto: Agung R