- Detail
- Dilihat: 24311
Jakarta – Frekuensi merupakan sumber daya sangat terbatas yang harus dikelola sedemikian rupa oleh negara. Jika pengelolaan frekuensi tidak diatur dengan baik dan pola alokasinya tidak memperhitungkan kebutuhan lain, dalam waktu tidak lama sumber daya ini akan segera habis. Bagaimanakah nasib generasi kita selanjutnya! Tidakkah terpikir oleh kita jika sumber daya yang ada sekarang, bukan untuk dihabiskan bagi generasi sekarang, mereka yang akan hidup selanjutnya juga berhak menikmatinya.
Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, menilai pengelolaan frekuensi yang ada sekarang belum sesuai harapan. Negara melalui institusi yang berwenang yang punya kewenangan tersebut, tidak memiliki prinsip perhitungan kebutuhan akan frekuensi di masa depan. Ini dalam kaitan banyaknya pemberian izin frekuensi pada lembaga penyiaran yang ada sekarang.
Mestinya, kata Riyanto, pemberian izin bagi penggunaan frekuensi harus menyisakan kebutuhan penggunaan yang akan datang. Misalnya, jika ada 1000 kanal atau frekuensi, yang digunakan hanya setengahnya. Sisanya, diperuntukan bagi mereka di masa yang akan datang. Pola pemberiannya menyerupai sistem buka tutup, dengan jangka waktu yang ditentukan.
“Alokasinya harus pelan-pelan. Yang terjadi sekarang ini justru frekuensi yang ada diberikan semuanya. Harusnya tidak demikian,” katanya.
Jika instansi berwenangan tersebut bisa menjalankan pola alokasi yang tepat seperti di atas, diperkirakan tumbuh kembang lembaga penyiaran, baik dari sisi bisnis dan kompetisinya, cenderung akan sehat. Distribusi informasi yang dibutuhkan publik serta pendapat bisnisnya bisa tepat sasaran dan merata.
Sebenarnya, lanjut Riyanto, KPI sudah meminta kepada instansi terkait untuk memoratorium pemberian perizinan atau frekuensi bagi pemohon izin lembaga penyiaran. Moratorium ini bagian dari upaya KPI memberikan kesempatan yang sama untuk generasi yang akan datang.
Hal lain yang jadi sorotan Riyanto soal lambatnya prosesi perizinan penyiaran. Menurutnya, kewenangan penuh pemberian izin penyiaran tidak hanya ada di bawah satu atap, harus di distribusikan ke instansi lain. Saat ini, kewenangan tersebut banyak di pegang pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ada enam kewenangan yang dipegang Kominfo dari tujuh kewenangan dalam proses perizinan, sisanya ada di KPI.
“Sepanjang perizinan masih satu atap. Itu tidak akan efektif dan proses perizinan penyiaran akan tetap lama,” papar Riyanto disela-sela perbincangan santainya dengan kpi.go.id di kantor KPI Pusar, beberapa waktu lalu. Red
(Jakarta) - Pihak SCTV melalui surat balasannya ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menginformasikan bahwa SCTV akan melaksanakan Sanksi Administratif KPI yaitu berupa penghentian sementara program siaran "Inbox" pada hari Selasa, 12 Maret 2013.
Akurasi dalam sebuah pemberitaan adalah hal mutlak yang harus dijunjung insan pers dalam membuat berita baik di media cetak ataupun media elektronik. Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, kewajiban tersebut bahkan ditegaskan dalam pasal 40 SPS yang berbunyi, “Program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik sebagai berikut: a. Akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan. Untuk itu komisioner KPI Pusat bidang kelembagaan, Azimah Subagijo, mempertanyakan mekanisme pembuatan berita yang ada di Metro TV. Hal tersebut disampaikan Azimah dalam acara yang mempertemukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dengan Metro TV di kantor KPI (5/3), terkait program INSIDE yang ada di stasiun TV tersebut dan diprotes oleh pengurus pusat KAMMI.
Jakarta – KPI Pusat menggelar kegiatan workshop dan sosialisasi P3SPS KPI tahun 2012 untuk stasiun televisi. Kegiatan workshop pertama dimulai Global TV dan berlangsung di kantor KPI Pusat, Sabtu, 13 Oktober 2012. Dalam kesempatan itu, Global TV mengirim 25 orang yang mewakili masing-masing bagian. 
