Umum

Detail

Ditayangkan: 06 Mei 2013

Dilihat: 9091

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengundang Direktur Utama RCTI, Hary Tanoesoedibjo, dan Direktur Utama Indovision, B. Rudijanto Tanoesoedibjo, guna mengklarifikasi aduan dari masyarakat terkait dugaan penggunaan frekuensi atau ranah publik untuk kepentingan golongan tertentu. KPI Pusat turut mengundang Dewan Pers untuk ikut dalam pertemuan yang berlangsung besok hari, Selasa siang, 7 Mei 2013, di kantor KPI Pusat, Jakarta.

Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto mengatakan, pertemuan besok hari yang adalah prosedur yang biasa dilakukan KPI jika ada aduan dari masyarakat terkait keberatan mereka terhadap lembaga penyiaran, apalagi hal ini menyangkut persoalan ranah publik. “Kita akan meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang bersangkutan terkait persoalan yang diadukan masyarakat tersebut,” katanya kepada kpi.go.id di kantor KPI Pusat, Senin, 6 Mei 2013.

Sebelumnya, di salah satu laman media nasional tempo dituliskan jika KPI Pusat sedang mengadakan pertemuan membahas persoaln tersebut.  "Kami ini mau kumpul, rapat untuk membicarakan itu," kata, Nina Mutmainnah, saat dihubungi Tempo, Senin, 6 Mei 2013.

Namun Nina belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai dugaan tersebut. Hal itu didasari oleh hasil pemantauan KPI belakangan ini terhadap sejumlah kampanye partai politik di televisi dan radio.

Beberapa program non iklan yang diawasi adalah berita, talk show, serta running text. "Kami juga mewaspadai, bisa saja kampanye dimasukkan ke non iklan seperti sinetron," kata Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto. Ia mencemaskan adanya kampanye yang disisipkan dalam program dengan "rating" tinggi seperti acara komedi dan musik.

Ia menjelaskan, dalam pengawasan kampanye melalui televisi dan radio, KPI mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan masa kampanye berlangsung selama 21 hari sebelum hari-H.

KPI pun akan duduk bersama KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) untuk membicarakan aturan kampanye melalui radio dan televisi, termasuk untuk pengawasan non iklan. "Karena kalau yang non iklan, sudah jelas tidak boleh untuk kampanye," ujarnya.

Salah satu hal yang akan disoroti KPI, KPU, dan Banwaslu adalah pemberian ucapan selamat hari raya atau hari besar nasional atas nama partai politik tertentu. "Seperti aturan pemberian ucapan selamat hari raya Natal, Lebaran, bahkan Hari Kartini, nanti harus kami putuskan bersama," kata Ezki.

Hal lain yang harus dicermati stasiun televisi dan radio adalah pemberian porsi yang sama bagi partai-partai politik untuk berkampanye. KPI juga akan menelisik soal durasi dan tarif tayangan tersebut.

Jika ada partai politik yang melanggar aturan kampanye, KPI akan mengeluarkan sanksi administratif. Sanksi yang akan diberikan pertama kali berupa teguran. "Kalau pelanggarannya sudah berat, penghentian sementara bisa dikeluarkan," kata dia.

Ia mengungkapkan, surat pernyataan pemberian sanksi oleh KPI kemudian ditembuskan kepada Banwaslu. "Karena untuk partai politiknya, yang bisa menindak ya Banwaslu," ujarnya. Red

Detail

Ditayangkan: 06 Mei 2013

Dilihat: 13290

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memberikan sanksi berupa teguran tertulis pada TV One terkait penayangan iklan “On Clinic” yang ditayangkan pada 23 April 2013 pukul 12.45 WIB.

Pelanggaran yang dilakukan iklan tersebut adalah penayangan iklan produk dan jasa dewasa yang berkaitan dengan vitalitas seksual pada jam tayang di luar jam dewasa (klasifikasi D), pk. 22.00 – 03.00 waktu setempat. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan siaran iklan, perlindungan terhadap anak dan remaja, dan penggolongan program siaran.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, Senin, 6 Mei 2013, disampaikan bahwa tindakan penayangan iklan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 43 serta Standar Program Siaran Pasal 15 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (3).

Nina Mutmainnah, Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat mengatakan, selain pelanggaran di atas, KPI Pusat juga menemukan pelanggaran yang sama pada siaran iklan yang ditayangkan pada bulan Maret dan April 2013 (data terlampir).

“KPI Pusat meminta kepada Saudara agar menjadikan P3 dan SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran, termasuk iklan, dan diharapkan terdapat perbaikan pada program siaran yang sesuai dengan ketentuan P3 dan SPS sehingga program siaran bermanfaat bagi kepentingan masyarakat,” tegas Nina. Red

Detail

Ditayangkan: 06 Mei 2013

Dilihat: 45571

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat lagi-lagi menegur TV One terkait penayangan siaran iklan. Sebelumnya KPI Pusat menegur TV One perihal tayangan iklan “On Clinic”, kali ini KPI Pusat menegur TV One karena iklan “Ovutest Scope” yang ditayangkannya pada 9 April 2013 pukul 21.33 WIB. Demikian ditegaskan dalam surat teguran KPI Pusat yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, Senin, 6 Mei 2013.

Adapun pelanggaran yang dilakukan adalah adanya penayangan produk iklan alat tes tingkat kesuburan wanita di luar klasifikasi D (dewasa), yakni pk. 22.00-03.00 waktu setempat. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan siaran iklan, perlindungan terhadap anak dan remaja, dan penggolongan program siaran.

Beberapa waktu lalu, KPI Pusat telah mengirimkan surat No. 107/K/KPI/02/13 tertanggal 14 Februari 2013 perihal peringatan tertulis atas iklan tersebut kepada seluruh stasiun TV. Dalam surat tersebut, KPI Pusat telah meminta Saudara untuk segera melakukan evaluasi internal dengan cara tidak menayangkan kembali iklan tersebut di luar klasifikasi D (dewasa).

Nina Mutmainnah, Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat menjelaskan, tindakan penayangan iklan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 43 serta Standar Program Siaran Pasal 15 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (3).

“KPI Pusat meminta kepada TV One agar menjadikan P3 dan SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran, termasuk iklan, dan diharapkan terdapat perbaikan pada program siaran yang sesuai dengan ketentuan P3 dan SPS sehingga program siaran bermanfaat bagi kepentingan masyarakat,” tegas Nina. Red

Detail

Ditayangkan: 06 Mei 2013

Dilihat: 9305

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat layangkan peringatan kepada 11 stasiun televisi terkait tayangan iklan “Citra – Spotless White UV” (yang mengandung ekstrak beras jagung). KPI Pusat menilai iklan tersebut tidak memperhatikan peraturan tentang siaran iklan, pembatasan muatan seksual, ketentuan tentang perlindungan kepada anak dan remaja, serta norma kesopanan.
 
Dalam surat peringatan KPI Pusat yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, Senin, 6 Mei 2013, dikatakan bahwa siaran iklan tersebut beberapa kali kamera menyorot tubuh bagian paha talent wanita secara close up.
 
Nina Mutmainnah, Komisioner KPI Pusat bidang Isi Siaran menjelaskan, keputusan KPI memberi peringatan bertujuan agar semua lembaga penyiaran segera melakukan evaluasi internal dengan cara melakukan editing pada adegan dalam siaran iklan sebagaimana yang dimaksud di atas, bila stasiun televisi tersebut telah menayangkan iklan yang dimaksud. “Bagi stasiun televisi yang tidak atau belum menayangkan siaran iklan tersebut, surat peringatan ini bertujuan sebagai informasi bila suatu saat hendak menayangkan iklan tersebut,” katanya.

Pihaknya, lanjut Nina, meminta kepada semua TV agar menjadikan P3 dan SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran, termasuk iklan, dan diharapkan terdapat perbaikan pada program siaran yang sesuai dengan ketentuan P3 dan SPS sehingga program siaran bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

“Kami akan melakukan pemantauan atas penayangan iklan tersebut. Bila ditemukan adanya pelanggaran terhadap P3 dan SPS, kami akan memberikan sanksi administratif,” tegas Nina. Red