Denpasar – Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, di damping Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto, dan Komisioner KPI Pusat yang juga PIC Rakornas KPI Se-Indonesia, Azimah Soebagyo, serta Anggota KPID Bali bertemu dengan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, di Denpasar, Rabu, 6 Maret 2013. Pertemuan ini membicarakan persiapan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke 80 serta Rakornas KPI se-Indonesia akhir Maret ini di Bali.

Diawal pertemuan, Ketua KPID Bali, Komang Suarsana, memperkenalkan rombongan dan menyampaikan maksud kedatangannya kepada gubernur. Dalam kesempatan itu, Komang meminta Gubernur Bali mendukung kegiatan Harsiarnas dan Rakornas KPI nanti. “Kami meminta kepada bapak Gubernur untuk menyempatkan membuka acara kami nanti,” pintanya.

Mochamad Riyanto menjelaskan penyelenggaraan Rakornas 2013 di Bali. Dalam kesempatan itu, dia berharap agar Gubernur dapat membuka dan menutup acara ini. “Dalam Rakornas ini kami juga mengundang para stakeholder penyiaran, para Menteri, dan anggota DPR / MPR. Kami ingin sekali pak Gubernur Bali membuka dan ikut serta dalam rangkaian acara kami,” katanya.

Selain itu, kata Riyanto, Rakornas KPI ini diharapkan akan menjadi titik baru dalam penyiaran Indonesia. “Kita mengetahui penyiaran Indonesia ada beberapa hal yang harus diamati seperti politisasi media. Rakornas adalah komitmen kami dalam merekonstruksi penyiaran Indonesia ke depannya. Di Rakornas kami juga akan mengambil beberapa keputusan strategis yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia,” paparnya.

Sementara itu, Azimah Soebagyo menggambarkan mengenai acara Harsiarnas dan Rakornas yang akan dimulai tanggal 20 Maret hingga tanggal 3 April 2013. Adapun acara puncak Harsiarnas pada tanggal 1 April 2013. Red

Akurasi dalam sebuah pemberitaan adalah hal mutlak yang harus dijunjung insan pers dalam membuat berita baik di media cetak ataupun media elektronik. Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, kewajiban tersebut bahkan ditegaskan dalam pasal 40 SPS yang berbunyi,  “Program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik sebagai berikut:  a. Akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan. Untuk itu komisioner KPI Pusat bidang kelembagaan, Azimah Subagijo, mempertanyakan mekanisme pembuatan berita yang ada di Metro TV. Hal tersebut disampaikan Azimah dalam acara yang mempertemukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dengan Metro TV di kantor KPI (5/3), terkait program INSIDE yang ada di stasiun TV tersebut dan diprotes oleh pengurus pusat KAMMI.

Dalam acara tersebut, Sekjen PP KAMMI, Sofyardi menyampaikan nota keberatan mereka kepada Metro TV terhadap cuplikan demonstrasi pihaknya yang ditayangkan Metro TV dalam mengecam penjajahan dan agresi militer Israel terhadap rakyat Palestina. KAMMI sangat menyesalkan adanya narasi dalam cuplikan itu, yang mencap dan menjadikan contoh KAMMI dan beberapa organisasi lain dalam demonstransi tersebut sebagai lembaga yang anti Semit atau anti Yahudi.  Untuk itu KAMMI menyampaikan klarifikasi bahwa demonstrasi kepada Israel bukanlah merupakan sikap anti Semit atau berpemikiran anti Yahudi, melainkan suatu bentuk kecaman serta penolakan mereka terhadap penjajahan dan agresi militer Israel terhadap rakyat Palestina.  Menurut KAMMI, sikap Metro TV yang menayangkan cuplikan video tersebut, tanpa melalui proses konfirmasi dan klarifikasi terhadap lembaga yang dimaksud, dianggap KAMMI sebagai bentuk sikap gegabah, arogan dan tendensius. Menurut mereka, sikap tersebut melanggar etika profesi dan prinsip-prinsip jurnalistik  dan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat (5) huruf a.

Meski demikian, Metro TV yang diwakili oleh Sekretaris Redaksi Eddy Hidayat dan Produser Pemberitaan, Rahmat Y, menyampaikan sesungguhnya maksud penayangan INSIDE dengan tajuk “Berdarah Yahudi, Bernafas Indonesia” adalah untuk mengingatkan masyarakat dan pemerintah tentang adanya gerakan semit di Indonesia. Hingga saat ini ada 650.000 pemeluk semit, ujar Eddy Hidayat. Hal ini sejalan dengan temuan Metro TV di lapangan yang menegarai adanya gerakan penggembosan gerakan anti Israel.  Namun demikian Metro TV mengaku siap bekerja sama dengan KAMMI untuk memberikan ruang untuk menyampaikan apa yang jadi keberatan organisasi tersebut.

Sementara itu menurut Azimah, dirinya tidak melihat adanya itikad baik seperti yang disampaikan Metro TV, tentang keinginan menyadarkan masyarakat akan keberadaan komunitas semit. “Yang saya tangkap justru Metro ingin menunjukkan ada komunitas Yahudi di Indonesia yang sudah turun temurun dan secara implisit meminta ruang di republik ini”, ujar Azimah. Selain itu, footage yang menayangkan aksi demonstrasi KAMMI terhadap Israel tidak satu tarikan nafas dengan gambar penutupan sinagog di Surabaya oleh massa yang disebut intoleran. Tapi, ujar Azimah, yang tampil di layar televisi justru seakan satu tarikan nafas, dan semua liputan tanpa mencantumkan keterangan gambar.

Dalam pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua KPI Mochamad Riyanto, Wakil Ketua KPI Ezki Tri Rezeki, Koordinato Bidang Pengawasan Isi Siaran Nina Mutmainnah, komisioner bidang perizinan Dadang Rahmat Hidayat. Usai mendengarkan keterangan dari KAMMI dan METRO TV, Nina meminta pihak Metro TV memenuhi permintaan dari KAMMI. “Tolong berikan ruang untuk para pengadu menyampaikan apa yang menjadi keberatan mereka”, ujar Nina. Hal tersebut disambut baik oleh Metro TV, karena menurut Rahmat, pada dasarnya apa yang menjadi agenda dari KAMMI juga menjadi agenda Metro TV. Lebih jauh Azimah berharap Metro TV menghargai prosedur formal yang telah ditempuh oleh KAMMI dalam mengadukan permasalahan ini kepada KPI. Selain itu, dirinya pun berharap Metro TV memahami dengan baik apa yang termuat dalam P3SPS sehingga ke depannya, Metro tetap diingat masyarakat sebagai stasiun televisi yang akurat, dan bukan sebaliknya.

 

altJakarta – KPI Pusat menggelar kegiatan workshop dan sosialisasi P3SPS KPI tahun 2012 untuk stasiun televisi. Kegiatan workshop pertama dimulai Global TV dan berlangsung di kantor KPI Pusat, Sabtu, 13 Oktober 2012. Dalam kesempatan itu, Global TV mengirim 25 orang yang mewakili masing-masing bagian. 

Diawal acara, Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto menceritakan prosesi dibuatnya P3SPS KPI tahun 2012. Menurutnya, penting bagi setiap awak media mengetahui setiap aturan yang berhubungan dengan pekerjaannya dalam hal P3SPS KPI. “Kita juga harus mempelajari berbagai aturan yang lain yang terkait dengan P3SPSP seperti UU Kesehatan, UU Anak-anak dan UU lainnya,” jelasnya memberi masukan.

Ezki juga menyoroti tayangan film bioskop yang masuk ke layar kaca. Film bioskop yang masuk televisi harus diatur lebih ketat karena domainnya berbeda dan tingkat kehati-hatinya lebih ketat dan sensitif. 

Pihaknya, lanjut Ezki, meminta perhatian para peserta untuk lebih jeli dan teliti pada setiap program acara yang akan ditayangkan. Seperti soal ciuman antara anak dan orangtuanya. Menurutnya, tayangan ciuman ini bisa menjadi masalah besar bagi anak-anak. Kenapa, karena anak-anak yang menonton adegan ciuman tersebut akan menganggap sebuah hal yang biasa jika dia dicium oleh orang yang lebih tua darinya. 

“Anak-anak itu peniru. Jika dia melihat akan cepat mengcopynya dan dengan orang dewasa mana pun dia anggap boleh berciuman. Jika dia anggap itu biasa, nanti dia akan cium orang dewasa selain orangtuanya sendiri. Kita juga perlu berhati-hati terhadap kejahatan di sekitar yang sering menimpa anak-anak,” tambah Ezki Suyanto.

Pada saat diskusi, sejumlah peserta menanyakan perihal ciuman apakah boleh ditayangkan jika durasinya tidak lebih dari satu detik. Menanggapi pertanyaan ini, Ezki menegaskan tidak boleh sama sekali. “Adegan ciuman, baik sedetik, setengah detik bahkan sampai tiga detik, tidak boleh ditayangkan untuk jam berapa pun,” paparnya.

Sementara itu, Dandhy, pengamat media penyiaran yang juga salah satu perumus draft P3SPS KPI tahun 2012, meminta insan media untuk mewaspadai segala bentuk pelecehan dalam tayangan program. Adapun bentuk-bentuk pelecehan itu seperti pelecehan terhadap profesi antara lain pembantu, OB, dan satpam. Kemudian, pelecehan terhadap kemanusian seperti fisik, mental dan penyakit tertentu. 

“Kita juga harus berhati-hati dengan pelecehan terhadap orientasi seks seperti guy, banci dan lesbian. Pelecehan privasi yakni realty show, infotainmen, dan news. Pelecehan terhadap keyakinan dan simbol, nilai-nilai dan stigmanisasi. Ini juga harus disikapi secara hati-hati dan penting jadi perhatian,” kata Dandhy.

Dalam kesempatan itu, Dandhy memaparkan perputaran uang dari bisnis penyiaran. menurutnya, trend belanja iklan ke media pada 2012 akan lebih dari 90 trilyun. 62% dari jumlah itu diserap televisi, sisanya dibagi antara media cetak, radio dan online. “Jadi, tidak heran jika pembatasan iklan akan banyak ditentang,” katanya.

Rencananya, dalam setiap akhir pekan, KPI Pusat akan mengadakan workshop P3SPS untuk 11 stasiun televisi di Jakarta secara bergantian. Red

 

 

(Jakarta) - Pihak SCTV melalui surat balasannya ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menginformasikan bahwa SCTV akan melaksanakan Sanksi Administratif KPI yaitu berupa penghentian sementara program siaran "Inbox" pada hari Selasa, 12 Maret 2013.

Program "Inbox" SCTV menerima surat Sanksi Administratif KPI atas tayangan pada tanggal 7 Januari 2013. Sebelumnya program ini telah mendapatkan surat teguran tertulis pertama No. 443/K/KPI/07/12 tertanggal 20 Juli 2012 dan surat teguran tertulis kedua No. 486/K/KPI/08/12 tertanggal 3 Agustus 2012.

Dalam suratnya, pihak SCTV akan melakukan tindakan-tindakan perbaikan, yaitu melakukan briefing (pengarahan) secara ketat kepada seluruh pengisi acara "Inbox" yang dilakukan pada awal acara. Selain itu, pihak SCTV juga akan melakukan coaching (pembinaan) secara intens kepada para host, termasuk manager host-nya, serta seluruh artis-artis pengisi acara "Inbox". 

Menurut pihak SCTV pengarahan dan pembinaan yang akan diberikan berupa cara berpakaian dengan baik dan sopan, cara mengontrol gerakan dan tarian termasuk percakapan host, artis dan bintang tamu pengisi acara "Inbox".  Dalam suratnya SCTV kedepan akan berupaya untuk lebih meningkatkan lagi pengarahan dan kontrol di lapangan atas program ini, agar kekeliruan serupa tidak terulang kembali.Red

Jakarta – Peran penyuluh agama dinilai bisa mendorong publik menggunakan media secara sehat. Upaya ini bisa menghindari publik dari dampak buruk media khususnya tayangan televisi. Hal itu disampaikan Anggota KPI Pusat, Azimah Soebagyo, dalam Studi Lapangan untuk Peserta Diklat Kementerian Agama di kantor KPI Pusat, Selasa, 24 April 2012.

Selain itu, lanjut Azimah, penggunaan media atau televisi secara sehat dapat menyadarkan publik bahwa realitas yang ada di media bukanlah realitas sebenarnya. Misalnya, norma yang terdapat di tayangan televisi bukan norma masyarakat sesungguhnya.

Menurut komisioner bidang Kelembagaan ini, publik yang sudah paham dan bisa memanfaatkan media secara benar akan bersikap kritis terhadap tayangan yang tidak baik atau menurutnya tidak sesuai dengan norma yang ada. “Publik yang paham tidak akan diam saja jika melihat pelanggaran, mereka akan mengadukan tayangan yang buruk kepada KPI ataupun KPID,” kata Azimah.

Penyuluh agama yang aktif mendorong penggunaan media secara sehat di masyarakat, nantinya akan memberikan efek domino bagi publik yang lainnya. “Mereka yang mendapatkan literasi media akan menyampaikan atau menganjurkan bagaimana pola konsumsi media yang sehat di dalam keluarga dan lingkungannya,” jelas Azimah Soebagyo di depan puluhan penyuluh yang datang dari seluruh daerah di tanah air.

Sebelumnya, diawal acara tersebut, Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, menyampaikan presentasi mengenai ekosistem penyiaran. Dirinya juga mengingatkan mengenai efek media terhadap masyarakat khususnya media televisi. Menurutnya, publik atau masyarakat selalu dalam proses meniru. Proses peniruan tersebut dapat secara langsung maupun tertunda.

Disela-sela sesi tanya jawab, salah satu penyuluh dari Maluku Utara, meminta KPI agar memberikan saran lembaga penyiaran untuk tidak menayangkan acara anak-anak pada waktu magrib. Menurutnya, pada waktu Magrib hingga Isya merupakan waktu bagi mereka mengaji ataupun belajar agama.

Permintaan senada turut disampaikan penyuluh dari Sumatera Selatan. “Saya harap film anak-anak terlebih dahulu di sensor dan di telaah agar tidak ada unsur percintaanya. Saya juga minta tayangan-tayangan sinteron tidak menayangkan cerita-cerita yang glamour dan hedonisme. Buatlah cerita yang apa adanya seperti kisah hidup orang-orang pedesaan yang susah. Hedonisme itu merusak kita,” tegasnya. RG

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.