Umum

Detail
Dilihat: 10546

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Khusus Jakarta menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor media, baik media penyiaran, cetak, maupun digital. Fenomena ini dipandang bukan hanya sebagai krisis industri, tetapi juga sebagai gejala darurat ekosistem informasi di Indonesia.

“Ini merupakan sinyal kuat bahwa industri media nasional sedang tidak baik-baik saja. Kita tengah menghadapi tekanan berat akibat perubahan lanskap media dan ketimpangan model bisnis antara media konvensional dan digital. Ini bukan sekadar krisis ekonomi media, melainkan krisis keberlanjutan demokrasi informasi,” ujar Wakil Ketua KPI Daerah Khusus Jakarta, Rizky Wahyuni.

Sebagai lembaga regulator independen yang berada di antara masyarakat, pemerintah, dan industri penyiaran, KPI Daerah Khusus Jakarta menilai perlunya kebijakan strategis yang menyeluruh, tidak reaktif, dan mampu menciptakan landasan jangka panjang bagi keberlangsungan media nasional.

KPI Daerah Khusus Jakarta mengusulkan lima arah kebijakan utama untuk reformasi ekosistem media nasional:

1. Reformasi Kebijakan dan Regulasi Media Digital

- Perluasan Cakupan Regulasi ke Platform Digital

Revisi UU Penyiaran dan UU Pers perlu mengakomodasi realitas media digital, termasuk platform OTT, media sosial, dan agregator berita.

- Harmonisasi Regulasi

Sinkronisasi antar UU, PP, dan Perda perlu untuk mencegah tumpang tindih wewenang.

- Penguatan Lembaga Pengawas

KPI dan Dewan Pers perlu diperkuat mandat, kapasitas teknologi, dan dukungan hukumnya.

- Persaingan yang Setara (Fair Playing Field)

Media konvensional dan platform digital harus bersaing dalam kerangka hukum dan kontribusi ekonomi yang seimbang.

2. Pengaturan Relasi dan Kompensasi Platform Digital

- Regulasi Kompensasi Konten (Content Payment Regulation) agar platform digital membayar konten berita yang digunakan.

- Digital Levy untuk mendanai keberlanjutan media lokal dan jurnalisme investigatif.

- Negosiasi Kolektif melalui asosiasi media Indonesia agar memiliki daya tawar dalam kerja sama dengan platform global.

3. Perlindungan Konten dan Jurnalisme Berkualitas

- Standar Konten Berkualitas yang mencakup nilai edukatif, kebangsaan, dan keberimbangan.

- Perlindungan Hak Cipta dan Monetisasi Konten, termasuk lisensi yang adil dengan OTT.

- Penguatan LPP dan Media Komunitas sebagai penyedia utama konten publik.

- Literasi dan Edukasi Media secara nasional yang melibatkan sekolah, kampus, dan ormas.

4. Skema Insentif dan Subsidi untuk Media Nasional

- Insentif Pajak bagi media yang bertransformasi digital, serta pembebasan pajak untuk iklan layanan publik.

- Subsidi Konten Lokal Berkualitas, terutama liputan investigasi, isu lingkungan, budaya local dan daerah terpencil.

- Dukungan Inovasi dan Transformasi Digital, termasuk dana pelatihan dan infrastruktur teknologi.

- Pinjaman Lunak untuk kebutuhan restrukturisasi distribusi digital atau pembayaran upah.

- Skema Kemitraan antara media, BUMN/BUMD, dan pemerintah dalam proyek komunikasi publik yang inklusif dan edukatif namun tetap mengedepankan idependesi dan kebebasan ruang redaksi.

5. Penguatan Sumber Daya Manusia Media

- Reskilling dan Upskilling bagi jurnalis dan tenaga teknis media.

- Sertifikasi Kompetensi Media 

- Inkubasi dan Kolaborasi Digital, termasuk pendirian Media Innovation Hub.

- Pendampingan Transformasi Media, termasuk model bisnis, konten, dan distribusi.

- Dukungan untuk Karyawan Terdampak PHK, berupa pelatihan kerja baru dan wirausaha media.

“Peran regulator tidak hanya sebagai penjaga etika penyiaran, tapi juga pelindung ekosistem informasi publik. KPI Daerah Khusus Jakarta mengajak seluruh pemangku kepentingan – pemerintah, industri, dan masyarakat  untuk merespon krisis media ini dengan kebijakan progresif dan kolaboratif,” jelas Rizky Wahyuni, mantan jurnalis ini. 

KPI berharap pemerintah pusat, DPR RI, pelaku industri media, dan masyarakat sipil dapat bersama-sama membangun tata kelola media yang adaptif terhadap perubahan, adil bagi semua pelaku, dan kuat dalam menjamin keberlanjutan informasi berkualitas di Indonesia. Membenahi ekosistem media nasional bukan hanya tugas satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Krisis ini harus dilihat sebagai momen pembenahan bersama. Jika tidak ada intervensi strategis, yang kita hadapi bukan hanya bangkrutnya perusahaan media, tetapi hilangnya pilar penting dalam demokrasi. Jika media sebagai pilar demokrasi melemah bahkan hilang maka membuka celah bagi disinformasi, polarisasi sosial, dan keruntuhan control publik yang akan mengancam ketahan dan pertahan nasional,” tutup Rizky. Red dari KPID Jakarta

 

Detail
Dilihat: 11976

 

Banda Aceh – Sebanyak 70 mahasiswa Universitas Serambi Mekkah (USM) Banda Aceh mengikuti kegiatan Literasi Media yang di gelar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh di Aula Kampus USM, Rabu (15/05/2025). 

Kegiatan tersebut terselenggara atas kerja sama KPI Aceh dengan Universitas Serambi Mekkah dan didukung Bank Aceh.

Turut dihadiri oleh Rektor USM T. Abdurrahman, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominsa) Aceh Marwan Nusuf, perwakilan Bank Aceh M. Iqbal Husein, Ketua KPI Aceh Muhammad Harun, Wakil Ketua KPI Aceh Acik Nova, serta anggota KPI Aceh Samsul Bahri, M. Reza Fahlevi, Murdeli dan Ahyar beserta para dosen USM.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Rektor USM T. Abdurrahman, dengan Ketua KPI Aceh Muhammad Harun, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Koordinator Bidang PKSP KPI Aceh M. Reza Fahlevi, dengan Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam USM Dr. Muhammad Syarif.

Kadis Kominsa Aceh, Marwan Nusuf, saat membuka acara menyampaikan saat ini dunia tanpa batasan. Melalui smartphone, siapa pun dapat melihat dan mengetahui berbagai hal di sekitarnya, bahkan dari belahan dunia mana pun.

“Kita hari ini tidak bisa mengelak dari media digital. Media sosial seperti pisau bermata dua, jika digunakan secara positif, maka hasilnya positif; tetapi jika digunakan secara negatif, maka dampaknya pun negatif. Hari ini banyak orang melakukan hal-hal tidak etis di media sosial demi mendapatkan uang,” ujar Marwan.

Ia juga mengingatkan jejak digital tidak bisa dihapus. Karena itu, ia mengimbau para peserta Literasi Media agar berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara atau menulis sesuatu di media sosial. “Saring dulu sebelum berbagi, agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi diri sendiri,” pesannya.

Marwan berharap kegiatan Literasi Media yang didukung oleh Bank Aceh ini bisa digelar di berbagai tempat lainnya. Ia juga mendorong mahasiswa untuk bijak menggunakan media sosial dan memanfaatkannya secara positif.

Sementara itu, Ketua KPI Aceh Muhammad Harun, menyampaikan salah satu tugas KPI adalah melaksanakan Literasi Media di era digital. “Kami berharap revisi Undang-Undang Penyiaran segera disahkan, karena media baru seperti TikTok, Instagram, dan lainnya saat ini belum terawasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan Literasi Media merupakan salah satu program KPI Aceh dalam bidang edukasi. “Harapan kami, mahasiswa yang merupakan generasi muda dapat menjadi agen penyebar informasi yang baik kepada masyarakat luas,” ungkap Muhammad Harun.

Ia menambahkan, KPI Aceh saat ini belum memiliki kewenangan dalam kebijakan yang menyikapi dinamika media sosial. Namun, KPI Aceh tetap menjalankan perannya melalui edukasi kepada masyarakat, termasuk generasi muda melalui kegiatan seperti ini.

Wakil Rektor II USM, Saifuddin Yana, yang membacakan sambutan Rektor USM T. Abdurrahman, menyampaikan bahwa USM merasa bangga dan bahagia dapat menjalin kerja sama (MoU dan PKS) dengan KPI Aceh dalam rangka mendukung kemajuan bangsa.

“Kami menyambut baik terwujudnya MoU dan PKS ini. Kami harap kerja sama ini bukan hanya menjadi dokumen seremonial, tetapi juga berlanjut dalam bentuk kegiatan nyata seperti program magang mahasiswa USM di kantor KPI Aceh,” ujarnya.

Ketua panitia, Muslim Daud, dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan bertema Literasi Media: Era Digitalisasi di Kalangan Generasi Muda Aceh ini diikuti oleh 70 mahasiswa Fakultas Pendidikan Agama Islam USM, dengan dukungan sponsor dari Bank Aceh. “Ini adalah kegiatan kolaboratif yang sangat positif,” katanya.

Acara tersebut juga diisi dengan pemaparan materi oleh narasumber, yakni Acik Nova (KPI Aceh), M. Iqbal Husein (Bank Aceh), dan Muhammad Syarif, dengan moderator Samsul Bahri, selaku Komisioner KPI Aceh. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 4223

 

Mataram -- Diskusi Publik Lintas Pendidikan dan Penyiaran menjadi tema diskusi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Program Studi Komunikasi dan Penyiaran (KPI) dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat  di Kantor KPID, Rabu (30/4/2025). 

Mahasiswa KPI dan KPID NTB melaksanakan diskusi publik sebagai bentuk aksi nyata sinergi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengawasi dan regulasi tentang dunia Penyiaran. Dialog interaktif membahas pengawasan dan isu regulasi menjadi bahan pokok diskusi yang dihadiri Mahasiswa KPI Kelas C Semester VI sebanyak 22 mahasiswa dan anggota KPID NTB dalam mensiasati aturan dan mekanisme kerja di bidang pengawasan serta regulasi Penyiaran. 

Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin diskusi yang bersifat edukasi dan adaptif terkait pengawasan wewenang penyiaran di Mata Kuliah Analisis Kebijakan Publik yang didampingi langsung oleh Dosen Pengampu Athik Hidayatul Ummah.

Dialog dibuka langsung oleh anggota KPID NTB Husna Fatayati, yang selaku Bidang Pengawasan Siaran. Husna menyampaikan materi terkait Pedoman Regulasi dan Wewenang KPID dalam memantau dan mengawasi siaran televisi dan radio secara kompleks. 

Menurut Husna, masyarakat harus ikut mengawal dan memantau serta memberikan kritik yang membangun soal regulasi, pemantauan siaran khususnya skala daerah ataupun nasional. 

"Peran masyarakat dan mahasiswa sebagai agen perubahan agar mampu bersama sama memantau dan melaporkan indikasi pelanggaran stasiun televisi maupun radio agar nantinya konten siaran yang ditonton sebagai tuntunan," ucap Husna.

Husna berharap dan mengucapkan terima kasih dengan adanya sinergi mahasiswa dan lembaga penyiaran mampu menjadi estafet pentingnya mengawasi dan mengidentifikasi indikasi  pelanggaran dunia penyiaran. 

"Harapannya seluruh masyarakat mampu menjadi virus informasi tentang pentingnya monitoring pada konten siaran publik yang nantinya menghasilkan konten yang sehat, berkualitas dan layak ditonton," ungkapnya. 

Salah satu mahasiswa yang hadir memberikan closing statement. Menurutnya, diskusi seperti ini memberikan wawasan yang mendalam dan luas dalam menyikapi konten siaran hari ini. 

"Setelah mendapat materi tentang regulasi penyiaran kita menjadi kritis dan lebih peka pada saat melihat konten atau tayangan yang kontroversial," ucap Sefullah. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 1391

Banjarmasin - Sebagai upaya mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses seleksi lembaga penyiaran, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membuka ruang partisipasi publik terhadap 21 calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel periode 2024–2027.

Uji publik ini berlangsung selama 10 hari, mulai 5 hingga 14 Mei 2025.

Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Rais Ruhayat menekankan, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan menghasilkan figur yang berkualitas.

“Partisipasi publik sangat kami harapkan demi memastikan bahwa figur-figur yang lolos benar-benar memiliki integritas, kapasitas, serta komitmen terhadap dunia penyiaran di Banua,” ujar Rais, beberapa waktu lalu.

Uji publik ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun tanggapan atas nama-nama calon yang telah lolos uji kompetensi oleh tim seleksi, termasuk empat calon dari unsur petahana.

Seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi Komisi I DPRD sebelum menentukan tujuh orang terpilih melalui tahapan fit and proper test.

Dari 21 nama yang diumumkan secara resmi, 17 di antaranya merupakan peserta baru yang telah lulus uji kompetensi, sementara empat lainnya merupakan komisioner aktif.

Masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis melalui email ke Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau melalui laman kalsel.lapor.go.id.

Rais menambahkan, KPID bukan sekadar regulator teknis, melainkan penjaga nilai dan keberagaman dalam dunia penyiaran.

Karena itu, calon yang terpilih harus memahami regulasi sekaligus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan informasi publik. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 4485

Bandung -- Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat menjalin kolaborasi dengan SMA Negeri 2 Bandung untuk menyelenggarakan kegiatan upacara bendera. 

Tak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hari penting tersebut, kegiatan ini juga dijadikan momen penting untuk memberikan edukasi kepada para siswa mengenai tantangan besar yang sedang dihadapi generasi muda, terutama dalam menghadapi disrupsi informasi yang begitu masif terjadi di era digital seperti saat ini. 

Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat serta derasnya arus digitalisasi membawa konsekuensi yang tidak bisa dianggap sepele. 

Menurutnya, jika tidak diimbangi dengan edukasi yang kuat dan berkelanjutan, generasi muda bisa mengalami dampak negatif yang sangat serius, mulai dari perubahan karakter dan perilaku hingga gangguan pada kemampuan berpikir atau kognitif mereka. 

“Kami menyampaikan informasi pada adik-adik SMA tentang disrupsi informasi, bahwa ancaman itu tidak hanya berada pada kontak fisik, tapi hari ini ancaman itu melalui informasi media yang bertebaran dengan mudah di internet,” ujar Adiyana setelah selesai memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di SMA Negeri 2 Bandung, pada Jumat, 2 Mei 2025.

Adiyana juga menyoroti bahaya dari informasi yang diperoleh dari media sosial, terutama yang belum jelas sumber dan kebenarannya. 

Ia menekankan bahwa informasi di media sosial sangat rawan mengandung "mal informasi" (informasi salah yang disengaja) maupun "mis informasi" (informasi salah yang tidak disengaja), yang sama-sama bisa berdampak buruk bagi para siswa. 

“Di media sosial ini kan informasinya bisa mal informasi atau mis informasi. Sehingga adik-adik semua ini bisa termakan hoax yang dan merusak cognisi anak-anak, tentunya cara dan pola berpikir," ujarnya. 

"Sedangkan kita, negara ini, menggantungkan harapan pada anak-anak muda atau anak-anak SMA hari ini. Jadi kebayang kalau anak-anak mudanya pikirannya rusak dengan mengonsumsi informasi tontonan yang ada di media berbasis internet, terus ke depan negara ini mau jadi apa?” lanjut Adiyana Slamet. 

Sebagai langkah konkret untuk mengurangi risiko tersebut, KPID Jawa Barat menginisiasi program bertajuk Ngawangkong Atikan Penyiaran atau Ngobrol Pendidikan Penyiaran.

Melalui program ini, Adiyana mengajak generasi muda untuk kembali menjadikan televisi dan radio sebagai sumber informasi yang bisa dipercaya, karena media penyiaran ini tunduk pada regulasi dan memiliki sistem verifikasi yang jelas. 

“Dan kami juga menekankan bahwa kembalilah menonton televisi dan mendengarkan radio untuk mengonsumsi informasi yang dipercayai dan terverifikasi,” ujar Adiyana Slamet menutup pernyataan. 

Menanggapi kegiatan tersebut, Wakil Kepala Sekolah bidang Humas SMAN 2 Bandung, Atin Supriyatin, menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada KPID Jawa Barat atas komitmennya dalam menyelamatkan kualitas berpikir para siswa dari ancaman informasi yang tidak bertanggung jawab. 

Kegiatan upacara ini berlangsung dengan khidmat di lapangan SMA Negeri 2 Bandung, dan diikuti oleh ratusan siswa-siswi. Hadir pula seluruh jajaran KPID Jawa Barat serta perwakilan dari berbagai lembaga penyiaran, yang menunjukkan komitmen bersama dalam mengedukasi dan melindungi generasi muda dari dampak buruk disrupsi informasi. Red dari berbagai sumber 

 

 

 

  1. Timsel Serahkan Berkas Calon KPID Kalsel ke DPRD
  2. KPID Bali Dukung Gerakan Bali Bersih Sampah, Wagub Beri Apresiasi
  3. Masa Jabatan Diperpanjang, KPID Bengkulu Lakukan Rekstrukturisasi 
  4. KPID Kalsel dan FJPI Gelar Kegiatan Literasi 

Halaman 26 dari 167

Hak Cipta © 2026 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.
slot