Umum

Detail
Dilihat: 172

 

Semarang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah mengimbau seluruh lembaga penyiaran televisi dan radio di wilayahnya untuk menghadirkan program siaran Ramadan yang berkualitas, menyejukkan, dan edukatif. Selain itu, juga menjunjung nilai toleransi dan bebas dari muatan provokatif.

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Tengah, Mukhamad Nur Huda, mengatakan, Ramadan yang jatuh pada pertengahan Februari 2026 merupakan momentum strategis bagi lembaga penyiaran. Khususnya, untuk menyuguhkan konten yang menghibur, sekaligus memperkuat nilai keagamaan, kebangsaan, dan kerukunan sosial.

“Kami mendorong lembaga penyiaran menghadirkan program Ramadan yang inspiratif, mencerdaskan, dan memperkuat persaudaraan. Hindari konten yang berpotensi memecah belah, menimbulkan kebencian, atau bersifat provokatif,” ujar Nur Huda, Minggu 25 Januari 2026.

Ia menegaskan, Ramadan merupakan momentum ibadah yang harus dijaga kekhusyukannya. Lembaga penyiaran diminta menghindari siaran yang mengandung provokasi, ujaran kebencian, maupun penggiringan opini yang dapat memicu konflik sosial.

Berdasarkan hasil pengawasan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, KPID Jawa Tengah masih menemukan sejumlah pelanggaran berulang. Di antaranya ceramah keagamaan yang menyudutkan kelompok tertentu, penggunaan diksi kasar, pandangan keagamaan ekstrem dan tidak berimbang, serta diskusi religi yang sarat kepentingan politik.

KPID juga menyoroti pengulangan tayangan lama tanpa kurasi, candaan berlebihan yang menyinggung nilai agama. Selain itu, juga terkait penggunaan narasumber yang tidak kompeten, khususnya pada jam siar sahur dan berbuka puasa.

Imbauan tersebut sekaligus menjadi peringatan tegas bagi lembaga penyiaran. KPID Jawa Tengah akan menjatuhkan sanksi sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) bagi setiap siaran yang terbukti melanggar.

Sementara itu, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Tengah, Anas Syahirul Alim, menekankan pentingnya menjaga kondusivitas ruang publik melalui tayangan yang beretika. Ia mengingatkan agar lembaga penyiaran tidak semata mengejar rating dengan mengabaikan norma kepatutan.

KPID Jawa Tengah memastikan akan meningkatkan pemantauan selama Ramadan dan membuka ruang partisipasi publik melalui kanal aduan resmi. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif melaporkan tayangan bermasalah. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 153

 

Pontianak -- Guna memperkuat literasi media serta mencegah penyebaran konten radikal dan provokatif di ruang publik, KNPI Kota Pontianak bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat menggelar kegiatan Sosialisasi Literasi Media dan Penguatan Kolaborasi Pengawasan Penyiaran, Rabu (21/1/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jalan Abdurrahman Saleh (BLKI), Kecamatan Pontianak Tenggara tersebut diikuti oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari mahasiswa, organisasi kepemudaan (OKP/BEM), organisasi kemasyarakatan, serta tamu undangan dari berbagai instansi.

Acara ini turut dihadiri oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto, Plt. Kadiskominfo Kota Pontianak Yusnaldi, Wakil Ketua KPID Kalbar Teresa Rante Mecer, Komisioner KPID Kalbar Caesar Marchello Miracle, serta perwakilan Satgas Pencegahan Densus 88 AT Polri dan insan media.

Ketua KNPI Kota Pontianak, Zean Novrian, dalam sambutannya menegaskan bahwa keamanan penyiaran merupakan bagian penting dalam menjaga ruang publik yang sehat, informatif, dan beretika. Ia menekankan peran strategis pemuda agar tidak hanya menjadi penikmat media, tetapi juga berperan aktif sebagai agen literasi yang mampu menyaring informasi serta menjaga nilai persatuan.

Sementara itu, Sekretaris KNPI Kalbar, Glorio Sanen, menyoroti dinamika perkembangan media penyiaran yang kini terintegrasi dengan platform digital dan media sosial. Menurutnya, algoritma media digital memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola konsumsi informasi masyarakat, sehingga diperlukan pemahaman bersama terkait rambu-rambu dan norma dalam bermedia agar tetap kreatif, produktif, namun tidak melanggar ketentuan hukum.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto, menyampaikan kemajuan teknologi informasi membawa dampak signifikan bagi kehidupan sosial masyarakat. Di satu sisi media berperan membentuk opini publik, namun di sisi lain juga membuka ruang bagi penyebaran radikalisme, provokasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, Polri menilai upaya pencegahan harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan KPID, pemerintah daerah, pelaku media, serta seluruh elemen masyarakat.

Wakil Ketua KPID Kalbar, Teresa Rante Mecer, menjelaskan KPID memiliki tugas mengawasi lembaga penyiaran radio dan televisi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Ia juga menegaskan bahwa KPID terbuka terhadap partisipasi masyarakat, OKP, dan organisasi lainnya dalam melaporkan dugaan pelanggaran penyiaran, sekaligus menyambut baik kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan penyiaran yang sehat dan berkualitas.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono,mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, literasi media menjadi sangat penting di tengah derasnya arus informasi di media sosial yang relatif minim pengawasan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan diperluas cakupannya, tidak hanya bagi pemuda, tetapi juga pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari para narasumber, yakni Komisioner KPID Kalbar Caesar Marchello Miracle, KA TIM Satgas Pencegahan Satgaswil Kalbar 88 AT Muhammad Musyid, serta Kepala Biro Kompas TV Pontianak Dwi Nardi.

Acara juga dirangkaikan dengan penandatanganan Deklarasi Dukungan Penyiaran Sehat sebagai bentuk komitmen bersama dengan narasi “DEKRIT PEMUDA PEMUDI PONTIANAK MENDUKUNG SIARAN SEHAT”

Sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menjaga ruang informasi yang sehat, aman, dan bertanggung jawab di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 225

 

Besusu Tengah -- Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan audiensi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulteng di Kantor KPID Sulteng, Jalan MT Haryono, Palu, Selasa (20/1/2026) kemarin. Pertemuan ini membahas koordinasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026.

Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut atas surat resmi Bawaslu Sulteng tertanggal 12 Januari 2026. Ketua KPID Sulteng, Andi Kaimuddin menyampaikan, pihaknya segera merespons permohonan tersebut dan mengagendakan pertemuan.

Rombongan Bawaslu Sulteng dipimpin Ketua Bawaslu, Nasrun, didampingi Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Dewi Tisnawaty, Kabag Pengawasan, Syarifuddin Ishak, Kabag Hukum, Humas, Data dan Informasi, Kusno, serta jajaran staf. Dari pihak KPID Sulteng hadir Ketua, Andi Kaimuddin, Wakil Ketua, Muhammad Ramadhan Tahir, Koordinator Bidang Kelembagaan, Yeldi S. Adel, Koordinator Bidang PKSP, Muhammad Faras Muhadzdzib, dan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Mita Meinansi.

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sulteng, Mita Meinansi, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bawaslu. Menurutnya, pertemuan membahas sejumlah aspek teknis pengawasan untuk menyelaraskan tugas dan kewenangan kedua lembaga.

“Pembahasan mencakup teknis pengawasan serta rencana kerja sama agar fungsi pengawasan KPID dan Bawaslu berjalan selaras,” ujar Mita. Salah satu agenda yang dibahas adalah perencanaan kerja sama tahun 2026 yang akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pertemuan ditutup dengan penyerahan cendera mata dari KPID Sulteng kepada Bawaslu Sulteng berupa dua buku tentang penyiaran, masing-masing Gelombang Perubahan karya Muhammad Hasrul Hasan dan KPI & Moralitas Penyiaran karya Tulus Santoso. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 163

 

Denpasar - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali mengunjungi TV SSJ (Sistem Stasiun Jaringan) di wilayah Kuta Selatan, Badung, Rabu, (14/1/2026). Tujuannya guna berkomunikasi dan memastikan TV SSJ tetap berkomitmen untuk penayangan konten-konten lokal dalam siarannya sesuai UU 32/2002 tentang Penyiaran.

TV SSJ yang dikunjungi adalah 2 pemegang MUX TV Digital yakni Metro TV dan Antv (Viva Groups) serta penyedia konten Emtek Grup (SCTV, Indosiar, Moji dan Mentari). Diketahui pemegang mux adalah penyelenggara multipleksing yang ditunjuk oleh Kominfo.

Ketua KPID Bali, Agus Astapa didampingi para komisioner KPID Bali lainnya tetap menekankan pentingnya konten lokal terutama mengenai adat dan budaya Bali, serta materi-materi pencerahan soal agama khususnya Hindu. Pada era media digital saat ini, KPID Bali menyadari adanya tantangan yang sangat besar bagi dunia pertelevisian.

Tantangan yang paling nyata yaitu adanya beberapa program yang dihilangkan dan dirumahkannya karyawan. Namun, khusus di Bali diharapkan ada kebijakan lain mengingat Bali memiliki karakter berbeda dari sisi adat, budaya dan mayoritas Hindu.

Pihak Kepala Transmisi pemegang Muks TV Digital memahami hal itu dan berusaha semaksimal mungkin menayangkan konten lokal, tetapi semua itu diserahkan kepada kebijakan manajemen di pusat. Metro TV misalnya, sejak 1 Januari 2026 lalu, ada instruksi dari manajemen TV di pusat untuk memberhentikan tayangan lokal di semua stasiun. Akan tetapi tidak ada informasi terkait alasan diberhentikannya tayangan lokal tersebut. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 159

Palu -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas produksi siaran di daerah. Salah satu langkah yang ditempuh yakni dengan menyusun sejumlah program penguatan bagi publik dan insan penyiaran.

Satu dari program yang disiapkan KPID Sulawesi Tengah adalah Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS. Program ini dirancang sebagai sarana edukasi terkait pedoman penyiaran yang berlaku.

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sulawesi Tengah, Mita Meinansi, menjelaskan Sekolah P3SPS menjadi media pengenalan pedoman penyiaran. Pedoman tersebut selama ini menjadi acuan KPID dalam menjalankan fungsi pengawasan isi siaran di daerah.

“Jadi Sekolah ini akan dikemas dalam bentuk pembekalan dan pelatihan terkait Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran,” ujar Mita, Selasa (13/1/2026).

Ia menambahkan, Sekolah P3SPS akan menyasar seluruh kelompok elemen masyarakat. Mulai dari mahasiswa, masyarakat umum, hingga Kelompok Perempuan Peduli Siaran.

“Pendidikan dan informasi ini tidak akan terbatas kepada lembaga penyiaran, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang kami libatkan,” tuturnya.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik terhadap etika penyiaran. Sekolah P3SPS juga diharapkan dapat mendorong terciptanya siaran yang sehat, edukatif, dan berkualitas.

"Sehingga setiap konten dan materi siaran terselenggara sesuai dengan P3SPS," ucap Mita. Red dari berbagai sumber

 

  1. KPID Kalbar Fokus Penguatan SDM dan Transformasi Digital
  2. DPRD Gorontalo RDP dengan KPID Bahas Pengawasan Siaran 
  3. KPID Kunjungi Radio Sonora Bali Karena Stop Siaran
  4. Tes CAT Calon Anggota KPID Sumsel Diikuti 54 Peserta

Halaman 5 dari 167

Hak Cipta © 2026 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.
slot