Umum

Detail

Ditayangkan: 04 September 2013

Dilihat: 4114

Makassar -Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sulsel mengingatkan lembaga penyiaran (LP) soal aturan main iklan kampanye. Hal ini penting agar tidak ada radio dan TV yang melanggar batasan durasi dan frekuensi iklan kampanye selama masa kampanye pilkada Walikota-Wakil Walikota Makassar, periode 2014-2019.

Ketua KPID Sulsel, Rusdin Tompo, mengatakan berdasarkan regulasi yang ada jatah iklan kampanye yang dapat disiarkan oleh setiap LP adalah sebanyak 10 (sepuluh) spot per hari. Panjang durasi iklan kampanye ini dibedakan antara media penyiaran radio dan media penyiaran TV. Durasi iklan kampanye untuk TV hanya 30 detik per spot, sementara untuk radio panjangnya 60 detik. Ini aturan main yang perlu diperhatikan.

Rusdin juga mengingatkan manakala ada pasangan calon yg tidak memanfaatkan "jatah" iklannya maka tidak bisa dialihkan kepada pasangan calon lainnya. Jadi, maksimal setiap kandidat iklannya muncul di sebuah LP hanya 10 kali sehari. "Jangan mentang-mentang ada kandidat yang punya dana kampanye yang banyak, lantas memonopoli atau mengambil air time yang bukan menjadi haknya," tegas Rusdin, dalam rilis yang diterima tribun-timur.com, Minggu (1/9/2013).

Prinsipnya, setiap kandidat mesti diberi akses yang sama dan adil oleh setiap LP. Termasuk untuk tarif iklan dan diskon yang diberikan mesti sama. Di luar itu, KPID berharap TV dan radio membuat iklan layanan masyarakat (ILM) sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. ILM ini bisa berupa pendidikan politik atau soal pilkada damai.

Terkait dengan siaran langsung pemaparan Visi Misi calon Walikota-Wakil Walikota Makassar, periode 2014-2019, yang digelar di gedung DPRD Kota Makassar, Minggu (1/9/2013), Rusdin memberikan beberapa catatannya. Secara keseluruhan Rusdin memberikan apresiasi atas sikap proaktif sejumlah stasiun TV lokal dan TV publik, juga radio-radio yang siarkan acara itu.

Namun Rusdin memberikan saran dan masukan kepada TVRI yang mencantumkan nomor urut kandidat dengan mencantumkan angka "0" di depan angka "1", menjadi kandidat nomor urut "01", begitupun seterusnya. Cara penulisan seperti ini tentu keliru. Ini tampak sederhana tapi fatal. Karena penulisan nomor urut kandidat Walikota-Wakil Walikota tidak demikian.

Pada saat itu, Rusdin mengaku mengirim sms kepada Kepala LPP TVRI, Bpk Rusli Sumara perihal kesalahan tersebut. Rusli mengatakan bahwa pihaknya berusaha untuk merubah angka tsb namun rundawn yang diberikan oleh Panitia tertulis demikian. Pihak TVRI juga sudah mencoba mengubah tapi secara teknis membutuhkan waktu dlm pekerjaannya dan crew takut akan merusak tulisan yg sdh ada dlm Caracter Generator.

Selain itu, Rusdin juga meminta kepada pihak Sun TV sebaiknya ke depan tidak memotong pemaparan visi misi kandidat agar penonton bisa menyaksikan acara live event yang disiarkan Sun TV secara utuh. Penayangan iklan-iklan kandidat jangan ditempatkan saat penyampaian visi misi sedang berlangsung tapi saat jeda pemaparan antara kandidat satu dengan kandidat berikutnya. "Saya menghitung waktunya cukup disela-sela itu untuk menyelipkan siaran iklan," kata Rusdin memberi masukan. Red dari Tribun

Detail

Ditayangkan: 21 Agustus 2013

Dilihat: 7767

Tarakan - Komisi Penyiaran Indonesia  Daerah (KPID) Provinsi Kaltim bersama Balai Monitoring (Balmon) Samarinda dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim melakukan sidak ke radio-radio dan televisi di Kota Tarakan, Rabu (21/8/2013).

Dalam sidak ini tim menemukan izin prinsip yang dimiliki stasiun Tarakan Televisi (TTV), satu- satunya televisi milik Pemkot Tarakan telah mati atau masa berlakunya telah habis. Tak hanya itu, tim juga menemukan TTV tidak on air atau tidak  melakukan siaran, karena alat regulator power supplay yang dimiliki TTV rusak.

Melihat hal ini, KPID meminta agar TTV segera memproses izin prinsip ini. Pasalnya apabila izin prinsip tidak segera diurus, berarti tidak boleh melakukan siaran dan KPID pun berhak mencabut izin penyiaran TTV.

"Sesuai aturan perundang-undangan penyiaran, apabila  belum ada izin prinsip berarti radio dan televisi tidak boleh siaran. Untuk itu kami mendorong TTV untuk segera melakukan proses izin prinsip ini," ujar Syafruddin, Koordinator Pengawasan Isi Siaran Penyiaran KPID Provinsi Kaltim kepada tribunkaltim.co.id. 

Menurut Syafiruddin, rencananya sidak ini akan dilakukan selama tiga hari. Mulai 21 hingga 24 Agustus. Tujuan sidak ini untuk melihat administrasi perizinan yang dimiliki radio dan televisi Apakah radio dan televisi ini memliki izin siaran atau tidak. Selain itu melihat program isi siaran yang disiarakan radio-radio dan telvisi di Kota Tarakan. Red

Detail

Ditayangkan: 29 Agustus 2013

Dilihat: 4472

Surabaya  - Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Jawa Timur menegur dua stasiun televisi dan sebuah radio terkait dengan tayangan iklan pada masa tenang Pilkada Jatim pada 12-25 Agustus.

Adapun sebuah radio asal Lamongan hingga rapat pleno KPID Jatim pada Rabu (28/8) sore, pengelola radio itu tidak datang, karena itu akan dipanggil ulang.

"Kami sudah melakukan klarifikasi kepada pengelola kedua stasiun televisi dan akhirnya memberikan surat teguran untuk TV-9 dan Sakti TV Madiun," kata komisioner KPID Jatim Donny Maulana, Rabu, 28 Agustus 2013.

Dia menjelaskan teguran itu kami layangkan kepada mereka, karena mereka menayangkan iklan di masa tenang yakni tanggal 26 Agustus dan kedua stasiun televisi itu langsung menghentikan pada tanggal itu juga," katanya.

Dalam klarifikasi yang dilakukan, pengelola stasiun TV-9 dan Sakti TV Madiun menegaskan bahwa mereka sebenarnya sudah terikat kontrak dengan pemasang iklan itu hingga 25 Agustus.

"Tapi, mereka merasa kecolongan, karena bagian program tetap menayangkan pada 26 Agustus pagi," katanya didampingi komisioner KPID Jatim lainnya, M Dawud.

Selain kedua stasiun televisi itu, kata Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jatim itu, pihaknya juga melayangkan surat imbauan kepada empat stasiun televisi yakni Kompas TV, Metro TV, TV-One, dan JTV.

"Kami hanya melayangkan surat imbauan, karena mereka menerima iklan sosialisasi dari KPU Jatim dalam satu versi yakni sosialisasi yang menampilkan unsur perdukunan dan unsur klenik itulah yang dilaporkan ulama ke KPID Jatim," katanya.

Namun, pihaknya menghadapi dilema, karena iklan sosialisasi itu berasal dari KPU Jatim terkait sosialisasi hari "H" pencoblosan pada 29 Agustus, sehingga sosialisasi akan terhenti bila ditegur.

"Solusinya, kami menayangkan surat peringatan ke KPU Jatim agar tidak menyodorkan iklan sosialisasi dengan satu versi kepada pengelola lembaga penyiaran, sehingga tidak ada alternatif," katanya.

Menurut dia, surat peringatan kepada KPU Jatim itu penting, agar sosialisasi serupa tidak terjadi dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Pilpres 2014.

"Keempat stasiun televisi itu sifatnya hanya menerima order, sedangkan pemilik order adalah KPU Jatim, karena itu KPU Jatim yang harus memperbaiki diri, minimal ada tiga versi iklan," katanya.

Sebelumnya, KPID Jatim menemukan 25 program isi siaran pada tujuh stasiun televisi lokal yang melanggar siaran Ramadhan 1434 Hijriah hingga 20 Juli lalu, yakni MHTV, Arek TV, Kompas TV, SBO TV, MNTV, BBS TV, dan JTV, karena mereka menyajikan tayangan yang mengandung unsur erotis, kata-kata kasar, kekerasan, dan sejenisnya.  Red dari Antara

Detail

Ditayangkan: 21 Agustus 2013

Dilihat: 6327

Surabaya - Hingga dua pekan pelaksanaan kampanye, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur mengaku belum menemukan satupun materi iklan kampanye yang melanggar surat keputusan bersama maupun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

"Kita sudah keliling ke radio maupun televisi yang ada di Jawa Timur. Hingga saat ini belum kami temukan pelanggaran," kata Muhammad Dawud, Komisioner Bindang Kelembagaan dan Sosialisasi KPID Jawa Timur ketika dihubungi suarasurabaya.net, Rabu (21/8/2013).

Menurut Dawud, pada kampanye pemilihan gubernur kali ini, KPID bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur dan seluruh pasangan calon telah menyusun keputusan bersama yang mengatur kampanye.

Keputusan bersama itu merupakan penterjemahan dari P3SPS yang diantaranya mewajibkan seluruh lembaga penyiaran memberikan porsi yang sama bagi seluruh kandidat. "Harga iklan harus sama, porsinya juga sama. Isi materi juga dilarang melanggar P3SPS," kata dia.

Masih menurut Dawud, pada kampanye kali ini, kue iklan bagi radio dan televisi memang cukup sedikit. Bahkan untuk radio, hampir 80 persen tidak mendapatkan jatah iklan dari masing-masing tim kampanye maupun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Di televisi-pun, kue iklan hanya tersebar di televisi yang berdomisili di Surabaya, sedangkan di daerah sangat jarang mendapatkan iklan kampanye. "Ketika kami tanya, mayoritas pemilik radio maupun televisi kesulitan untuk menemukan alamat tim sukses sehingga mereka kesulitan mendapatkan iklan," kata Dawud.

Beberapa televisi maupun radio yang menerima iklan, kata dia, mayoritas karena kedekatan personel yang ada di televisi maupun radio itu dengan para kandidat atau tim sukses. "Di daerah-daerah itu, radio maupun televisi yang kenal dekat dengan tim sukses baru mendapatkan iklan, selebihnya mereka mengaku kesulitan mencari iklan," kata Daud. Red