KPI dan Industri Penyiaran Bangun Kesepahaman untuk Hadirkan Ekosistem Informasi Sehat

Jakarta – Kehadiran ekosistem informasi yang sehat, termasuk di dalamnya industri penyiaran, menjadi kepentingan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Pemenuhan hak tersebut membutuhkan dukungan ekosistem informasi yang juga adaptif dengan perkembangan zaman dengan melibatkan regulator, industri penyiaran, masyarakat, dan berbagai sektor terkait. Hal tersebut mengemuka dalam forum Broadcast Content Connect (BCC) 2026 yang mempertemukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan pekerja kreatif di lembaga penyiaran, Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan lembaga penyiaran berkesempatan menyampaikan pertanyaan dan masukan terhadap anggota KPI Pusat. Di antaranya terkait penerapan standar isi siaran, mulai dari batasan penggunaan visualisasi berbasis kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI) dalam menggambarkan kecelakaan, tindak kriminal, kekerasan, dan peristiwa ekstrem. Selain itu, mengemuka pertanyaan mengenai peran asosiasi dalam menjembatani kepentingan lembaga penyiaran, pengiklan, dan pemangku kepentingan untuk mendorong penyediaan konten yang bernilai bagi masyarakat serta perlindungan anak. Aspek etika pemberitaan, khususnya batasan penayangan gambar korban, penderitaan, dan trauma masyarakat agar tidak menjadi eksploitasi visual, turut menjadi perhatian. Industri juga bertanya, efektivitas penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan kewajiban siaran lokal, termasuk pemberian apresiasi bagi lembaga penyiaran yang konsisten mematuhi ketentuan tersebut.
Wakil Ketua KPI Pusat Evri Rizqi Monarshi mengapresiasi penyelenggaraan forum yang menjadi ruang berbagi antara pelaku industri dengan regulator penyiaran untuk saling memahami persoalan dan perspektif masing-masing. Evri menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan KPI Pusat tidak semata-mata bertujuan memberikan sanksi. “KPI juga membuka ruang dialog dalam mengarahkan lembaga penyiaran memahami ketentuan dan tanggung jawab dalam memproduksi program,” ujarnya.
Dia menyoroti persoalan konten viral di media sosial yang kerap menjadi bahan tayangan televisi, padahal sumber awal konten tersebut berada di luar jangkauan kewenangan KPI. Di sisi lain, KPI juga banyak menerima aduan masyarakat, tidak saja konten televisi dan radio, namun juga aduan atas konten yang viral di platform digital. Hal ini berkaitan pula dengan belum adanya lembaga yang melakukan pengawasan atas konten di platform digital.

Atas aduan publik pada lembaga penyiaran, sebagaimana yang teramanatkan dalam Undang-Undang Penyiaran, KPI punya kewajiban meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran sebagai bahan evaluasi internal. “Langkah ini semata-mata untuk mengajak lembaga penyiaran ikut memperhatikan aspirasi publik,” terang Evri.
Sementara untuk tayangan jurnalistik, Evri mengungkap KPI mempertimbangkan konteks, isi, dan narasi dari sebuah tayangan. Untuk penggambaran tindak kekerasan misal kasus kejahatan perlu dihindari gambar ekstrim dan eksplisit terkait proses sebuah kejahatan terjadi, terlebih bila tidak memiliki alasan editorial yang kuat karena bisa berpotensi memberikan dampak negatif untuk penonton.
Anggota KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran Analisa menyampaikan aspek perlindungan publik yang harus menjadi pertimbangan utama para pelaku penyiaran. Dalam penayangan program anak, ujar Analisa, harus ada kesesuaian antara klasifikasi program yang disematkan dengan konteN program anak. Klasifikasi program dalam P3SPS adalah instrumen yang digunakan KPI dalam melindungi kelompok penonton tertentu, terutama anak-anak dan remaja. “Karena itu, dalam P3SPS juga memuat larangan muatan kekerasan dan perundungan dalam program yang ditujukan anak dan remaja,” ujarnya.
Hal lain yang disampaikan Analisa adalah ketentuan mengenai eksploitasi kesedihan pada korban musibah. Menurutnya, penggambaran kesedihan atau pun kondisi korban tidak semestinya ditampilkan secara berlebihan hingga mengeksploitasi keadaan seseorang demi kepentingan tontonan belaka.
Pada kesempatan tersebut, Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran KPI Pusat Tulus Santoso menyoroti persoalan pelaksanaan Sistem Siaran Jaringan (SSJ), terutama pemenuhan kewajiban konten lokal. Menurutnya, kewajiban pemenuhan 10 persen konten lokal tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah atau persentase. Kualitas tayangan dan kesempatan masyarakat untuk mengakses konten tersebut juga harus menjadi pertimbangan.

Sedangkan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Amin Shabana menjelaskan bahwa KPI tidak bermaksud membatasi kreativitas lembaga penyiaran. “Penggunaan frekuensi publik membawa tanggung jawab kepada masyarakat sehingga program siaran harus tetap memperhatikan fungsi informasi, pendidikan, dan hiburan,” ujarnya. Penilaian terhadap tayangan tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat potongan adegan secara terpisah, tetapi menimbang keseluruhan konteks program. Penggambaran darah, luka, atau adegan ekstrem yang terlalu eksplisit berpotensi menimbulkan pelanggaran apabila tidak sesuai dengan ketentuan standar isi siaran.
Sebagai penutup, Evri mengatakan, dialog antara KPI dengan berbagai pemangku kepentingan penyiaran ini akan terus berlanjut sebagai ruang membangun kesepahaman demi hadirnya ekosistem penyiaran yang sehat. Salah satu usaha tersebut, ujar Evri, adalah bergandengan tangan dengan ATVSI dalam mengawal revisi undang-undang penyiaran agar segera disahkan.