Keadilan Regulasi Jadi Kunci Ekosistem Penyiaran yang Sehat dan Berorientasi Publik

Jakarta – Perubahan lanskap industri penyiaran menuntut pembaruan regulasi yang tidak hanya mengatur konten, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem bisnis penyiaran dari hulu hingga hilir. Regulasi perlu mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan publik, kualitas informasi, dan keberlangsungan industri di tengah pergeseran pola konsumsi media serta persaingan dengan platform digital.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Muhammad Hasrul Hasan mengatakan, kondisi industri televisi saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disusun. Saat itu, industri televisi berada dalam masa keemasan dengan dukungan bisnis dan pendapatan iklan yang relatif kuat.

Hasrul mencontohkan, pada masa kejayaan televisi, program jurnalistik bahkan menjadi salah satu sumber pendapatan utama yang menopang produksi berbagai program lainnya. Namun, situasi tersebut kini telah berubah. Program jurnalistik yang dahulu menjadi kekuatan, saat ini justru menghadapi tantangan untuk tetap bertahan di layar televisi. Hal tersebut disampaikan Hasrul dalam Broadcasting Regulatory Forum yang digelar di kantor Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Jumat (13/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal ATVSI Gilang Iskandar menyatakan, ATVSI mendukung pembaruan Undang-Undang Penyiaran yang menjawab tantangan konvergensi digital dengan menempatkan keadilan regulasi, keberlanjutan industri, dan perlindungan kepentingan publik sebagai prinsip utama. Empat isu utama menjadi masukan resmi ATVSI kepada DPR yang tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Keempat isu tersebut adalah relaksasi regulasi penyiaran, perlindungan hukum dan monetisasi konten, tambahan/pengembangan layanan penyiaran dan kesetaraan regulasi dengan platform digital. 

Gilang menjelaskan, prinsipnya semua aturan yang mengurangi daya saing industri televisi dan yang membuat televisi tidak efisien, dapat diubah atau dihapuskan. Diantaranya penghapusan batas iklan komersial maksimal yang dinilai menghambat pendapatan utama televisi. “Jika platform digital tidak diatur, kenapa kami harus diatur?” ujar Gilang. Menurutnya, penghapusan aturan digunakan untuk menjaga keberlanjutan usaha dan menciptakan persaingan yang adil antara industri penyiaran dan platform digital. 

Pada forum tersebut Gilang menyampaikan usulan ATVSI agar KPI sebagai regulator penyiaran tidak saja mengawasi lembaga penyiaran tapi juga mengawasi konten digital menyerupai penyiaran atau broadcasting like. Menurutnya, hal ini penting untuk mengurangi ketimpangan pengawasan. Selain itu, perlu evaluasi terhadap implementasi kewajiban siaran lokal dalam Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Kewajiban ini menambah biaya produksi dan operasional jaringan yang tidak selalu diimbangi dengan potensi pendapatan daerah. Akan lebih efektif jika konten lokal ini disiarkan melalui televisi lokal. 

Sorotan lain ATVSI adalah perlindungan hukum dan monetisasi konten. Industri mengusulkan pasal-pasal di Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran memuat penguatan perlindungan hak cipta, hak terkait, dan hak siar. “Bagaimana pun juga, konten dan hak siar merupakan aset ekonomi utama industri televisi yang diperoleh melalui investasi besar,” jelasnya. 

ATVSI secara tegas meminta kesetaraan regulasi bagi televisi Free to Air (FTA) dan platform digital secara proporsional, berbasis fungsi publik, risiko, dampak, dan berkeadilan. Untuk itu, ATVSI mengajukan definisi penyiaran netral teknologi dan dapat mencakup platform broadcasting like. “Jika definisi penyiaran hanya bertumpu pada teknolog distribusi, hal itu tidak lagi sesuai dengan konvergensi digital saat ini,” ujarnya. 

ATVSI menyetujui platform digital secara umum diawasi oleh Kementerian. “Namun untuk konten yang serupa dengan penyiaran atau broadcasting like, harus diawasi KPI,” ujarnya. Usulan selanjutnya adalah kewajiban platform asing untuk mendaftar, memiliki penanggung jawab dan kehadiran badan hukum di Indonesia, serta tunduk pada pengawasan dan sanksi efektif. Gilang menjelaskan, platform asing yang memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia harus dimintai pertanggungjawaban menurut hukum Indonesia. Pada prinsipnya relaksasi regulasi penyiaran ini bukanlah untuk menghilangkan tanggung jawab lembaga penyiaran, melainkan menghapus kewajiban yang sudah tidak lagi proporsional termasuk menghapus kewajiban yang membebani industri dan mengatasi ketimbangan persaingan dengan platform digital. 

Menanggapi masukan tersebut, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran (PIS) KPI Pusat Amin Shabana mengapresiasi permintaan ATVSI agar plaform yang bertindak menyerupai penyiaran atau broadcasting like diatur juga oleh KPI. Namun Amin menyampaikan urusan konten lokal juga tetap harus diatur sebagai bentuk dukungan kita pada otonomi daerah dan tidak dibiarkan pada mekanisme pasar. 

Anggota KPI Pusat Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) Widhie Kurniawan menilai pengembangan industri penyiaran harus menjunjung prinsip keadilan antara platform digital dengan lembaga penyiaran. “Salah satu yang pokok adalah keadilan dalam pengawasan konten itu sendiri,” ujar Widhie. 

Masalah iklan yang semakin sedikit didapat industri penyiaran, memang dikarenakan iklan lari ke platform digital. “Pertanyaannya, kenapa lari ke platform digital? Penonton lebih ramai lantaran siarannya bebas, tidak ada aturan, lawless!,” tegas Widhie. 

Kami tidak akan berada dalam posisi platform digital harus diurus KPI atau Kementerian, tambahnya. Yang penting, kalau pun diatur oleh Kementerian, bukan sekedar menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tapi juga regulasi konten seperti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Isi Siaran (P3SIS) juga harus dikenakan pada platform. 

Hingga saat ini, trusworthy publik itu masih pada lembaga penyiaran. Tiap ada desas desus atau turbulensi informasi, semua orang larinya ke televisi dan radio untuk informasi. Karenanya Widhie berharap industri pun aktif dengan kampanye yang sama untuk penguatan narasi keadilan dalam pengaturan konten penyiaran, termasuk dengan memperlakukan platform digital secara adil sebagaimana aturan pada lembaga penyiaran. 

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua KPI Pusat Evri Rizqi Monarshi, Koordinator Bidang Kelembagaan Aliyah, Koordinator Bidang PKSP Tulus Santoso, Anggota Bidang PIS Analisa dan Anggota Bidang Kelembagaan Fuji Samantha.