Peran Kebangsaan Industri Penyiaran Harus Dilindungi Regulasi yang Adil

Jakarta – Menjalankan industri penyiaran bukan sekadar memproduksi dan menayangkan program televisi. Di balik setiap tayangan, terdapat investasi, tenaga kerja, pekerja kreatif, serta tanggung jawab menghadirkan informasi dan hiburan yang membawa kepentingan publik. 

Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Imam Sudjarwo menilai, pelaku industri penyiaran saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Kehadiran platform digital dan media baru yang berkembang masif turut memengaruhi keberlangsungan bisnis televisi. Jika kondisi ini tidak mendapat perhatian, industri penyiaran berisiko semakin terpuruk. Hal tersebut disampaikan Imam dalam forum Broadcasting Content Connect yang digelar ATVSI dengan menghadirkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di kantor ATVSI, Jumat (13/11/2026).

Pada sisi lain, tambah Imam, penyiaran tidak semata-mata menjalankan kegiatan bisnis. Lembaga penyiaran memiliki misi kebangsaan, antara lain menjaga persatuan dan menghadirkan konten yang memperkuat nilai-nilai nasional. Karena itu, regulasi harus disusun secara profesional dan proporsional, sekaligus mampu mengikuti perkembangan teknologi, termasuk juga pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. “Industri penyiaran bukan hanya soal bisnis. Ada investasi, tenaga kerja, pekerja kreatif, dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Di sisi lain, penyiaran juga memiliki misi kebangsaan yang harus tetap dijaga,” ujar Imam.

Tekanan ekonomi tersebut turut dipaparkan Sekretaris Jenderal ATVSI Gilang Iskandar. Ia menyebut belanja iklan mengalami penurunan sebesar 22 persen secara tahunan, sementara biaya produksi program televisi tetap tinggi. “Penurunan belanja iklan ini memberikan tekanan besar bagi industri. Sementara itu, biaya produksi program televisi tetap tinggi. Ketika pendapatan iklan tidak lagi mampu menutup biaya produksi, keberlanjutan program dan operasional lembaga penyiaran ikut terdampak,” jelas Gilang.

Menurutnya, revisi Undang-Undang Penyiaran harus memberi ruang bagi lembaga penyiaran bertransformasi dan mendistribusikan kontennya melalui layanan digital maupun over-the-top (OTT), tanpa dibebani perizinan baru yang tidak diperlukan. “Lembaga penyiaran perlu diberi ruang untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memperluas distribusi konten melalui berbagai platform digital. Jangan sampai transformasi justru terhambat oleh perizinan yang tidak diperlukan,” tambahnya.

Pandangan serupa disampaikan Ramzi, pengisi acara televisi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Cianjur. Presenter program Dangdut Academy (DA) Indosiar ini memosisikan dirinya sebagai orang televisi. Dari pengalaman puluhan tahun di televisi, Ramzi mengaku hanya mengambil peran pada program televisi yang memiliki value atau nilai. Ketika saat ini dia mengambil peran satu level lebih tinggi, sebagai kepala daerah, Ramzi bahkan ikut mengajak koleganya di lembaga legislatif untuk segera membuat aturan baru yang setara baik di televisi atau pun media baru. “Babak belur kita di platform digital,”ujarnya. 

Menurutnya, televisi tidak sedang meminta kebebasan tanpa batas, tetapi membutuhkan ruang untuk menghadirkan program yang menarik, bermanfaat dan menghibur. Industri ini hanya membutuhkan ruang untuk terus berkreasi dan menghadirkan program yang menarik bagi publik yang karenanya membutuhkan regulasi setara pada setiap pelaku usaha. 

Adanya perbedaan perlakuan antara televisi dan platform digital juga menjadi perhatian Ramzi. Saat ini konten televisi harus mengikuti aturan yang ketat untuk bersiaran di Free to Air (FTA), sementara di platform digital anak-anak dengan mudah mengakses beragam jenis konten tanpa pengawasan atau aturan yang setara. Dia menilai televisi tetap memiliki peran dalam menjaga martabat, nilai, dan karakter bangsa dan karenanya harus didukung dengan kehadiran regulasi yang adil dan mampu menjawab tantangan persaingan.

Keberlanjutan industri penyiaran pada akhirnya bukan hanya menyangkut kepentingan bisnis, tetapi juga nasib tenaga kerja, kontribusi terhadap perekonomian negara, serta peran media dalam menjaga nilai dan identitas bangsa. Karena itu, pembaruan Undang-Undang Penyiaran diharapkan mampu memberikan ruang bagi industri untuk bertumbuh, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan tetap menjalankan fungsinya untuk kepentingan publik.

(Foto: KPI Pusat/ Agung Rachmadiansyah)