Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 09 Februari 2022

Dilihat: 20884

Jakarta -- Sekjen Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), M Rafiq menegaskan, disrupsi digital menghilangkan batas-batas geografi dan jenis-jenis media.

“Kita nggak tahu lagi sekarang, apa iya masih ada media audio, media video, media teks, karena sekarang semuanya campur-campur jadi satu,” ujar Rafiq, Senin (7/2/2022).

Dia sampaikan itu dalam diskusi di Konvensi Nasional Hari Pers Nasional (HPN) 2022 dengan tema “Membangun Kedaulatan Nasional Di Tengah Gelombang Digitalisasi Global” secara daring.

Akibatnya, kata Rafiq, itu mengubah peta persaingan media, cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan data. Juga strategi promosi dan cara beriklan. Semua berubah kecuali regulasi.

“Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Perfilman, dan berbagai aturan terkait lainnya tetap sama,” jelas Rafiq.

Jadi, menurut Rafiq, kompetitor radio sekarang datang dari jauh atau tempat yang tidak pernah diduga sebelumnya. Dan persaingan atau pertandingan menjadi tidak seimbang dengan bermunculannya platform digital.

“Memang kenyataannya pertandingan jadi tidak seimbang. Jadi sekarang bukan lagi radio lawan radio bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sekarang kompetitor radio itu adalah YouTube musik, joox, Google, Spotify, Twitter, Facebook, Instagram maupun SoundCloud,” katanya.

Menurut Rafiq, Radio harus mempunyai izin dan syarat tertentu, sementara platform digital bebas tanpa syarat dan izin apa pun.

“Radio harus punya Izin Stasiun Radio (ISR), harus punya Izin Prinsip Penyelenggaraan (IPP), harus patuh kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bayar Pajak Penghasilan (PPh), bayar biaya hak penggunaan frekuensi, menyatakan semua karyawan di BPJS kesehatan dan tenaga kerja, menggaji tidak boleh dibawah UMP, teman-teman di televisi tentu harus mendapatkan cap dari sensor dan lembaga sensor film,” kata dia.

“Saya tidak tahu apakah temen-temen di Mola dan di vidio.com misalnya juga diwajibkan mendapatkan stempel dari LSF. Yang pasti netflix tidak begitu, ya,” katanya.

Rafiq menambahkan, radio harus patuh kepada undang-undang no 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan patuh kepada Undang-Undang Pers, Undang-Undang Telekomunikasi, dan lain sebagainya.

Sementara kompetitor yang datang dari negara-negara empat musim, negara-negara bersalju, mereka menikmati hangatnya matahari di negara Indonesia.

“Kalau mataharinya rada terik ya Alhamdulillah ada awan yang menaungi. Awan yang menaungi cukup besar dan kalau tetap terik, banyak payung yang melindungi mereka. Sangat bahagia hidup mereka di negara kita,” katanya.

Rafiq menegaskan penyiaran tampaknya tidak lagi berdaulat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, akhirnya review atas regulasi mutlak diperlukan.

“Regulasi yang mengatur tentang konten pada Undang-Undang Penyiaran yang mengamanatkan dibentuknya KPI kemudian KPI menurunkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), ada Undang-Undang Pers yang mengamanatkan dibentuknya Dewan Pers dan pedoman pemberitaan, Undang-Undang perfilman, ada lagi lembaga sensor film, semua film bahkan film iklan harus lulus sensor, ada undang-undang telekomunikasi yang membuat lembaga penyiaran harus memiliki ISR selain IPP tentunya,” ujar Rafiq.

“Kemudian pengaturan siaran iklan bahwa lembaga penyiaran diwajibkan menyiarkan iklan layanan masyarakat, terbatas menyiarkan produk tembakau dan turunannya, dilarang menyiarkan minuman beralkohol dan mengatur penyiaran alat kontrasepsi,” tambahnya.

Rafiq menginginkan ada aturan tepat dalam platform digital maupun lembaga penyiaran. Yang penting kebebasan publik untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat tidak boleh diganggu gugat.

“Regulasi seperti apa sih yang kita perlu? Apakah lembaga penyiaran menjadi bebas seperti platform digital atau platform digital diminta untuk ikut aturan main yang selama ini kita patuhi, atau dibutuhkan aturan main baru yang fair dan logis buat keduanya?” Tanya Rafiq.

Sementara, Rafiq juga memaparkan data pengguna internet Indonesia. Penduduk Indonesia hanya 274 juta tapi smartphone yang connect 345 juta. Internet user 202 juta, pengguna aktif sosial media ada 170 juta.

Pertumbuhannya dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah penduduk hanya bertumbuh 2,9 juta tapi jumlah smartphone bertambah 4 juta. Pengguna internet bertambah 27 juta, pengguna sosial media bertambah 10 juta.

Tidak hanya itu, penduduk itu aktif di internet 8 jam 52 menit, nonton TV streaming dan broadcast 2 jam 50 menit, aktif di sosial media 3 jam 14 menit, dan media online 1 jam 38 menit.

Sementara untuk mendengarkan streaming musik lamanya 1 jam 30 menit, dan celakanya, kata dia, mendengarkan radio cuma tinggal 33 menit, podcast 44 menit, main games 1 jam 16 menit.

Aktivitas mereka di internet 98 persen lihat film, nonton vlogs 74,3 persen, mendengarkan joox dan spotify 84 persen, mendengarkan radio secara streaming 52,1 persen dan mendengarkan podcast 58 persen. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 24 Januari 2022

Dilihat: 4584

Istanbul  – Pengadilan Turki pada Sabtu (22/1/2022) memerintahkan jurnalis terkenal di negara itu, Sedef Kabas, untuk dipenjara sambil menunggu persidangan atas tuduhan menghina Presiden Tayyip Erdogan, lapor CNN Turki.

Kabas ditahan polisi sekitar pukul dua pagi waktu setempat (06.00 WIB) dan dibawa ke kantor polisi utama Istanbul sebelum dipindahkan ke gedung pengadilan utama kota.

Pepatah terkait istana yang diungkapkan Kabas baik di saluran televisi oposisi maupun di akun Twitter-nya menjadi dasar dugaan penghinaan.

Kecaman kepada wartawan berusia 52 tahun tersebut datang dari para pejabat pemerintah. "Kehormatan kantor kepresidenan adalah kehormatan negara kami... Saya mengutuk penghinaan vulgar yang dilakukan terhadap presiden kami dan kantornya," Fahrettin Altun, kepala Direktorat Komunikasi Turki, menulis di Twitter.

Senada dengan Altun, Menteri Kehakiman Abdulhamit Gül mengatakan bahwa kata-kata Kabas merupakan "pernyataan yang tidak berbudi dan melanggar hukum.”

Yang Terjadi

Dalam siaran langsung di Tele 1, Sedef Kabas mengatakan, "Ada pepatah, 'Kepala yang dimahkotai menjadi lebih bijaksana,' tetapi kita melihat bahwa hal itu tidak benar. Sebaliknya ada pepatah, izinkan aku tidak mengatakannya [seperti itu], biarkan aku menyebutnya 'ternak'. Dia tidak akan menjadi raja. Istana itu akan menjadi lumbung."

Tak lama, Presiden RTÜK (Dewan Tinggi Radio dan Televisi Turki) Ebubekir Sahin mengumumkan di akun Twitter-nya bahwa "penyelidikan" telah diluncurkan.

Kantor Kejaksaan Kepala Anatolia juga memprakarsai sebuah penyelidikan dengan instruksi kepada Direktorat Cabang Keamanan untuk menyiapkan laporan dengan memeriksa siaran yang relevan dari program televisi tersebut.

Simpati berdatangan dari dalam negeri Turki. Salah satunya dari Muharrem Erkek, Wakil Ketua CHP untuk Urusan Hukum dan Pemilihan, yang mendukung Kabas di akun Twitternya dan menyebut penangkapan itu sebagai hasil sistem “yang mengerikan” yang dikenal sebagai “fasisme.”

Sudah Ribuan

Ribuan orang telah didakwa dan dijatuhi hukuman atas kejahatan menghina Erdogan dalam tujuh tahun sejak ia berganti posisi dari perdana menteri menjadi presiden.

Sejak 2014, tahun Erdogan menjadi presiden, 160.169 investigasi diluncurkan karena penghinaaan presiden, dengan 35.507 kasus diajukan dan ada 12.881 hukuman. Red dari kabarindo.com

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 08 Februari 2022

Dilihat: 5790

Moskow - Rusia memutuskan untuk menutup kantor biro penyiaran Jerman Deutsche Welle di Moskow. Hal tersebut diumumkan pada, Kamis  3 Februari 2022 lalu.

Penutupan Jerman Deutsche Welle dilakukan sebagai tanggapan atas larangan Berlin terhadap penyiaran saluran berbahasa Jerman  RT TV Rusia

Melansir Kyiv Post, 4 Februari 2022, Deutsche Welle menyebut bahwa keputusan itu sebagai hal yang  tidak masuk akal dan reaksi berlebihan. Pemerintah Jerman mengatakan langkah itu tidak memiliki dasar perbandingan apapun dengan keputusan Berlin tentang RT.

Menteri Kebudayaan Jerman Claudia Roth  “Saya mendesak pihak Rusia untuk tidak menyalahgunakan masalah perizinan RT untuk reaksi politik,” katanya.

Ketegangan antara Rusia dan Barat, diduga sebagai  salah satu penyebabnya muncul sejalan dengan meningkatnya. Pengumuman tersebut tengah menjadi sorotan karena Kremlin dianggap semakin bermusuhan terhadap media asing.

Dalam sebuah pernyataan kamis, Kementerian luar negeri Rusia mengatakan bahwa mereka  "menghentikan satelit dan penyiaran (output) Deutsche Welle lainnya" di wilayah Rusia.

Ia menambahkan bahwa pihaknya menilai media Jerman sebagai "agen asing" dan tindakan selanjutnya akan diumumkan di masa depan. Deutsche Welle  memiliki layanan dalam 30 bahasa, termasuk bahasa Rusia.

Pada rabu lalu lembaga penyiaran Jerman mengumumkan larangan transmisi saluran RT DE karena kurangnya lisensi penyiaran.

Kepala Deutsche Welle Peter Limbourg mengatakan perintah itu adalah "reaksi tidak masuk akal dari pemerintah Rusia". "Bahkan jika pada akhirnya kami akan menutupnya, itu tidak akan mempengaruhi cakupan kami di Rusia - sebaliknya, kami akan secara signifikan meningkatkan cakupan kami," kata Limbourg.

Juri Rescheto, Kepala biro Deutsche Welle Moskow mengatakan dia telah diperintahkan untuk menutup biro itu pada Jumat pagi.

"Kami terkejut. Bagi kami semua di sini, berita ini sangat pribadi," katanya, dalam komentar yang dipublikasikan di situs media.

Sementara RT DE, baru saja beroperasi kurang dari seminggu, diblokir dari jaringan satelit Eropa pada 22 Desember atas permintaan otoritas Jerman. Namun masih bisa diakses melalui internet dan aplikasi seluler.

Menanggapi hal tersebut, RT DE mengatakan bahwa siaran itu disiarkan dari Moskow dengan lisensi penyiaran Serbia, yang memiliki hak siar di Jerman di bawah hukum Eropa.

Tetapi lembaga Jerman mengatakan saluran itu tidak memiliki  izin sah berdasarkan hukum Eropa. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 10 Januari 2022

Dilihat: 8080

Korea Selatan - JTBC dilaporkan menjadi satu-satunya stasiun TV yang tidak menayangkan pidato tahun baru Presiden Korea Selatan, Moon Jae In. Sebagai gantinya, channel TV kabel itu memilih menayangkan ulang episode ke-6 dan 7 "Snowdrop".

Dalam sambutannya di gedung utama Gedung Biru pada Senin (3/1), Presiden Moon Jae In berkata, "Kita akan menghadapi pemilihan presiden yang akan menentukan masa depan negara. Aku berharap warga akan berpartisipasi secara aktif untuk membawa kita ke politik yang baik."

Bagi Presiden Moon Jae In, pidato tahun baru ini akan menjadi yang terakhir dari masa jabatannya. Pidato ini juga menarik perhatian karena menjadi pidato kepresidenan menjelang pemilihan presiden Korea Selatan.

Keputusan JTBC tidak menayangkan pidato tahun baru Presiden Moon Jae In ini langsung ramai mengundang kecaman publik. Apalagi sebelumnya "Snowdrop" juga menerima kritikan karena alurnya dianggap mempercantik imej NSA dan menghina gerakan demokratisasi.

"Apakah mereka gila?" tulis seorang netizen. "Bahkan jika beberapa orang melewatkan pidato Tahun Baru, tidak masuk akal jika mereka menggunakan waktu itu untuk menyiarkan ulang 'Snowdrop'? Aku hanya bisa merasa jijik," imbuh yang lain.

"Keluar dari negara kita, apakah perusahaan penyiaran ini berpikir bahwa memprioritaskan drama daripada pidato Tahun Baru presiden kita adalah hal yang benar untuk dilakukan?" tambah netizen lain.

"Mereka benar-benar berani melawan penonton bahkan setelah menjual negara kita dan meskipun jumlah orang yang menandatangani petisi sangat banyak. Sepertinya mereka mendapat dukungan yang kuat ya?" pungkas netizen lainnya.

Sementara itu, "Snowdrop" merupakan drama yang menceritakan kisah cinta antara Im Soo Ho (Jung Hae In), mata-mata Korea Utara yang menyamar menjadi mahasiswa dan wanita bernama Eun Young Ro (Jisoo BLACKPINK), mahasiswi jurusan Bahasa Inggris. Drama ini tayang di slot Sabtu-Minggu malam. Red dari wowkeren/Editor: MR