- Detail
- Ditulis oleh RG
- Dilihat: 3820
Jakarta – Informasi tentang program peralihan siaran TV analog ke TV digital atau ASO (analog switch off) belum secara penuh dan jelas sampai ke masyarakat. Hal ini menimbulkan kebingungan dan bahkan salah paham di tengah masyarakat tentang siaran digital. Sosialisasi secara masif soal ini harus dilakukan guna menepis kesalahpahaman tersebut.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Abdul Kharis Almasyari, di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPR dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Komisi Informasi Pusat, dan Dewan Pers, di Ruang Rapat Komisi I, Rabu (8/6/2022).
Kharis menceritakan, dalam satu kesempatan reses di daerah, ditemukan masyarakat yang belum mengerti dan paham soal pelaksanaan ASO. Masyarakat menganggap siaran TV digital sebagai program siaran berbayar bulanan. Hal ini menyebabkan mereka terbebani.
“Kami tidak khawatir dengan masyarakat yang akan menerima STB (set top box) karena akan mendapatkan penjelasan dari penyelenggara ataupun pemerintah. Kami khawatir dengan mereka yang tidak tentang proses ASO ini dan mereka khawatir akan bayar tiap bulan,” kata Kharis.
Untuk itu, Kharis meminta adanya upaya sosialisasi secara masif dari kementerian dan lembaga supaya pada saat penghentian total TV analog di 2 November 2022 berjalan dengan baik. “Jangan sampai ada salah persepsi soal ini. Saya meyakinkan mereka bahwa TV ini tidak berbayar,” tandasnya.
Dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi I DPR meminta Kemenkominfo untuk mengintensifkan sosialisasi migrasi ASO dan monitoring pendistribusian STB ke seluruh lapisan masyarakat yang berhak menerima sehingga pelaksanaan migrasi dapat berjalan dengan baik sesuai target yang telah ditentukan.
Dalam RDP tersebut, turut hadir Menteri Kominfo, Johnny G Plate, Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra, dan Ketua KI Pusat, Donny Yoegiantoro. ***/Editor: MR