Umum

Detail
Dilihat: 846

Depok - Batasan konten di media dengan platform digital memang masih sangat cair. Berbeda dengan media penyiaran yang punya batasan dan aturan yang jelas dan ketat, sebagai bentuk perlindungan publik di ranah frekuensi yang juga merupakan milik publik. Karena itu harus ada kesadaran pada masing-masing pelaku konten di media digital, untuk memikirkan dampak ublik yang dihasilkan. Ketika seorang kreator yang diakses banyak orang, maka prinsip kehati-hatian harus dikedepankan. Hal tersebut disampaikan Mimah Susanti selaku anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bidang kelembagaan, saat menjadi narasumber Digital Broadcast Culture: Ketika Siaran Menjadi Lifestyle, yang diselenggarakan oleh Program Studi Broadcasting Vokasi Universitas Indonesia, (27/11).

Mimah menjelaskan, sekalipun regulasi penyiaran saat ini belum menjangkau pengaturan konten di media digital, tetapi tanggung jawab etik dan moral di ruang publik tetap berlaku. “Saya melihat pembuat konten digital sebagai bagian dari ekosistem penyiaran yang lebih luas yang juga memerlukan pembaruan regulasi agar adil bagi semua pihak,” ujarnya. Jadi, meski belum tunduk pada aturan yang sama seperti televisi dan radio, para pembuat konten tetaplah harus menjaga standar dan etika penyiaran yang baik.

Pada kesempatan tersebut, Mimah mendapat pertanyaan tentang ketatnya regulasi konten yang dinilai mengekang kebebasan berekspresi dan berkreasi, utamanya generasi muda. Diterangkan oleh Mimah, prinsipnya aturan konten baik itu dari Undang-Undang Penyiaran atau pun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siarna (P3&SPS) memiliki tujuan perlindungan bagi anak, perempuan, dan masa depan generasi bangsa. 

“Regulasi dibuat agar ruang publik kita tetaplah aman!” tegasnya. Kita sudah punya banyak pengalaman bagaimana konten di media digital sarat dengan perundungan, eksploitasi, pelecehan, hoax hingga konten berbahaya. Harapannya dengan dibuat aturan konten ini, ruang publik kita di ranah digital dapat lebih bersih dan aman untuk semua golongan. Jadi sesungguhnya, aturan tersebut adalah pagar-pagar keselamatan agar kreativitas dan ekspresi tidak berujung pada maslaah hukum dan reputasi. 

Ditegaskan Mimah, KPI sangat menyadari bahwa dunia digital berkembang sangat cepat, bagaikan sekejap mata. Karenanya KPI perlu terus berdialog dengan anak muda, akademisi, kreator, dan industri untuk memastikan regulasi tetap relevan dan tidak mematikan inovasi. Hadir pula dalam kegiatan bersama mahasiswa ini, Ketua Departemen Sosial Humaniora Terapan, Vokasi UI, Budiman Mahmud Mustafa dan Kepala Program Studi Penyiaran Multimedia, Penny Meliaty Hutabarat.  

Detail
Dilihat: 2808

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menemukan adegan ciuman bibir seorang pria dan wanita dalam program siaran “Marimar” yang tayang di MDTV. Akibat adegan ini, KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif teguran tertulis. Surat teguran telah dilayangkan KPI Pusat ke MDTV, awal pekan lalu.

Dalam surat teguran itu diterangkan adegan ciuman bibir ditemukan tim pengawasan isi siaran KPI Pusat dalam tayangan “Marimar” tanggal 19 November 2025 pukul 10.49 WIB. Berdasarkan keputusan rapat pleno penjatuhan sanksi KPI Pusat, tayangan dengan klasifikasi R13+ ini dinyatakan melanggar 7 (tujuh) pasal di Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012. 

Terkait sanksi tersebut, Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso, menegaskan pentingnya lembaga penyiaran (MDTV) mengedepankan aspek kehati-hatian dan pemahaman aturan penyiaran sebelum penayangan. Upaya ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan pelanggaran pada aturan penyiaran

“MDTV harus memahami secara rinci aturan yang berlaku. Adegan ciuman bibir tidak boleh ada dalam tayangan apapun, terlebih ini dalam acara yang diberi klasifikasi R atau remaja. Dalam Standar Program Siaran (SPS) Pasal 18 huruf g, dijelaskan bahwa setiap program siaran yang memuat adegan seksual dilarang menampilkan adegan ciuman bibir,” katanya. 

Tulus menambahkan dalam Pasal 9 P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran) dijelaskan bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. “Pasal-pasal yang ada dalam P3SPS sudah jelas dan tegas menyebutkan perihal larangan ciuman bibir dan hal-hal yang mesti dihormati lembaga penyiaran,” jelas Tulus Santoso.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Aliyah mengatakan, setiap lembaga penyiaran memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat, sesuai dengan penggolongan program siaran. 

“Tayangan sinetron “Marimar” ini berklasifikasi R yang artinya isi siarannya harus sesuai dengan tingkat usia dan tingkat kedewasaan khalayaknya. Dalam SPS Pasal 37 ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari,” tutup Aliyah. ***

Detail
Dilihat: 546

 

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat resmi meluncurkan buku berjudul “Gelombang Perubahan KPI: Tentang Keberanian Berubah Demi Memperkuat Penyiaran Bangsa”. Buku ini ditulis oleh Muhammad Hasrul Hasan, Komisioner sekaligus Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat. Peluncuran buku dilakukan, Sabtu, (29/11/2025) di Kantor KPI Pusat, Jakarta. 

Muhammad Hasrul Hasan menjelaskan, buku ini lahir dari refleksi panjang perjalanan transformasi kelembagaan di tubuh KPI. Menurutnya, perubahan dari PS2P (Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran) menjadi PKSP bukan sekadar penyesuaian nomenklatur, tetapi representasi dari arah baru KPI dalam menghadapi dinamika penyiaran modern.

“Perubahan adalah keniscayaan. KPI harus bergerak mengikuti zaman, tapi tetap menjaga nilai publik. Transformasi ini bukan hanya soal struktur baru, tetapi meneguhkan kembali visi lembaga penyiaran publik yang lebih kuat, adaptif, dan relevan,” ujar Hasrul.

Hasrul menambahkan, buku ini bukan hanya dokumentasi perjalanan birokrasi, melainkan catatan perjuangan kolektif KPI dalam memperkuat ekosistem penyiaran nasional.

“Saya berharap buku ini menjadi rujukan bagi siapa pun yang ingin mengetahui dinamika pembaruan di KPI. Tapi yang lebih penting, menjadi pengingat bahwa keberanian berubah adalah kunci memperkuat lembaga yang mengemban amanat publik,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah menegaskan, transformasi lembaga menjadi keharusan di tengah perubahan teknologi dan dinamika penyiaran nasional. Ia menyebut buku Gelombang Perubahan sebagai refleksi keberanian KPI dalam menata ulang paradigma kerja, dari pola administratif menuju pengembangan kebijakan yang lebih berbasis riset dan kolaboratif. 

“Perubahan bukan sekadar pergantian nama, tetapi pergeseran cara pandang untuk memperkuat ekosistem penyiaran yang lebih relevan bagi publik,” ujarnya.

Ubaidillah juga memberi apresiasi khusus kepada Hasrul yang dinilai konsisten memperjuangkan lahirnya Bidang PKSP. Ia menyaksikan langsung bagaimana proses dialog, konsolidasi internal, hingga perjuangan penguatan anggaran dilakukan dengan dedikasi tinggi. “Apa yang dilakukan Hasrul dalam mendorong perubahan PS2P menjadi PKSP adalah wujud komitmen terhadap masa depan penyiaran Indonesia,” tegasnya. 

Dalam penyusunan buku setebal lebih dari seratus halaman ini, Hasrul tidak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh Andi Andrianto dan Junaedi yang bertindak sebagai editor. Keduanya memastikan naskah tersusun dengan baik, sistematis, dan mudah dipahami, baik oleh praktisi penyiaran maupun publik umum.

Buku “Gelombang Perubahan KPI” akan tersedia dalam bentuk e-book dan cetak. Versi digital akan dibagikan terlebih dahulu kepada mitra internal, sementara versi cetak segera menyusul distribusinya ke berbagai pemangku kepentingan penyiaran di seluruh Indonesia. (**)

 

Detail
Dilihat: 561

Jakarta - Indonesia perlu membuat sistem klasifikasi konten secara nasional atau National Content Classification System (NCCS) yang berlaku dalam penyiaran, bioskop atau pun media over the top (OTT). Keberadaan klasifikasi tunggal ini akan memberi perlakuan sama pada sebuah konten yang akan ditayangkan di masing-masing platform. Selama ini, jiks sebuah sinetron diberikan klasifikasi 17 pada Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) oleh Lembaga Sensor Film (LSF), akan berubah klasifikasinya di televisi menjadi R-13. Padahal, bisa jadi memang kontennya hanya layak dikonsumsi oleh orang dewasa yang menurut Undang-Undang Perfilman terhitung sejak usia 17 tahun. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Mohamad Reza, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Penyusunan Nilai Standar Prosedur dan Kriteria pada Perubahan Undang-Undang Perfilmam yang dilaksanakan LSF di Jakarta, (28/11). 

Menurut Ervan Ismail selaku anggota LSF, kegiatan ini merupakan usaha LSF mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan film, mengingat isi dari undang-undang tersebut sangat terkait dengan banyak diantaranya KPI. “Dalam pasal 47 Undang-Undang Penyiaran misalnya, dikatakan bahwa isi siaran di televisi harus melalui sensor lembaga yang  berwenang,” ujar Ervan. Karena itulah pertemuan sore hari itu, LSF juga meminta masukan dari Kementerian Komunikasi Digital dan KPI Pusat. 

Dalam penyampaian masukan, Reza mengatakan, keberadaan klasifikasi tunggal ini diharapkan menghilangkan dispute atau ketidakjelasan dalam  penentuan klasifikasi konten di berbagai platform media. Selain itu, tambah Reza, tidak boleh pengelola OTT membuat aturan klasifikasi sendiri yang menginduk pada negara asalnya Padahal mereka menjadikan Indonesia sebagai pasar produk-produk digitalnya. Reza berharap keadilan sensor lintas platform ini dapat diwujudkan melalui revisi undang-undang perfilman ke depan. 

 

 Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Sekretaris Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini. Tentang keberadaan platform over the top (OTT) di Indonesia, Mediodecci menjelaskan memang ada kewajiban bagi mereka untuk memiliki kantor perwakilan ketika sudah mencapai jumlah traffic tertentu. Hingga saat ini, OTT asing yang resmi terdaftar di Indonesia adalah Netflix yang juga memiliki narahubung untuk berurusan dengan pemerintah. Ketika ditanyakan oleh Ervan tentang kemungkinan menjatuhkan sanksi terkait konten Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) pada platform streaming, Mediodecci  menjawab mungkin saja.  

“Jika ada aduan tentang konten nudity, Komdigi dapat memanggil penyedian layanan, bahkan dapat berujung blokir secara keseluruhan,” ujarnya. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kewenangan Komdigi bukanlah melakukan penghapusan konten, tapi penutupan akses terhadap konten tersebut di Indonesia. Netflix sendiri mengakui, sebagai platform global, pihaknya melayani dunia yang memiliki beragam kultur. 

Lebih jauh, untuk mengelola aspirasi publik terhadap konten di media digital. Reza mengusulkan dibentuknya Gugus Tugas yang terdiri atas KPI, LSF dan Kemkomdigi. “Saat ini saja, layanan pengaduan konten di KPI dipenuhi reaksi publik atas konten digital,” ujarnya. Padahal, hingga saat ini kewenangan KPI belum sampai daya jangkaunya ke platform digital. 

Dari Kemkomdigi sendiri mengingatkan, karena adanya kekosongan regulasi, jangan sampai juga overregulated ketika bicara media digital. Mediodecci menyampaikan semua pihak dapat duduk bersama Komdigi untuk difasilitasi mengenai pemanggilan Penyedia Sistem Elektronik (PSE) asing, termasuk meminta klarifikasi atas temuan-temuan konten yang dianggap melanggar tatanan hukum yang ada di Indonesia.  (Foto: Evan/ KPI Pusat)

Detail
Dilihat: 2888

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingatkan kembali peran utama lembaga penyiaran (TV dan radio) dalam peristiwa bencana alam yang terjadi di Sumatera, beberapa hari terakhir. Peran ini dalam hal menjalankan fungsi jurnalistiknya secara benar, simpati dan sesuai aturan termasuk persoalan mitigasi kebencanaan. 

“Peran lembaga penyiaran, lokal maupun nasional, dalam situasi bencana seperti ini sangat vital. Masyarakat, baik yang terdampak langsung maupun yang tidak, sangat membutuhkan semua informasi terkait bencana tersebut secara utuh dan lengkap,” kata Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso, Jumat (28/11/2025).

Selain itu, lanjut Tulus, masyarakat juga membutuhkan informasi yang akurat. Keakuratan informasi ini dapat dipenuhi dan pertanggungjawabkan oleh lembaga penyiaran. 

“Jadi, lembaga penyiaran dapat memberikan laporannya secara langsung dari lokasi kejadian bencana. Kemudian, menginformasikan kondisi terkini wilayah yang terdampak, sekaligus menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan diperlukan oleh masyarakat setempat. Termasuk lokasi tempat mengungsi,” jelas Tulus.

Bahkan, lembaga penyiaran bisa digunakan sebagai media penggalang dukungan dan bantuan kemanusiaan. Melalui informasinya, disampaikan bagaimana cara menyalurkan bantuan, baik berupa donasi finansial maupun barang, serta mengoordinasikan kebutuhan tenaga relawan misalnya.

“Berbagai langkah menghadapi situasi darurat ini dapat dilakukan melalui media penyiaran karena memiliki jangkauan luas. Apalagi lembaga penyiaran juga diatur dengan regulasi yang ketat, dituntut untuk transparan, sehingga berbeda dengan ajakan-ajakan di media-media sosial yang sulit diverifikasi dan bisa berujung penipuan,” tambah Tulus.

Lebih lanjut, koordinator bidang pengawasan isi siaran ini juga mengingatkan lembaga penyiaran agar mengedepankan jurnalisme empati dalam peliputan bencana dan tidak menimbulkan trauma bagi masyarakat terdampak. 

“Kami minta aspek (empati) ini diperhatikan. Jangan mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber dalam peliputan bencana, tidak menampilkan gambar luka berat, tidak menampilkan gambar korban secara detail dengan close up,” tutup Tulus. ***

 

  1. KPI Jatuhkan Sanksi pada D’ACADEMY 7
  2. KPI Pusat Sosialisasikan Literasi Media di Sekolah Rakyat Tampusu
  3. Peta Jalan Penyiaran III: Pembaruan Regulasi Hal yang Mendesak
  4. FGD Peta Jalan Penyiaran Jilid II: Urgensi Pembaruan Regulasi dan Harmonisasi Kewenangan

Halaman 12 dari 731

Hak Cipta © 2026 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.
slot