Umum

Detail: Ditulis oleh IRA; Ditayangkan: 06 Jun 2023; Dilihat: 1462

Jakarta - Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers diminta bersinergi dalam rangka penataan informasi yang beredar di media, terutama menjelang pesta demokrasi di tahun 2024, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden secara langsung. Hal ini disampaikan TB Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPR dengan jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, termasuk juga KPI, Dewan Pers dan Komisi Informasi (KI) Pusat di Gedung Nusantara II, (5/6).

Menurut Sturman, secara informasi di media saat ini, khususnya di media sosial sudah sangat memprihatinkan. Dia berharap, kedua lembaga ini dapat berkolaborasi dalam program kerja yang terkait dengan pengawasan dan pemantauan konten menjelang Pemilu. Senada dengan Sturman, anggota Komisi I DPR lainnya Muzzammil Yusuf juga mengusulkan agar berkah digital dapat dinikmati masyarakat Indonesia pada Pemilu 2024 mendatang.

Mencermati program kerja baik dari Kemenkominfo, KPI dan juga Dewan Pers, Muzzammil menilai jika ketiga lembaga ini melakukan sinergi dalam melakukan penyuluhan pada publik dalam menepis informasi hoax yang beredar, harapannya Pemilu 2024 nanti akan memiliki kualitas yang lebih meningkat. Apalagi, tambah Muzzammil, jika kerja sama juga diluaskan dengan penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Mahkamah Konstitusi, transformasi digital yang digagas Kemenkominfo akan menunjukkan berkahnya pada Pemilu dan bukan malapetaka digital.

Dalam RDP tersebut, Ketua KPI Ubaidillah menyampaikan realisasi anggaran dari KPI di tahun 2022, termasuk juga rencana program KPI di tahun mendatang. Menurut Ubaidillah, dengan pagu anggaran yang ada saat ini, masih ada tiga program penting KPI yang belum dapat direalisasi. Tiga program tersebut adalah penguatan pengawasan siaran pemilu melalui penguatan partisipasi masyarakat dan pemantauan, pengawasan siaran digital dan penguatan diversity of content, serta penguatan kelembagaan KPI melalui adaptasi regulasi, kerja sama internasional, dan literasi dengan pemanfaatan teknologi.

Pada kesempatan tersebut TB Hasanuddin mempertanyakan kemampuan pemantauan dan pengawasan KPI dan KPI Daerah di seluruh Indonesia, jika anggaran yang diberikan pemerintah daerah untuk KPID sangat terbatas. Hal ini merujuk pada hasil kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke beberapa provinsi untuk menyerap informasi tentang kelembagaan KPID. “Di Jawa Timur misalnya, anggaran yang diterima hanya 1,5 miliar setahun untuk menjangkau pemantauan dan pengawasan di 29 kabupaten dan 9 kota, padahal sebelumnya KPID pernah menerima anggaran hingga 4,5 miliar setahun,” ungkap TB Hasanuddin.

Anggota Komisi I lainnya, Dave Laksono juga menyampaikan pertanyaan terhadap pengawasan konten oleh KPI, termasuk juga isu viral konten yang menampilkan laki-laki bergaya perempuan di salah satu televisi swasta yang mendapat kecaman banyak orang. Sementar itu, dari Christina Aryani, justru menanyakan kendali Kemenkominfo dalam menangani konten pornografi di media, terutama di internet dan juga over the top. Menurut Christina, meningkatkan kasus perkosaan anak yang juga dilakukan anak ternyata dipicu oleh paparan pornografi dari media.

Menjawab pertanyaan dari anggota dewan ini, Ubaidillah menyampaikan adanya dispute regulasi antara undang-undang penyiaran dan undang-undang otonomi daerah. “Dalam undang-undang penyiaran disebutkan penganggaran KPI Pusat oleh APBN dan penganggaran KPID oleh APBD,” ujarnya. Namun pada undang-undang otonomi daerah justru menyebut bahwa urusan penyiaran bukanlah kewenangan pemerintah daerah, yang berkonsekuensi dihapuskannya anggaran untuk KPID. “Yang terjadi saat ini, setiap tahun KPI Pusat bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyurati seluruh pemerintah daerah agar memberikan anggaran hibah untuk KPID,” terangnya.

Adapun untuk isu yang viral terkait konten yang ditengarai bermuatan laki-laki bergaya perempuan di televisi, Ubaidillah mengungkap, pihaknya akan memanggil televisi yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. “Jika ditemui memang terdapat pelanggaran, tentu KPI akan segera menjatuhkan sanksi,”tegasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari yang menjadi pimpinan dalam RDP kali ini turut memberi penjelasan pada anggota dewan lainnya. Menurut Abdul Kharis, isu tata hubungan antara KPI Pusat dan KPID berikut konsekuensi pengangggaran, akan dibahas dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran. Termasuk juga penguatan kewenangan KPI dalam mengawasi media di luar teresterial seperti Netflix dan sejenisnya.

Menjawab pertanyaan soal konten pornografi dan LGBT di internet, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengungkap kebijakan masing-masing platform media sosial terhadap konten porno. Menurutnya, hampir seluruh platform media sosial memiliki perangkat untuk mencegah munculnya konten porno. Misalnya di mesin pencari Google, ujarnya, pencarian konten porno sudah tidak memungkinkan. Yang masih belum dapat dikendalikan adalah pertukaran konten antar pribadi. Samuel juga menyampaikan, dalam pembahasan revisi undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) masih memungkinkan untuk ditambahkan pasal tentang perlindungan anak.

Detail: Ditulis oleh IRA; Ditayangkan: 05 Jun 2023; Dilihat: 1654

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diminta memberi sanksi tegas pada lembaga penyiaran penyelenggara multipleksing yang belum memenuhi komitmen atas pengadaan set top box untuk masyarakat, sebagai konsekuensi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPR RI dengan Kemenkominfo yang juga menghadirkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), di Gedung Nusantara II DPR RI, (5/6).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, terungkap bahwa set top box yang terdistribusi kepada masyarakat baru mencapai lima persen dari target empat juta penduduk. Sturman Panjaitan dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, dirinya khawatir hingga akhir 2024 pun, target yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat terpenuhi. “Perlu ada tindakan agar operator swasta segera merealisasikan anggarannya, untuk set top box,” ujar Sturman.

Menanggapi masalah STB, Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad Reza berpendapat, minimal Kemenkominfo melalui PLT Menteri, secara tegas meminta semua penyelenggara multiplexer untuk menunaikan komitmen perjanjian terkait STB. Keberadaan STB sendiri akan membantu masyarakat mengakses informasi melalui televisi yang sudah bersiaran digital. Jika penyaluran STB gratis kepada masyarakat tidak mampu ini mandek, akan berimplikasi pada agenda pelaksanaan ASO di sejumlah wilayah. Menurut Reza, yang namanya komitmen, harus diselesaikan sejak jauh hari. Mengingat hak publik untuk mendapat informasi tidak boleh dikesampingkan sekalipun siaran televisi analog dihentikan.

Pada kesempatan tersebut, Kemenkominfo menegaskan akan terus mengejar ketersediaan STB di tengah masyarakat. PLT Menteri Kominfo Mahfud MD, di hadapan Komisi I DPR RI juga berjanji dalam waktu dekat akan mengungkap secara detil tentang kewajiban yang harus ditanggung para penyelenggara multiplekser terkait STB, termasuk tenggat waktu yang harus dipenuhi.

Detail: Ditulis oleh Super User; Ditayangkan: 31 Mei 2023; Dilihat: 1524

Jakarta -- Perlindungan terhadap hak anak dan perempuan harus disuarakan melalui berbagai media. Tersebarnya pesan tersebut harus mampu menyentuh akar rumput. Hal ini semestinya menjadi perhatian serius mengingat banyaknya regulasi mengenai anak dan perempuan. Namun faktanya justru masih terdapat banyak pekerjaan rumah menyangkut persoalan itu.

Pandangan itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, saat ditemui dalam audiensi bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Dalam audiensi tersebut hadir Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, Mohammad Reza (Wakil Ketua), I Made Sunarsa (Koordinator Bidang Kelembagaan), Evri Rizqi Monarshi dan Mimah Susanti (Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan).

Saat menyampaikan pengantarnya, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menyatakan bahwa pernyiaran menjadi aspek strategis yang dapat menyebarkan pesan perlindungan anak dan perempuan. Sehingga KPI dan KemenPPPA secara ideal mampu melahirkan terobosan terkait pesan tersebut.

“KPI sangat fokus pada anak dan perempuan, maka kami memerlukan juga support dari Kementerian PPPA dengan berbagai program yang bisa dikerjasamakan,” ujar Ubaidillah.

Kerja sama lintas instansi sebagai bentuk kebijakan KPI dalam melaksanakan kinerja salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan KemenPPPA. Anggota KPI Pusat sekaligus Koordinator Bidang Kelembagaan, I Made Sunarsa, menyampaikan pentingnya relasi antarlembaga dalam isu-isu terkait.

“Meskipun kami memiliki kewenangan mengawasi dan menyanksi program siaran, namun perlu diingat kami memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan berbagai elemen untuk mewujudkan visi misi yang baik, seperti isu perlindungan anak dan perempuan. Kami akan support segala bentuk perlindungan terhadap anak dan perempuan melalui jalur penyiaran,” ujar Made.

Salah satu wujud penyebaran pesan perlindungan anak dan perempuan adalah dengan kegiatan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) yang menjadi ikon kegiatan KPI untuk menjangkau masyarakat secara langsung. GLSP adalah wujud tanggung jawab moril KPI untuk memastikan siaran sehat dan masyarakat semakin cerdas.

“Sebagai wujud tanggungjawab terhadap masyarakat, kami akan menumbuhkan kelompok kritis masyarakat dengan GLSP. Kami perlu menyentuh langsung masyarakat supaya memahami secara langsung kondisi yang ada,” tambah Anggota KPI Pusat, Evri Rizqi Monarshi.

Reza selaku Wakil Ketua KPI Pusat menambahkan perlunya menjangkau lembaga penyiaran di daerah dalam kampanye perlindungan anak dan perempuan. Tantangannya lembaga penyiaran di daerah memiliki perbedaan kemampuan di masing-masing daerah. Selain itu, kemampuan akses tiap masyarakat berbeda. Maka program anak juga mengalami tantangan dalam pembuatannya.

“Program anak bukan hanya sekedar film kartun, program ramah anak harus mampu menempatkan anak sesuai dengan porsinya,” ujar Reza.

Anggota KPI Pusat lain, Mimah Susanti, menegaskan bahwa pesan perlindungan anak dan perempuan tidak bisa dipisahkan dari tugas fungsi KPI. Dengan kegiatan yang dirasa perlu lebih digiatkan, harapannya pesan perlindungan anak dan perempuan mampu dirasakan dampaknya secara menyeluruh.

“Jadi program literasi harapannya mampu menjangkau desa hingga mengepung kota dan mampu menggema di seluruh wilayah,” tutup Santi. Abidatu Lintang/Foto: Agung R

Detail: Ditulis oleh Super User; Ditayangkan: 02 Jun 2023; Dilihat: 2849

Bogor – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyelenggarkan Forum Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) terkait Penyusunan Buku Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di Bogor, Rabu (31/5/2023). Pembuatan buku pedoman ini dalam upaya menciptakan penyiaran Pemilu yang adil, berimbang dan proporsional di lembaga penyiaran.

Saat membuka forum, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah mengatakan, sebagai regulator penyiaran ruang lingkup kerja KPI begitu luas dan strategis. Menjelang Pemilu 2024, lanjutnya, bahasan untuk menciptakan proses Pemilu yang bermartabat terus dikuatkan yang salah satunya melalui pembuatan buku pedoman pengawasan penyiaran Pemilu.

Regulasi penyiaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur tentang media penyiaran yang menggunakan frekuensi terbatas milik publik. Berkaca pengalaman Pemilu sebelumnya, Ubaidillah menilai, ada kecenderungan melonjaknya hal-hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini menyangkut persoalan keberimbangan isi konten di lembaga penyiaran, durasi siaran, spot iklan hingga status kepemilikikan lembaga penyiaran.

“KPI sebagai representasi publik di bidang penyiaran, memiliki peran dan posisi strategis dalam menata sistem penyiaran nasional yang demokratis dan bermanfaat bagi publik. Satu diantara tugas dan kewajiban KPI yang penting dan diatur dalam Undang-Undang Penyiaran adalah menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia,” kata Ubaidillah dalam forum tersebut.

Di tempat yang sama, Anggota KPI Pusat sekaligus Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran, Tulus Santoso, mengatakan visi dan misi KPI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Pers mengenai penyelenggaraan Pemilu tidak berbeda alias sama. Hanya saja, lanjutnya, fenomena dan fakta pengawasan Pemilu membutuhkan diskursus yang mendetail.

Oleh karena itu, fokus KPI menghadapi ajang Pemilu mendatang adalah menyiapkan pedoman pengawasannya atau panduan teknis penyiaran Pemilu 2024. Menurut Tulus, hal ini sangat penting dan mendesak. “Terkait kepemiluan KPI, KPU, Bawaslu dan Dewan Pers memiliki konteks yang sama, namun secara spesifik tentu ada perbedaannya,” ujarnya.

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI, tambah Tulus, sudah menjadi dasar yang kuat dalam menegakan regulasi penyiaran secara umum. Namun khusus Pemilu, KPI akan menyiapkan materi yang nantinya akan menyisir hal-hal terkait kepemiluan.

“Musim pemilu sangat kompleks. Harapan kita semua dengan terbitnya buku pedoman ini, KPI Pusat, KPID dan lembaga penyiaran di daerah, bisa memberikan imbauan dari aspek keberimbangan, netralitas, keadilan dalam pelaksanaan Pemilu,” katanya.

Sebagai informasi, kegiatan ini untuk menindaklanjuti Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantau Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang telah di sepakati pada Hari Pers Nasional 2023 di Medan beberapa waktu lalu. Kegiatan ini juga dihadiri Anggota KPI Pusat sekaligus Koordinator bidang Kelembagaan, I Made Sunarsa, Anggota KPI Pusat Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P), Muhammad Hasrul Hasan dan Anggota Anggota KPI Pusat Anggota KPI Pusat, Aliyah. Syahrullah

Detail: Ditulis oleh Super User; Ditayangkan: 30 Mei 2023; Dilihat: 2910

Bengkulu - Ketua KPI Pusat Ubaidillah melakukan sejumlah kegiatan di Bengkulu, salah satunya silaturahim dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Dalam kunjunganya, Ubaidillah didampingi Ketua dan Jajaran KPI Daerah Bengkulu, diterima hangat di Rumah Dinas Gubernur Provinsi Bengkulu, Senin (29/5/2023) kemarin.

Dalam silaturahim yang berlangsung hampir 1 jam, Ubaidillah menyampaikan ada ragam program KPI yang berpotensi bisa dikerjasamakan dengan daerah, seperti Anugerah KPI, Literasi Media, Sekolah P3SPS dan lainnya yang dapat diagendakan secara kolaboratif, termasuk penguatan konten lokal.

“Tadi kami diskusi mengenai banyak hal yang terkait dengan penyiaran. Bisa juga dilakukan kerjasama dan dilaksanakan secara kolaboratif,” terangnya.

Ketua KPI Pusat juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur karena memberikan dukungan kepada KPI Daerah Bengkulu. Utamanya, dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi penyiaran.

Sementara itu, Rohidin Mersyah meminta agar konten lokal di perkuat di layar kaca anak jaringan. Rohidin menyebut bahwa Bengkulu mempunyai banyak ragam budaya, UMKM, dan kearifan lokal yang dapat dipromosikan sebagai penguatan konten lokal dalam tayangan televisi dan siaran radio. Bahkan, Pemprov Bengkulu sudah memproduksi konten yang berkenaan dengan kekayaan budaya Bengkulu.

“Lembaga Penyiaran juga dapat kerja sama dengan Pemprov mengenai konten lokal Bengkulu,” tuturnya.

Ubaidillah juga menyampaikan, Lembaga Penyiaran harus mengedepankan aspek proporsionalitas, netralitas dan tidak berpihak menjelang Pemilu 2024. “Lembaga Penyiaran harus mematuhi aturan terkait siaran kepemiluan. KPI Pusat dan Daerah akan mengawasinya,” ujarnya dalam giat Literasi Media yang digelar KPI Daerah Bengkulu di Polresta Kota Bengkulu, Selasa (30/5/2023).

Ubaidillah mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu, utamanya mengenai konten siaran di program Televisi dan Radio.

“Ini menjadi tugas bersama, sinergi antar stakeholder akan memudahkan penguatan pengawasan,” pungkasnya.

Selain melakukan silaturahim dengan Gubernur, Ubaidillah juga melakukan kunjungan ke TVRI Bengkulu dan koordinasi dengan KPI Daerah Bengkulu sebagai rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu. Memet