Umum

Detail

Ditayangkan: 25 Februari 2014

Dilihat: 10383

Dalam pengawasan pemilu 2014, KPI Pusat, Bawaslu, dan KPU tergabung dalam gugus tugas sesuai dengan wewenang masing-masing lembaga. Dalam konteks pengawasan pemilu, KPI berwenang dalam pengawasan isi siaran lembaga penyiaran.

Selain mengapresiasi keputusan KPI tentang penghentian sementara program siaran “Indonesia Cerdas” di Global TV dan “Kuis Kebangsaan” di RCTI, Pengajar Komunikasi Politik Universitas Indonesia Ari Junaedi juga melihat kinerja maksimal gugus tugas itu bisa langsung bergerak sesuai dengan wewenangnya.

“Mestinya setelah KPI mengeluarkan sanksi penghentian sementara dua acara itu, Bawaslu juga bisa langsung bergerak. KPI terkait dengan lembaga penyiarannya, kemudian Bawaslu pada partai politiknya langsung,” Ari kepada Media Center KPI melalui telepon selulernya pada Senin, 24 Februari 2014.

Ari berharap, setiap keputusan salah satu gugus tugas pemilu itu bisa saling mendukung dalam setiap yang diambil oleh tiap lembaga. “Ini agar lembaga negara independen semakin kuat untuk membela kepentingan publik,” ujar Ari lebih lanjut.

Jika sudah saling mendukung satu sama lain, Ari menegaskan, hal-hal yang diawasi terkait pemilu akan ditaati oleh peserta pemilu dan tidak diabaikan. Selain itu, menurut Ari, masing-masing lembaga akan semakin kuat dan semakin berwibawa di hadapan lembaga atau peserta pemilu yang diawasi.

“Kalau sudah saling mendukung dan tegas, KPI bisa lanjut dengan program acara di lembaga penyiaran lain yang dianggap melanggar tentang kampanye dan penyiaran. Demikian juga Bawaslu bisa langsung melaporkan partai yang bersangkutan sebagai tindak pidana pemilu dan segera diadili,” terang Ari.

Sebagai informasi, pada Jumat, 21 Februari 2013, KPI Pusat menjatuhkan sanksi administrasi penghentian sementara untuk program siaran “Indonesia Cerdas” di Global TV dan “Kuis Kebangsaan” di RCTI. Penghentian itu berlaku sejak 21 Februari 2013 hingga dilakukannya perubahan atas materi dua program siaran tersebut.

Dalam sidang khusus penjatuhan sanksi di kantor KPI Pusat pada Jumat pekan lalu, Ketua KPI Pusat Judhariksawan mengatakan, keputusan itu didasarkan pada pengaduan masyarakat, pemantauan, dan hasil analisis yang menemukan adanya pelanggaran atas Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS), P3 Pasal 11 dan SPS Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 71 ayat (3). Sebelum penjatuhan sanksi penghentian sementara, menurut Judha, KPI telah mengirimkan dua kali surat teguran tertulis pada RCTI dan Global TV. Namun tidak ada perubahan materi siaran seperti yang diminta oleh KPI

Detail

Ditayangkan: 24 Februari 2014

Dilihat: 7163

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan memanggil TV One dan Metro TV untuk memberikan klarifikasi atas siaran kegiatan partai politik yang diduga blocking time. Hal tersebut disampaikan Fajar Arifianto Isnugroho, Komisioner KPI Pusat usai rapat pleno KPI (24/2).

Dari hasil pemantauan KPI Pusat didapati TV One melakukan siaran tunda kegiatan PDI Perjuangan di Banyumas, Jawa Tengah, selama satu jam. Sedangkan Metro TV didapati menyiarkan liputan khusus apel siaga Partai Nasdem selama 2,5 jam. Menurut Fajar, rapat pleno KPI melihat ada dugaan pelanggaran Standar Program Siaran (SPS) pasal 11 ayat 2 tentang pemanfaatan lembaga penyiaran oleh pemiliknya.

Selain itu, menurut Fajar, dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran di pasal 46 (10) menyebutkan waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapapun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan. Merujuk aturan dalam undang-undang penyiaran ini, ujar Fajar, KPI merasa perlu melakukan klarifikasi pada kedua lembaga penyiaran tersebut tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran.

“Surat klarifikasi akan segera dikirimkan dan pemanggilan dilakukan pada Rabu 26 Februari 2014”, ujar Fajar. KPI berharap, dari undangan yang ditujukan pada jajaran direksi kedua LP tersebut, dapat diperoleh keterangan lebih lanjut tentang dugaan pelanggaran ini.

Detail

Ditayangkan: 24 Februari 2014

Dilihat: 5587

Sejumlah Komisioner KPI Pusat dalam sidang khusus penjatuhan sanksi program acara.

Jakarta-Pengajar Komunikasi Politik Universitas Indonesia Ari Junaedi mengapresiasi keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang menjatuhkan sanksi administrasi penghentian sementara untuk program siaran “Indonesia Cerdas” di Global TV dan “Kuis Kebangsaan” di RCTI pada Jumat, 21 Februari 2014. Menurut Ari, keputusan itu sudah tepat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

“Saya dukung keputusan itu, mesti terhitung terlambat. Dengan keputusan itu, KPI sudah menunjukkan taringnya ke publik yang selama ini diragukan banyak kalangan,” kata Ari kepada Media Center KPI melalui telepon selulernya pada Senin, 24 Februari 2014. Ari juga memberikan alasan kenapa mendukung keputusan yang dikeluarkan oleh KPI Pusat itu. 

Ari mengaku rutin menonton dan mengamati kedua program acara itu. Dari analisanya, kedua kuis itu jelas-jelas melakukan kampanye sebelum waktunya. Salah satu indikasinya kedua acara itu seperti kampanye adalah, acara kuis itu disetting yang jawabannya mengarahkan menonjolkan pada tokoh tertentu. Kemudian kata kunci untuk penelpon kuis yang diharuskan menyebutkan kata kunci, bersih, peduli, tegas. 

“Itu jelas kampanye, dalam acara Kuis Kebangsaan yang tampil Wiranto dan Hari Tanoesoedibjo yang sudah jelas-jelas mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Hanura. Kemudian kata kunci kuisnya adalah slogan dari kedua tokoh itu. Ditinjau dari sisi manapun itu jelas kampanye. Dari segi undang-undang kampanye juga sudah memenuhi syarat itu, ada visi dan misi di dalamnya,” ujar Ari.

Namun, usai sanksi administrasi dilayangkan oleh KPI kepada dua lembaga penyiaran, Ari masih memantau dan melihat kedua acara itu masih ditayangkan, dengan konsep yang berbeda. “Setelah sanksi dari KPI keluar, saya menonton acara ‘Kuis Kebangsaan’ saya melihat ada perubahan konsep. Tapi yang tampil dalam acara itu adalah calon legislatif dari Partai Hanura. Mereka mencoba mengakali sanksi yang diberikan KPI, itu artinya mereka mengabaikan sanksi dan melawan KPI yang sudah jelas adalah regulator penyiaran yang diamanahi undang-undang,” ungkap Ari lebih lanjut.

Menurut Ari, adanya perubahan model siaran dalam “Kuis Kebangsaan”, menunjukkan media penyiaran terkait susah dan tidak mau diatur oleh lembaga negara yang mengurusi regulator penyiaran. Padahal menurut Ari, frekuensi siaran yang digunakan lembaga penyiaran adalah sumber daya yang jumlahnya terbatas dan milik publik. Dalam konteks penggunaannya, lembaga penyiaran diamanahi dalam pengelolaan frekuensi tersebut.

Dalam kondisi yang demikian, menurut Ari, semua teguran dan sanksi yang dikeluarkan KPI seperti angin lalu. “Jika sudah seperti itu kondisinya, ke depan publik harus pikirkan KPI semestinya diberi wewenang lebih dalam hal perizinan dan pencabutan izin, biar seperti KPK, agar KPI bisa didengar dan ditaati oleh lembaga penyiaran,” terang Ari.

Meski begitu, Ari menuturkan, hal itu bisa terlaksana dengan menunggu revisi Undang-undang Penyiaran yang saat masih dalam tahap pembahasan di DPR. Selain itu, Ari juga meminta, agar KPI dalam setiap aktivitasnya mengajak publik turut serta, karena KPI adalah bentuk representasi publik.

“Kita harus berpikir ulang akan masa depan bangsa ini. Penyiaran itu memiliki peran penting dalam menentukan peradaban kita berbangsa. Efek dari penyiaran itu sangat besar pengaruhnya akan budaya, bahasa, istiadat, hingga perilaku masyarakat. Makanya ke depan KPI harus imun dari kepentingan politik, karena dia sudah memegang hal yang terkait dengan hajat hidup orang banyak,” papar Ari.

Detail

Ditayangkan: 24 Februari 2014

Dilihat: 7789

Jakarta-Independensi sebuah lembaga diukur dari kebijakan yang dikeluarkan. Hal itu dikemukakan  Direktur Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) Amir Effendi Siregar. Amir mengatakan hal terkait keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang menjatuhkan sanksi administrasi penghentian sementara untuk program siaran “Indonesia Cerdas” di Global TV dan “Kuis Kebangsaan” di RCTI.

Menurut Amir, keputusan KPI dinilai sudah tepat dan mengapresiasi keputusan itu. Dalam hal putusan penghentian kedua acara kuis itu, menurut Amir, KPI memiliki otoritas sebagai regulator seperti yang diamanahkan dalam undang-undang. “Keputusan itu bagus. Saya harus apresiasi KPI dalam hal ini. Saya mengikuti siaran kedua kuis itu dan memang seharusnya dihentikan sampai mereka memperbaiki konten siarannya,” kata Amir ke Media Center KPI melalui sambungan telepon pada Jumat, 21 Februari 2014.

Selain mengapresiasi, Amir juga memberikan masukan kepada KPI dalam hal pengawasan penyiaran Indonesia. Pria yang juga dikenal sebagai pengamat penyiran itu mencontohkan, agar KPI tidak terjebak dengan kekakuan hukum dalam menafsirkan kontens isi siaran. “Bebagai konten siaran tidak bisa hanya ditafsirkan atau ditelaah hanya dengan kekakuan hukum semata. KPI bisa menggunakan ketentuan lainnya, misal ketentuan sosial, psikologi, atau ketentuan dari berbagai aspek lainnya yang juga harus diperhatikan,” ujar Amir lebih lanjut.

Hal senada juga dikemukakan Gun Gun Heryanto yang juga Dosen Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Menurut Gun Gun keputusan KPI terhadap dua kuis sudah tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan Gun Gun menilai interpretasi semacam itu yang dibutuhkan dalam menghukum lembaga siaran yang memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan pemilik dan golongannya.

“Putusan KPI ini saya apresiasi. Kedua acara kuis itu memang harus diingatkan, meskipun makna kampanye politik di dunia penyiaran masih bersifat abu-abu. Tapi kenyataannya publik terganggu dan KPI melakukan teguran hingga penghentian sementara,” kata Gun Gun kepada Media Center KPI Pusat pada Jumat, 21 Februari 2014.

Lebih lanjut Gun Gun menjelaskan, saat ini ekspektasi publik terhadap KPI sangat besar untuk pengawasan penyiaran, terlebih menjelang pemilu 2014. “Memang sebagai regulator , KPI harus pandai-pandai menginterpretasi akan konten isi siaran. Tapi tetap ranah KPI pada lembaga penyirannya, bukan pada partai politiknya,” papar Gun Gun.

Pada Jumat, 21 Februari 2013, KPI Pusat menjatuhkan sanksi administrasi penghentian sementara untuk program siaran “Indonesia Cerdas” di Global TV dan “Kuis Kebangsaan” di RCTI. Penghentian itu berlaku sejak 21 Februari 2013 hingga dilakukannya perubahan atas materi dua program siaran tersebut.

Dalam sidang khusus penjatuhan sanksi di kantor KPI Pusat pada Jumat pekan lalu, Ketua KPI Pusat Judhariksawan mengatakan, keputusan itu didasarkan pada pengaduan masyarakat, pemantauan, dan hasil analisis yang menemukan adanya pelanggaran atas Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS), P3 Pasal 11 dan SPS Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 71 ayat (3). Sebelum penjatuhan sanksi penghentian sementara, menurut Judha, KPI telah mengirimkan dua kali surat teguran tertulis pada RCTI dan Global TV. Namun tidak ada perubahan materi siaran seperti yang diminta KPI.