Umum

Detail

Ditayangkan: 19 Maret 2013

Dilihat: 22254

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menilai tayangan iklan “Bask” tidak memperhatikan peraturan tentang siaran iklan, pembatasan muatan seksual, ketentuan tentang perlindungan kepada anak dan remaja, serta norma kesopanan. Penilaian tersebut atas dasar tugas dan kewajiban KPI yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pengaduan masyarakat, pemantauan, dan hasil analisis pada siaran iklan “Bask” yang ditayangkan oleh sejumlah stasiun televisi.
 
Pada siaran iklan tersebut, kamera menyorot tubuh bagian paha salah satu talent wanita yang sedang beradegan duduk secara close up. Demikian dijelaskan dalam surat peringatan KPI Pusat yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, Selasa, 19 Maret 2013.
 
Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat, Nina Mutmainnah menyatakan keputuan memberi peringatan tertulis bertujuan agar semua TV segera melakukan evaluasi internal dengan cara melakukan editing pada adegan dalam siaran iklan sebagaimana yang dimaksud di atas, bila stasiun televisi telah menayangkan iklan tersebut. ”Bagi stasiun televisi yang tidak atau belum menayangkan siaran iklan tersebut, surat peringatan ini bertujuan sebagai informasi bila suatu saat hendak menayangkan iklan tersebut,” katanya.

Pihaknya meminta kepada semua TV agar menjadikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran, termasuk iklan, dan diharapkan terdapat perbaikan pada program siaran yang sesuai dengan ketentuan P3 dan SPS sehingga program siaran bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

“Kami akan melakukan pemantauan atas penayangan iklan tersebut. Bila ditemukan adanya pelanggaran terhadap P3 dan SPS, kami akan memberikan sanksi administratif,” tegas Nina. Red

Detail

Ditayangkan: 16 Maret 2013

Dilihat: 36564

Jakarta - Menjaga kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) oleh Anggota KPI adalah tugas mulia membentengi moral bangsa dari kehancuran. Karena itu, sebagai Anggota KPI amanah yang diemban harus dijaga dengan benar. Demikian disampaikan Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, pada saat penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornis) KPI di Hotel Grand Mercure, Hayam Wuruk Jakarta, Jumat Malam, 15 Maret 2013.

Karena itu, kata Riyanto, sebaiknya setiap Anggota KPI tidak mementingkan dan menghindari kelompok tertentu dan lebih mengutamakan kepentingan bangsa sesuai dengan amanah UU Penyiaran. “Saya mengajak teman-teman dan mohon ini disosialisasikan kepada semua lembaga dan masyarakat. Bahwa menjaga kewenangan adalah tugas mulia. Tugas ini sangat mulia untuk menjaga moral bangsa. Hindari kelmpok tertentu dan mengutamakan kepentingan bangsa,” pintanya di depan perwakilan seluruh KPID.

Sementara itu, sebelum penutupan acara tersebut, disampaikan hasil rekomendasi dari tiga bidang KPI yaitu Kelembagaan, Isi Siaran dan Infrastruktur Penyiaran dan Perizinan. Hasil setiap bidang dibacakan perwakilan masing-masing bidang tersebut. Adapun hasil rekomendasi ketiga tersebut yakni:

Untuk bidang Kelembagaan ada tiga yakni merekomendasikan standarisasi program KPID tujuannya untuk memudahkan penilaian kinerja KPID yang berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban KPI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyiaran. Upaya ini juga untuk memudahkan standarisasi penganggaran KPID seluruh Indonesia. Kemudian, merekomendasikan standarisasi logo KPI. Ini untuk membakukan lambang negara Indonesia (burung garuda) sesuai aturan yang berlaku, dengan ditambahkan tulisan “Komisi Penyiaran Indonesia” dibawahnya, berwarna emas dengan proporsi tulisan “Komisi Penyiaran Indonesia” –nya lebih kecil dibanding Lambang NKRI. Ketiga, merekomendasikan soal siaran politik.

Bidang Isi Siaran, menghasilkan rekomendasi mengenai pembentukan Tim oleh KPI Pusat mengenai pengaturan penyiaran LPB. Rekomendasi kedua yakni terkait koordinasi antara KPID dan KPI Pusat mengenai penjatuhan sanksi. Selain itu, direkomendasikan kepada bidang Infrastruktur Penyiaran dan Perizinan untuk membuat keputusan tentang keberadaan konten provider pada lembaga penyiaran.

Adapun dari bidang Infrastruktur Penyiaran dan Perizinan menghasilkan sejumlah rekomendasi antara lain mengenai Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), Sistem Siaran Jaringan (SSJ), Proses EDP, Proses Perizinan dalam EUCS, Proses penetapan dan pemberian IPP, Pra FRB, FRB dan blue print penyiaran digital Indonesia. Red

Detail

Ditayangkan: 18 Maret 2013

Dilihat: 9479

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menertibkan iklan telekomunikasi yang terindikasi praktik usaha kurang sehat di antara penyelenggara telekomunikasi terutama yang berpotensi merugikan masyarakat.

"Ini dilakukan karena kami sering menerima keluhan, seperti dari YLKI yang meneruskan cukup banyaknya pengaduan masyarakat tentang dugaan adanya iklan produk dan layanan telekomunikasi," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S Dewa Broto di Jakarta, Senin, 18 Maret 2013.

Melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo berkoordinasi dengan BRTI, YLKI, BNPK, Kementerian Sosial, serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), kata Gatot, telah dilakukan rapat evaluasi berulang kali dengan topik mengenai iklan telekomunikasi.

"Rapat menyepakati diperlukannya pengaturan dalam bentuk surat edaran (SE) terhadap penyelenggaraan iklan telekomunikasi," kata Gatot ditulis beritasatu.
SE ini didasarkan pada sejumlah UU yang ada, yakni UU tentang Undian; UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; UU tentang Perlindungan Konsumen; UU tentang Telekomunikasi; UU tentang Penyiaran; serta UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SE tentang Iklan Telekomunikasi ini telah ditandatangani oleh Menkominfo Tifatul Sembiring pada 21 Februari 2013 yang ditujukan kepada seluruh direktur utama Penyelenggara Telekomunikasi.

"SE ini secara umum dilatarbelakangi dalam rangka terciptanya persaingan usaha yang sehat di antara penyelenggara telekomunikasi serta perlindungan terhadap konsumen. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi," katanya.

Menurut dia, meskipun UU Telekomunikasi sudah menyiratkan bagi para penyelenggara telekomunikasi untuk tidak melakukan kegiatan komersial yang tidak sehat, dalam kenyataannya masih ditemukan praktik usaha yang kurang sehat dalam memperluas pangsa pasar dengan menawarkan tarif yang tidak wajar, gratis sms maupun internet, bahkan pemberian kartu perdana gratis, serta undian berhadiah lainnya.

Gatot menyadari, seiring ketatnya persaingan usaha, maka antarpenyelenggara telekomunikasi berusaha meningkatkan kegiatan promosi produk dan layanan telekomunikasi, dan iklan menjadi salah satu pilihan paling efektif untuk memenangkan persaingan usaha yang disebarluaskan melalui berbagai media massa.

Namun ia menilai dengan ketatnya persaingan usaha melalui media iklan saat ini cenderung dapat merugikan masyarakat sebagai calon konsumen karena informasi yang sampai kepada masyarakat selain belum sepenuhnya memenuhi kriteria objektif, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan, kadang juga mengorbankan kualitas layanannya.

"SE ini sebagai imbauan kepada setiap penyelenggara telekomunikasi dalam mempromosikan dan mengiklankan produk dan layanannya agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Ruang lingkup SE ini meliputi iklan produk telekomunikasi yang di dalamnya disertakan layanan telekomunikasi (bundling) atau diberi bonus layanan telekomunikasi seperti kartu perdana seluler; modem internet; telepon seluler; dan/atau produk telekomunikasi lainnya. Selain itu iklan layanan telekomunikasi yang meliputi informasi tentang tarif, pulsa, dan kualitas layanan jasa: SMS; MMS; internet; layanan data; voice; dan/atau layanan jasa lainnya terkait dengan telekomunikasi.

SE juga mengatur tentang media iklan yang dipergunakan.

"Beberapa hal penting lain yang diatur dalam SE ini di antaranya dalam mengiklankan produk dan layanannya, penyelenggara telekomunikasi wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan materi iklan telekomunikasi dilarang mencantumkan kata gratis atau kata lainnya yang bermakna sama bila ternyata konsumen harus membayar biaya lain, sebagaimana diatur dalam Etika Pariwara Indonesia," katanya.

Beberapa aturan lain juga terdapat dalam SE tersebut meski Gatot menegaskan SE sama sekali tidak menghalangi para penyelenggara telekomunikasi untuk berkreasi, dan berinovasi membuat iklan telekomunikasi sebaik dan semenarik mungkin untuk meraih pangsa pasar yang lebih banyak dengan tarif yang semurah mungkin.

"Mereka tetap bebas berkarya yang terbaik, karena itu hak mereka. Hanya saja, dengan SE ini diharapkan seluruh penyelenggara telekomunikasi dapat menaati dan apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya. Red

Detail

Ditayangkan: 15 Maret 2013

Dilihat: 13207

Jakarta – Rapat bidang Infrastruktur Penyiaran dan Perizinan Rakornis KPI 2013 memutuskan tiga keputusan dalam rekomendasi berkaitan dengan pelaksanaan sistem stasiun jaringan (SSJ). KPI Pusat dan KPID secara serentak akan mengirimkan surat kepada seluruh stasiun televisi yang berjaringan untuk menyiarkan kontent lokal sebesar 10% soal tanggalnya akan ditentukan dalam RAKORNAS KPI di Bali akhir bulan ini.

Keputusan rekomendasi kedua yakni dalam waktu 3 bulan setelah surat dikeluarkan, KPID dan  KPI Pusat akan melakukan evaluasi pelaksanaan 10% kontent lokal tersebut.

Ketiga, pelaksanaan kontent lokal 10% diharapkan sudah terlaksana di seluruh Indonesia paling lama dalam waktu 1 tahun sejak dikeluarkannya surat pemberitahuan oleh KPID dan KPI Pusat  kepada seluruh stasiun televisi yang berjaringan

Dalam rekomendasi soal SSJ tersebut dijelaskan definisi mengenai program lokal. Program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfactual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat. Red