- Detail
- Dilihat: 13412
Jakarta – Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang tinggal diwilayah perbatasan dengan Philipina, sama sekali belum tersentuh oleh siaran Nasional. Kebanyakan dari mereka yang tinggal di pulau-pulau dibagian utara kabupaten ini, menangkap siaran dari lembaga penyiaran di pulau Mindano, Philipina. Masyarakat disana mendesak adanya siaran Nasional di wilayah mereka, minimal siaran TVRI atau RRI.
Informasi mengenai kondisi masyarakat wilayah perbatasan di Sangihe yang belum mendapatkan siaran Nasional disampaikan langsung rombongan DPRD beserta Ibu Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wisye Makagansa Rompis, di kantor KPI Pusat, Jumat, 12 April 2013, kepada asisten ahli KPI Pusat, Agatha Lily dan Stefanus Andriano.
Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki luas mencapai 11.863,58 km2 terdiri dari Lautan 11.126,61 km2 dan Daratan 736,97 km2. Ibukota berkedudukan di Tahuna secara keseluruhan jumlah pulau yang ada di kepulauan ini berjumlah 105 pulau dengan rincian ; 79 pulau yang tidak berpenghuni dan 26 pulau berpenghuni.
Wisye Rompis, yang juga Ketua Pengerak PKK Kab. Kep. Sangihe, meminta adanya perhatian terhadap masyarakatnya yang tinggal di wilayah perbatasan dengan Philipina. Dia menceritakan jika masyarakat disana banyak dihibur lagu-lagu Philipina. “Tidak ada lagu-lagu nasional yang di dengar karena memang siarannya tidak sampai ke sana,” katanya.
Menurutnya, siaran TVRI hanya ada di ibukota kabupaten, diluar itu tidak ada. Selain itu, KPI harus beri perhatian dan melihat secara langsung keadaan di wilayah perbatasan tersebut. “Ini demi keutuhan NKRI. Kami meminta perhatian agar persoalan perbatasan di wilayah timur juga diperhatikan. Tolong ini disampaikan,” kata Wisye.
Menurut data dari situs Pemda Kab. Sangihe, ada 7 (tujuh) pulau yang masuk dalam klaster perbatasan yaitu P. Marore, P. Ehise, P. Kemboleng, P. Mamanuk, P. Matutuang, P. Kawaluso, dan P. Kawio. Klaster ini masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Marore.
Sekedar gambaran, P. Marore terdiri dari satu kampung atau desa yaitu Desa Marore dan terdiri dari 3 dusun dan satu anak desa yaitu pulau Memanuk sebuah pulau yang tidak berpenghuni, hanya sebagai tempat persinggahan sementara para nelayan pada musim mencari ikan. Desa Marore memiliki jumlah penduduk mencapai 845 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 219 KK. Penduduk laki-laki berjumlah 438 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 404 jiwa.
Mayoritas penduduk di pulau Marore adalah pemeluk agama Kristen Protestan, sedangkan pemeluk agama lainnya adalah penduduk pendatang yang umumnya adalah petugas-petugas yang berdinas di pulau Marore. Penduduk di pulau Marore yang bermata pencaharian sebagai petani/nelayan berkisar 30%, pegawai negeri sipil 10%, pengusaha 4% dan mata pencaharian lain-lain 6%. Tingkat pendidikan penduduk di pulau Marore sebagian besar lulusan SLTP dan hanya sebagian kecil lulusan SLTA dan Sarjana. Red
Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat beserta seluruh pemangku kepentingan penyiaran akan menggelar Indonesia Broadcasting Expo 2013 (IBX 2013), pada tanggal 18 – 20 April 2013 di Kartika Expo Balai Kartini, Jakarta. Perhelatan yang baru pertama kali di Indonesia ini juga merupakan rangkaian peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas). Kegiatan berisi seminar, workshop, job fair, hiburan dan pameran seputar dunia penyiaran. 
Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segara membentuk desk bersama terkait pengawasan jalannya Pemilu 2014. Desk bersama ini nantinya bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga, KPI mengawasi siaran Pemilu sedangkan Bawaslu terhadap jalannya Pemilu.
Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menargetkan dalam kurun waktu empat tahun berjalan setelah nota kesepahaman atau MoU dengan Kominfo dan RRI tentang siaran daerah perbatasan, seluruh warga Indonesia yang ada di wilayah perbatasan sudah dapat merasakan siaran RRI dan TVRI. Hal itu disampaikan Koordinator bidang Perizinan KPI Pusat, Iswandi Syahputra, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI, Selasa, 9 April 2013.
