- Detail
- Dilihat: 5516
Jakarta – Media penyiaran khususnya televisi diharapkan ikut menyukseskan gawean besar atau pesta demokrasi di negara ini pada 2014 mendatang yakni Pemilihan Umum (Pemilu). Salah satu bentuk tanggungjawab media televisi untuk menyukseskan kegiatan tersebut adalah dengan menjadi media yang memberikan informasi dan pendidikan politik secara berimbang, adil dan objektif kepada masyarakat.
Harapan tersebut mengemuka pada acara diskusi yang diselenggarakan IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) bertema “Peran Media TV Mencerdaskan Pemilih dan Pemilu 2014” di Hotel Arya Duta, Rabu, 26 Juni 2013.
Komisioner KPI Pusat, Idy Muzayyad, mewakili Ketua KPI Pusat, mengibaratkan media televisi sebagai penyelamat ketika kondisi demokrasi di negara ini dalam keadaan lampu kuning. “Peranan ini memang seharusnya dipegang oleh media,” katanya.
Namun demikian, media televisi tidak boleh melupakan bahwa ada hak publik yang harus dipenuhi secara utuh. Hal-hak itu antara lain hak publik mendapatkan informasi atau juga pendidikan politik. “Ini juga termasuk hak dari peserta pemilu untuk mengunakan media sebagai sarana komunikasi politik kepada publik. Jadi, ada hak dan kewajiban dari media terhadap kegiatan Pemilu, ” jelas Idy.
Media televisi harus proporsional dalam menyediakan ruang-ruang bagi peserta Pemilu. Menurut Idy ini harus ditanyakan. Istilahnya, jika salah satu media banyak menampilkan sosok partai tertentu, tentunya media tersebut harus mau memberikan porsi yang sama bagi partai lain.
Selain itu, dalam pengawasan Pemilu tidak cukup hanya satu lembaga saja mengawasi, dalam hal ini Bawaslu. Menurut Idy, harus ada wadah-wadah lain diluar itu yang melakukan pengawasan terhadap Pemilu dan ini berkaitan langsung dengan fungsi media.
“Saya berharap media tetap menjaga independensinya meskipun ada lembaga penyiaran yang berafiliasi dengan partai tertentu,” pintanya yang disaksikan Ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik, Pemred SCTV dan Indosiar, Nurjaman, Mantan Ketua MK, Mahfud MD, dan Wartawan Senior, Atmakusumah.
Sebelumnya, di tempat yang sama, Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, menyampaikan pandangannya mengenai peran media terhadap pencerdasan pemilih dan Pemilu 2014. Menurutnya ada beberapa pokok renungan untuk itu yakni pers atau media harus mencintai rakyatnya atau negara ini karena hal itu bagian dari proses perbaikan. Pers harus berperan sebagai pemelihara peradaban dalam hal ini proses demokrasi. Pers juga berperan sebagai pencerdas dalam rentetan proses demokrasi. “Sifat pencerdasan harus ditimbulkan. Ini bagian tugas media sebagai intelektual,” katanya.
Dalam acara yang digelar mulai pagi hingga sore tersebut dihadiri ratusan peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa, akademisi, calon politisi, wartawan, dan pengamat. Hadir pula sebagai narasumber CEO MNC, Hary Tanoe Sudibyo. Red
Jakarta – Setiap lembaga penyiaran berkewajiban melakukan sensor internal terhadap program maupun iklan meskipun sudah lolos LSF (Lembaga Sensor Film). Pasalnya, setiap pelanggaran baik itu untuk program maupun iklan walau sudah lolos dari LSF, tetap saja yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut adalah lembaga penyiarannya.
Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan memberi teguran ke dua untuk Trans 7 terkait adanya pelanggaran dalam program acara “Mata Lelaki” pada tanggal 4 Juni 2013 mulai pukul 01.09 WIB. Demikian ditegaskan dalam surat teguran KPI Pusat yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, tertuju Direktur Utama Trans 7, Atiek Nur Wahyuni, Kamis, 20 Juni 2013.
Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia dipandang sebagai penegak hukum dalam konteks tugasnya melakukan pemantauan. Pasalnya, alat pemantauan merupakan bagian dari dokumen negara karenanya hal itu sebagai alat bukti dalam menggenaan sanksi. Demikian pandangan dari Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, yang disampaikannya di depan para peserta Pelatihan Pemantauan Isi Siaran di Grand Mercure, Rabu, 19 Juni 2013.
