Umum

Detail

Ditayangkan: 19 Jun 2013

Dilihat: 30366

Jakarta – Para orangtua diimbau untuk waspada terhadap pola kosumsi anak-anak mereka terhadap media khususnya televisi. Menurut data, hampir 40% penonton televisi adalah anak-anak atau usia anak dan mereka juga terbilang kelebihan menonton televisi yakni 35 jam selama seminggu. Merujuk angka tersebut, hal ini sangat mengkhawatirkan jika tayangan yang disaksikan anak itu membawa efek jelek bagi mereka.

Imbauan tersebut disampaikan Komisioner KPI Pusat, Yazirwan Uyun, dalam pembekalan materi soal tayangan anak bagi tenaga pemantaun isi siaran daerah di Pelatihan Pemantauan Isi Siaran di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2013.

Menurut penelitian tersebut, lanjut Iwan, panggilan akrab Komisioner bidang Perizinan KPI Pusat ini, anak mempunyai sifat cenderung imitasi terhadap isi siaran terlebih pada tayangan anak. Karenanya, para orangtua harus ekstra pengawasan sekaligus memberi bimbingan pada anak-anaknya untuk mereka paham dan mengerti sekaligus bisa memilih tayangan yang baik buatnya.

Dalam P3 dan SPS KPI tahun 2012, KPI telah mengatur secara rinci bagaimana tayangan yang baik dan benar. Terkait aturan tersebut, KPI mencatat ada 5 Jenis kategori pelanggaran yang terjadi terhadap P3 dan SPS dalam program anak dan kartun yakni:

Pertama, unsur kekerasan yaitu isi siaran yang menampilkan tindakan verbal dan/atau non verbal yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis, sosial bagi korban kekerasan. Kedua, unsur mistik dan supranatural yaitu isi siaran yang menampilkan tindakan verbal dan/atau non verbal yang menunjukkan kondisi/keadaan diluar batas kemampuan manusia.

Ketiga, unsur seksual yaitu isi siaran yang menampilkan tindakan verbal dan/atau non verbal yang menunjukkan ataumelampiaskan hasrat seksual. Keempat, unsur perilaku tidak pantas yaitu isi siaran yang mengandung muatan mendorong anak belajar perilaku tidak pantas sebagai hal lumrah dalam kehidupan sehari-hari. “Kelima, unsur iklan dewasa yaitu isi siaran dalam program siaran anak dan kartun yang menampilkan produk atau film yang ditujukan untuk penonton dewasa,” papar Iwan Uyun.

Menurut Iwan, tanggungjawab melakukan pemantauan tidak sepenuhnya bisa dipegang oleh KPI. “Kalau saya ditanya apa KPI sanggup memantau free to air dan berlangganan maka saya rasa tidak mungkin. Tanggung jawab dampak isi siaran kan bukan hanya KPI saja tapi tanggung jawab kita semua,” katanya.

Karenanya, kata Iwan, dengan banyaknya kemunculan lembaga-lembaga pemantauan dalam bentuk Media Watch ataupun LSM, hal ini sangat membantu tugas KPI. Red

Detail

Ditayangkan: 18 Jun 2013

Dilihat: 13868

Jakarta - Hubungan yang harmonis antara komisioner dan kesekretariatan di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baik tingkat pusat dan daerah perlu diciptakan untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang baik pada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris KPI Pusat, Maruli Matondang dalam pertemuan konsultasi antara Komisi A DPRD Papua Barat dengan KPI Pusat, di kantor KPI Pusat (17/6).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri komisioner bidang kelembagaan, Azimah Subagijo, anggota Komisi A DPRD Papua Barat, Saleh Sukur dan Abdul Hakim, berkonsultasi soal proses rekruitmen anggota KPID Papua Barat. Beberapa masalah yang dihadapi dalam proses rekruitmen tersebut, menurut Azimah harus dikembalikan pada aturan yang berlaku. Saat ini, KPI telah mempunya pedoman rekruitmen yang disahkan pada Rakornas KPI tahun 2011. Bahkan pedoman tersebut telah menjadi lembar negara yang memiliki kekuatan hukum. Karenanya, setiap proses rekruitmen anggota KPI baik di tingkat pusat ataupun daerah, harus merujuk pada pedoman tersebut, ujar Azimah.  Untuk itu butuh kerjasama antara Komisioner dan kesekretariatan proses rekruitmen yang dijalani tidak cacat hukum.

Azimah memberikan contoh tentang rekruitmen KPI Pusat yang sedang berlangsung saat ini. Secara kelembagaan, KPI melalui komisionernya bersurat pada komisi I DPR-RI tentang masa jabatan yang akan habis.  Untuk mempersiapkan rekruitmen tersebut, DPR sebagai perwakilan masyarakat, menunjuk panitia seleksi yang terdiri atas wakil masyarakat yang independen, untuk melakukan proses rekruitmen. Selama proses ini, ujar Azimah, kesekretariatan KPI Pusat mendukung dan memberikan fasilitasi pada panitia seleksi, hingga didapat sejumlah nama yang akan diajukan ke Komisi I DPR untuk uji kepatutan dan kelayakan.

Ditambahkan Maruli, kerjasama antara komisioner dan kesekretariatan ini mutlak diperlukan dalam proses rekruitmen tersebut. Apalagi jika menyangkut masa tugas yang sudah lewat sedangkan komisioner baru belum terpilih atau dilantik. Kesekretariatan, memang memberikan fasilitasi terhadap seluruh program yang dilakukan komisioner, ujar Maruli. Tapi untuk penggunaan anggara, kekuasaan tetap ada di kesekretariatan. Bagaimanapun juga kesekretariatan yang lebih memahami tentang pengelolaan keuangan negara, tegasnya.

Terkait dengan masa tugas KPID Papua Barat yang sudah berakhir sejak bulan April lalu, Azimah menyarankan agar DPRD menyampaikan usulan kepada Gubernur untuk mengeluarkan surat perpanjangan masa tugas komisioner lama hingga komisioner yang baru dilantik. Menurut Azimah, adanya surat perpanjangan tersebut penting untuk menghindari kekosongan pelayanan publik terkait pernyiaran di Papua Barat. Sedangkan dari segi penganggaran, adanya surat perpanjangan, menurut Maruli juga berkonsekuensi pada pemenuhan hak-hak komisioner.

Detail

Ditayangkan: 19 Jun 2013

Dilihat: 8174

Jakarta – Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto, secara resmi membuka pelatihan pemantauan isi siaran bagi tenaga pemantauan isi siaran di 15 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) penerima hibah alat pemantauan dari KPI Pusat, Rabu, 19 Juni 2013, di Hotel Grand Mercure, Jakarta. Pelatihan ini akan berlangsung hingga Jumat, 21 Juni 2013.

Dalam sambutannya, Ezki menegaskan, pelatihan ini sangat penting bagi tenaga pemantauan isi siaran di daerah dan karenanya komitmen menjadi salah satu hal yang prioritas dalam kegiatan ini dan dalam melakukan pemantauan nanti. “Paling utama dalam hal ini adalah komitmen karena tugas pemantauan ini tidak boleh luput sedikit pun. Saya harap kegiatan ini bisa bermanfaat buat semuanya,” katanya.

Sebelumnya, di tempat yang sama, Kepala Sekretariat KPI Pusat, Maruli Matondang menyebutkan ke 15 daerah yang menerima hibah dari KPI Pusat yakni KPID Bengkulu, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Utara (Sulut), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Maluku.

“Hibah ini adalah inisiatif dari KPI yang melihat kondisi di banyak KPID yang belum memiliki alat pemantauan isi siaran. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberi penguatan hal-hal teknis, administrasi dan yang lain kepada tenaga pemantauan,” kata Maruli Matondang. Red

Detail

Ditayangkan: 13 Jun 2013

Dilihat: 6698

Jakarta - Pelaksanaan bulan Ramadhan 1434 Hijriah tinggal sebulan lagi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta seluruh elemen, tak terkecuali Stasiun TV untuk ikut memuliakan bulan penuh rahmat tersebut.

"Kami juga meminta agar stasiun TV ikut memuliakan bulan Ramadhan yang penuh berkah," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Umar Shihbb kepada JPNN.COM, Rabu, 12 Juni 2013.

Pernyataan MUI ini dilontarkan karena sering munculnya tayangan-tayangan Ramadhan di stasiun TV yang kurang layak dipertontonkan pada bulan Ramadhan.

Umar Shihab menyatakan, untuk mengawasi tayangan televisi di bulan Ramadhan, MUI telah bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Selama ini, KPI memang setiap tahun melakukan pengawasan terhadap tayangan Ramadhan di televisi.

"Kita memang akan bekerjasama dengan KPI untuk melakukan pengawasan," jelasnya. Red