Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 31 Maret 2022

Dilihat: 2292

Kupang - Memperingati Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) ke-89, ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Fredrikus Royanto Bau, mengatakan bahwa hari ini merupakan sejarah baru bagi dunia penyiaran Indonesia.

Hal ini disebabkan peringatan Harsiarnas ke-89 ditandai dengan peralihan teknologi penyiaran dari yang sebelumnya menggunakan sistem analog menjadi digital.

"Hari Penyiaran tahun ini akan tercatat sebagai sejarah baru di dunia penyiaran Indonesia karena di tahun 2022 menjadi momentum beralihnya teknologi penyiaran dari analog ke digital," ungkap ketua KPID NTT dilansir Media Kupang dari akun Facebook-nya.

Pria yang akrab disapa Edy ini menilai penerapan teknologi penyiaran digital di Indonesia lambat bila dibandingkan dengan negara lain. Namun ia tetap mengapresiasi kemajuan yang ditunjukkan Indonesia dalam bidang penyiaran, lebih khusus melalui media televisi

Mantan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Forum Solidaritas Mahasiswa Belu (Fosmab) ini berharap dengan peringatan yang bertajuk Transformasi Era Digital kali ini menjadi momentum refleksi sekaligus momentum kebangkitan bagi segenap insan penyiaran.

Peringatan hari penyiaran kali ini dengan tema nasional Transformasi Era Digital hendaknya menjadi momentum refleksi juga menjadi momentum kebangkitan bagi segenap insan penyiaran untuk semakin survive, lembaga penyiaran baik televisi maupun radio semakin baik secara kualitas, semakin mantap menjalankan fungsi informasi, edukasi, hiburan serta kontrol sosial, ekonomi dan budaya agar masyarakat tercerahkan," ujarnya.

Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, penghentian teknologi penyiaran analog (Analog Switch Off) akan dimulai pada tanggal 30 April 2022, diawali dengan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Belu, Malaka, dan Timor Tengah Utara (TTU). Sedangkan untuk Kabupaten TTS baru akan berlaku tanggal 25 Agustus 2022.***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 25 Maret 2022

Dilihat: 4932

Semarang - Sejumlah pengelola lembaga penyiaran (LP) khususnya radio di Jawa Tengah mengaku masih mengalami kesulitan dan kendala dengan sistem perizinan menggunakan sistem online. Untuk itu, radio berharap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng tetap melakukan pendampingan kepada LP di Jateng.

Dari hasil monitoring yang dilakukan KPID Jateng selama triwulan pertama 2022 pada radio di berbagai daerah di Jateng, didapati masih banyak pengelola lembaga penyiaran yang menemui kendala melakukan proses perpanjangan izin melalui sistem SIMP3 (e-Penyiaran).

Hal itu disampaikan Koordinator Bidang Perizinan KPID Jawa Tengah, Anas Syahirul yang dirangkum dari hasil monitoring terhadap lembaga penyiaran di enam kabupaten yang ada di Jateng selama dua bulan, yakni Februari dan Maret 2022. Misalnya, saat tim monitoring di Kabupaten Blora, menemukan ada beberapa radio yang masih menemui kendala.

Pengelola Radio GPN FM menyatakan pihaknya sudah mengajukan perpanjangan izin melalui akun e-Penyiaran, akan tetapi belum mendapatkan konfirmasi melalui email yang dikirim. Kondisi semacam itu juga dialami oleh sejumlah lembaga penyiaran yang lain di beberapa daerah.

Anas Syahirul menambahkan, dengan masih adanya kendala yang dialami dalam menggunakan sistem e-penyiaran, dia berharap Kementerian Kominfo lebih proaktif melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada lembaga penyiaran, khususnya di daerah-daerah.

“Rata-rata mereka sudah mengajukan perpanjangan melalui akun e-penyiaran, akan tetapi belum ada konfirmasi melalui email. Ada juga yang balasan emailnya agak lama. Kemudian, ada radio yang berubah akta pendiriannya lalu mengalami kesulitan untuk mendapatkan perpanjangan izin. Didapati juga radio yang tidak bisa membuka akses dan kendala-kendala lain,” ungkap Anas.

Misalnya Radio Gloria, Blora. Radio ini sempat terkendala masalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang harus mengubah dokumen pendirian awal. Akan tetapi setelah diterbitkan, juga terkendala di sistem e-Penyiaran.

Kemudian, Radio Merapi Indah di Magelang juga mengeluhkan hal yang sama Radio ini juga masih terkendala teknis di sistem e-Penyiaran, di mana Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) sudah habis, namun belum terbit perpanjangannya.

Anas mengatakan, LP tetap harus taat kepada aturan yang ada sekarang. Namun di sisi lain pemahaman tentang sistem yang baru itu juga harus tersosialisasikan dengan baik.

Karena itulah, Kemenkominfo perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada LP terutama di daerah-daerah. “Aturan terkait proses perpanjangan ini sudah berlaku efektif sejak tahun lalu. Akan tetapi kenyataannya masih banyak yang kesulitan dalam proses tersebut. Banyak yang bertaya ke KPID, maka KPID pun siap membantu sesuai kewenangan,” paparnya.

Lebih lanjut Anas mengungkapkan, KPID Jateng selalu terbuka dalam hal konsultasi terkait permasalahan yang dihadapi LP. “Kami juga sering menerima telepon, whatsapp maupun datang ke kantor dari lembaga penyiaran terkait kendala tagihan IPP maupun tata cara melakukan perubahan data administratif hingga proses e-Penyiaran,” ujarnya.

Prinsipnya, para pengelola meminta KPID Jateng untuk tetap memberikan pendampingan atau bimbingan dalam proses perpanjangan izin lembaga penyiaran mereka.

Guna menindaklanjuti permasalahan tersebut, Ketua KPID Jateng Muhammad Aulia, mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini Direktorat Penyiaran dan KPI Pusat. “Kami segera melakukan koordinasi atas adanya permasalahan ini. Masih banyak perkerjaan rumah dalam sistem yang sudah berjalan saat ini,” tegasnya. Red dari Suara Merdeka

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 30 Maret 2022

Dilihat: 2487

Bandar Lampung -- Dalam rangka peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) Ke-89 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung  menggelar kegiatan donor darah, penandatangan MoU antara KPID dan MUI Provinsi Lampung, dan pemberian Set Top Box (STB) secara Simbolis.

Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Penyiaran di Era Digital,” ini dilakukan di Gedung Pusiban, Pemerintah Provinsi Lampung pada Rabu (30/3/2022). Kegiatan tersebut setidaknya diikuti oleh sekitar 90 peserta dari berbagai lembaga penyiaran di Lampung dan instansi Provinsi Lampung.

Pada kegiatan yang sama, KPID Lampung juga melakukan penandatanganan kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung.

Kerja sama ini bertujuan, untuk saling bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap isi, serta konten siaran pada media terlebih jelang memasuki bulan Ramadan.

Agenda lainnya yang juga dilakukan, ialah pihak KPID Lampung membagikan Set Top Box (STB) Secara Simbolis kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga dihadiri dengan Gubernur Lampung yang diwakili oleh staf ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM pemprov lampung (Drs. Intizam), ketua komisi 1 DPRD Prov. Lampung (Yozi Rizal, S.H.), Kadis kominfotik prov. Lampung (Ganjar Jationo, S.E., M.AP) serta ketua MUI Lampung (Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M.Ag) dan jajaran instansi Provinsi Lampung serta Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 23 Maret 2022

Dilihat: 3788

Makassar – Komisi Penyiaran Daerah Sulawesi Selatan (KPID Sulsel) Menggelar Kegiatan Literasi Penyiaran sehat Bertema “Siaran Berkualitas Menuju Masyarakat Cerdas” di Sulawesi Selatan. Kegiatan Literasi Digelar di Hotel Wthree Premier, Makassar, Rabu (23/03/2022), Acara yang dibuka Kepala Dinas Kominfo SP Sulawesi Selatan Amson Padolo S.Sos., M.Si dan didampingi Komisioner KPID Sulawesi Selatan.

Tampil sebagai narasumber dalam kegiatan itu adalah Bapak Amson Padolo S.Sos., M.Si Kepala Dinas Kominfo SP Sulawesi Sulawesi Selatan, Bapak Rudy Peter Goni, SE., MM. Anggota Legislatif DPRD Sulawesi Selatan dan Komisioner KPID Sulsel.

Kegiatan yang dihadiri organisasi perempuan, mahasiswa, organisasi kepemudaan dan ormas sulawesi selatan yang dilaksanakan tanggal 23-24 maret.

Amson Mengatakan “Diera digital ini banyaknya informasi Hoax yang beredar di masyarakat, seprti berita terkait vaksin maka daritu kegiatan literasi ini sangat penting agar masyarakat cerdas menerima informasi”.

Rudy Peter Goni, SE., MM Saat Tampil menjadi Narasumber mengatakan “KPID yang mengemban tugas dan tanggunb jawab yang besar dalam mengawal penyiaran di Silawesi Selatan, namunsangat disayangkan memiliki kewenangan dan status lembaga yang masih simpanb siur utamanya dari segi penganggaran sehingga memerlukan peran aktif masyarakat dalam mengawal Prolegnas Revisi Undang-Undang Oenyiaran tahun 2022 inj sebagai bentuk penguatan lembaga KPI dan KPID”.

Sedangkan hal-hal yang menjadi kewenangan KPID adalah menetapkan standar penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman penyiaran, memberikan sanksi bagi lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran, dan melakukan koordinasi.

KPID Sulsel berharap dengan adanya Literasi Penyiaran ini seluruh Siaran Televisi Maupun Radio Semakin Berkualitas agar dapat menuju Masyarakat Yang Cerdas Khususnya di Sulawesi Selatan, terutama menjelang Bulan Suci Ramdhan ini. Red dari KPID Sulsel