Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif berupa “Pembatasan Durasi dan Waktu Siaran” untuk Program Siaran “Brownis” di Trans TV. Program siaran bergenre variety show ini dinilai telah melanggar aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012.
Pelanggaran tersebut terjadi dalam tayangan “Brownis” pada tanggal 18 Juli 2024 mulai pukul 13.07 WIB. Program dengan klasifikasi R (Remaja) ini menampilkan seorang pria a.n. Rahul Khan dengan bahasa tubuh kewanita-wanitaan.
Adapun pelaksanaan sanksi ini dimulai pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, hingga hari Rabu, tanggal 11 September 2024. Apabila sanksi ini tidak dilaksanakan oleh Trans TV sebagaimana waktu yang telah ditentukan, maka KPI Pusat akan meningkatkan level sanksi yang dimaksud. Demikian disampaikan KPI Pusat dalam surat sanksinya yang telah dilayangkan pekan lalu.
Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran sekaligus Anggota KPI Pusat, Tulus Santoso mengatakan, pemberian sanksi pembatasan durasi dan waktu siaran merupakan hasil keputusan rapat pleno penjatuhan sanksi setelah mendengarkan klarifikasi pihak Trans TV.
“Pasal-pasal yang dilanggar terkait perlindungan terhadap anak dalam seluruh aspek isi siaran serta penggolongan program siaran. Kami tidak bisa mentolerir segala bentuk tayangan yang menampilkan perilaku yang tidak pantas dan memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak, Hal ini jelas tidak mendidik dan akan memberi dampak negatif terhadap penonton khususnya anak-anak dan remaja,” jelas Tulus, Senin (2/9/2024).
Anggota KPI Pusat Aliyah menambahkan, pihaknya telah menerima surat keberatan dari stasiun Trans TV tertanggal 26 Agustus 2024 lalu perihal penyampaian hak keberatan atas keputusan sanksi administratif tersebut. “Dan kami sudah membahas keberatan tersebut dan mengeluarkan keputusan,” katanya.
Aliyah meminta Trans TV dan seluruh lembaga penyiaran untuk memperhatikan aturan P3SPS serta surat edaran agar kejadian serupa tidak terulang. Program siaran yang berklasifikasi R, lanjutnya, mesti berisikan siaran yang mengandung nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar.
“Dalam Pasal 37 Ayat (4) huruf a disebutkan bahwa program siaran dengan klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari,” tandasnya.
Dalam kesempatan ini, KPI Pusat meminta masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pelaksanaan sanksi tersebut. ***
