Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 13 Oktober 2021

Dilihat: 4582

Padang - Dalam mengoptimalkan peran  pengawasan isi siaran, iklan, publikasi, promosi obat dan makanan pada lembaga penyiaran di Sumatera Barat (Sumbar),  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) menjalin kerjasama dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sumbar yang diikat dalam bentuk nota kesepahaman atau MoU (memorandum of understanding).

Penandatangan MoU dilakukan antara Ketua KPID Sumbar, Afriendi Sikumbang dan Kepala BPOM Sumbar, Firdaus Umar, yang disaksikan Kepala Dinas Kominfotik Sumbar Jasman Rizal, Komisioner KPID Sumbar, Rektor Universitas Perintis Indonesia, Direktur Politeknik Aisiyah Sumbar serta para peserta rakor bersama lembaga penyiaran dan jurnalis mitra KPID dengan "Perteguh Sinergi untuk Percepatan Penanggulangan Pandemi" di Pangeran Beach Hotel, Padang, Rabu (13/10/2021).

Ketua BPOM Padang, Firdaus Umar dalam sambutannya usai penandatanganan kerjasama mengatakan, kerjasama ini sangat penting, terutama dalam rangka mereduksi iklan dan konten obat dan makanan yang menyesatkan masyarakat.

"BPOM bertugas melakukan pengawasan obat dan makanan, meliputi produksi, distribusi dan iklan. Konsumen sekarang harus bisa memilih dan memilah, tapi sering terpengaruh iklan. Karena itu BPOM meyakini perlu kerjasama dengan KPID. Kami sangat berharap bahwa kerjasama ini akan dapat mereduksi iklan obat-obatan dan makanan yang menyesatkan masyarakat," kata Firdaus.

Ditambahkan Firdaus, penandatanganan  kerjasama akan ditindaklanjuti dengan mengundang OPD terkait, media dan jurnalis untuk membentuk forum dalam rangka penguatan pengawasan obat dan makanan di Sumbar, dimulai dengan pelatihan dan pembekalan.

Ketua KPID Sumbar, Afriendi Sikumbang, menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya KPID sangat mendukung upaya pengawasan konten penyiaran termasuk dalam bidang kesehatan, untuk mengawasi konten siaran tentang obat dan makanan yang melanggar aturan. Sementara Kepala Diskominfotik Sumbar Jasman Rizal, berharap, lembaga penyiaran juga mendukung berbagai program pemerintah dianyaranya dengan memberikan ruang khusus untuk iklan layanan dari pemerintah yang ditayangkan pada jam prime time.

"Kita apresiasi pada media yang telah memberikan ruang itu selama ini dan kalau perlu KPID berikan penghargaan khusus pada media yang telah berpartisipasi," ujar Jasman. Jasman juga mengapresiasi KPID Sumbar yang selama ini telah melaksanakan pengawasan penyiaran, dan pemerintah daerah siap membantu KPID sebagai mitra sejajar. Selain kerjasama dengan BPOM, di saat yang sama KPID Sumbar juga menandatangani nota kesepahaman dengan dua perguruan tinggi, yakni Universitas Perintis Indonesia dan Politeknik Aisiyah Sumbar. Kerjasama ini juga dalam rangka mewujudkan penyiaran yang berkualitas untuk obat dan makanan. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 27 September 2021

Dilihat: 4431

Belu -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur (KPID NTT) menghelat kegiatan advokasi lembaga penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi daerah perbatasan Kabupaten Belu di ruang rapat RRI Atambua pada Jumat, 24 September 2021.

Ketua KPID NTT, Fredrikus Royanto Bau menjelaskan kegiatan itu bertujuan untuk memastikan semua lembaga penyiaran perbatasan mempunyai program penyiaran tentang wawasan kebangsaan. Hal ini dipandang perlu, agar ruang udara kita dipakai untuk menjaga wilayah perbatasan RI–RDTL demi keutuhan NKRI di tapal batas dengan cara menanamkan semangat kebangsaan dan rasa nasionalisme sehingga masyarakat sekitar perbatasan merasa bangga sebagai bagian dari Indonesia, memiliki bendera warna merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan mata uang rupiah.

“Jangan kita berpikir bahwa yang bisa menjaga keutuhan NKRI di tapal batas ini hanya tentara dan polisi,” tandas Edi Bau, sapaan akrab Ketua KPID NTT.

Edi Bau menuturkan, bahwa lembaga penyiaran memproduksi konten dan informasi untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran sebagai bagian dari NKRI. Karena itu, propaganda penyiarannya harus diadvokasi untuk mewaspadai hal–hal yang mengarah ke perpecahan NKRI.

Terkait isu terkini bahwa pada era digital ini, minat masyarakat untuk mendengarkan siaran radio dan menonton TV semakin redup, Edi Bau membantah dengan menegaskan bahwa lembaga penyiaran menjadi satu–satunya lembaga produsen konten dan informasi yang dapat dipercaya. Sajian penyiarannya baik dan benar, dan tentu dapat dipertanggungjawabkan karena sebelum berita dan konten ditayangkan, proses dan tahapannya terukur, yakni wartawan terjun ke lapangan, ada proses verifikasi, dan editing di tingkat editor. Sedangkan media sosial seperti facebook dan youtube bisa saja tidak terukur dan sulit pertanggungjawabannya.

“Karena itu, saya mau sampaikan bahwa tetaplah menjadikan lembaga penyiaran radio dan televisi sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, “imbau Edi Bau, mantan wartawan Harian Pos Kupang.

Berhubungan dengan Belu TV, Edi Bau menambahkan bahwa KPID NTT berkomitmen untuk mengaktifkan kembali sesuai dengan harapan Gubernur Viktor Laiskodat.

“Saya sudah bertemu dengan Bupati Belu dan beliau merespons dengan sangat baik. Setelah batas akhir Analog Switch Off (ASO) pada November 2022, Pemkab Belu akan mengajukan untuk menghidupkan kembali. Ini, kabar gembira bagi kita karena pemerintah daerah melalui LPPL Belu TV berkewajiban memenuhi hak asasi masyarakat dengan menyajikan informasi,” ungkapnya.

Ketika Belu TV tidak aktif menyalurkan siaran informasi pada periode kemarin, alas Edi Bau, itu hal yang sangat memprihatinkan bagi kami karena melanggar hak asasi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Diketahui, lembaga–lembaga penyiaran di daerah perbatasan RI–RDTL yang hadir selaku peserta antara lain RRI Atambua, Radio Favorit, Radio Miscal, Radio Dian Mandiri, dan Dinas Kominfo Belu sebagai pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Belu TV.

Turut diundang, segenap pimpinan dan wartawan media cetak, online, dan elektronik yang bertugas di Belu, yakni Pos Kupang, Timor Ekspres, Viktory News, Garda Indonesia, Media Kupang, The East, Kalam Batu, GerbangNTT, NTT Online, Intim News, Go Berita, Timor Daily, Vox NTT, Inews Belu, TVRI NTT, dan Kompas TV. Red dari KPID NTT

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 29 September 2021

Dilihat: 5437

Surabaya - Komisi A DPRD Jawa Timur telah memilih tujuh orang anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Jatim periode 2021 – 2024 pada minggu (26/9/2021) lalu. Dimana Ketujuh orang tersebut dipilih melalui mekanisme yang demokratis, jujur dan rahasia oleh komisi A DPRD Jatim.

Ketua komisi A DPRD Jatim, Mayjen TNI (Purn) Estu Hari Subagio mengakui penentuan 7 komisioner KPID Jatim terpilih dan 7 komisioner KPID Jatim cadangan dilakukan melalui votting tertutup. 

"Kalau ada yang mempertanyakan kenapa didominasi aktivis underbown PKB dan PDIP, itu adalah bagian dari dinamika demokratisasi karena anggota Komisi A memang yang terbanyak dari PKB dan PDIP,"ujar Estu politikus asal Partai Golkar ditemui di DPRD Jatim, Selasa (28/9/2021).

Ia mengakui saat fit and proper tes rata-rata peserta memiliki integritas, kapasitas dan wawasan kebangsaan yang bagus. "Basic mereka memang aktivis semua, tapi 2 dari 7 orang yang terpilih itu calon incumbent,"pungkas  Estu Hari Subagio.

Sementara itu Anggota komisi A DPRD Jatim lainnya, Ubaidillah mengatakan, Ketujuh orang terpilih telah melewati serangkaian test di panitia seleksi dan menyisihkan 100 orang lebih. Kemudian mengerucut 21 orang.

Pada tanggal 25-26 September kemarin, akhirnya komisi A melakukan penjaringan dengan melaksanakan  Fit and Propertest terhadap 21 orang tersebut “Sesuai dengan kesepakatan, setiap anggota Dewan memilih tujuh nama yang dianggap paling baik,” kata Ubaydillah

Akhirnya, dari 21 nama peserta tersebut, munculah 7 nama yang terpilih yakni: A Afif Amrullah, Immanuel Yosua T, Romel Masykuri, Royin Fauziana, Dian Eka R,  Habib M. R, dan Sundari. “Kami memilih secara demokratis dan sesuai dengan hati nurani masing-masing, memilih sesuai dengan kompetensi yang dimiliki peserta,”  ungkapnya.

Pihaknya, juga mengucapkan selamat kepada ketujuh peserta yang terpilih menjadi anggota KPID Jatim 2021-2024. Besar harapannya KPID Jatim mengawal penyiaran kedepan.

“Saya berharap ditangan mereka KPID Jatim bisa semakin maju mengawal dan memberikan edukasi penyiaran kepada masyarakat,” pungkas politisi PKB Dapil Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Red dari Jatim Newsroom              

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 23 September 2021

Dilihat: 4989

Kupang -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong para mahasiswa untuk menjadi agen literasi media di tengah masyarakat. Mahasiswa yang memiliki kemampuan kritis mampu mewujudkan masyarakat yang cerdas dan kritis dalam membaca berbagai informasi yang disiarkan media.

Hal itu dikatakan Ketua KPID NTT Edy Bau saat membuka Literasi Media, Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas dan Kritis Media di Hotel Neo by Aston, Kupang, Rabu (22/9/2021).

Dia mengakui, kegiatan itu dilakukan dengan melibatkan para mahasiswa dari berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada di Kota Kupang.

“Dasar kegiatan itu sengaja dilakukan dengan melibatkan para mahasiswa karena KPID meyakini bahwa para mahasiswa yang tergabung dalam OKP-OKP yanga da di Kota Kupang tidak hanya memiliki kemampuan untuk memimpin, tetapi juga memiliki keahlian dalam menganalisis berbagai persoalan, termasuk pemberitaan di media masa, khususnya lembaga-lembaga penyiaran,” jelasnya.

Karena itu, dia berharap agar para peserta kegiatan Literasi Media itu menenjadi motor penggerak di tengah masyarakat.

“Mahasiswa menjadi penyaring informasi yang disiarkan lembaga penyiaran, sehingga tidak langsung diterima oleh masyarakat dalam ketidaktahuannya. Untuk itu, saya juga berharap agar para mahasiswa membawa sesuatu dari kegiatan Literasi Media ini kepada masyarakat,” pungkasnya.

Ketua Komisi I DPRD NTT Gabriel Beribina dalam meaterinya menyampaikan, memiliki peran penting untuk menentukan tujuh Komisioner KPID NTT saat ini. “Kami yang melakukan fit and Propertest hingga terpilihnya para Komisioner KPID NTT saat ini. Dia meyakini bahwa para komisioner bebas dari kepenyingan politik untuk melakukan pengasawan terhadap lembaga penyiaran yang ada di NTT,” tegasnya.

Saat pemilihan Komisioner KPID, kata dia, Komisi I DPRD NTT sudah merumuskan tugas penting yang harus dilakukan para komisioner saat ini, yaitu memberikan penguatan kepada lembaga-lembaga penyiaran yang ada di NTT dan menghidupkan kembali lembaga-lembaga penyiaran yang saat ini mati suri.

“Nanti di akhir tahun, kami akan menagih tugas-tugas penting KPID ini,” tegasnya.

Kepada para mahasiswa, ia mengungkapkan, berbicara tentang literasi di jaman sekarang bukanlah hal yang mewah dan eksklusif karena literasi ada di mana-mana. “Para tukang ojek juga bisa melakukan literasi. Mereka bisa membicarakan tentang negara ini dan mengambil keputusan yang baik berdasarkan hasil diskusi itu. karena itu, literasi bukanlah hal yang berada di belakang layar. Bahkan saat ini orang tidak lagi membicarakan literasi media, tetapi literasi digital karena saat ini orang dengan berbagai kemudahan dapat mengakses informasi,” jelasnya.

Untuk itu, ia berharap juga kepada para peserta Lietrasi Media itu untuk menjadi agen literasi di tengah masyarakat, sehingga masyarakat tidak tertipu dengan berbagai informasi yang tidak mendidik,” harapnya.

Komisioner KPID NTT Bidang Pengawasan Isi Siaran Yosef Kolo saat memaparkan materinya mengungkapkan, mengkritik media harus sesuai dengan aturan yang berlaku. “Karena itu, hari ini, kami mengajak para mahasiswa berkolaborasi untuk mengawasi sekaligus mendidik penyiaran di NTT ke arah yang lebih baik sesuai dengan regulasi yang ada pada KPID NTT.

“Ada banyak regulasi yang dilanggar oleh lembaga penyiaran karena alasan nbisnis, seeperti iklan-iklan yang menampilkan bagian tubuh seorang wanita, dan lain sebagainya. Meski demikian, KPID tetap melakukan pendekatan dengan lembaga penyiaran untuk menghindari hgal-hal itu,” jelasnya.

Di NTT, saat ini, ada 66 lembaga penyiaran tapi hanya 57 yang aktif. “Kami juga memiliki tugas untuk menghidupkan kembali lembaga-lembaga penyiaran itu yang saat ini tidak aktif lagi, seperti Belu TV dan Biinmafo TV. Ada respons baik yang dari kedua lembaga penyiaran itu,” ujarnya.

Terkait pelanggaran itu, Komisioner KPID NTT Onisimus YM Lauata menambahkan, ada banyak potensi pelanggaran yang ada di lembaga-lembaga penyiaran daerah NTT. Menurutnya, ada potensi pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran radio, seperti memutar lagu-lagu dengan lirik yang kurang santun. “Selain itu lembaga penyiaran televisi yang memutar secara berulang-ulang acara tertantu. Kita perlu pahami karena lembaga penyiaran itu kekurangan SDM,” ujarnya.

Meski demikian, kata dia, KPID terus melakukan pendekatan dengan lembaga-lembaga penyiaran untuk menghindari potensi pelanggaran itu.

Komisioner KPID NTT Yuliana Tefbana juga mengungkapkan, literasi harus menjadi kuat dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, KPID mengundang para mahasiswa untuk berkolaborasi. “Satu harapan kami, masyarakat dapat menerima informasi penyiaran yang benar setelah ada komitmen bersama KPID bersama para mahasiswa,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan terus mengedukasi lembaga penyiaran sekaligus mengingatkan agar mentati regulasi yang ada, sehingga masyarakat mendapat informasi yang benar,” pungkasnya. Red dari KPID NTT