Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 10 April 2023

Dilihat: 2233

Bandung -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat (Jabar) mendesak Pemerintah untuk memastikan jadwal sisa tahapan pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) di Jawa Barat.

“Intinya kami memohon kejelasan dan kepastian, jangan hanya dijanjikan jadwal lalu dibatalkan. Kepastian ini penting demi menjamin hak masyarakat atas informasi sesuai dengan hak asasi manusia,” kata Ketua KPID Jabar, Adiyana Slamet, di Bandung, Sabtu (8/4/2023).

KPID Jabar belum lama ini menerima keinginan masyarakat agar pemerintah segera mewajibkan ASO di wilayah Jabar yang tersisa. Dari 8 wilayah layanan, baru Jabar 1 yang sudah melakukan ASO, sedangkan wilayah Jabar 2 sampai dengan Jabar 8 sampai saat ini belum ada kepastian kapan waktu ASO dilaksanakan.

Menerut KPID, salah satu Lembaga Penyiaran di Sumedang sudah siap ber-ASO pada Maret 2022 lalu, namun hingga kini masih terkatung-katung.

Fakta lain yang didapat KPID Jabar menyebutkan, masyarakat pengguna TV Digital khususnya di wilayah Jabar 3 dan Jabar 8 terdapat interferensi yang mengganggu sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses secara baik siaran digitalnya, diantaranya : Kanal 37 UHF TVRI Sumedang interferensi di wilayah yang cukup luas dengan 37 UHF Emtek Cirebon. 

Lalu kanal 47 UHF Viva Sumedang interferensi di daerah tertentu dengan 47 UHF Viva Cirebon. Hal yang sama terjadi di daerah tertentu pada kanal 32 UHF Media, dan 41 UHF transtv karena kanal Jabar 8 dan Jabar 3 sama.

Atas dasar itu, KPID Jabar mengusulkan wilayah Jabar 3 dan Jabar 8, salah satu wilayahnya atau dua-duanya, diberlakukan ASO prioritas supaya salah satu wilayah tersebut bisa memindahkan kanalnya ke kanal permanen sehingga interferensi kanal tidak lagi terjadi.

Sebelumnya Ketua umum Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) Eris Munandar dalam Raker dengan KPID Jabar juga menyampaikan desakan serupa agar pemerintah memastikan jadwal ASO yang tersisa.

Terakhir pelaksanaan Analog Switch Off di Jabar khususnya Jabar 1 meliputi Bandung Raya diberlakukan 2 Desember 2022. Wilayah siaran lainnya masih belum ada kepastian. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 06 April 2023

Dilihat: 4351

Surabaya - Sebagai upaya penguatan lembaga penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur mencanangkan Bulan Penyiaran Jawa Timur. Menurut Ketua KPID Jawa Timur, Immanuel Yosua, upaya ini dilakukan dengan berkolaborasi antara pemerintah, lembaga penyiaran, akademisi, dan masyarakat.

“Dalam rangkaian Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) 1 April 2023, kami mencanangkan Bulan Penyiaran Jawa Timur. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan penguatan terhadap lembaga penyiaran yang ada di Jawa Timur. Melalui rangkaian kegiatan yang dilakukan, KPID Jatim mengajak lembaga penyiaran maupun pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mengoptimalkan eksistensi dan peran lembaga penyiaran,” ujar Yosua, Rabu (5/4/2023). 

Secara garis besar, kata Yosua, rangkaian kegiatan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan lembaga penyiaran dan kegiatan yang berhubungan dengan mitra strategis penyiaran. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk acara, baik via daring maupun tatap muka, dialog media, kunjungan ke lembaga penyiaran maupun pihak yang berkaitan dengan penyiaran serta pengiriman surat kepada beberapa pihak terkait.

Mengenai kegiatan yang dimaksud, Koordinator Pelaksana Bulan Penyiaran Jawa Timur, Sundari, menjelaskan, KPID Jatim berencana menyelenggarakan pertemuan via zoom baik dengan lembaga penyiaran maupun pihak terkait seperti Dinas Kominfo Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Salah satu kegiatan tersebut akan menghadirkan Kadis Kominfo Jawa Timur.

"Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dari dua belah pihak terkait kemitraan antara lembaga penyiaran dan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota," kata Sundari.

Terkait dengan dialog dan kunjungan media, alumni Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga dan Universitas Indonesia ini menyatakan bahwa dialog bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk memahami dinamika penyiaran khususnya siaran Pemilu. Pemahaman ini akan menjadi dasar dari sikap dan respon yang seharusnya terhadap dinamika penyiaran yang terjadi di era digital. 

Masih dalam rangka penguatan entitas penyiaran di Jawa Timur, KPID Jatim mengirim surat kepada beberapa pihak. Salah satunya dengan mengirim surat imbauan yang ditujukan kepada 38 Bupati dan Walikota Se-Jawa Timur. Imbauan tersebut berisi penggunaan lembaga penyiaran berizin dan penguatan terhadap media penyiaran lokal yang ada di wilayah masing-masing. 

Selain itu, dalam rangka singkronisasi data lembaga penyiaran, KPID Jawa Timur juga melakukan koordinasi dengan Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Balai Monitor SPR Kelas 1 Surabaya.

Koordinasi ini perlu dilakukan karena adanya pembaruan status perijinan beberapa lembaga penyiaran baik yang dicabut ijinnya ataupun yang memperoleh ijin baru. 

Kegiaan lain yang dilakukan dalam rangka Bulan Penyiaran Jawa Timur adalah pemantauan terhadap pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) yang hingga saat ini baru terlaksana di 10 kabupaten/kota di wilayah Siar Jatim 1. Masih tersisa 28 kabupaten/kota yang termasuk dalam 9 wilayah siaran lainnya. 

Dalam diskusi antara DPRD Kabupaten Madiun, Diskominfo Jatim dan KPID yang digelar di Kantor Kominfo Jatim minggu lalu, penyebab dari hal tersebut adalah belum tuntasnya pembagian STB untuk keluarga sasaran terdaftar. Sebagai akibatnya televisi lokal di luar wilayah siaran Jatim-1 harus mengeluarkan biaya ekstra karena bersiaran analog dan digital (simulcast). Terkait dengan hal ini, KPID Jawa Timur berusaha untuk menjadi bagian dari solusi. Tentu saja ini dilakukan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi.

Secara khusus, sesuai dengan tema Harsiarnas 2023 "Siaran Sehat Untuk Pemilu Bermartabat" KPID Jatim juga melakukan koordinasi dengan KPU Jatim dan Bawaslu Jatim serta lembaga penyiaran.

Dari sisi kelembagaan, Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jatim, Royin Fauziana, menyatakan melalui rangkaian kegiatan ini diharapkan akan muncul sinergi antara lembaga penyiaran, KPID Jatim dan pihak terkait lainnya di Jawa Timur, sehingga lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya  sebagai media yaitu menginformasikan, mendidik, menghibur serta kontrol dan perekat sosial. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 06 April 2023

Dilihat: 1771

Surabaya – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur mengimbau Bupati/Wali Kota menggunakan lembaga penyiaran radio dan televisi yang mempunyai izin sebagai sarana publikasi. Izin yang dimaksud adalah Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Izin Stasiun Radio (ISR).

“Selain agar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga penyiaran tersebut diawasi oleh KPID Jatim sehingga meminimalisir isi siaran yang melanggar peraturan maupun tersebarnya informasi palsu,” kata Ketua KPID Jatim melalui siaran pers yang dikirim Rabu, 5 April 2023.

Adapun bentuk lembaga penyiaran yang berizin yang bisa dimanfaatkan seperti Lembaga Penyiaran Publik/Publik Lokal (LPP/LPPL), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) maupun lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Yosua juga mengimbau pemerintah daerah untuk memperhatikan lembaga penyiaran lokal baik radio maupun televisi di daerah.

“Lembaga penyiaran lokal membantu dalam penyerapan tenaga kerja lokal, menyiarkan potensi daerah, dan mendukung pembangunan lewat pajak yang dibayarkan. Tata kelola LPPL juga harus disesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing daerah,” ujar Yosua.

Imbauan tersebut tertuang dalam surat bernomor 480/347/114/IV/2023 dan telah dikirimkan ke bupati/wali kota se-Jatim. Ini merupakan upaya KPID Jatim mendukung diseminasi informasi pembangunan melalui lembaga penyiaran berizin dan mendukung potensi lokal.

Koordinator Pengawasan Bidang Isi Siaran KPID Jatim Sundari mengatakan lembaga penyiaran yang tak berizin tidak diawasi oleh KPID Jatim. Alhasil, kualitas isi siarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan dan berpotensi membawa dampak buruk bagi publik. 

“KPID Jatim tidak bisa menindak bila ada pelanggaran standar program siaran di lembaga penyiaran tak berizin seperti konten seksual, kekerasan, siaran partisan, ataupun menjelekkan kelompok masyarakat tertentu. Masyarakat bisa melapor ke kepolisian dan Balai Monitoring SFR Kelas 1 Surabaya saat ada pelanggaran siaran dari lembaga tak berizin,” kata Sundari.

Untuk koordinasi lebih lanjut dan permintaan daftar lembaga penyiaran lokal yang telah mempunyai IPP dan ISR, para bupati dan wali kota dapat menghubungi Hotline KPID Jatim (08113501919). Masyarakat juga bisa mengadu ke KPID Jatim ketika menemukan konten siaran yang bermuatan seksual, kekerasan, pelecehan terhadap kelompok masyarakat tertentu, dan siaran partisan. Caranya dengan menyebutkan nama lembaga penyiaran, program siaran, jam siaran, dan bukti rekam. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 05 April 2023

Dilihat: 1459

Medan -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut dan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Sumatera Utara (USU) melakukan Focus Group Discussion (FGD) membahas peningkatan pengawasan dan penguatan lembaga penyiaran.

Pembahasan ini dilakukan menindaklanjuti pertemuan KPID Sumut dengan Rektor USU beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dilakukan di kantor KPID Sumut, Medan, pada Senin (3/4/2023).

Hadir dalam kesempatan itu 6 komisioner KPID Sumut yaitu Ketua KPID Sumut Anggia Ramadhan, Wakil Ketua KPID Sumut Edward Thahir, Kordinator Bidang Kelembagaan, Dearlina Sinaga, Kordinator Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran Muhammad Hidayat, serta Drs Muhammad Syahrir, dan Ramses Simanullang.

Sementara itu dari pihak FISIP USU hadir Ketua Program Studi Komunikasi Mazdalifah, serta Fatma Wardy Lubis, Munzaimah Masril, dan Farida Hanim.

Acara berlangsung selama tiga jam itu dipandu oleh moderator Muhammad Hidayat. Dalam kesempatan itu, Ketua KPID Sumut Anggia Ramadhan mengatakan KPI dan KPID mempunyai tanggung jawab dalam membantu membangun infrastruktur penyiaran. Karena itu, KPID Sumut mengajak berbagai lembaga ikut terlibat, diantaranya USU. 

“Perubahan penyiaran teristerial ke digital diperkirakan akan meningkatkan industri penyiaran. Saat itu SDM harus berkualitas. Maka, kami mengajak USU bekerja sama dalam menciptakan SDM profesional bidang penyiaran,” tutur Anggia.

Di lain pihak, terjadi kemunduran di sejumlah media seperti radio. Karena itu, perlu ada kajian ilmiah bagaimana masa depan bisnis radio yang akan datang. “Sebagai perguruan tinggi, USU tentu mampu melakukan kajian ilmiah itu,” kata Anggia.

Sementara itu, ketua Program Studi Komunikasi USU Mazdalifah, mengatakan saat ini memang terjadi pergeseran dalam penggunaan media. Sebagian besar masyarakat saat lebih senang menggunakan media berbasis internet, seperti Facebook, Twitter, Instagram.

“Mau tak mau lembaga penyiaran juga harus menggunakan platform android itu. Bahkan, di kampus saja penelitian lebih banyak meneliti media massa berbasis internet ini,” tutur Mazdalifah.

Setelah dua jam lebih berdiskusi disepakati lah beberapa point kerjasama antara kedua lembaga tersebut. Kesepakatan itu akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Masing-masing lembaga akan membuat draf kerjasama yang akan dibahas kembali pada pertemuan selanjutnya. Dijadwalkan, pertemuan akan dilakukan pada hari Rabu, 12 April 2023 bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) USU. Red dari berbagai sumber