Umum

Detail

Ditayangkan: 01 Agustus 2013

Dilihat: 6444

Denpasar – Radio SWiB agar terus mengangkat potensi lokal Karangasem, bahkan potensi Bali secara keseluruhan. Apalagi selama ini Radio SWiB dikenal konsisten fokus mengangkat nilai-nilai lokal dan kebudayaan Bali. Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali Ni Nyoman Sri Mudani dan Komisioner Nyoman Mardika, Selasa (30/7) kemarin di kantor KPID Bali di Denpasar saat penyerahan IPP tetap Radio SWiB FM, IPP prinsip, serta sejumlah rekomendasi kelayakan (RK) kepada radio atau TV lokal.

Mardika mengatakan, komisioner KPID Bali beberapa waktu lalu juga sudah sempat beraudiensi kepada Bupati Karangasem I Wayan Geredeg. Saat itu, Bupati Karangasem juga menyampaikan keinginan yang sama dengan KPI. Melalui radio di Karangasem itu, Bupati Geredeg berharap mengangkat potensi masyarakat, sehingga pada akhirnya tingkat pendidikan, wawasan dan kesejahteraan masyarakat Karangasem lebih cepat terangkat.

Dari catatan, Radio SWiB sudah bersiaran sejak 1981 dan selama itu tetap konsisten mengangkat potensi lokal, budaya dan adat istiadat Bali. Radio SWiB sejak 32 tahun lalu, menjadi media masyarakat mendengarkan hiburan, serta mendapatkan berbagai informasi serta pendidikan baik melalui kesenian tradisional seperti wayang kulit, drama gong, arja atau gaguritan, di samping berbagai informasi nusantara dan mancanegara.

Anggota komisioner lainnya Wayan Yasa Adnyana juga sependapat. Apalagi ada ruang corporate social responsibility (CSR) atau kepedulian sosial. “CSR itu tak selalu dalam bentuk sumbangan uang atau materi, tetapi lebih penting dan bernilai tinggi seperti sumbangan ide, gagasan dan opini dalam rangka mencerdaskan bangsa. Diakui media massa khususnya radio memiliki peran sebagai mediator dalam curah ide, gagasan untuk mempercepat mencerdaskan bangsa.”

Sementara Mardika menambahkan, visi dan misi awal terkait mengangkat potensi lokal, budaya dan adat istiadat Bali secara keseluruhan sudah dikenal menjadi spirit dari Radio SWiB sejak dulu. Di lain pihak, Sri Mudani dan komisioner Made Nurbawa mengatakan pentingnya menjaga konsistensi dari media massa. ‘’Boleh ada perubahan, sepanjang tidak lepas dari visi dan misi dan jika ada perubahan isi siaran hendaknya disampaikan kepada KPI,’’ tandas Sri Mudani dikutip Bali Post. Red

Detail

Ditayangkan: 31 Juli 2013

Dilihat: 6978

Kupang - Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2013-2016 akhirnya dilantik, Selasa, 30 Juli 2013. Acara pelantikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Frans Salem.

Adapun 7 anggota KPID NTT yang baru dilantik tersebut yakni Eksi Eduard Riwu, Djuwita Cornelia Jan,Duarte Sandro Dandara, Fransiskus Maksi, Monika Wutun, Yosep G Lema dan Yosep Lim.

Usai pelantikan yang dimulai pukul 09.30 WITA, Sekda Frans Salem, menyampaikan sambutanya dan memberi wejangan kepada Anggota KPID NTT. Usai itu, Komisioner KPI Pusat, Nina Mutmainnah, memberikan kata pengatar da selamatnya kepada Anggota KPID NTT terpilih. Red

Detail

Ditayangkan: 01 Agustus 2013

Dilihat: 3816

Surabaya  - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim meminta lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, untuk bersikap adil terhadap semua peserta Pilkada Jatim 2013. "Sikap adil dan tidak memihak itu meliputi penayangan/pelaporan segala materi berita, iklan, dan features seputar Pilkada Jatim 2013," kata Ketua KPID Jatim H Fajar Arifianto Isnugroho, Selasa (30/7) malam.

Oleh karena itu, pihaknya sudah mengirim Surat Edaran Nomor: 001/SE-KPID JATIM/VII/2013 kepada pimpinan Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi se-Jatim terkait pelaksanaan Pilkada Jatim 2013 yang diikuti empat pasangan calon itu.

Dalam surat edaran itu, KPID Jatim mengingatkan seluruh pimpinan lembaga penyiaran radio dan televisi di Jatim memperhatikan beberapa ketentuan terkait siaran pilkada seperti yang sudah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

"P3SPS itu harus dipatuhi sejak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim memasuki tahapan kampanye pada 12-25 Agustus 2013 yang dilanjutkan dengan masa tenang pada 26-28 Agustus 2013 hingga hari H pencoblosan serta penghitungan suara," katanya seperti ditulis beritametro.

Kepada lembaga penyiaran, KPID Jatim merinci enam pedoman yakni lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum Kepala Daerah; dan lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Selain itu lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan dan program siaran dilarang memihak salah satu peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan program siaran yang dibiayai atau disponsori oleh Pemilihan Umum Kepala Daerah.
Lembaga penyiaran wajib tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan dan Kebijakan Teknis tentang Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Selanjutnya program siaran iklan kampanye tunduk pada peraturan perundang undangan, serta Peraturan dan Kebijakan Teknis tentang Kampanye yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

"Untuk menghindari terjadinya pelanggaran isi siaran, pimpinan lembaga penyiaran juga harus memperhatikan pasal yang mengatur tentang Pemilu Kepala Daerah yang diatur dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya UU Nomor 12/2008, serta tahapan Pemilu Kepala Daerah yang ditetapkan KPU Jatim, di antaranyanya larangan siaran kampanye di masa tenang," katanya.

Terkait enam pedoman dan peraturan itu, KPID Jatim mengimbau dan mengingatkan agar pimpinan lembaga penyiaran bersikap benar-benar selektif dan proporsional untuk menimbang ulang segala materi berita, iklan dan features seputar pemilu kepala daerah yang hendak ditayangkan/disiarkan selama masa tenang.

"Kami akan melakukan pemantauan siaran kampanye Pemilu Kepala Daerah dengan selalu berkoordinasi dengan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) Jatim dan jajarannya di kabupaten/kota sampai kecamatan-kecamatan untuk menjamin lembaga penyiaran tetap pada koridor selama siaran pilkada berlangsung," katanya. Red

Detail

Ditayangkan: 30 Juli 2013

Dilihat: 4691

Surabaya - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur menemukan 25 program isi siaran pada tujuh stasiun televisi lokal yang melanggar siaran Ramadhan 1434 Hijriah.

"Hingga 20 Juli, kami mencatat tujuh TV lokal yang melanggar yakni MHTV, Arek TV, Kompas TV, SBO TV, MNTV, BBS TV, dan JTV," kata komisioner KPID Jatim Dyva Claretta di Surabaya, Senin petang.

Saat berbicara pada Sosialisasi Aturan Penyiaran untuk Media Massa se-Jatim, komisioner bidang pengawasan isi siaran itu menyatakan pemilik tujuh TV lokal itu dipanggil pada Kamis (1/8).

"Kami akan memanggil pimpinan tujuh stasiun TV itu untuk melakukan klarifikasi, kemudian kami akan melakukan rapat pleno untuk menentukan sanksi bagi mereka," katanya seperti ditulis republika.

Dalam sosialisasi yang juga mengundang komisioner KPID Jateng Isdiyanto, Ketua PWI Jatim Drs H Akhmad Munir, dan pengamat media Suko Widodo itu, ia mengaku klarifikasi antara lain tentang tujuan.

"Misalnya adegan merokok pada acara Kecrek di MHTV, adegan tarian erotis pada iklan Steam O Belt di MHTV, atau adegan smackdown dengan kata-kata kasar pada kartun Cat Cratch di MH TV," katanya.

Untuk Kompas TV umumnya adegan kekerasan pada sejumlah program siaran, di antaranya The Doctor, iklan minuman My Tea, Khrisna, video klip Wali. Red