Mataram -  Akhir-akhir ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB menerima sejumlah aduan terkait maraknya penyiaran iklan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat melalui  TV lokal. ”Tentu saja, penting bagi kami untuk mengetahui tahapan Pemilukada di Kabupaten Lombok Barat guna memudahkan tugas pengawasan terhadap perilaku lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menyiarkan program siaran Pemilu termasuk Pemilukada di Lombok Barat,” kata Badrun AM, Ketua KPID NTB usai acara silaturahmi jajaran Komisioner KPID NTB dengan Komisioner dan sekretariat KPUD Lombok Barat di Giri Menang Gerung, Senin, 22 Juli 2013.

Menurut Badrun, pihaknya secara khusus mengagendakan kegiatan silaturahmi dan kunjungan kerja ke KPUD Lombok Barat untuk mendapatkan informasi  yang lengkap dan akurat terkait seluruh tahapan Pemilukada di kabupaten yang berjuluk Bumi Patut Patuh Patju itu. ”Memang ada aduan yang masuk terkait penyiaran iklan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat yang disiarkan beberapa TV lokal di Mataram. Sejauh ini, kami sedang mendalami dan mengkaji aduan tersebut termasuk penting bagi kami mengumpulkan informasi tahapan pemilukada tersebut,” ungkapnya.

Dikatakan Badrun, pihaknya ingin membangun kesepahaman dengan berbagai pihak khususnya KPUD Lombok Barat selaku penyelenggara Pemilukada tentang bagaimana peran dan tugas masing-masing. ”Kita menyadari ruang lingkup tugas masing-masing, tapi koordinasi dan bertukar informasi tentu semakin penting agar tidak terjadi miskomunikasi di kemudian hari,” paparnya seraya menambahkan KPID NTB tengah gencar dan proaktif melakukan sosialisasi peraturan penyiaran pemilu ke seluruh lembaga penyiaran di Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, salah seorang komisioner KPUD Lombok Barat Suhardie menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan silaturahmi jajaran komisioner KPID Nusa Tenggara Barat.” Kami sangat terbuka dan siap bekerjasama dengan KPID dalam kita bersama-sama mengkawal proses Pemilukada Lombok Barat agar lebih baik,”ujarnya.

Suhardi menuturkan, KPUD Lombok Barat saat ini tengah disibukkan dengan sejumlah agenda persiapan Pemilukada yang akan dilaksanakan pada September 2013. Kaitannya dengan aktivitas sosialiasi maupun kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon ataupun calon legislatif, pihaknya sejauh ini tetap mengacu pada aturan yang sudah ada.

”Kami sebenarnya masih melakukan verifikasi faktual dan belum menetapkan pasangan calon yang akan bertarung dalam Pemilukada Lombok Barat maupun memutuskan calon tetap legislatif, jadi kami tidak bisa menganggap itu sebagai kampanye karena belum ada penetapan peserta pemilukada maupun pemilu legislatif,”paparnya.

Namun pihaknya tetap berharap, apapun yang terkait dengan pengawasan aktivitas sosialisasi dan kampanye peserta pemilukada dan pemilu melalui media massa khususnya elektronik, tentu hal tersebut menjadi kewenangan penuh KPID NTB.

”Kami tidak punya kewenangan dan tidak bisa berbuat banyak untuk mengawasi hal tersebut, kami ikut apa kata KPID terkait penyiaran pemilu melalui media elektronik,”cetusnya dan menegaskan kalau KPUD Lombok Barat menghendaki terciptanya Pemilukada yang murah dan efektif.”Selama ini kesan di masyarakat  selalu mengidentikkan Pemilukada dan Pemilu Legislatif hanya milik orang-orang berduit, itu yang ingin kita hapuskan,”urainya.

Sosialisasi Aturan Penyiaran Pemilu

Hingga saat ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat  sedang gencar mensosialisasikan aturan penyiaran program Pemilu melalui radio dan televisi sebagaimana kesepakatan antara KPI dengan KPU. ”Secara rutin dan berkala kami turun langsung mengunjungi kawan-kawan radio dan TV lokal, memberikan supervisi dan pencerahan tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar program siaran termasuk peraturan KPI lainnya terkait aturan penyiaran pemilu,” kata Sukri Aruman, Ketua Desk Pemilu KPID Nusa Tenggara Barat.

Menurutnya, belajar dari pengalaman Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB belum lama ini, KPID NTB berharap angka partisipasi aktif lembaga penyiaran untuk mensukseskan Pemilu akan lebih baik. ”Sekalipun tidak ada lagi pembatasan durasi dan frekuensi siaran kampanye melalui media elektronik, tetapi persentase dan kuota penyiaran iklan untuk lembaga penyiaran swasta juga dibatasi tidak lebih dari 20%  dari total jam siaran dalam sehari,” jelasnya.

Untuk saat ini, katanya, KPID NTB masih mentolerir iklan layanan masyarakat yang disampaikan calon peserta Pemilukada maupun Pemilu legislatif.”Sepanjang iklannya tidak berisi seruan dan ajakan untuk memilih, ya silahkan saja, kan KPU selaku penyelenggara saja membolehkan,” imbuhnya. Red dari KPID NTB