Raker dengan Komisi I, KPI Usulkan Penyesuaian Anggaran
- Detail
- Ditulis oleh RG
- Dilihat: 4209
Jakarta -- Komisi I DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi dan Dewan Pers, Senin (7/7/2025). Agenda rapat kali ini membahas RKA (Rapat Kerja Anggaran) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Kementerian Komdigi dan Lembaga Kuasi tahun anggaran 2026.
Di awal paparan, Kementerian Komdigi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 12,6 triliun untuk memenuhi kebutuhan anggaran tahun 2026, yang totalnya mencapai Rp 20,3 triliun. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk program prioritas seperti perawatan BTS, penguatan infrastruktur digital, dan program komunikasi publik.
“Untuk kebutuhan 2026 kami sudah mendapatkan masukan dari semua unit kerja kebutuhan komdigi ada di angka Rp20,361 triliun. Sehingga dibutuhkan kekurangan anggaran Rp12,615 triliun,” kata Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail dalam rapat kerja tersebut.
Sementara itu, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah mengungkapkan, kebijakan efisiensi dan keterbatasan pagu anggaran lembaganya berpotensi mengancam hak 156 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di tahun depan. “Ada potensi hak mereka tidak bisa dibayarkan, yang artinya mereka tidak mendapat gaji hingga turunannya,” katanya.
Terkait hal ini, Ubaid meminta semua pihak untuk memberi perhatian dan kebijaksanaan agar ada keputusan yang solutif bagi pegawai KPI.
Menurutnya, hal ini terjadi seiring dengan menurunnya pagu indikatif KPI untuk tahun 2026. Berdasarkan pembahasan internal KPI dan hasil rapat dengan Biro Perencanaan Komdigi, KPI hanya memperoleh pagu sebesar Rp 28,7 miliar, dan semuanya dialokasikan untuk program dukungan manajemen.
“Dengan demikian, seluruh program komunikasi publik dinolkan. Dengan konfigurasi anggaran seperti itu, maka di tahun 2026 terdapat beberapa program komunikasi publik yang tidak bisa dijalankan sama sekali, alias anggaran 2026 hanya akan kuat menopang kegiatan dukungan manajemen, meskipun juga belum menyeluruh,” jelas Ubaidillah.
Padahal, kebutuhan riil KPI tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp 111 miliar. Artinya, terdapat kekurangan anggaran hampir mencapai Rp 82,3 miliar. Dari angka tersebut, sekitar Rp 20 miliar lebih dibutuhkan hanya untuk membayar honor para pegawai P3K.
“Mengingat peran-peran organisasi itu tidak bisa dilepaskan dari kinerja sumber daya manusianya, dan sangat disayangkan apabila hak mereka tidak bisa kami bayarkan, sedangkan mereka melakukan tanggung jawabnya dalam bekerja di bidang penyiaran, yang notabene mayoritas adalah tenaga pengawasan yang bersinggungan langsung dengan tayangan dan aduan masyarakat,” tegasnya.
Dia khawatir jika kondisi ini dibiarkan, akan terjadi stagnasi dalam pelayanan publik penyiaran. Terlebih, dunia informasi terus berkembang pesat, tidak hanya dari televisi konvensional, tetapi juga media digital yang kian menjamur.
Hal ini menuntut peran pengawasan yang lebih intensif, termasuk dalam menangani konten-konten yang tidak sesuai norma dan budaya bangsa. “Apalagi sekarang tumbuh artificial intelligence (AI) yang dengan kecanggihannya bisa memanipulasi banyak peristiwa yang itu tidak berdasar pada fakta,” tambah Ubaidillah.
Dalam kesempatan ini, Ubaud menegaskan pihaknya tidak menolak kemajuan teknologi, namun menyadari bahwa banyak konten saat ini mengandung muatan ideologis dan bukan sekadar hiburan. Dalam situasi itu, KPI menegaskan pentingnya program prioritas mereka yang menyasar ekosistem penyiaran dari hulu ke hilir.
Mulai dari penyelenggaraan awal penyiaran, penguatan regulasi, peningkatan SDM, pengawasan tayangan, hingga meningkatkan literasi media masyarakat.
“Apabila layanan publik tidak terlaksana, kami khawatir kualitas layar kaca tidak terpenuhi dan berpotensi mendapat sanksi,” tandas Ubaid.
Menteri jamin hak pegawai terpenuhi
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memastikan bahwa pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di KPI tetap akan terjamin, meskipun terjadi penyesuaian pagu anggaran dalam kebijakan efisiensi.
Pernyataan ini disampaikan Meutya dalam rapat kerja tersebut, menanggapi kekhawatiran KPI mengenai potensi tidak terpenuhinya hak-hak pegawai akibat keterbatasan anggaran pada tahun 2026.
“Saya rasa kalau P3K itu sudah pasti didukung Ketua KPI, dan itu tidak perlu dikhawatirkan. Hal-hal yang bersifat operasional apalagi gaji-gaji itu nanti akan sudah terdukung,” tegas Meutya.
Ia menekankan bahwa efisiensi bukan berarti mengorbankan keberlangsungan kinerja dan operasional lembaga. Dia mengatakan, pihaknya akan tetap berkomitmen mendukung jalannya fungsi kelembagaan, termasuk dalam pemenuhan hak dasar pegawai.
“Kami merasa sekali bahwa di tahun 2025 ini kita, alhamdulillah, jika dilakukan dengan cermat, dapat melakukan efisiensi dengan baik untuk efisiensi dari uang negara. Namun pembangunan juga bisa dicapai,” ujar Meutya.
Ia juga mengingatkan lembaga-lembaga kuasi pemerintah, seperti KPI, Dewan Pers, dan KIP, untuk tetap berhati-hati dalam perencanaan anggaran. “Karena itu mungkin kepada kuasi-kuasi yang tadi juga menyampaikan, baik KPI, Dewan Pers, KIP, juga lebih cermat. Jadi memang ini memerlukan kecermatan untuk kemudian mendapat hasil optimal dari efisiensi dan kinerja yang tetap terjaga,” tambahnya. ***/Foto: Agung R
Identitas Luput Disamarkan, KPI Tegur Dua Program Berita BTV
- Detail
- Ditulis oleh RG
- Dilihat: 2690
Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan memberi sanksi teguran untuk dua program siaran jurnalistik di BTV yakni “Berita Satu Siang” dan “Berita Satu Malam”. Kedua program siaran berita ini dinilai telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) mengenai penyamaran identitas keluarga korban pelecehan seksual dalam siaran.
Temuan pelanggaran dalam “Berita Satu Siang” terdapat di tanggal 07 Juni 2025 pukul 11.32 WIB. Sedangkan pelanggaran “Berita Satu Malam” terjadi di tanggal 07 Juni 2025 pukul 22.03 WIB. Adapun bentuk pelanggarannya berupa tampilan pemberitaan tentang “Eks Polisi Rudapaksa Dua Bocah Perempuan” yang memuat identitas ayah korban kejahatan seksual dalam berita tersebut. Penjelasan tersebut diterangkan KPI Pusat dalam surat teguran yang telah dilayangkan ke BTV, beberapa waktu lalu.
Anggota sekaligus Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso mengatakan, setiap pemberitaan terkait kasus pelecehan seksual harus menyamarkan seluruh identitas terkait korban dan keluarga serta pelaku berikut keluarganya. Aturan soal penyamaran ini dituangkan dalam Pasal 43 SPS (Standar Program Siaran) huruf f.
“Pasal ini berbunyi bahwa program siaran bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya,” kata Tulus Santoso.
Menurut Tulus, pertimbangan pentingnya pengaturan penyamaran identitas dalam siaran kasus di atas lebih dikarenakan dampak psikologis terhadap korban maupun keluarganya. “Regulasi ini mengedepankan aspek perlindungan terhadap anak-anak. Jadi kita harus menjaga dan juga melindungi mereka jangan sampai psikologis mereka terganggu dan menjadi trauma yang berkepanjangan,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Aliyah meminta, lembaga penyiaran untuk lebih jeli dan berhati-hati dalam penayangan berita tentang kasus pelecehan seksual. “Kami berharap hal ini jadi pelajaran dan perbaikan bagi BTV dan juga lembaga penyiaran lain. Kami juga berharap hal ini tidak lagi terulang,” tandasnya. ***
KPI Tegaskan Pentingnya Revisi UU Penyiaran dan Peran Strategis Generasi Muda
- Detail
- Ditulis oleh RG
- Dilihat: 5639
Majalengka -- Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Evri Rizqi Monarshi mengatakan, fungsi penyiaran tidak sekadar menjadi penyedia informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pilar demokrasi, sarana pendidikan publik, serta pembentuk opini dan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, penyiaran tidak bisa dibiarkan tanpa regulasi yang kontekstual dan protektif, terutama dalam menghadapi era disrupsi informasi digital saat ini.
“Seiring dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi media yang berubah drastis, KPI mendorong percepatan revisi Undang-Undang Penyiaran agar dapat mengakomodasi kebutuhan dan tantangan zaman,” kata Evri saat menjadi pembicara dalam kegiatan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) di Majalengka, Jawa Barat (26/6/2025).
Disamping itu, Evri menyerukan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam proses revisi undang-undang ini. Seruan ini muncul sebagai respon atas tantangan besar di era disrupsi informasi, di mana platform digital, kecerdasan buatan atau AI (Artificial Intelligence), dan Over The Top (OTT) semakin mendominasi ekosistem media.
Ia juga menegaskan jika fungsi penyiaran tidak sekadar menjadi penyedia informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pilar demokrasi, sarana pendidikan publik, serta pembentuk opini dan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, penyiaran tidak bisa dibiarkan tanpa regulasi yang kontekstual dan protektif, terutama dalam menghadapi era disrupsi informasi digital saat ini.
“Seiring dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi media yang berubah drastis, KPI mendorong percepatan revisi Undang-Undang Penyiaran agar dapat mengakomodasi kebutuhan dan tantangan zaman,” tutur Komisioner bidang Kelembagaan ini.
Di kesempatan yang sama, Alip Tayana Founder Siasat Chanel mengatakan, proses revisi UU Penyiaran ini menjadi momen penting untuk menentukan arah penyiaran dan ruang digital ke depan. Apakah akan hadir sebagai payung perlindungan, atau justru menjadi instrumen pembatasan?
Alip sebagai pemangku kepentingan penyiaran mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengawal proses ini secara aktif dan kritis. “Masa depan ekspresi digital di Indonesia harus dibangun di atas fondasi kebebasan yang bertanggung jawab, bukan dikungkung oleh regulasi yang represif,” katanya.
Senada dengan Evri, Alip memandang generasi muda menjadi kelompok paling terdampak dan sekaligus paling berdaya dalam dinamika ekspresi digital. Menurutnya, generasi muda merupakan konsumen terbesar konten digital sekaligus kreator aktif di berbagai platform. Karena itu, suara mereka harus diakomodasi dalam proses revisi UU Penyiaran.
“Perubahan regulasi akan memiliki legitimasi jika disusun secara inklusif. Jangan sampai revisi undang-undang justru menjauhkan publik dari ruang partisipasi digital yang sehat,” ujar Alip. Syahrullah
Sambangi Tiongkok, KPI Serap Masukan Terkait RUU Penyiaran
- Detail
- Ditulis oleh Super User
- Dilihat: 4143
Beijing - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mendatangi Beijing dan Shanghai dengan salah satu agenda mencari masukan terkait revisi Undang-Undang (UU) No 32 tentang Penyiaran tahun 2002.
"Ini adalah kunjungan pertama KPI sejak berdiri pada 2003, dan tujuan kami ke sini adalah untuk belajar mengenai pengaturan penyiaran di China yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia," kata Ketua KPI Pusat Ubaidillah di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing pada Senin (30/6/2025) lalu.
Bersama dengan Ubaidillah, turut hadir Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso, Muhammad Hasrul Hasan, dan Aliyah. Dalam pertemuan itu juga hadir Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun, Wakil Kepala Perwakilan RI Beijing Parulian Silalahi, staf dan pegawai KBRI serta sekitar 50 orang mahasiswa maupun WNI yang bekerja di Beijing.
Sebelum ke Beijing, Delegasi KPI Pusat sudah datang ke Shanghai untuk bertemu dengan Shanghai Media Group (SMG) di Shanghai sementara di Beijing, KPI Pusat juga bertemu dengan China Media Group (CMG) dan The National Radio and Television Administration (NRTA) yang juga melakukan fungsi pengawasan terhadap tv dan radia di China.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu mahasiswi Indonesia di Beijing Normal University yaitu Anastasia Laras bertanya mengenai literasi digital dan cara mendorong agar lebih banyak konten positif khususnya mengenai China dan Indonesia.
Atas pertanyaan tersebut, Ubaidillah mengaku KPI masih punya berbagai keterbatasan untuk mendorong literasi digital karena dalam sekali acara hanya dapat memfasilitasi 30-40 orang, tapi kementerian dan lembaga negara lain juga melakukan kampanye literasi digital.
"KPI hanya dapat mengawasi apa yang sudah tayang di televisi maupun radio, tapi memang mengenai literasi digital ini menjadi masalah bersama apalagi karena COVID-19, anak-anak jadi belajar secara online melalui ponsel dan setelah pandemi selesai mereka tetap punya ponsel jadi perlu literasi digital bukan hanya untuk anak-anaknya tapi juga orang tua mereka," ujar Ubaidillah
Dalam kunjungan ke China, Ubaidillah menyebut ingin mendapatkan perspektif lain soal pengaturan media digital.
"Tidak hanya rujukan kita ke Eropa dan Amerika tapi juga di China melakukan regulasi ke media sosial dan media baru yang mungkin diterapkan di Indonesia karena dari sisi jumlah penduduk sama-sama besar dan hubungan Indonesia-China semakin baik," tambah Ubaidillah.
Sedangkan Dubes RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun mengatakan kolaborasi Indonesia-China dengan menggunakan "platform" digital sudah dilakukan dengan saling mengirimkan pemengaruh (influencer) China ke Indonesia dan influencer Indonesia ke China guna mendorong pariwisata.
"Kami mengirim 'influencer' China ke Indonesia untuk menunjukkan pariwisata Indonesia, jadi bisa juga digagas agar 'content creator' Indonesia bekerja sama dengan yang ada di Tiongkok saling tukar konten," kata Djauhari.
Sebelumnya, pembahasan RUU Penyiaran menarik perhatian publik karena memuat sejumlah ketentuan yang memberi kewenangan KPI mengurusi soal jurnalistik yang selama ini menjadi ranah dewan pers, antara lain menangani sengketa pers.
Salah satu pasal yang disorot dalam draf RUU Penyiaran adalah larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Padahal, pemberitaan investigasi merupakan cara pers untuk menyajikan informasi lebih mendalam dan fakta-fakta yang belum terungkap.
Komunitas pers juga mengkritisi ketentuan penyelesaian sengketa jurnalistik penyiaran dilakukan oleh KPI karena bersinggungan dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengamanatkan penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di Dewan Pers.
Pasal lain yang dipersoalkan adalah terkait penayangan isi siaran dan konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Pasal ini sangat multitafsir, terutama menyangkut penghinaan dan pencemaran nama baik.
Awal Maret 2025, Komisi I DPR menggelar rapat dengar pendapat Panitia Kerja RUU Penyiaran dengan Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) dan saat itu Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyampaikan, perubahan fundamental pada industri penyiaran menuntut perubahan regulasi. Red dari berbagai sumber
KPI Tegur Radio Gen FM Karena Siarkan Percakapan Tak Pantas
- Detail
- Ditulis oleh RG
- Dilihat: 5093
Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menemukan adanya percakapan tidak pantas di program siaran “Wakanda” yang disiarkan radio Gen FM. Percakapan tersebut membahas seorang pria yang berperilaku kewanitaan seolah membenarkan perilaku tidak pantas tersebut sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan keseharian.
Berdasarkan temuan dan hasil proses klarifikasi KPI Pusat dengan radio Gen FM (28 Mei 2025), melalui rapat pleno penjatuhan sanksi KPI Pusat akhirnya memutuskan menjatuhkan sanksi teguran pertama untuk program “Wakanda” radio Gen FM. Sanksi tertulis telah dilayangkan KPI Pusat ke radio Gen FM, beberapa waktu lalu.
Dalam surat teguran yang ditandatangani Ketua KPI Pusat Ubaidillah, juga diterangkan tanggal dan waktu percakapan ditemukan dalam siaran “Wakanda” tanggal 6 Mei 2025 pukul 07.22 WIB.
Terkait sanksi ini, Komisioner sekaligus Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso mengatakan, lembaga penyiaran harus berhati-hati ketika akan menayangkan atau menyiarkan siaran yang di dalamnya terdapat muatan tak pantas seperti perilaku seperti kewanitaan. Pasalnya, perilaku yang tidak wajar ini dikhawatirkan dapat dicontoh oleh anak-anak.
Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) KPI tahun 2012 Pasal 14 ayat 2 disebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Kemudian dalam Standar Program Siaran (SPS) Pasal 15 ayat 1 disebutkan jika program siaran pun wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.
“Jika menyitir aturan tersebut, percakapan dengan perilaku kewanitaan dan seolah-olah menganggap hal itu wajar jelas tidak pantas. Kita harus melihat dampaknya jika hal itu menjadi sebuah hal yang wajar khususnya bagi anak-anak. Jangan kemudian anak-anak menjadikan perilaku seperti itu menjadi sesuatu yang biasa bagi mereka. Siaran itu mestinya memberikan manfaat baik bagi tumbuh kembang anak-anak,” kata Tulus Santoso.
Sebelumnya, KPI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 194/K/KPI/02/16 tertanggal 18 Februari 2016 dan Nomor 203/K/KPI/02/16 tertanggal 23 Februari 2016 mengenai larangan menampilkan muatan yang mendukung perilaku dan promosi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). “Edaran ini dapat menjadi acuan dan perhatian lembaga penyiaran,” ujar Tulus Santoso.
Dalam kesempatan ini, Komisioner KPI Pusat Aliyah, meminta radio Gen FM untuk segera melakukan perbaikan. Dia berharap kejadian ini tidak terulang kembali dan setiap lembaga penyiaran menjadikan P3SPS dan aturan penyiaran sebagai acuan bersiaran. ***
