Uji Publik Keterbukaan Informasi 2026, KPI Pusat Perkuat Transparansi dan Layanan PPID

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pembenahan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), optimalisasi layanan informasi, serta transformasi digital. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi KPI. Komitmen tersebut disampaikan Ketua KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat, Selasa (10/11/2026). 

Hasrul menjelaskan, pembenahan tata kelola PPID menjadi langkah awal penguatan keterbukaan informasi di lingkungan KPI Pusat. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan diraihnya predikat Informatif pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2025. “Capaian tersebut menjadi pijakan bagi kami untuk terus membangun budaya keterbukaan informasi yang lebih kuat,” ujarnya.

Dalam uji publik di hadapan anggota Komisi Informasi Pusat Edi Purwanto serta panelis Yohan Wahyu dan Ninik Rahayu, Hasrul didampingi Sekretaris KPI Pusat Rhina Anita selaku atasan PPID KPI Pusat. Pada kesempatan tersebut, Hasrul memaparkan empat komitmen KPI Pusat, yakni pemenuhan hak masyarakat atas informasi, penguatan tata kelola PPID, transparansi pelaksanaan tugas dan pengawasan penyiaran, serta peningkatan partisipasi publik melalui aspirasi, pengaduan, kritik, dan saran. Implementasinya dilakukan melalui tiga strategi, yaitu penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), optimalisasi pelayanan PPID, serta pemanfaatan website, media sosial, dan kanal pengaduan masyarakat.

Sebagai bentuk transparansi pelaksanaan fungsi pengawasan, Hasrul turut memaparkan data sanksi administratif KPI Pusat selama 2023–2026. Tercatat 31 sanksi pada 2023, 15 sanksi pada 2024, 35 sanksi pada 2025, dan tujuh sanksi pada 2026. KPI Pusat juga menyampaikan komposisi program siaran, yakni 56,1 persen program lokal, 43,7 persen program nasional, dan 0,2 persen program asing. Data tersebut menjadi bagian dari pertanggungjawaban KPI kepada masyarakat mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan penyiaran.

Keterbukaan informasi juga didukung melalui program peningkatan kapasitas dan literasi penyiaran. Pada periode 2024–2026, Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa menyelenggarakan 34 kegiatan di 12 provinsi dengan melibatkan 12.570 peserta. Sementara itu, Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) menjangkau 275 peserta, terdiri atas 190 perwakilan lembaga penyiaran dan 85 mahasiswa. Adapun Radio Akademi melibatkan 457 peserta melalui delapan kegiatan di delapan provinsi. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi penyiaran, kualitas isi siaran, serta hak dan peran publik dalam pengawasan penyiaran.

Hasrul menegaskan, keterbukaan informasi tidak hanya mendorong tertib dokumentasi, transparansi pelaksanaan tugas, dan akuntabilitas pelayanan PPID, tetapi juga mempermudah masyarakat memperoleh informasi serta berpartisipasi dalam pengawasan penyiaran. “Langkah kami ini menjadi bentuk komitmen jangka panjang dalam merawat kepercayaan publik terhadap ekosistem penyiaran nasional,” pungkas Hasrul.