Revisi UU Penyiaran Tak Sekadar Atur Konten, Nezar Patria: Ini Soal Kedaulatan

Jakarta— Perubahan lanskap media dan dominasi platform digital global menuntut pembaruan regulasi penyiaran agar negara tetap memiliki kapasitas melindungi kepentingan publik sekaligus menjaga keberlanjutan industri media nasional. Ketimpangan pengaturan antara lembaga penyiaran konvensional dan platform digital saat ini harus segera ditanggilangi, dalam usaha negara menghadirkan ekosistem media termasuk ekosistem penyiaran yang sehat dan berkeadilan. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2026 di Jakarta, Selasa, (10/11/2026).

Mengutip survei APJII 2026, Nezar mengatakan bahwa masyarakat saat ini menghabiskan lebih dari enam jam sehari untuk berselancar di internet. “Padahal, waktu ini sebelumnya banyak dihabiskan di depan televisi dan radio, namun kini terbagi dengan berbagai platform digital dan layanan over the top (OTT),” ujarnya. Bagi publik sendiri, garis pembeda antara penyiaran dan platform digital nyaris hilang, namun regulasi yang ada hari ini belum setara. Ketimpangan ini terlihat dari perbedaan kewajiban antara lembaga penyiaran dan penyedia platform digital. 

Persoalan kesetaraan pengaturan ini bukan hal baru. Nezar mengingatkan bahwa lima tahun lalu, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan agar layanan siaran berbasis internet tunduk pada Undang-Undang Penyiaran. Kini, apa yang kalah gugatan lima tahun lalu menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan lebih lanjut. 

Pembaruan regulasi penyiaran, lanjut Nezar, juga harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni hubungan negara dengan platform teknologi global. Pengaturan platform digital bukan semata persoalan teknis atau tata kelola konten, melainkan menyangkut kedaulatan negara dalam memastikan ruang informasi nasional berjalan sesuai kepentingan publik.

Di hadapan peserta Rakornas KPI yang terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah se-Indonesia, Nezar memberikan contoh inisiatif regulator penyiaran di Kanada. Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), mengatur peningkatan kontribusi dari layanan streaming untuk mendukung produksi konten Kanada dan masyarakat adat, termasuk berita lokal. Namun demikian, dikarenakan adanya tekanan dagang, aturan tersebut ditarik kembali. 

Contoh tersebut menunjukkan bahwa sejumlah negara tidak lagi memandang platform digital sebagai entitas bisnis yang sepenuhnya berada di luar kerangka kebijakan penyiaran. Akses terhadap pasar domestik, pemanfaatan perhatian publik, dan perolehan pendapatan dari masyarakat menjadi bagian dari pertimbangan negara dalam merumuskan kewajiban platform.

Namun, Nezar mengingatkan bahwa upaya mengatur perusahaan teknologi global tidak selalu berjalan mudah. Platform-platform tersebut beroperasi lintas negara dan memiliki kepentingan bisnis yang dapat bersinggungan dengan kepentingan ekonomi maupun geopolitik negara.

“Platform ini bukan sekadar urusan teknis, tetapi ini urusan kedaulatan. Pengaturannya harus dirancang secara kokoh, proporsional, dan dapat dipertahankan. Kita bisa membayangkan bagaimana tekanan geopolitik ikut dalam pengaturan platform yang bekerja secara global ini,” kata Nezar.

Menurut dia, persoalan tersebut semakin penting ketika arus iklan dan perhatian masyarakat terus bergeser ke platform global, sementara kewajiban yang dibebankan kepada mereka belum tentu sebanding dengan kewajiban lembaga penyiaran nasional. Jika ketimpangan berlangsung terus-menerus, industri penyiaran dalam negeri berisiko semakin melemah dan produksi konten lokal menyusut.

Terkait pembaruan regulasi, Nezar menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI sebagai usul inisiatif DPR. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital juga telah memberikan masukan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) dan membubuhkan paraf untuk melanjutkan proses pembahasan di parlemen.

Pemerintah memandang pembaruan UU Penyiaran sebagai momentum untuk menata hubungan antara lembaga penyiaran dan platform digital secara lebih proporsional, memperkuat perlindungan masyarakat terutama anak dan kelompok rentan, meningkatkan kapasitas kelembagaan KPI, serta mewujudkan keadilan dalam pengawasan isi siaran maupun proses bisnis penyiaran.

Meski demikian, ia mengakui pengaturan platform digital dan konten yang dihasilkan pengguna merupakan isu sensitif. Karena itu, pembahasan revisi undang-undang harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas pers dan kreator konten.

“Pembahasan harus terbuka dengan partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation,” ujarnya.

Nezar juga mengingatkan bahwa ketahanan nasional dalam ekosistem penyiaran tidak semata-mata berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Setidaknya terdapat tiga dimensi yang perlu dijaga, yakni ketahanan informasi, ketahanan generasi, serta ketahanan ekonomi dan kedaulatan.

Ketahanan informasi memastikan masyarakat memperoleh sumber informasi yang dapat dipercaya, terutama ketika terjadi bencana dan krisis. Ketahanan generasi berkaitan dengan perlindungan anak dan kelompok rentan dari paparan konten berbahaya tanpa menutup ruang berekspresi. Adapun ketahanan ekonomi dan kedaulatan menyangkut keberlanjutan industri penyiaran nasional serta kemampuan negara menjaga ekosistem produksi konten lokal.

Ia berharap Rakornas KPI 2026 tidak berhenti sebagai forum konsolidasi kelembagaan, tetapi menghasilkan rumusan konkret yang dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang, pedoman bagi lembaga penyiaran, dan langkah nyata yang dirasakan keluarga Indonesia. (Foto: KPI Pusat/ Agung Rachmadiansyah)