Rakornas KPI 2026 Perkuat Kolaborasi Penyiaran untuk Menjaga Ketahanan Nasional

Jakarta - Perubahan lanskap media akibat perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru bagi ketahanan nasional. Kecepatan arus informasi, disinformasi, rekayasa algoritma, hingga penggunaan kecerdasan artifisial (AI) turut memengaruhi kepercayaan publik dan kohesi sosial. Dalam situasi ini, televisi dan radio memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas informasi, merawat keberagaman, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Muhammad Hasrul Hasan mengatakan, ketahanan nasional tidak hanya terkait dengan ancaman fisik, tetapi juga kemampuan masyarakat menjaga persatuan, identitas kebangsaan, serta daya tahan terhadap dinamika informasi. Karena itu, lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab strategis melalui verifikasi informasi, tanggung jawab editorial, pelestarian kebudayaan, dan komunikasi publik. “Televisi dan radio memiliki posisi strategis lewat tanggung jawab editorial, verifikasi informasi, pelestarian kebudayaan, serta komunikasi publik dalam menguatkan ketahanan nasional,” ujarnya.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2026 yang berlangsung pada 10–11 November 2026 di Jakarta. Mengusung tema “Kolaborasi Penyiaran Mewujudkan Ketahanan Nasional”, Rakornas menjadi forum konsolidasi nasional untuk memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan sekaligus merespons dinamika dan tantangan penyiaran.

Hasrul menegaskan, penguatan ekosistem penyiaran tidak dapat dilakukan KPI sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah, lembaga penyiaran, KPI Daerah, akademisi, komunitas, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem informasi yang sehat, bertanggung jawab, serta mendukung demokrasi dan kepentingan publik.

Semangat kolaborasi tersebut juga relevan dengan pembaruan regulasi penyiaran melalui Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas di DPR. Perubahan lanskap media dan konvergensi teknologi menuntut regulasi yang adaptif, dengan tetap memperhatikan perlindungan masyarakat, keberlanjutan industri penyiaran, dan keadilan dalam ekosistem media. KPI memandang keterlibatan berbagai pihak ini penting agar pembaruan regulasi mampu menjawab kebutuhan penyiaran nasional dan berpihak pada kepentingan publik.

Rakornas KPI 2026 melibatkan KPI Pusat, KPI Daerah dari seluruh Indonesia, kementerian dan lembaga, asosiasi televisi dan radio, akademisi, komunitas penyiaran, serta unsur masyarakat. Pembukaan Rakornas akan dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. Sedangkan untuk hari kedua digelar seminar nasional bertema “Regulasi Berkeadilan, Mengawal Kepentingan Publik, dan Penguatan Kelembagaan KPI dalam RUU Penyiaran”.

Melalui Rakornas ini, Hasrul berharap terbangun kesepahaman dan komitmen bersama bahwa penyiaran bukan sekadar sarana informasi dan hiburan, melainkan juga instrumen strategis dalam merawat persatuan, memperkuat identitas kebangsaan, dan menjaga ketahanan nasional di tengah perubahan zaman.