Rakornas KPI 2026, Konsolidasi Menghadapi Tantangan Industri Penyiaran

Jakarta – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan ruang konsolidasi untuk menyamakan langkah dan membangun komitmen bersama dalam menjaga industri penyiaran nasional. Kondisi penyiaran nasional saat ini harus diakui sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Belanja iklan yang sebelumnya mengalir ke televisi dan radio kini terbagi dengan platform digital. Persaingan ini memberi tekanan besar bagi keberlangsungan industri televisi dan radio, salah satunya karena regulasi yang belum setara antara ekosistem penyiaran dan platform digital. Hal tersebut disampaikan Ketua KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan saat membuka Rakornas KPI 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Hasrul menyampaikan bahwa KPI tidak hanya bertugas melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi. KPI juga memiliki tanggung jawab membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait, serta memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. “Untuk itulah, KPI berkepentingan menjaga agar kepentingan perlindungan masyarakat harus berjalan secara beriringan,” ujarnya.

Terkait tema yang diusung dalam Rakornas, Hasrul mengatakan ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan ancaman fisik, tetapi juga kemampuan masyarakat menjaga persatuan, identitas kebangsaan, serta daya tahan menghadapi dinamika informasi. Karena itu, lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab strategis melalui verifikasi informasi, tanggung jawab editorial, pelestarian kebudayaan, dan komunikasi publik.

Lebih lanjut, Hasrul berharap Rakornas tidak hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi juga kesepahaman atas tantangan yang sedang dihadapi, termasuk merumuskan langkah yang dapat diambil untuk menyelamatkan penyiaran nasional. “Kita boleh punya perbedaan, tapi tujuan kita satu. Yakni menghadirkan penyiaran yang sehat, berdaya saing, dan berpihak pada kepentingan publik,” pungkas Hasrul.

Dalam pembukaan Rakornas, hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. Sebelum membuka Rakornas secara resmi, Nezar mengajak peserta memahami bahwa masyarakat hidup di tengah gempita informasi. “Tapi tidak semua yang riuh itu benar dan tidak semua yang benar itu terdengar,” ujar Nezar.

Menurut Nezar, penyiaran saat ini menghadapi tantangan serius untuk menjadi pelita di tengah masyarakat, termasuk menjalankan fungsi sebagai clearing house of information di tengah derasnya informasi yang diperoleh dari platform digital, khususnya media sosial.

Nezar menyampaikan, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Penyiaran telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI sebagai usul inisiatif DPR. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital juga telah memberikan masukan melalui daftar inventarisasi masalah (DIM) dan membubuhkan paraf untuk melanjutkan proses pembahasan di parlemen.

Terkait isu ketahanan nasional, Nezar mengingatkan pentingnya menjaga tiga dimensi ketahanan nasional dalam ekosistem penyiaran, yakni ketahanan informasi, ketahanan generasi, serta ketahanan ekonomi dan kedaulatan. Ketahanan informasi berkaitan dengan ketersediaan sumber informasi yang dapat dipercaya, terutama dalam situasi bencana dan krisis. Ketahanan generasi menyangkut perlindungan anak dan kelompok rentan, sedangkan ketahanan ekonomi dan kedaulatan berkaitan dengan keberlanjutan industri penyiaran serta produksi konten lokal.

Pandangan mengenai pentingnya penyiaran dalam menjaga ketahanan nasional juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono yang hadir melalui sambungan daring. Dave menilai, perkembangan ekosistem penyiaran yang kini mencakup media konvensional, platform digital, hingga media sosial menghadirkan tantangan baru, mulai dari disinformasi, fragmentasi audiens, hingga keamanan siber. Karena itu, pengembangan penyiaran nasional perlu diarahkan pada transformasi digital, ekspansi konten multiplatform, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), serta pengembangan media interaktif dan model bisnis berbasis data. Langkah tersebut diperlukan agar industri penyiaran mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus memiliki daya saing di tingkat global.

Ia menegaskan, penguatan sektor penyiaran membutuhkan sinergi antara legislatif, regulator, pelaku industri, dan masyarakat. Dalam hal ini, terdapat tiga aspek yang perlu mendapat perhatian, yakni pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran nasional, penguatan pengawasan isi siaran, serta penguatan kelembagaan penyiaran. Keselarasan regulasi dan pengawasan dinilai penting untuk membangun ekosistem yang sehat dan berkeadilan, sementara penguatan konten nasionalisme diperlukan agar penyiaran tetap menjadi ruang edukasi dan pemersatu bangsa.

Menurut Dave, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam menjaga ekosistem penyiaran. Masyarakat tidak cukup hanya ditempatkan sebagai penonton atau pendengar, tetapi harus menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas informasi dan konten yang beredar. Dengan kolaborasi berbagai pihak, penyiaran nasional diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara optimal, tidak hanya sebagai industri, tetapi juga sebagai salah satu kekuatan dalam menjaga ketahanan bangsa.

(Foto: KPI Pusat/ Agung Rachmadiansyah).