Perkuat Kelembagaan KPID, KPI Siapkan Formula Penganggaran Bersama Kemendagri

Jakarta -- Keterbatasan anggaran daerah dan ketidakpastian mekanisme pendanaan masih menjadi tantangan bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk mencari solusi atas persoalan tersebut, KPI Pusat akan berkoodinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka mengupayakan dukungan kebijakan penganggaran guna memberikan kepastian bagi KPID di seluruh Indonesia.

Persoalan tersebut mengemuka dalam audiensi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) bersama KPID Provinsi Gorontalo dengan KPI Pusat di Kantor KPI Pusat, Kamis (12/11/2026). Pertemuan ini secara khusus membahas keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kendala mekanisme penggunaan dana hibah untuk mendukung kebutuhan kelembagaan serta operasional KPID.

Kepala Diskominfotik, Mohamad Trizal Entengo, menyampaikan, keterbatasan APBD membuat dukungan anggaran bagi KPID Gorontalo belum mencukupi kebutuhan kelembagaan. Selain itu, mekanisme penggunaan dana hibah berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 juga menjadi tantangan, terutama dalam pembiayaan honorarium dan operasional. Pihaknya berharap KPI Pusat dapat membantu mengoordinasikan persoalan tersebut dengan Kemendagri.

Ketua KPID Gorontalo, Abdul Razak Babuntai, menyampaikan harapannya agar anggaran KPID dapat dialokasikan melalui mekanisme APBD secara langsung, bukan melalui dana hibah. “Jadi pengelolaannya lebih optimal dan pelaksanaan tugas pengawasan penyiaran tidak terkendala,” ujarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota KPI Pusat sekaligus Koordinator Bidang Kelembagaan, Aliyah, menegaskan penganggaran KPID menjadi perhatian serius dari KPI Pusat agar KPID bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal dalam peningkatan kualitas penyiaran di daerah. 

"Sebagai tindak lanjut, KPI Pusat akan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk membahas alternatif solusi penguatan anggaran, termasuk mendorong dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan penganggaran yang sesuai dengan ketentuan," katanya.

Menurutnya, KPI Pusat juga akan mengidentifikasi kebutuhan anggaran KPID secara menyeluruh agar solusi yang dirumuskan dapat mengakomodasi kondisi KPID di berbagai daerah. Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan dana hibah agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum.

Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Fuji Samantha, mengatakan KPID memerlukan dukungan kebijakan dari Kemendagri melalui surat kepada para gubernur agar pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kebutuhan anggaran KPID agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada publik. 

“Selain tentu saja, kita berharap, melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran nantinya dapat memberikan kepastian skema pendanaan melalui APBN,” tambahnya.

Di ujung pertemuan, Aliyah mengatakan, koordinasi dengan Kemendagri ini menjadi langkah awal KPI Pusat untuk mendorong kepastian dukungan anggaran bagi KPID. Dengan dukungan pendanaan yang memadai dan mekanisme pengelolaan yang jelas, KPID diharapkan dapat menjalankan tugas pengawasan penyiaran serta amanah lain yang ditahbiskan oleh regulasi untuk menjaga ekosistem penyiaran di daerah. 

Turut hadir dalam audiensi tersebut, Anggota KPID Gorontalo, Arif Rahim, dan Sekretaris KPI Pusat, Rhina Anita. Dwi Nurnala/Foto: Agung R