Pemerintah Menyetujui UU Baru tentang Penyiaran Publik Estonia

Papan nama pemberhentian Riigikogu. Riigikogu adalah parlemen unikameral (satu kamar) milik Republik Estonia. Secara harfiah, nama ini berasal dari bahasa Estonia riigi- yang berarti "negara" dan kogu yang berarti "perkumpulan" atau “majelis"./Foto: ERR

Jakarta -- Beberapa waktu lalu, Pemerintah Estonia menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mengubah Undang-Undang Penyiaran Publik Estonia dan akan mengajukannya ke Riigikogu (Parlemen Estonia). Perubahan tersebut mencakup aspek pendanaan maupun model tata kelola ERR (Eesti Rahvusringhääling) atau Lembaga Penyiaran Publik (LPP) nasional milik Pemerintah Estonia.

Menurut pemerintah, RUU ini bertujuan untuk menyesuaikan kerangka hukum yang telah berusia hampir 20 tahun tersebut dengan lingkungan media dan digital masa kini serta hukum Uni Eropa.

"Penyiaran publik harus mampu mengimbangi lanskap media yang berubah dengan cepat. Kami memperbarui undang-undang ini agar selaras dengan regulasi Eropa dan menciptakan model pendanaan yang lebih jelas bagi ERR. Hal ini akan memberikan landasan yang kuat bagi penyiaran publik untuk menjalankan mandat layanan publiknya di masa depan," ujar Menteri Kebudayaan, Heidy Purga  yang merupakan politisi dari Partai Reformasi Estonia.

RUU ini berfokus pada upaya membuat pendanaan ERR lebih dapat diprediksi dalam jangka panjang serta menempatkan media layanan publik pada posisi yang netral secara teknologi.

RUU tersebut menetapkan kesepakatan kerangka pendanaan untuk jangka waktu empat tahun; pemerintah menyatakan bahwa langkah ini akan membuat pendanaan ERR lebih transparan dan dapat diprediksi.

Mandat layanan publik ERR juga tidak akan lagi terikat pada teknologi tertentu. Sebaliknya, undang-undang ini akan mempertimbangkan fakta bahwa selain radio dan televisi, lembaga penyiaran publik tersebut juga beroperasi di platform daring.

RUU ini juga akan membentuk mekanisme independen untuk menilai dampak dari layanan media baru yang signifikan serta merevisi model tata kelola ERR.

Sebagaimana yang berlaku di bidang budaya dan pendidikan, kontrak kerja bagi pemimpin redaksi dan kepala departemen akan diubah menjadi kontrak berjangka waktu tertentu, sehingga memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pengembangan organisasi.

Tanggung jawab ERR dalam memajukan pendidikan, pembelajaran sepanjang hayat, dan literasi media juga akan diperjelas.

Kontrak kerja yang saat ini tidak memiliki batas waktu (kontrak tetap) bagi pemimpin redaksi, kepala departemen redaksi, dan penasihat etika juga akan diubah menjadi kontrak berjangka waktu tertentu, maksimal lima tahun. Perubahan legislatif ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Perubahan ini tidak menyelesaikan masalah pendanaan organisasi

Menurut CEO Erik Roose, usulan pemerintah tersebut tidak menyelesaikan masalah pendanaan penyiaran publik. Roose mencatat bahwa Undang-Undang Kebebasan Media Eropa (*European Media Freedom Act*) dari Uni Eropa mensyaratkan adanya pendanaan jangka panjang dan berkelanjutan bagi media layanan publik. "Amandemen tersebut memang menjamin pendanaan jangka panjang, namun tidak menjamin keberlanjutan—dalam artian kecukupan dana," ujar Roose.

Meskipun pemerintah menjamin stabilitas pendanaan, kenaikan biaya hidup berarti nilai riil pendanaan bagi penyiaran publik akan menurun. Setiap penambahan dana pun masih akan bergantung pada keputusan politik.

Roose menekankan perlunya kepastian mengenai bagaimana tepatnya pendanaan akan berubah selama periode empat tahun tersebut, termasuk apakah perubahan itu akan berdampak, misalnya, pada anggaran gaji atau peliputan peristiwa-peristiwa besar.

Berdasarkan anggaran negara yang baru saja disahkan, total dana yang dialokasikan untuk ERR pada tahun 2027 adalah sebesar €44,76 juta, dibandingkan dengan €43,46 juta pada tahun sebelumnya.

Peningkatan total pendanaan ini disebabkan oleh alokasi dana untuk kenaikan gaji (€0,53 juta) serta pengalihan dana sebesar €0,77 juta ke anggaran Kementerian Kebudayaan—dana yang sebelumnya dicadangkan pemerintah khusus untuk ERR dalam pos cadangan bagi belanja pertahanan nasional yang komprehensif.

Sejarah ERR

ERR atau Eesti Rahvusringhääling merupakan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) nasional milik pemerintah Estonia. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 1 Juni 2007 melalui Estonian National Broadcasting Act, melalui penggabungan dua lembaga sebelumnya yaitu Eesti Raadio (radio) dan Eesti Televisioon (televisi). Layanan televisinya mengoperasikan beberapa saluran TV utama seperti ETV, ETV2, dan ETV+. Adapun layanan radionya terdiri dari stasiun radio nasional, termasuk Vikerraadio, Raadio 2, Klassikaraadio, Raadio 4, dan Raadio Tallinn. ERR merupakan anggota dari European Broadcasting Union (EBU). ***