KPI Pusat Bersama DPRD Banten Bahas Masa Depan Penyiaran dan Penguatan KPID

Jakarta -- Penguatan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan pembaruan regulasi penyiaran menjadi dua hal penting untuk memastikan fungsi pengawasan penyiaran tetap berjalan di tengah perkembangan media digital. Dukungan pemerintah daerah dan DPRD diperlukan agar KPID memiliki kelembagaan yang kuat serta mampu menjalankan tugas pengawasan secara optimal demi melindungi kepentingan publik.

Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan koordinasi dan konsultasi antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, DPRD dan KPID Provinsi Banten di Kantor KPI Pusat, Kamis (12/11/2026). 

Di awal pertemuan, Ketua KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, mengapresiasi dukungan DPRD Banten terhadap keberadaan dan kinerja KPID Banten. Menurut dia, dukungan tersebut turut mendorong KPID Banten menunjukkan kinerja positif dan meraih sejumlah prestasi, termasuk dalam Anugerah KPI.

Ia juga menyampaikan pihaknya terus memberikan masukan kepada Komisi I DPR RI dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran yang telah disetujui menjadi usul inisiatif DPR pada September 2026. Rancangan regulasi tersebut mulai mengakomodasi pengaturan media baru, termasuk platform digital. 

“Kami berharap dukungan DPRD Banten agar proses pembahasan hingga realisasi regulasi tersebut dapat berjalan,” pintanya. 

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Pinan, mengatakan kunjungan ini bertujuan memperkuat koordinasi mengenai arah kebijakan penyiaran nasional sekaligus memastikan peran KPID Banten dapat terus berjalan maksimal. 

Di tempat yang sama, Ketua KPID Banten, H. Haris H. Witharja, menyampaikan meskipun masa tugas komisioner telah memasuki tahun kelima dan mendapatkan perpanjangan, pihaknya tetap berkomitmen menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan penyiaran.

Dalam diskusi, Anggota DPRD Banten, Agus Supriyatna, mengusulkan agar masa bakti KPID diperpanjang menjadi lima tahun. Menurut dia, masa jabatan yang lebih panjang dapat memberikan ruang bagi pelaksanaan program kelembagaan secara lebih optimal tanpa terlalu sering terkendala proses administrasi maupun pembentukan tim seleksi.

Menyambung diskusi, Anggota DPRD Banten, Agus Maulana, menyoroti potensi monopoli kepemilikan media dan informasi serta pentingnya perlindungan anak dari konten yang tidak sesuai dengan usia. 

Selain persoalan kelembagaan, tantangan pengawasan platform digital atau over-the-top (OTT) turut menjadi perhatian dalam diskusi. Menanggapi hal ini, KPI Pusat menilai penguatan regulasi penyiaran diperlukan agar perkembangan teknologi dan media baru tetap memperhatikan kepentingan publik serta perlindungan masyarakat.

Pertemuan ini juga membahas persiapan pemilihan Anggota KPID Banten untuk periode berikutnya. Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat, Aliyah, dan Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Fuji Samantha, mengingatkan DPRD Banten agar menjadikan Keputusan KPI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemilihan Anggota KPI sebagai acuan dalam proses seleksi.

Keduanya menekankan pentingnya pelaksanaan seleksi yang transparan, cermat, dan sesuai ketentuan untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari. KPI Pusat juga membuka ruang koordinasi apabila DPRD Banten menghadapi kendala dalam proses pemilihan. Harapannya seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan menghasilkan komisioner yang berintegritas serta kompeten.

Di akhir diskusi, Aliyah mengingatkan pentingnya memperhatikan keterwakilan perempuan dalam proses seleksi Anggota KPID. Menurutnya, aspek keterwakilan tersebut perlu menjadi perhatian agar komposisi keanggotaan KPID turut mencerminkan keberagaman perspektif dalam menjalankan fungsi pengawasan penyiaran. Dwi Nurmala/Foto: Agung R