KPI Dorong Transformasi Infotainment Lebih Berkualitas, Kreatif dan Beretika
Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Penyiaran Indonesia (IPI) Kategori Program Infotainment di Kantor KPI Pusat, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang evaluasi dan diskusi bersama para informan ahli untuk mengidentifikasi tantangan sekaligus merumuskan arah peningkatan kualitas program infotainment di televisi Indonesia.
Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Fuji Samantha, dalam sambutannya menyampaikan bahwa infotainment merupakan salah satu kategori program siaran televisi yang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Informasi mengenai kehidupan selebritas, dunia hiburan, hingga berbagai peristiwa yang melibatkan publik figur menjadi konten yang banyak diminati. Namun, tingginya minat tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab lembaga penyiaran dalam menyajikan informasi yang akurat, beretika, sesuai norma, serta menghormati hak privasi individu.
“FGD ini bukan bertujuan untuk mematikan industri atau menghapus program infotainment dari layar kaca. KPI memahami bahwa daya tarik hiburan dan kreativitas merupakan bagian penting dari industri media. Namun, kreativitas harus berjalan beriringan dengan etika, kesopanan, tanggung jawab sosial, serta kepatuhan terhadap ketentuan P3SPS,” tegas Fuji.
Ia menambahkan, industri penyiaran diharapkan tidak hanya berorientasi pada popularitas dan kepentingan komersial, tetapi juga mampu menghadirkan informasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan sebuah program tidak semata-mata diukur dari tingginya rating, tetapi juga dari dampak edukatif dan sosial yang dihasilkan.
Dalam sesi pemaparan, Informan Ahli dari Sumatera Barat, Defri Mulyadi, menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam produksi program infotainment. Berdasarkan evaluasi terhadap aspek teknis operasional produksi, kepatuhan penayangan di ruang publik, serta sejumlah indikator penilaian kualitas, ia menemukan adanya kecenderungan rumah produksi yang semakin bergantung pada konten media sosial.
Menurut Defri, sebagian proses produksi infotainment saat ini cenderung mengambil atau mengolah ulang unggahan video dan informasi dari media sosial yang sedang viral tanpa melalui proses verifikasi dan konfirmasi ulang secara memadai. Praktik tersebut berisiko menjadikan informasi yang belum teruji kebenarannya sebagai materi pemberitaan televisi.

Selain itu, ia menyoroti eksploitasi persoalan domestik dan konflik rumah tangga publik figur, termasuk pemberitaan perceraian, yang kerap menjadi materi utama dan mendominasi durasi tayangan. Persoalan lainnya adalah praktik wawancara terhadap anak di bawah umur terkait konflik rumah tangga orang tuanya, serta kecenderungan menjadikan pengalaman duka dan trauma individu sebagai komoditas untuk menarik perhatian penonton. Ia menilai perlindungan anak dan penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan produksi.
Informan Ahli dari Bali, Dewi Pascarani, juga memberikan perhatian terhadap penggunaan bahasa dan gaya komunikasi pembawa acara dalam program infotainment. Ia menyoroti penggunaan komentar bernada sarkastik oleh host. Menurutnya, sindiran yang disampaikan dengan gaya tertentu berpotensi disalahartikan oleh sebagian pemirsa sebagai bentuk pujian atau pembenaran terhadap perilaku yang sebenarnya tidak patut.
Aspek lain yang menjadi sorotan adalah kecenderungan tayangan infotainment dalam menonjolkan gaya hidup materialistis, seperti rumah mewah, mobil sport, hingga liburan eksklusif para selebritas. Bahkan, pemberitaan mengenai ibadah kurban Idul adha kerap lebih menonjolkan nominal harga hewan kurban dibandingkan nilai ketakwaan dan pesan spiritual di balik ibadah tersebut. Menurut Dewi, pola pemberitaan demikian berpotensi memunculkan kecemburuan sosial sekaligus menggeser nilai edukasi yang seharusnya dapat disampaikan kepada masyarakat.
Dari perspektif perlindungan publik, Informan Ahli dari Sulawesi Tengah, Yunarti Patilima, menilai bahwa judul, teaser, dan narasi editorial yang provokatif perlu dikurangi karena berpotensi memanipulasi emosi publik. Setiap informasi yang diangkat harus melalui proses pemeriksaan fakta dan konfirmasi langsung kepada narasumber terkait. Desas-desus yang beredar di media sosial tidak boleh serta-merta dijadikan fakta dalam pemberitaan televisi.
Ia menekankan pentingnya menghilangkan muatan diskriminatif, seperti perundungan (bullying), pelecehan fisik (body shaming), dan ujaran kebencian terhadap ranah personal publik figur. Untuk mendukung perubahan tersebut, Yunarti mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di rumah produksi melalui pelatihan rutin mengenai etika jurnalistik, P3SPS, teknik wawancara sensitif, serta pedoman perlindungan anak.
Senada dengan hal tersebut, Informan Ahli dari Maluku, Farhan Wailussy, menyoroti pentingnya nilai kepatutan dalam penyajian program infotainment. Farhan menegaskan bahwa program infotainment yang berkualitas harus mengedepankan fakta dan sumber informasi yang dapat dipercaya, bukan spekulasi maupun gosip tanpa verifikasi. Ia juga mendorong agar tayangan lebih banyak menghadirkan konten inspiratif, seperti kisah perjuangan, prestasi, dan kepedulian sosial para figur publik dibandingkan pemberitaan sensasional mengenai kehidupan pribadi.
Melalui pelaksanaan FGD IPI Kategori Program Infotainment ini, KPI mendorong agar lembaga penyiaran dan rumah produksi mampu menghadirkan program hiburan yang tetap menarik, kreatif, dan kompetitif tanpa mengorbankan akurasi informasi, etika, privasi, serta perlindungan kelompok rentan. Dengan demikian, infotainment tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga dapat berkembang menjadi program yang informatif, inspiratif, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dwi Nurmala/Foto: Agung R