KPI dan JPA Malaysia Bertukar Pengalaman Hadapi Tantangan Transformasi Digital

Jakarta – Transformasi digital menuntut kemampuan adaptasi secara cepat, termasuk dalam menyesuaikan berbagai proses kerja yang selama ini masih dilakukan secara manual. Kebutuhan ini tidak hanya menyangkut penguasaan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dan penyesuaian regulasi agar pemanfaatannya tetap sejalan dengan kepentingan publik.
Tantangan tersebut menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dengan delegasi Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Malaysia. Pertemuan ini menjadi ruang pertukaran pengalaman kedua negara dalam menghadapi transformasi digital, khususnya terkait regulasi penyiaran, pengawasan konten, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, Selasa, (17/11/2026).

Ketua KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan menjelaskan, perkembangan teknologi mendorong perlunya penyesuaian kerangka pengaturan penyiaran. Selama ini, definisi penyiaran di Indonesia masih bertumpu pada penggunaan frekuensi sehingga pengawasan KPI terutama menjangkau konten yang disalurkan melalui ranah frekuensi. Sementara itu, distribusi konten kini semakin berkembang melalui berbagai platform digital. Kondisi tersebut menuntut pembaruan regulasi agar pengawasan tidak hanya terbatas pada lembaga penyiaran konvensional, tetapi juga mampu menjangkau perkembangan ekosistem penyiaran digital.
Ia juga menyoroti pentingnya menyiapkan generasi mendatang agar memiliki kompetensi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun, kemampuan tersebut tetap harus diimbangi pemahaman mengenai batasan etika, budaya, dan asas yang berlaku di masing-masing negara. Menurutnya, Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan budaya yang dapat menjadi landasan dalam membangun pemahaman bersama menghadapi perkembangan teknologi.

Dalam konteks pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI di industri penyiaran, Hasrul menyampaikan bahwa KPI mulai membangun kerangka pengaturan dengan menerbitkan surat edaran mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam program siaran di lembaga penyiaran. Sejumlah prinsip yang ditekankan meliputi transparansi penggunaan AI, larangan manipulasi wajah, suara, dan identitas seseorang tanpa persetujuan yang sah, kepatuhan terhadap P3SPS, serta pentingnya kontrol manusia dalam penggunaan teknologi. "Kita juga terus mendorong jangan sampai teknologi lebih cerdas dari manusianya," tegas Hasrul.
Sejalan dengan upaya penyesuaian regulasi tersebut, Wakil Ketua KPI Pusat Evri Rizqi Monarshi menekankan pentingnya penguatan pengawasan, tata kelola kelembagaan, dan literasi masyarakat dalam menghadapi transformasi digital. Perkembangan teknologi serta semakin beragamnya platform distribusi informasi tidak boleh membuat perlindungan publik tertinggal dari laju perubahan digital.

Dia menyoroti fenomena no viral, no justice, ketika persoalan yang ramai diperbincangkan di media sosial kemudian diangkat menjadi materi pemberitaan atau program televisi. Menurutnya, lembaga penyiaran tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan konten yang ditayangkan memenuhi prinsip verifikasi dan ketentuan etika jurnalistik.
Di tengah derasnya distribusi informasi digital, televisi dan radio masih memiliki peran penting sebagai rujukan masyarakat. Dalam paparannya, Evri mengungkap bahwa berdasarkan survei Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sekitar 70 persen masyarakat Indonesia masih mempercayai televisi dan radio sebagai tempat untuk melakukan verifikasi informasi.
Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi lembaga penyiaran untuk tetap menjalankan fungsi informasinya di tengah persaingan dengan platform digital. Salah satu upaya yang tengah didorong adalah pembaruan regulasi penyiaran melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini disusun DPR. Pembaruan tersebut diharapkan dapat menghadirkan equal playing field atau kesetaraan pengaturan dalam ekosistem penyiaran, sehingga terdapat keseimbangan tanggung jawab antara lembaga penyiaran konvensional dan penyelenggara platform digital.

Pada aspek literasi masyarakat, KPI mengembangkan pendekatan ethical audience, yaitu membangun kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menilai informasi secara kritis sebelum menerima maupun menyebarkannya. Pendekatan ini dinilai penting karena pengawasan regulator tidak mungkin menjangkau seluruh konten yang beredar di berbagai platform digital. "Dengan membangun ethical audience. Platform apa pun yang hadir di tengah mereka, sudah ada filternya sendiri," jelas Evri.
Menurutnya, keluarga memiliki peran mendasar dalam membentuk masyarakat yang memiliki kemampuan menyaring informasi. Karena itu, KPI terus mendorong keluarga di Indonesia menjadi fondasi utama pembentukan ethical audience, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memilah informasi dari berbagai sumber.

Beberapa pertanyaan disampaikan oleh delegasi dari JPA, diantaranya tentang praktek transformasi digital yang sudah dilakukan KPI Pusat. Sekretaris KPI Pusat Rhina Anita menjelaskan, pihaknya membuka kesempatan bagi para pegawai untuk ikut meningkatkan kapasitas keilmuan lewat berbagai training. Pusat Pengembangan Aparatur (PUSPA) Komdigi, menurut Rhina, telah menyediakan banyak pelatihan yang dapat diikuti para Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementerian tersebut, termasuk yang terkait dengan keterampilan pemanfaatan teknologi informasi terbaru. Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Syahrir, Anggota KPI Pusat Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran Widhie Kurniawan dan Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan Fuji Samantha.
