Desain Kelembagaan KPI dalam RUU Penyiaran Mesti Relevan dan Mumpuni

Jakarta -- Penguatan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam kerangka draft RUU (Rancangan Undang-Undang) Penyiaran menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Perbincangan yang beredar tidak hanya menyangkut soal perluasan kewenangan, tapi juga menyoal penguatan struktur kelembagaannya.

Menyikapi dinamika tersebut, Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso, memandang bahwa penguatan KPI harus dilihat dari perspektif kelembagaan secara luas berdasarkan kondisi yang terjadi sekarang. Karenanya, ia mengusulkan desain kelembagaan KPI dalam UU baru relevan dan mampu memperbaiki permasalahan yang ada saat ini.

“KPI yang kuat bukan sekedar menyangkut kewenangan yang besar, tapi KPI yang memiliki desain kelembagaan yang mampu mendukung tugas dan kewenangannya secara independen, profesional dan merata di seluruh Indonesia,” katanya di sela-sela Seminar Nasional Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2026 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Pentingnya penguatan kelembagaan dilatarbelakangi sejumlah permasalahan seperti tidak maksimalnya kelembagaan KPID di setiap provinsi. Menurut Tulus, dalam UU Penyiaran 2002, perihal penganggaran KPID sepenuhnya ditanggung oleh APBD berikut bantuan kesekretariatan. Sayangnya, amanah UU Penyiaran kemudian bertentangan dengan UU yang muncul setelahnya.

Akibat hal ini, menurut Tulus, muncul beberapa permasalahan. Pertama, ketergantungan pada ABPD dan perbedaan kapasitas fiskal daerah. Kedua, jumlah dan kompetensi staf tidak merata. Ketiga, fasilitas kantor dan perangkat monitoring dan teknologi pengawasan berbeda-beda. Keempat, berpotensi tumpang tindih atau ketidakjelasan pembagian tugas. Kelima, dukungan kelembagaan dapat berubah mengikuti kebijakan pemerintah daerah. 

“Ini masalah yang ada di daerah sekarang ini. Karenanya, kami menilai perlu kelembagaan yang ideal. Pasalnya, independensi harus juga didukung oleh kapasitas organisasi yang mumpuni,” tegas Tulus.

Adapun kelembagaan KPI yang ideal meliputi bentuk lembaga KPI yang satu dengan struktur berjenjang. Kemudian, menggunakan satu sistem manajemen SDM dan kesekretariatan. “Perlu ada ruang diskresi daerah dalam merespons persoalan dan pembiayaan yang terjamin melalui APBN,” usul Tulus Santoso menutup paparannya. 

Dalam materi berjudul “RUU Penyiaran dan Demokratisasi Ruang Publik”, Praktisi Penyiaran, Rosarita Niken Widiastuti, menyatakan revisi UU Penyiaran adalah momentum bersejarah yang dapat memperkuat atau justru melemahkan ekosistem media demokratis Indonesia. Namun demikian, ia mengajukan tiga pemikiran yang dapat ditampung dalam revisi UU Penyiaran.

Pertama, perlunya penguatan konstruksi LPP (Lembaga Penyiaran Publik) yang Independen. Menurutnya, dukung status LPP sebagai lembaga negara independen dengan mandat digital yang jelas, namun pastikan governance-nya akuntabel kepada publik dan terlindung dari intervensi politik. 

Kedua, mempertahankan demarkasi KPI–Dewan Pers. Menurut Niken, KPI perlu  mendorong agar RUU Penyiaran secara tegas mempertahankan pembagian tugas yang sudah baik antara KPI (penyiaran) dan Dewan Pers (pers/jurnalistik), sebagaimana telah diatur dalam UU 32/2002 dan UU 40/1999. 

Ketiga, perlunya regulasi digital yang proporsional. “Mandat digital KPI perlu dirumuskan secara proporsional seperti mengatur aspek teknis dan distribusi siaran digital, bukan mengatur substansi konten jurnalistik yang merupakan domain Dewan Pers dan mekanisme selfregulation pers,” tutur Niken.  

Ia juga berpesan demokratisasi ruang publik hanya dapat terwujud jika regulasi penyiaran memperkuat pluralisme, kemerdekaan pers, dan akuntabilitas lembaga penyiaran secara bersamaan. 

Setelahnya, Direktur Pos dan Penyairan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Umri, menyampaikan pentingnya adaptasi terhadap UU Penyiaran. Menurutnya, penyiaran sekarang sudah berbeda dengan saat UU Penyiaran 2002 diterbitkan. 

“UU Penyiaran 2002 lahir dalam kondisi yang sangat berbeda dengan saat ini. Pada tahun 2002 belum ada media sosial dan TV dan radio masih menjadi media utama masyarakat. Adapun penyiaran sekarang ini sudah interaktif dan UU Penyiaran 2002 tidak  mengatur hal ini,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Advokasi Manager Remotivi, Bhenageerushtia, menegaskan bahwa pihaknya tidak anti terhadap regulasi. Namun, ia berharap proses pembahasannya transparan dan akuntabilitas. ***/Foto: Agung R