Berita Acara Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2026

BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI NASIONAL KOMISI PENYIARAN INDONESIA TAHUN 2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh enam (11-11-2026), pada pukul 19:25 WIB, bertempat di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta Barat, telah dilaksanakan Rapat Pleno pada Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tahun 2026 yang telah menghasilkan beberapa rekomendasi dan keputusan pada masing-masing bidang sebagai berikut:

I. Bidang Pengawasan Isi Siaran

1. Penguatan pengawasan partisipatif melalui aplikasi Saran (Sahabat Penyiaran) sebagai pusat informasi database yang terintegrasi; dan
2. Penguatan lintas wilayah berbasis koordinasi dan pembagian kewenangan pengawasan melalui kesepahaman bersama KPI Pusat dengan KPI Daerah dan/atau antar KPI Daerah.

II. Bidang Kelembagaan

1. KPI Pusat melakukan penguatan kelembagaan KPI Daerah melalui koordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait;
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) KPI Daerah melalui partisipasi dalam Sekolah P3SPS/Workshop/Bimtek yang diselenggarakan oleh KPI Pusat dan lembaga lainnya;
3. KPI Pusat berperan aktif dalam mengonsolidasikan isu-isu strategis dalam sistem penyiaran nasional dari pusat hingga daerah; dan
4. Mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penyiaran dengan memastikan substansi pengaturan yang memperkuat kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, serta kelembagaan KPI Pusat dan KPI Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan penyiaran.

III. Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP)

1. Membuat kajian terkait persiapan desain kelembagaan baru untuk masa depan kelembagaan KPI jika Rancangan Undang-Undang Penyiaran disahkan; dan
2. Meneruskan permasalahan penyiaran yang ada di daerah yang menjadi kewenangan pemangku kepentingan terkait, antara lain: 

• Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Izin Stasiun Radio (ISR) yang sulit;
• Banyaknya Lembaga Penyiaran di daerah yang tidak berizin tetapi tetap bersiaran;
• Tingginya biaya sewa Multiplexing (MUX); dan
• Masih banyaknya daerah blankspot.

Demikian Berita Acara ini dibuat setelah dimengerti dan disepakati oleh seluruh peserta Rapat Koordinasi Nasional KPI Tahun 2026.

Ditandatangani oleh:

Ketua KPI Pusat

Muhammad Hasrul Hasan 

KPID Sumatera Selatan 

Fikri Haikal

KPI Aceh

Samsul Bahri

KPID Sulawesi Utara

Truly Kerap

(Foto: KPI Pusat/ Agung Rachmadiansyah)