Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 29 Juli 2021

Dilihat: 12029

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai migrasi siaran TV analog ke digital akan menciptakan keragaman pada siaran TV di tanah air. Selain juga akan menguatkan keberadaan daerah, hal ini berdampak positif bagi konten lokal.

“Karena dengan siaran digital, 1 frekuensi dapat diisi antara 9 hingga 12 TV dan ini artinya akan banyak tumbuh TV lokal digital di setiap wilayah layanan. Jadi masyarakat kita bisa akses banyak konten,” kata Mohamad Reza, saat webinar Sosialisasi Siaran TV Digital untuk wilayah Aceh, Kamis (29/7/2021).

Keragaman ini, lanjut Reza, selain meramaikan warna isi siaran di tanah air juga akan memberi alternative tontonan bagi masyarakat. Bahkan, akan banyak konten lokal yang mungkin disukai penonton. 

“Saya menemukan salah satu konten dari Aceh dan menarik karena hampir sama dengan daerah saya. Dan, konten-konten seperti ini akan lebih menarik dan aman, ketimbang informasi macet di Jakarta. Hal ini tentunya akan mendorong industri penyiaran di daerah. Karenanya kami mendorong lembaga penyiaran bisa bekerjasama untuk membuat standar yang sama untuk ditampilkan kepada masyarakat,” katanya.

Namun begitu, Reza mengingatkan perkembangan teknologi siaran ini harus memikirkan bentuk konten atau isi siaran yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Terkait ini, KPI mendorong semua industri penyiaran agar menilik hasil survey MKK (minat kepentingan dan kenyamanan) publik yang diselenggarakan KPI. 

“Survey ini untuk lebih mengetahui keinginan setiap masyarakat di daerah karena mereka punya tradisi infomasi budaya yang menarik untuk dikonsumsi. Saat ini kami sedang melakukan uji coba survey ini di salah satu daerah dan diharapkan akan menjadi contoh bagi daerah yang lainnya,” jelas Reza dalam paparannya.

Dalam kesempatan itu, Reza menyampaikan perlunya kolaborasi konten di antara stakeholder terkait. Menurut dia, adanya kerjasama yang baik yang dilaksanakan di daerah akan menumbuh kembangkan sumber daya manusia di wilayah itu. 

“Upaya ini agar konten yang ditonton di setiap daerah dapat masuk ke ruang-ruang publik. Hal ini penting karena saya kira konten di daerah sudah ada, bahkan di kalangan SMA, siswa-siswanya sudah pernah banyak yang memproduksi film pendek dan hasilnya luar biasa,” tutur Reza. 

Sementara itu, pelaksanaan penghentian siaran analog atau analog switch off tahap I akan berlangsung pada 17 Agustus 2021 nanti. ASO tahap I ini akan berlangsung di wilayah siaran Aceh 1 yaitu Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh; Kepulauan Riau 1 di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang; Banten 1 di Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang; Kalimantan 1 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda dan Kota Bontang; Kalimantan Utara 1 di Kota Bulungan dan Kota Tarakan; dan Kalimantan Utara di Kabupaten Nunukan. ***/Editor:MR

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 23 Juli 2021

Dilihat: 10733

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai kepedulian lembaga penyiaran pada khalayak anak dalam siaran masih sangat kurang. Hal ini ditandai dengan masih sedikitnya tayangan atau program siaran khususnya anak di televisi terlebih pada jam-jam anak menonton. 

“Kami prihatin dengan kondisi penyiaran sekarang yang masih kurang  memperhatikan khalayak anak, khususnya terkait program untuk anak dan program yang tayang pada jam anak,” kata Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, terkait peringatan Hari Anak Nasionak (HAN) yang jatuh pada hari ini, Jumat (23/7/2021).

Menurut Mulyo, jika diperhatikan, program khusus untuk anak relatif sedikit. Berdasarkan pantauan KPI Pusat, hanya ada beberapa lembaga penyiaran (TV) yang menyiarkan tayangan ini. Karena itu, dia berharap momentum Hari Anak ini dapat membuka dan menyadarkan semua elemen penyiaran untuk peduli pada kebutuhan anak di dalam isi siaran. 

Untuk membangun kesadaran tersebut, Mulyo membutuhkan orang-orang kreatif yang peduli terhadap khalayak anak. Memang ada keluhan dari lembaga penyiaran bahwa konten anak seperti animasi produksi dalam negeri relatif mahal dari pada program impor khusus anak. Karenanya, dukungan pemerintah diperlukan khususnya untuk kreator dan lembaga penyiaran.

“Di sinilah kita butuh uluran tangan pemerintah agar kreator-kreator kita bisa terpacu dan lembaga penyiaran bisa terbantu dalam pengadaan program anak. Selain animasi, sebetulnya masih ada alternatif program anak lain yang bisa dibuat. Keberhasilan tayangan Bolang (Bocah Petualang), Laptop Si Unyil bisa menjadi contoh. Tinggal sekarang kemauan dari lembaga penyiarannya,” kata Mulyo Hadi.

KPI berharap lembaga penyiaran mau memperhatikan perihal jam tayang khususnya di waktu anak sedang menonton. Menurut Mulyo, ketidakmampuan lembaga penyiaran membuat konten anak semestinya diganti dengan tayanganyang ramah terhadap mereka.

“Menjadi lebih memprihatinkan ketika lembaga penyiaran tak mau memproduksi program anak, namun program-program yang ditayangkan pada jam-jam yang mestinya ramah terhadap anak justru menyuguhkan hal-hal yang kurang pantas bagi mereka. Misalnya, variety show yang membahas konflik rumah tangga, sinetron yang mengangkat tema perselingkuhan, reality show dengan candaan bernuansa perundungan atau pamer kekayaan, film dengan adegan kekerasan, dan pemberitaan tentang pembunuhan,” tegas Mulyo.

Mulyo menilai minimnya tayangan anak di TV dipengaruhi oleh adanya rating kuantitas. Beberapa tahun lalu ada TV yang dianggap ideal dan ramah bagi anak meski tidak banyak menyuguhkan program khusus anak. Sayangnya, karena fakta rating yang tidak mendukung hal ini menyebabkan mereka menyeberang dan mengikuti selera masyarakat pada umumnya. 

Dia merasa semua pihak perlu mengedepankan paradigma bahwa TV adalah lembaga sosial yang mampu memberi perubahan sosial. Jikapun tak sanggup menyediakan program bagi anak, setidaknya program mereka mestinya ramah anak dan memperhatikan tumbuh kembang anak. “Karena kita semua berharap, ke depan Indonesia semakin hebat,” kata Mulyo.

Selain itu, dalam kondisi pandemi sekarang, sensitivitas program siaran terhadap anak mestinya lebih ditingkatkan. Hal ini dikarenanya anak harus ada di rumah dan mereka akan lebih banyak menyaksikan TV. “Akan lebih ideal jika program siaran itu dikemas dengan variasi informasi dan pengetahuan yang membuat anak semakin mendapat "pelajaran",” tandasnya kepada kpi.go.id. ***/Editor:MR

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 28 Juli 2021

Dilihat: 30984

Jakarta - Lembaga penyiaran harus menjadi medium advokasi perlindungan bagi anak dan pemberdayaan untuk kaum perempuan, selain tetap menegakkan fungsi edukasi kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan lembaga penyiaran memiliki peran yang sangat strategis dalam mempengaruhi persepsi masyarakat lewat berbagai bentuk siaran yang diproduksinya. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan di tahun 2020 dan 2021 menunjukkan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini juga merupakan salah satu dampak pandemi Covid 19 yang mengubah drastis berbagai tatanan kehidupan dalam masyarakat, sehingga menempatkan anak dan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan menerima kekerasan dan perlakuan tidak adil. Hal tersebut disampaikan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bidang kelembagaan, Nuning Rodiyah, dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPI dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tentang perlindungan perempuan dan anak di bidang penyiaran, yang digelar secara daring di Jakarta, (28/7). 

Nuning menegaskan, realitas tentang tingginya kekerasan pada anak dan perempuan ini membutuhkan perhatian dan partisipasi banyak pihak dalam memberi edukasi dan advokasi. Termasuk di dalamnya kontribusi dari televisi dan radio yang masih menjadi pemilik daya pikat tertinggi di tengah masyarakat. 

Advokasi dapat dilakukan lembaga penyiaran diantaranya lewat pemberitaan yang menampilkan upaya penegakan hukum atas kasus perempuan dan anak, maupun muatan berita yang meningkatkan kepedulian masyarakat terharap perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Selain program berita, tambah Nuning, lembaga penyiaran diharapkan dalam setiap produksi program siaran, baik berupa sinetron, infotainment, variety show atau dan program siaran lainnya selalu menunjukkan prinsip yang mendukung perlindungan anak dan perempuan. “Misalnya, tidak memberikan pembenaran terhadap perilaku yang merugikan anak dan perempuan dan memberikan pesan yang tegas dalam setiap tayangan tentang keberpihakan terhadap kepentingan anak dan perempuan,” ujarnya.  

Secara khusus KPI menyinggung pula tentang eksistensi rumah-rumah produksi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari industri penyiaran saat ini. Sebagai salah satu komponen dalam industri ini, KPI meminta rumah-rumah produksi dapat ikut ambil bagian untuk bersinergi dalam menghadirkan program siaran baik berupa sinetron maupun program lainnya, yang juga selaras dengan semangat bangsa ini dalam menjaga kepentingan anak dan perempuan. Salah satunya dengan tidak mengeksploitasi muatan kekerasan serta justifikasi terhadap kekerasan pada anak dan perempuan.

Hadir dalam penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bintang Puspayoga dan Ketua KPI Pusat Agung Suprio. Kerja sama antara KPI dan Kemen PPPA ini telah berlangsung sejak tahun 2017 baik dalam bentuk pengawasan bersama atas konten siaran ataupun pemberian pengangugerahan terhadap siaran yang ramah anak. 

Perpanjangan kerja sama dua lembaga ini disertai pula dengan perumusan rencana aksi yang meliputi, penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan perlindungan anak di bidang penyiaran, pengawasan aspek perlindungan perempuan dan anak dalam isi siaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik di bidang penyiaran maupun komunitas-komunitas anak dan perempuan, edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang isi siaran yang responsif gender dan ramah anak, serta penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta informasi mengenai kepemirsaan perempuan dan anak di bidang penyiaran./Editor:MR

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 19 Juli 2021

Dilihat: 22638

Jakarta -- Indonesia akan segera melaksanakan migrasi siaran televisi teresterial dari analog ke digital, dikenal sebagai analog switch off atau ASO. Tahap pertama ASO dijadwalkan berlangsung pada 17 Agustus mendatang.

Selama sosialisasi siaran televisi digital, banyak masyarakat yang masih belum bisa membedakan siaran televisi digital dengan layanan streaming film maupun televisi kabel, yang dikenakan biaya berlangganan.

Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan siaran televisi teresterial digital berbeda dengan layanan streaming maupun televisi kabel berlangganan.

“Siaran televisi digital ini bebas bayar,” kata Direktur Penyiaran, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Geryantika Kurnia, Kamis (16/7/2021) lalu.

Di samping itu, tidak sedikit masyarakat yang masih mengira siaran digital ini berbasis internet atau harus menggunakan televisi pintar keluaran terbaru yang tersambung ke internet dan menggunakan satelit atau parabola. “Itu salah, mereka semua berbayar,” kata Geryantika.

Siaran televisi digital merupakan siaran televisi teresterial yang biasa dilihat sehari-hari, hanya saja menggunakan frekuensi digital, bukan lagi analog, seperti yang masih berlangsung saat ini.

Televisi model lama, termasuk antena lama, masih bisa digunakan untuk menangkap siaran televisi digital jika disambungkan ke perangkat bernama set top box.

Set top box ini dipasang menghubungkan pesawat televisi dengan antena UHF, ia akan mengubah transmisi dari siaran analog ke digital agar bisa ditangkap perangkat televisi analog.

Televisi keluaran terbaru pada umumnya sudah bisa menangkan siaran digital sehingga tidak perlu lagi dipasangi set top box.

Sementara itu, layanan streaming yang biasa dinikmati lewat gawai berbasis internet, bukan merupakan siaran televisi digital.

Tanpa biaya berlangganan, siaran televisi digital menjanjikan kualitas gambar yang jernih.

Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, akan sepenuhnya beralih ke siaran televisi teresterial digital paling lambat pada 2 November 2020.

Penghentian siaran analog tahap pertama akan dilakukan di wilayah siaran Aceh 1, Kepulauan Riau 1, Kalimantan Utara 1, Kalimantan Utara 3, Banten 1 dan Kalimantan Timur 1. Red dari berbagai sumber