Umum

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 12 Desember 2023

Dilihat: 1160

Bekasi – Anggota KPI Pusat yang juga penanggung jawab program prioritas nasional Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) Amin Shaban mengatakan, IKPSTV merupakan penyeimbang bagi penyelenggaran penyiaran dari isi siaran dengan basis data. Mengacu hasil IKPSTV, sejatinya program siaran itu hadir sebagai penyeimbang dengan aspek-aspek kualitasnya. 

“Jadi, siaran itu tidak hanya memotret popularitas saja karena masyarakat dewasa ini telah bisa memahami kualitas penyiaran Indonesia,” katanya dalam kegiatan Ekspose IKPSTV Tahap II tahun 2023 di Bekasi, Jawa Barat, Senin (11/12/2023). 

Dalam melaksanakan indeks ini, KPI bekerja sama dengan 12 Perguruan Tinggi di Indonesia yakni, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Udayana, Universitas Pattimura, Universitas Tanjungpura, Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Hassanudin untuk mendukung integritas Indeks dari sisi akademik.

“Atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dengan berbagai pihak atas dukungan baik itu dari Bappenas dan 12 Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia sebagai mitra utama terselenggaranya program ini, “ ujar Amin.

Amin berharap melalui hasil IKPSTV, selain mengarahkan ukuran kualitas program siaran, TV dan radio dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang terverifikasi. Sehingga media media ini dapat tergambarkan secara komperhensif. Lebih lanjut, dia mengungkapkan ke depan akan adanya pembaruan dari model dan desain hingga sampel tayangan dari program IKPSTV. “Ke depan, salah satunya menjadikan konten siaran radio menjadi objek penilaian,” kata Amin. 

Dia menambahkan dalam Ekpos IKPSTV 2023 juga dihelat Sarasehan Nasional mengulas lebih dalam setiap kategori program IKPSTV. Amin berharap lewat forum yang mempertemukan pemangku penyiaran ini. bisa memberikan masukan dan saran terkait kondisi penyiaran untuk tahun depan. 

Dalam kesempatan itu, Koordinator Litbang KPI Pusat, Andi Andrianto, memaparan hasil IKPSTV Periode II Tahun 2023. Dikatanya, penentuan sample populasi penelitian mengmabil semua program siaran di 8 kategori program yang di tayangkan oleh 15 stasiun televisi berjaringan. “Rentang waktunya antara pukul 04.00 hingga 24.00 selama 2 bulan dan penarikan sampel dilakukan secara acak agar sampel bisa mewakili populasi,” katanya. 

Andi mengungkapkan, hasil untuk kategari program sinetron dan infotaiment masih menjadi sorotan. Nilai kategori sinetron hanya mancapai 2.40, sedangkan infotaiment di angka 2.82. Masih terpaut tipis dari angka 3.0 yang menjadi standar nilai yang di tetapkan KPI. Menurutnya, capaian untuk sinetron terjadi penurunan dari IKPSTV periode pertama di angka 2.78 dan untuk infotaiment pada periode ini mengalami peningkatan dari 2.80 di tahapa awal menjadi 2.83. 

Adapun nilai indeks 6 kategori program siaran lainnya (berita, talkshow, variety show, anak, religi dan wisata budaya) masih di atas angka 3,0. Namun demikian, untuk kategori berita mengalami penurunan dari hasil periode sebelumnya dari 3.38 terjun ke angka 3.22. Kategori talkshow terjun dari angka 3.43 menjadi 3.19. Sedangkan, kategori variety show mengalami peningkatan dari 3.18 merangkak ke 3.32. Pada kategori anak, mengalami lonjakan dari periode sebelumnya pada angka 3.14 ke 3.26. Sementara itu, untuk kategori religi terjadi penurunan 5 poin dari periode sebelumnya yakni dari 3.66 ke 3.61. Terkahir pada kategori wisata budaya mengalami kenaikan dari periode sebelumnya dari angka 3.05 ke 3.13. Syahrullah/Foto: Agung R

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 08 Desember 2023

Dilihat: 2065

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan memastikan netralitas siaran kepemiluan di lembaga penyiaran. Mengacu aturan yang berlaku diantaranya Undang-Undang (UU) Penyiaran, P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) dan Peraturan KPI (KPI) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu pada Lembaga Penyiaran, KPI berharap siaran kepemiluan dapat menjamin seluruh hak peserta pemilu sekaligus menyajikan siaran kepemiluan yang sejuk dan mendamaikan.

Harapan ini disampaikan Ketua KPI Pusat Ubaidillah saat menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di Kantor KPI Pusat, Jumat (8/12/2023). Dalam pertemuan itu, Ketua KPI Pusat didampingi Anggota KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan.

“Dalam hal pengawasan pemilu, kami ada aturannya dan yang terbaru PKPI Nomor 4 tersebut. Kami sudah menyampaikan aturan ini kepada lembaga penyiaran dan peserta pemilu 2024,” tambahnya.

Bahkan, lanjut Ubaidillah, KPI selalu menekankan kesamaan kesempatan atau proposional bagi peserta pemilu dalam ruang pemberitaan atau program siaran. Aspek ini dinilai sebuah kewajiban yang mesti dilakukan lembaga penyiaran agar jalannya pemilu berjalan baik, sukses dan aman. 

Peran lain lembaga penyiaran yang tak kalah pentingnya untuk menyukseskan pesta demokrasi ini, lanjut Ketua KPI Pusat adalah ikut menyosialisasikannya. Sosialisasi ini dalam rangka mengangkat angka partisipasi publik dalam pemilu.  

“Ini sebagai catatan juga bahwa potensi untuk tidak hadirnya pemilih dalam proses pemilihan umum karena banyak tanggal merah. Sehingga mungkin para pemilih lebih memilih untuk liburan. Oleh karena itu, lembaga penyiaran memiliki peran penting untuk menyampaikan ke publik bahwa satu suara itu sangat penting dan meminta pemirsa untuk datang pada saat hari pemilihan,” ujar Ubaidillah. 

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulteng Muharram Nurdin menyampaikan beberapa permasalahan terkait siaran kepemiluan yang terjadi di daerah. Mulai dari mahalnya tarif beriklan di lembaga penyiaran berlangganan hingga siaran berbau SARA di media baru atau sosial media. Menurutnya, diperlukan langkah antisipatif dari pusat agar masalah ini dapat diminimalisir. 

Menjawab keluhan tentang media baru, Anggota KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan menegaskan, KPI tidak memiliki kewenangan mengawasi media baru tersebut. Berdasarkan UU Penyiaran tahun 2002, pengawasan KPI hanya meliputi TV dan radio. Kendati demikian, masyarakat dapat mengadukan persoalan media baru ini ke Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatik).

“Di kominfo ada bidang APTIKA, mereka hanya bisa take down atas dasar rekomendasi aduan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Koordinator bidang Pengelolaan Kebijakan Struktur Penyiaran (PKSP) KPI Pusat ini menyampaikan persoalan media baru telah dibahas dalam RUU Penyiaran. Saat ini, posisi revisi sudah ada di Badan Legislatif DPR RI. “Kami meminta dukungan dari DPRD Sulawesi Tengah agar revisi undang-undang penyiaran didorong untuk segera disahkan,” tandasnya. ***/Foto: Agung R

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 11 Desember 2023

Dilihat: 1446

Bekasi – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengumumkan hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) Tahap II Tahun 2023 di Bekasi, Senin (11/12/2023). IKPSTV merupakan program prioritas nasional KPI bersama Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dalam rangka menilai kualitas siaran TV di tanah air. 

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, saat membuka acara ekspos tersebut menyampaikan gambaran dinamika nilai-nilai yang dihasilkan dari setiap tahapan kegiatan IKPSTV. Merujuk hasil indeks pada periode lalu misalnya, bahwa kategori program sinetron dan infotaiment mendapat perhatian khusus karena nilainya tidak mencapai angka 3,0 dari standar nilai yang ditetapkan KPI. 

Bahkan, lanjut Ubaidillah, dua kategori ini menempati urutan ketiga dan keempat dari seluruh sanksi yang diputuskan KPI Pusat. Empat sanksi untuk kategori program sinetron dan tiga sanksi untuk program infotaiment dari total 27 sanksi yang dikeluarkan. 

“Indikator atau kriteria penilaian tidak berjarak dengan regulasi penyiaran yang kita jadikan rujukan. Indikator penilaian bedasarkan pada aturan. Saya meyakini pemirsa di Indonesia memilki pengalaman yang cukup matang dan sudut pandang berbeda,” kata Ubaidillah. 

Dia menekankan hasil indeks periode dua ini ke depannya bisa menjadi catatan penting bagi televisi untuk setidaknya bisa mempertahankan kualitas penyiaran. Selain itu, hasil ini menjadi bahan koreksi bagi sejumlah program siaran yang belum memenuhi standar KPI. 

“Hasil IKPSTV bisa menjadi pegangan bagi KPI dan pemangku kepentingan penyiaran sehingga dapat dijadikan pijakan untuk pengambilan kebijakan dan tata kelola informasi yang sejuk dan bermanfaat. Sehingga tujuan atas penyiaran dibutuhkan oleh publik,” katanya. 

Pada kesempatan itu, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, R. Wijaya Kusumawardhana mengapresiasi terselenggaranya ekspos IKPSTV Periode II Tahun 2023 KPI yang bersama dengan 12 perguruan tinggi negeri se-Indonesia. 

Seiring bergesernya mode siaran televisi Indonesia dari analog ke digital, Wijaya merasakan hadirnya potret penyiaran baru di Indonesia dari berbagai aspek termasuk peluang hingga tantangannya. Disrupsi media yang dibarengi dengan kecerdasan buatan menjadi titik fokus penyiaran di tanah air. Hal yang akan mendorong masyarakat dan dunia penyiaran pentingnya mengadopsi teknologi seperti artificial intelligence (AI). 

“Teknologi AI telah merubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat. AI merevolusi proses pembuatan konten, keterlibatan pemirsa, dan teknologi periklanan. Melihat peluang hingga tantangannya dan hasil penelitian dari Unesco merilis teknologi ini akan menjangkau lebih besar dari situasi saat ini,” ungkapnya.

Wijaya menambahkan, manfaat dari digitalisasi membuat wilayah blank spot menjadi hilang. Pasalnya, siaran digital akan langsung menyambungkan siaran televisi dengan satelit sesuai dengan kode frekuensi yang telah ditetapkan. “Adanya pembangunan ini, masyarakat di wilayah 3T akan mendapatkan siaran televisi yang berkualitas yang disediakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dan Lembaga Penyiaran Pemerintah (LPP),” katanya.

Berkaitan dengan IKPSTV, Wijaya menilai penilaian kualitas melalui nilai standar yang dibuat oleh KPI Pusat bersama 12 Perguruan Tinggi sudah tepat. Fokus pada kriteria 8 kategori program siaran yang jadi penilaian dirasa telah cukup mengakomodir kepentingan penyiaran. Dia melihat salah satu kategori program yakni wisata budaya dan kaitan dengan media penyiaran televisi merupakan wahana bagi promosi keberagaman budaya Indonesia. 

“Rekomendasi model baru siaran TV bisa menjadi sarana iklan budaya kita. Ditambah dengan adanya satu kategori program wisata budaya yang diukur. Lisensi konten siaran indeks yang ada hari ini harus mampu mengakomodir kepentingan baik dunia penyiaran,” kata Wijaya. Syahrullah/Fotoi: Agung R

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 07 Desember 2023

Dilihat: 1968

Jakarta -  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengajak masyarakat ikut serta dalam pengawasan penyiaran di Indonesia. Lembaga penyiaran dan masyarakat merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Semakin tinggi perhatian masyarakat, maka akan berimplikasi pada sajian siaran yang makin baik dan berkualitas. Hal tersebut disampaikan Aliyah, selaku Anggota KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran pada kegiatan Partisipasi Masyarakat Memilih Siaran yang Berkualitas, (06/12).

Hadir sebagai keynote speaker atau pembicara kunci, Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah. Dia mengingatkan tentang sensitivitas para ulama di masa lalu terhadap konten-konten yang melanggar etika dan moral. “Langsung ada reaksi dari para ulama dan akhirnya terjadi perbaikan-perbaikan,” ujarnya. Namun begitu muncul lebih banyak televisi, sensitivitas mulai menurun, bahkan para host di lembaga penyiaran tidak lagi memerhatikan apa yang dulu yang jadi keprihatinan publik.

Dalam acara yang dihadiri berbagai elemen perempuan ini, muncul berbagai pertanyaan kepada KPI tentang konten siaran. Menurut peserta, dalam beberapa program televisi, pernah ditemui konten terkait LGBT yang dianggap meresahkan publik. Harapannya KPI dapat mengatur agar pembawa acara di program siaran televisi, lelaki tulen.  Terkait tayangan LGBT ini, sebenarnya KPI sudah mengeluarkan surat edaran yang melarang promosi LGBT melalui spektrum penyiaran. Masukan dari masyarakat baik tentang keluhan ataupun apresiasi atas konten siaran, sangat bermanfaat bagi KPI Pusat dalam meningkatkan pengawasan. 

“Dengan adanya agenda ini, kami tidak akan pernah lelah mengimbau publik untuk melapor pada KPI dan KPI Daerah jika menemukan adanya tayangan di televisi dan radio yang tidak sesuai dengan norma kepatutan,” ujar Ketua KPI Pusat Ubaidillah, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Sementara itu dari Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat Tulus Santoso menjelaskan, dalam melaksanakan tugas dan wewenang, KPI tidak hanya memberi sanksi. Tapi juga memberi apresiasi pada lembaga penyiaran yang memang siarannya baik dan bekualitas.

KPI sendiri, secara kelembagaan juga memiliki mandat untuk selalu bekerja sama dengan masyarakat. Hal ini disampaikan Muhammad Nur Hayid selaku akademisi yang menjadi narasumber kegiatan. “Terutama menjelang tahun politik,” ujarnya. Jangan sampai frekuensi penyiaran yang sebenarnya milik publik ini, hanya dikuasai kelompok tertentu dan dijadikan alat untuk kooptasi. Disamping itu, penyiaran yang didesain secara produktif dan positif, dapat memberi motivasi pada pemirsa dan juga publik, untuk penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasari Pancasila. “Makanya konten siaran yang isinya propaganda dan berpotensi memecah belah, harus kita tolak,” tegas Nur Hayid. Hadir juga sebagai pembicara pada kegiatan ini, Koordinator Bidang Kelembagaan KPI DKI Jakarta Muhammad Said, dan Tokoh Agama Nuryati Murtado.