Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 09 November 2022

Dilihat: 4567

Serpong - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 2022 berakhir pada 8 November 2022 dengan menetapkan pengesahan tiga Rancangan Peraturan KPI menjadi PKPI. Tiga PKPI tersebut adalah PKPI tentang Kelembagaan, PKPI  tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan PKPI tentang Rekomendasi Pencabutan IPP Karena Tidak Melakukan Siaran. PKPI ini ditetapkan dalam Sidang Pleno Rakornas KPI yang dipimpin oleh Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Kelembagaan Irsal Ambia, dengan peserta anggota KPI Pusat dan KPI Daerah dari seluruh Indonesia.

Selain menetapkan tiga PKPI, Rakornas KPI 2022 merekomendasikan kelanjutan pembahasan revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) setelah revisi Undang-Undang Penyiaran disahkan. Selain itu, KPI juga meminta komitmen dari lembaga penyiaran swasta televisi digital, terkait program siaran lokal, agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. Secara khusus, KPI juga menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terkait pelaksanaan Analog Switch Off (ASO), diantaranya melaksanakan percepatan distribusi Set Top Box (STB) sesuai komitmen yang disepakati Pemerintah dan penyelenggara Multiplekser, menyegerakan pelaksanaan ASO di luar Jabodetabek, dan menjamin ketersediaan STB dengan harga yang terjangkau. 

Dalam penutupan Rakornas KPI 2022, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari berkesempatan memberi arahan pada peserta Rakornas. Sebagai Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Penyiaran, dirinya menyampaikan agenda Komisi I dalam merealisasikan program legislasi nasional, dalam hal ini Undang-Undang Penyiaran. Setelah Komisi I selesai menetapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di tahun ini, rencananya Undang-Undang Penyiaran akan segera dibahas dalam masa sidang selanjutnya. Harapannya, ujar Abdul Kharis, Komisi I dapat segera mengirimkan draf RUU Penyiaran ke Badan Legislasi (Baleg). “Kalau Baleg setuju, akan dibawa ke paripurna DPR,” ujarnya. Selanjutnya draf RUU dikirimkan ke pemerintah untuk dibuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sandingan yang akan dibahas bersama dengan Komisi I. “Kita perkirakan butuh dua masa sidang untuk pembahasan RUU, sehingga diharapkan pada Juli 2023 RUU Penyiaran sudah dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang”, tegasnya. 

Yang menarik dari RUU ini, tambahnya, sudah disiapkan landasan untuk pengaturan media baru, sehingga regulasi penyiaran akan mengalami perubahan yang mendasar. Jika undang-undang penyiaran yang baru sudah ditetapkan, KPI tentu akan lebih mudah membuat aturan turunannya untuk revisi P3 & SPS. Selain itu, perbaikan nasib KPID juga menjadi perhatian dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Dirinya optimis, pembahasan RUU Penyiaran tidak memakan waktu terlalu lama mengingat beberapa masalah krusial yang menyebabkan draf RUU tidak dapat disahkan oleh DPR RI periode 2014-2019, sudah tuntas melalui Undang-Undang Cipta Kerja.  

Selain bicara tentang RUU Penyiaran, Abdul Kharis juga menyoroti pelaksanaan ASO pada 3 November 2022 lalu. Kondisi transisi yang sedang dialami masyarakat dengan terjadinya migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital, harus diakui tidaklah mudah. “Adaptasi pada pola penyiaran digital tidak semudah membalik telapak tangan,” terang Abdul Kharis. Apalagi, media baru yang hadir di tengah masyarakat juga semakin gencar dan butuh langkah antisipatif untuk menjawab tantangan itu. 

Saat ini televisi swasta dan televisi publik tengah bahu membahu melaksanakan perintah Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa ASO harus dimulai pada 2 November 2022. ASO yang sudah berlangsung di Jabodetabek, harus segera disusul oleh daerah lain. “Kami mendukung sepenuhnya upaya memberi perhatian bagi masyarakat tidak mampu dengan penyediaan STB,” ujarnya. Apalagi sebentar lagi ada Piala Dunia yang memiliki magnet yang sangat besar bagi penonton. DI satu sisi, Abdul Kharis mengungkap kekhawatirannya akan animo masyarakat yang sangat tinggi untuk membeli Set Top Box namun tidak diimbangi dengan ketersediaannya di pasar.  

Beberapa perwakilan KPID berkesempatan untuk menyampaikan aspirasi kepada Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Termasuk permintaan agar pemerintah konsisten terhadap aturan yang sudah ditetapkan sendiri dalam pelaksanaan ASO. Usai  penyampaian arahan dari Wakil Ketua Komisi I, Rekomendasi Rakornas 2022 kembali dirumuskan bersama dan dibacakan oleh perwakilan dari 3 KPID.

(Foto: KPI Pusat/ Agung R)

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 07 November 2022

Dilihat: 9041

BSD -- Migrasi siaran dari TV analog ke siaran TV digital merupakan penopang utama proses konvergensi dalam industri penyiaran. Keduanya seperti dua mata uang yang tidak terpisah dan saling membuntuti. Untuk mewujudkannya, perlu disiapkan regulasi primer (utama) yang tegas, dinamis dan jelas menghadapi era penyatuan tersebut. 

Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate saat menutup acara Diskusi Sarasehan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2022 di BSD, Tangerang Selatan, Banten, Senin (7/11/2022).

Terkait rencana itu, Menkominfo meminta KPI dan Dewan Pers serta seluruh ekosistem terkait untuk menyiapkan dokumen yang memadai dalam format legislasi yang tepat. “Saya sudah menerima draft dari taskforce, tetapi draftnya sangat luas sehingga menimbulkan perdebatan karena menyenggol berbagai jenis undang-undang,” katanya. 

Menteri menyatakan perlu disiapkan plank field (bidang papan/landasan) yang lebih berimbang antara konvensional media penyiaran dengan over the top (OTT) media atau media baru. “Bila kita menginginkan konvergensi media, maka kita juga harus konsekuen dengan kebijakan-kebijakan yang kita ambil,” pinta Johnny. 

Selain itu, sambung Menteri, jangan sampai keinginan membentuk regulasi konvergensi ini bernasib seperti UU Penyiaran. Bertahun-tahun berdebat dan tidak menghasilkan kesepakatan.  

“Jangan sampai hal ini terjadi. Saya mengikuti perkembangan publisher right yang ada di Australia dan Uni Eropa apa yang disebut dengan digital market act dan digital service act. Dua hal itu bukan barang yang gampang karena berhadapan dengan satu kekuatan yang sangat extraordinary dan membutuhkan kita secara strategis mempunyai konsep yang jelas dan solid secara domestik supaya kita bisa mengatasi bersama-sama,” ujarnya.

Dalam kesempatan  itu, Menkominfo meminta KPI (KPI Pusat dan KPID) dapat menjamin hak-hak masyarakat untuk dapat menikmati layanan siaran yang mencerdaskan, menyenangkan dan bermanfaat sehingga dapat mengukuhkan optimisme bangsa. Menurutnya, perlu ada sinergi pemikiran, kolaborasi dan tindakan konkrit agar tujuan penyiaran yang diinginkan terwujud.

“Saya berharap kita bergandengan tangan atasi masalah ini dengan baik disaat masih banyak tantangan. Dan disaat kita harus membangun optimisme disitulah rakyat kita disuguhkan dengan siaran-siaran yang menyenangkan dan pilihan-pilihan siaran yang lebih bagus,” kata Johnny. 

Menteri juga menyampaikan keuntungan ASO bagi masyarakat karena mendapat banyak siaran. Selain itu, digitalisasi membuat pemanfaatan spektrum frekwensi jadi lebih efisien sehingga pengelolaan lapangan usaha jadi lebih luas. 

“Saya percaya dan meyakini industrialis penyiaran kita. Mereka paham, hanya persoalan bagaimana hal ini didukung dengan konsep bisnis yang memadai. Sehingga penyiaran kita bisa maju. Kita tidak masuk ke dalam era industri penyiaran yang sunset tetapi industri penyiaran yang recovery untuk kembali muncul dengan diberikan kewenangan penanganan-penanganan multi chanel melalui digitalisasi penyiaran,” paparnya. ***/Foto: AR

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 08 November 2022

Dilihat: 4405

Serpong -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) tentang pengawasan isi siaran di bidang obat dan makanan di lembaga penyiaran. Penandatanganan MoU dilakukan di sela-sela acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI tahun 2022 di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Senin (7/11/2022). MoU ditandatangani oleh Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, dan perwakilan dari Ketua BPOM, Noerman Effendi.

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, mengatakan penandatanganan MoU ini sangat penting bagi penguatan pengawasan siaran KPI khususnya menyangkut program siaran atau iklan tentang obat dan makanan.

“Kinerja pengawasan KPI terhadap siaran tentang obat dan makanan jadi makin efektif. Kerjasama ini juga akan meningkatkan upaya literasi untuk masyarakat di lembaga penyiaran tentang obat dan makanan, juga pengetahuan tentang regulasi menyangkut persoalan obat dan makanan,” katanya usai penandatangan MoU tersebut.

Sementara itu, mewakili Ketua BPOM, Noerman Effendi, menyatakan pihaknya sangat antuasias menyambut kerjasama ini. Pembahasan MoU sudah lama dilakukan hingga pada akhirnya terwujud. Dia menjelaskan, tujuan kerjasama ini sudah tepat karena KPI memiliki peran dan fungsi sebagai pengawas media penyiaran.

“Peran media penyiaran sangat penting karena penyebaran informasi yang akurat dan tepat. Karena itu penting bagi kami memasukan makan dan obat yang sehat dan terjamin. Banyak juga produk yang beredar di marketplace, lewat platform online shop, ini sangat penting bagi kami memastikan obat dan makan yang beredar itu sangat terjamin,” jelasnya.

Sebelum MoU ini ditandatangani, KPI dan BPOM serta Kemenkominfo telah banyak melakukan takedown terhadap infomasi yang dinilai illegal. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dan mencegah penyebaran informasi yang salah atau hoax terutama pada saat pandemic covid lalu.

“Banyak beredar obat-obat yang istilah kami obat palsu dan di bawah standar produksi. Jangan sampai masyarakat mengkonsumsi obat yang tidak ada izin dari BPOM termasuk makanan. Jadi, MoU ini penting bagi kami terutama KPI berkaitan dengan media penyiaran. Kami mengapresiasi KPI karena membuat peran kami sebagai pengawas obat dan makanan jadi makin tepat dan berjalan dengan baik,” tandasnya. ***/Foto: AR

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 07 November 2022

Dilihat: 2551

BSD – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio mengatakan, penyiaran memiliki andil penting dalam membangun rasa optimisme bangsa. Menurutnya, sejarah penyiaran di tanah air telah membuktikannya mulai dari membantu bangsa ini merdeka hingga penanganan berbagai bencana seperti pandemi Covid-19.

“Lembaga Penyiaran memiliki kontribusi yang besar diantaranya yang pertama memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian, berkontribusi pula dalam mempertahankan Republik Indonesia dan menjadi agen pembangunan,” kata Agung di pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2022 yang berlangsung di BSD, Tangerang Selatan, Banten, Senin (7/11/2022).

Bahkan, lanjut Dia, saat Pandemi Covid-19 melanda, lembaga penyiaran (televisi dan radio) menjadi media terdepan dan efektif dalam mensosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi ini terkait penanaman kepatuhan pada protokol kesehatan, anjuran vaksin yang selalu disampaikan setiap saat di televisi dan radio.

Di tengah sambutan itu, Agung menyampaikan, prediksi Presiden RI terhadap situasi yang akan terjadi di tahun depan akibat ketidakpastiaan ekonomi global. Namun begitu, dia mengajak semua pihak untuk terus optimis dikarenakan inflasi di Indonesia masih lebih baik ketimbang beberapa negara di Eropa seperti Inggris.

“Kedua, pengelolaan covid di Indonesia dipuji dunia karena berhasil. Sekarang kita menuai buahnya. Kita mesti optimis meskipun harus tetap waspada terhadap kondidi ekonomi di masa depan,” tambah Agung. 

Dalam kaitan ini dan pengembangan konten, KPI berharap lembaga penyiaran terus menyiarkan optimisme bangsa agar senantiasa dan selalu berkreasi (kreatif) dalam situasi yang tidak kondusif di situasi global yang tidak pasti. 

“Lembaga penyiaran akan mampu menuai sejarah sebagaimana lembaga penyiaran membantu negara agar kita sukses  melewati pandemi. Maka di forum ini, kami yakin atas bantuan dari lembaga penyiaran (TV dan radio) Indonesia akan sanggup melewati krisis ke depan,” pinta Agung.

Menyangkut penghentian siaran TV analog ke siaran TV digital, pihaknya berharap perkembangan isi siaran menyebabkan pembuatan program siaran akan semakin beraneka ragam. “Kami berharap lembaga penyiaran yang baru tumbuh dan berkembang, di Jabodetabek misalnya ada 39 lembaga penyiarabn, ini menjadi modal besar bagi kita agar sukses dalam hal membangun optimisme bangsa,” tutur Agung. 

Sementara itu, mewakili PJ Gubernur Banten, Khumari mengatakan, media penyiaran memiliki kekuatan luar biasa untuk membangun bangsa dengan memberikan arah untuk melangkah dan prioritas apa yang harus dilakukan. “Media penyiaran dapat memberikan semangat, mendukung perubahan, dan memobilisasi masyarakat untuk tujuan tersebut. Media dapat memberikan pencerahan,” katanya.

Media penyiaran sebagai ruang public, selayaknya menjadi the market places of ideas, tempat penawaran berbagai gagasan. “Berkenaan dengan hal ini, Pemerintah Provinsi Banten berharap KPI dan KPID melalui kebijakan penyiaran turut menyebarluaskan potensi-potensi daerah ke masyarakat luas khususnya untuk pengembangan ekonomi daerah melalui investasi dan pengembangan sektor pariwisata,” pintanya. 

Di tempat yang sama, Dirjen IKP Kemenkominfo, Usman Kansong, membahas keuntungan dari migrasi dari siaran TV analog ke TV digital. Menurutnya, adanya TV digital maka hak rakyat untuk mendapatkan program siaran berkualitas dari sisi teknis baik bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya akan terpenuhi. 

“Dengan canggih teknologinya masyarakat dapat berinteraksi melalui program stasiun televisi dengan memberikan rating pada saat itu juga. Ini artinya TV digital memberikan ruang bagi rakyat untuk berpendapat dan menilai secara real time,” katanya. 

Hal penting lainnya, lanjut Usman, konten kreator bisa mengisi kanal-kanal yang tersedia dalam saluran digital. “Dengan demikian TV digital itu menjadikan rakyat bukan hanya sebagai penonton semata atau objek, tetapi bisa sebagai subjek dalam program-program televisi, berpartisipasi, dan terlibat dalam memproduksi program TV. Hal tersebut juga demokrasi,” paparnya. ***/Foto: AR