Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 20 Desember 2020

Dilihat: 6459

Makassar - Koordinator Bidang PS2P KPI Pusat, Mohamad Reza, didampingi Ketua KPID Sulawesi Selatan, Muhammad Hasrul Hasan, Minggu (20/12/2020) bertemu Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, di Rumah Jabatan Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Pertemuan ini membicarakan persiapan Analog Switch Off (ASO ) pada November 2022 mendatang.

Di awal pertemuan, Mohamad Reza menjelaskan proses transformasi televisi analog ke digital. Dimana kualitas siaran televisi makin jernih dan lembaga penyiaran swasta digital akan tumbuh. Dia mencontohkan, jika di Makassar saat ini ada 24 televisi analog, nantinya akan bisa bertambah hingga tiga kali lipat.

“Ke depan konten siaran akan lebih beragam saat digitalisasi penyiaran. Selain itu jumlah lembaga penyiarannya juga akan bertambah pula. Bahkan, konten kreator bisa berkolaborasi dengan penyelenggara siaran digital," ujar Reza.

Terkait itu, lanjut Reza, Pemerintah Provinsi khususnya Sulsel harus menangkap peluang itu dengan membentuk kurator konten dimana daerah dapat menjadi penyelenggara, baik itu melalui perusahaan rumah produksi lokal Sulsel atau pun dikelola oleh perusahaan milik daerah.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, antusias menyambut rencana Pemerintah Pusat tersebut. Menurutnya, dengan digitalisasi penyiaran konten-konten terkait daerah bisa lebih dimaksimalkan dan Sulsel siap mendukung penuh KPI dan Pemerintah dalam proses transformasi tersebut.

"Kita tentu mendukung penuh rencana digitalisasi tersebut. Karena dengan digitalisasi tentunya biaya operasional teknologinya jadi lebih murah dan Sulsel saat ini sudah mulai melakukan proses digital di sejumlah sektor," ujar Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Reza mengingatkan, digitalisasi sektor penyiaran, khususnya digitalisasi televisi Indonesia di sistem terestrial akan menjadi tantangan tersendiri di Sulawesi Selatan. Saat ini, lanjutnya, Pemerintah Pusat sedang mengupayakan percepatan digitalisasi penyiaran nasional dengan sangat serius. 

Saat ini, jumlah penyiaran televisi analog di Sulawesi Selatan ada 24 lembaga penyiaran, baik swasta maupun lembaga penyiaran publik. Dan, saat analog switch off (ASO) pada 2 November 2022 nanti, ke 24 stasiun TV  ini menjadi prioritas utama untuk beralih teknologi ke siaran digital.

Reza juga mengingatkan, bahwa disrupsi teknologi nantinya menuntut pelaku industri untuk menyesuaikan pola bisnis agar selaras dengan perkembangan pada era digital.

Hal ini penting, untuk menjaga keberlangsungan usaha pelaku bisnis dan investor bidang penyiaran khususnya media lokal di Sulawesi Selatan dan digitalisasi televisi secara signifikan akan meningkatkan efisiensi dalam industri penyiaran tanah air. (*)

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 15 Desember 2020

Dilihat: 31372

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis untuk tiga program acara infotainmen di dua stasiun televisi. Ketiga program acara ini dinilai telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012. Adapun tiga program acara itu antara lain “Hot Issue Pagi” Indosiar, “Kopi Viral” Trans TV, dan “Insert Pagi” Trans TV. 

Demikian ditegaskan KPI Pusat dalam surat teguran yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, dan telah disampaikan ke stasiun televisi bersangkutan, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan keterangan dalam surat teguran untuk acara “Hot Issue Pagi” Indosiar, KPI menemukan tayangan melanggar pada 25 Oktober 2020 pukul 09.53 WIB. Adapun itu berupa tampilan rekaman video keributan antara  Meggy Wulandari dengan  Kiwil di bandara terkait penolakan permohonan talak cerai Meggy Wulandari yang terjadi pada tahun 2015. Dalam muatan tersebut juga dibahas  Rochimah yang diduga akan menggugat suaminya, Kiwil, karena adanya orang ketiga.

Sedangkan dalam program siaran “Kopi Viral” yang ditayangkan TRANS TV, KPI mendapatkan adegan pelanggarannya pada 10 November 2020 pukul 10.07 WIB  yaitu membahas video viral 19 detik yang pelakunya diduga memiliki kemiripan dengan aktris  Gisella Anastasia. Dalam muatan tersebut tampil narasumber seorang Pakar Telematika yang menyampaikan analisisnya terkait kemiripan 2 (dua) foto Gisella Anastasia yang disandingkan secara bersamaan.

Adapun pelanggaran dalam “Insert Pagi” TRANS TV ditemukan KPI pada 27 Oktober 2020 pukul 06.42 WIB. Dalam tayangan itu ditampilkan konflik antara Jenita Janet dengan mantan suaminya Alief Hedy yang saling mempersoalkan dan memperebutkan harta gono gini. Dalam muatan tersebut Alief Hedy juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa dikhianati oleh Janeta Janet. Dia juga merasa dikecilkan statusnya dan tidak dianggap sebagai suami serta ungkapan Alief Hedy yang meramal hubungan Jenita Janet dengan pasangan barunya yang tidak akan berbeda jauh dengan hubungan mereka saat ini.

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, mengatakan tiga program acara tersebut telah mengabaikan aturan tentang kewajiban lembaga penyiaran untuk menghormati privasi seseorang, memberi perlindungan terhadap anak dan remaja dalam siaran, aturan tentang penggolongan usia, hingga kemanfaatan bagi kepentingan publik. 

“Tayangan di tiga program tersebut telah mengabaikan aturan dalam pedoman penyiaran. Selain itu, apa manfaat yang diterima masyarakat dari muatan yang disampaikan dalam tayangan tersebut. Tidak ada korelasi sama sekali dengan informasi yang diinginkan publik. Persoalan perceraian dan hedonisme dalam program siaran menjadi perhatian KPI karena ditayangkan tanpa sensitifitas perlindungan tumbuh kembangnya anak-anak dan remaja, ” jelas Mulyo, Selasa (15/12/2020). 

Dia menambahkan, seharusnya isi siaran berisikan hal-hal yang dapat mematik perkembangan psikologis anak dan remaja ke arah yang baik. Karena itu, pedoman penyiaran KPI melarang tampilan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

“Jangan sampai hal-hal negatif ini menjadi sesuatu yang anak dan remaja kita anggap biasa. Alangkah baiknya, jika isi infotainmen itu berisikan hal-hal baik dan contoh yang positif dari artis yang dapat memicu anak dan remaja melakukan hal yang sama,” kata Mulyo.

Dalam kesempatan itu, Mulyo meminta ketiga program acara itu untuk segera melakukan perbaikan secara internal dan lebih berhati-hati agar kesalahan yang sama atau lainnya tidak terulang. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 17 Desember 2020

Dilihat: 4997

Semarang -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta seluruh Lembaga penyiaran, TV dan radio, mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran dan penghentian pandemi Covid-19 di tanah air. Salah satunya dengan menyiarkan informasi yang baik dan positif terkait rencana pemerintah memberi vaksin Covid-19 secara gratis dalam waktu dekat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, disela-sela wawancara dengan salah satu radio swasta berjaringan dalam rangka ulang tahun Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) ke 46 di Semarang, Kamis (17/12/2020).

“Kami mengingatkan agar lembaga penyiaran tidak berspekulasi dalam menghadirkan topik dan narasumber yang meragukan atau bahkan menolak vaksin. Karena vaksinasi telah menjadi program pemerintah dan presiden telah menyiapkan diri untuk divaksin lebih awal dan maka masyarakat harus seiring pula,” katanya.

Menurut Mulyo, dalam wawancara tersebut, meskipun vaksin tersebut dihasilkan dalam waktu yang relatif cepat, vaksin ini telah dibuat dengan penelitian laboratorium dan uji coba yang sangat ketat dan bertahap. “Jika ada pihak-pihak yang khawatir, para pakar bisa menyampaikan apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Misalnya dengan menyampaikan upaya apa yang perlu dilakukan setelah proses divaksin atau hal apa yang penting diperhatikan dalam kurun waktu tertentu setelah divaksin,” ujarnya. 

Dalam kesempatan itu, Mulyo mengapresiasi PRSSNI atas kerjasama dan dukungannya pada seluruh program dan kebijakan KPI. Menurutnya, PRSSNI sangat responsif dan cepat menyampaikan informasi kebijakan dari KPI kepada radio anggotanya.

Karenanya, lanjut Mulyo, radio harus juga bisa meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah dengan penuh tanggung jawab. “Selain tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik agar wabah bisa diminimalisir, vaksin adalah harapan untuk Indonesia sehat dan bangkit dengan cepat. Di tengah banyak negara yang kesulitan untuk mendapatkan vaksin, Indonesia berhasil mendapatkan kepercayaan dari produsen. Maka karena itu kita harus positif dan optimis terkait rencana ini,” paparnya.

KPI juga mengapresiasi peran radio di bawah keanggotaan PRSSNI dalam mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19. Hal ini tidak hanya melalui ILM (iklan layanan masyarakat) tapi juga melalui kicauan (adlips) serta pesan-pesan sisipan para penyiar. “KPI berharap lembaga penyiaran terus mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar wabah covid-19 bisa ditekan dan dituntaskan sehingga masyarakat dapat beraktivitas secara normal dan ekonomi makin membaik,” tutup Mulyo. ***

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 15 Desember 2020

Dilihat: 59017

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G Plate, melantik Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia, Umri, bersama dengan lima pejabat tinggi pratama lain di kementerian yang dipimpinnya. Dalam sambutan pelantikan, Johnny menegaskan kembali amanat dari Presiden Indonesia tentang akselerasi transformasi digital. Saat ini, pelaksanaan transformasi digital berada dalam point of no return. “Titik untuk terus maju dan tidak balik lagi ini, mengantar Indonesia menjadi bangsa digital,” ujar Johnny di aula Anantakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika, (15/12). 

Fokus Kominfo sendiri, ujar Johnny, dalam menjalani transformasi digital adalah membangun infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan sistem ekonomi digital serta penyiapan talenta digital dengan kualitas dan kuantitas yang unggul. Secara khusus saat Johny berharap pejabat baru dapat menerapkan perubahan sekaligus menjaga pilar bangsa selama menjalankan tugas. 

Jabatan sekretaris KPI Pusat secara definitif kosong sejak Juli 2019, ketika Sekretaris KPI yang lalu Maruli Matondang memasuki masa pensiun. Selama 18 bulan itu, kesekretariatan KPI dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris KPI, Cecep Ahmed Feisal yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian Kemenkominfo. Usai pelantikan, Umri menyampaikan komitmennya untuk mendukung kerja Komisioner KPI, dalam menjaga dunia penyiaran sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Penyiaran. Terkait dengan pelaksanaan penyiaran digital, Umri menegaskan tiga hal yang menjadi prioritas KPI. Yakni menyiapkan regulasi dalam pengawasan penyiaran digital, penguatan SDM untuk pengawasan penyiaran digital, serta penyiaran sistem dan infrastruktur pengawasan penyiaran digital. “Jangan sampai ketika analog swich off sudah berlangsung, KPI belum siap sama sekali untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.